cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Firdaus Annas
Contact Email
firdaus@uinbukittinggi.ac.id
Phone
+6285274444040
Journal Mail Official
humanisma.uinbukittinggi@gmail.com
Editorial Address
Data Center Building - Kampus II Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Jln Gurun Aua Kubang Putih Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Sumatera Barat Telp. 0752 33136 Fax 0752 22871
Location
Kab. agam,
Sumatera barat
INDONESIA
Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam
Published by Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
ISSN : 25493809     EISSN : 25494198     DOI : https://dx.doi.org/10.30983/alhurriyah
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam is a journal which publishes the research results related to the Islamic law from various disciplines or interdisciplinary such as Sharia Economy Law or Islamic Economy Law/Muamalah, Islamic Constitutional Law/Siyasah, Islamic Family law/Ahwal Al-Shakhsiyah, Islamic Criminal Law/Jinayah, Islamic Law Methodology or Methodology of Islamic Law/Maqashid Sharia, and Sociology of Islamic Law. The editorial team invites the researchers, scholars, and Islamic studies and social observers to submit the research result article which has never been published in the media or other journals. Al Hurriyah is published twice a year, in June and December.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 410 Documents
 37   38   39   40   41 
Islamic Law Politics in The Contemporary Era (Revealing The Struggle for The Positivization of Islamic Law in Indonesia) Muhazir, Muhazir
Alhurriyah Vol 6 No 1 (2021): January - June 2021
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30983/alhurriyah.v6i1.3956

Abstract

This paper will discuss the politics of Islamic law until now, which still leaves debates between pros and cons parties, this debate is based on differences in views between secular Islamic groups and traditionalists, plus global political conditions increasingly influence the direction of Indonesian government legal policies. Library research is the method used in this paper, the legal policy approach and statute approach are used to analyze data found in various literature. The results of this study indicate that the struggle for the positivists of Islamic law in Indonesia is still reaping polemics, these polemics are based on three things; first, differences in understanding of the relationship between religion and state; second, the contemporary Indonesian political system is influenced by western politics; third, liberalism and communism have helped to hinder the positivists process of Islamic law in IndonesiaTulisan ini akan mendiskusikan tentang politik hukum Islam hingga saat ini yang masih menyisakan perdebatan antara pihak pro dan kontra, perdebatan ini didasari oleh perbedaan pandangan antara kelompok Islam sekuler dan Islam tradisionalis, ditambahkan lagi dengan kondisi politik global semakin mempengaruhi arah kebijakan hukum pemerintah Indonesia. Library research merupakan metode yang digunakan dalam tulisan ini, pendekatan legal policy dan statute approach digunakan untuk menganalisis data yang ditemukan dalam berbagai literatur. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pergulatan positivisasi hukum Islam di Indonesia masih menuai polemik, polemik tersebut didasari oleh tiga hal; pertama, perbedaan pemahaman tentang hubungan antara agama dan negara; kedua, sistem politik indonesia masa kontemporer dipengaruhi oleh politik barat; ketiga, paham liberalisme dan komunisme turut menghambat proses positivisasi hukum Islam di Indonesia Kata Kunci: Politik, Hukum Islam, Positivisasi
Judge Consideration on Nominal Determination Iddah and Mut'ah Lives in Epistemological Review Saputra, M. Yanis; Rosman, Edi
Alhurriyah Vol 6 No 1 (2021): January - June 2021
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30983/alhurriyah.v6i1.4018

Abstract

Determination of iddah and mut'ah living is a manifestation of one of the cases that must be resolved by a judge who comes to him by bringing justice to the parties. Of course, this cannot be separated from how a judge deeply examines the existing problems with his considerations. The purpose of this study is to find out how the judge's considerations in determining the nominal iddah and mut'ah income for the wife whom her husband divorces in a case, then how is the judge's consideration in determining the nominal iddah and mut'ah income when viewed epistemologically. The research method that the author does is to use empirical normative research methods with a qualitative approach. Based on the research results that the author did, there are at least 7 (seven) things that the judge can consider in determining the nominal iddah and mut'ah living. However, what if, in a case, all the things considered are in one case? Of course, a judge must choose his considerations, which should come first, the interests of the wife or husband. Therefore, it takes wisdom and wisdom from a judge in deciding while still realizing a sense of justice for the parties. Penentuan nafkah iddah dan mut’ah merupakan wujud dari salah satu perkara yang harus diselesaikan seorang hakim yang datang padanya dengan mewujudkan keadilan kepada para pihak. Hal ini, tentu, tidak terlepas dari bagaimana seorang hakim mengkaji lebih dalam terkait permasalahan yang ada dengan pertimbangan-pertimbangannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan nominal nafkah iddah dan mut’ah bagi istri yang diceraikan suaminya pada suatu kasus. Kemudian bagaimana tinjauan epistemologi terkait dengan pertimbangan hakim dalam menentukan nominal nafkah iddah dan mut’ah. Adapun metode penelitian yang penulis lakukan adalah dengan menggunakan metode penelitian normatif empiris dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, setidaknya ada 7 (tujuh) hal yang dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam menentukan nominal nafkah iddah dan mut’ah. Namun bagaimana bila semua hal yang dipertimbangkan tersebut ada dalam satu kasus, tentu seorang hakim harus mampu memilih pertimbangannya, mana yang harus didahulukan, kepentingan istri atau suami. Oleh karena itu, memang dibutuhkan kearifan dan kebijaksanaan dari seorang hakim dalam menjatuhkan putusan dengan tetap mewujudkan rasa keadilan bagi para pihak.
Mediation Effectiveness in Sharia Economic Dispute Settlement: Phenomenology in Bukittinggi Religious Court Hayati, Riska Fauziah; Busyro, Busyro; Bustamar, Bustamar
Alhurriyah Vol 6 No 1 (2021): January - June 2021
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30983/alhurriyah.v6i1.4097

Abstract

The main problem in this paper is how the effectiveness of mediation in sharia economic dispute resolution based on PERMA No. 1 of 2016 at the Bukittinggi Religious Court, and what are the inhibiting factors success of mediation. To answer this question, the author uses an inductive and deductive analysis framework regarding the law effectiveness theory of Lawrence M. Friedman. This paper finds that mediation in sharia economic dispute resolution at the Bukittinggi Religious Court from 2016 to 2019 has not been effective. The ineffectiveness is caused by several factors that influence it: First, in terms of legal substance, PERMA No.1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Courts still lacks in addressing the problems of the growing community. Second, in terms of legal structure, there are no judges who have mediator certificates. Third, the legal facilities and infrastructure at the Bukittinggi Religious Court have supported mediation. Fourth, in terms of legal culture, there are still many people who are not aware of the law and do not understand mediation well, so they consider mediation to be unimportant. Tulisan ini mengkaji tentang bagaimana efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Bukittinggi dan apa saja yang menjadi faktor penghambat keberhasilan mediasi. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis menggunakan kerangka analisa induktif dan deduktif dengan mengacu pada teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman. Tulisan ini menemukan bahwa mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bukittinggi dari tahun 2016 sampai 2019 belum efektif. Hal ini karena dipengaruhi oleh beberapa faktor.  Pertama, dari segi substansi hukum, yaitu PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan masih memiliki kekurangan dalam menjawab persoalan masyarakat yang terus berkembang. Kedua, dari segi struktur hukum, belum adanya hakim yang memiliki sertifikat mediator. Ketiga, sarana dan prasarana hukum di Pengadilan Agama Bukittinggi sudah mendukung mediasi. Keempat, dari segi budaya hukum, masih banyaknya masyarakat yang tidak sadar hukum dan tidak mengerti persoalan mediasi dengan baik, sehingga menganggap mediasi tidak penting.
The Marriage Agreement in Article 29 of Law Number 1 of 1974 is Reviewed According to Islamic Law Wati, Reka Desrina
Alhurriyah Vol 7 No 2 (2022): July - December 2022
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30983/alhurriyah.v7i2.4125

Abstract

The purpose of this research is to determine the view of Islamic law on the Marriage Agreement in Article 29 of Law no. 1 of 1974. This research is juridical normative because it examines sources of written legal data and library materials by referring to the statute approach and syar'i approach related to Islamic law. The Sources of legal materials used in this study are primary and secondary legal materials. Marriage requirements can only be made before and at the time of the contract, where the contents must not conflict with the syari'at and the purpose of marriage. Ulama clarified that there is a marriage agreement that is shahih, which is that it has benefits and is in accordance with the purpose of the marriage, so this must be fulfilled, the conditions that fasid do not have to be fulfilled because there are parties who are hurt and it is against the law The contents of the agreement can include assets in marriage and other agreements. The agreement that has been made cannot be revoked again, because this is likened to a person who withdraws a gift that he has given and Rasulullah Saw strongly denounces this act. However, this is allowed if there is an agreement between both parties and neither party is disadvantaged. 
Examining the Reality of Kafā’ah in the Muslim Countries of Jordan, Morocco, and Pakistan in the Contemporary Era Sulihkhodin, Moh. Alfin
Alhurriyah Vol 6 No 1 (2021): January - June 2021
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30983/alhurriyah.v6i1.4195

Abstract

The primary purpose of this research is to investigate and understand the importance of the concept of Kafā’ah in the practice of marriage in Muslim communities in Jordan, Marocco, and Pakistan. Kafā’ah in text or context is understood by the concept of harmony between the two brides to be, both in terms of wealth, nasab, beauty/good looks, especially in religious matters. This research uses a qualitative research approach (library research) to facilitate extracting and analyzing data. The results showed that the concept of Kafā’ah in the Muslim countries of Jordan, Marocco, and Pakistan, in general, is still guided by the view of imam madhhab, especially in Jordan and Pakistan, which is more inclined to the provisions of imam madhhab Hanafi which as the main criteria of Kafā’ah is concerning five basic things, including: religion, descent, hurriyah, the wealth of both brides, as well as the field of work. In contrast, Kafā’ah in the country of Marocco is more inclined to the provisions of the Imam Madzhab Maliki, which emphasizes religious and health aspects, be it a physical or psychic condition of a person. However, in some ways, it has shifted to the standard of Kafā’ah, which includes not only material, nasab, or religion, but on love or affection between the brides and grooms. Thus, the material of family law renewal is expected to be adopted or implemented in legislation, especially related to marriage in Indonesia.  Tujuan utama diadakannya penelitian ini adalah untuk menelisik serta memahami arti penting konsep Kafā’ah dalam praktek perkawinan masyarakat muslim di negara Yordania, Maroko, serta Pakistan. Kafā’ah secara teks ataupun konteks dapat dipahami dengan konsep kesepadanan antara kedua calon mempelai, baik dari segi harta kekayaan, nasab, kecantikan/ketampanan, utamanya dalam permasalahan keagamaan. Penelitian terkait ini penulis lakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian yang bersifat kualitatif (library research) guna memudahkan proses penggalian dan analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep Kafā’ah di negara muslim Yordania, Maroko, serta Pakistan secara umum masih berpedoman pada pandangan imam madzhab, utamanya di negara Yordania serta Pakistan yang lebih cenderung pada ketentuan Imam madzhab Hanafi yang mana sebagai kriteria utama Kafā’ah adalah menyangkut 5 hal dasar, meliputi: keagamaan, keturunan, hurriyah, harta kekayaan kedua calon mempelai, serta bidang pekerjaan. Secara kontras di negara Maroko lebih condong pada ketentuan Imam madzhab Maliki yang menekankan pada aspek keagamaan serta kesehatan, baik itu secara fisik atau kondisi psikis seseorang. Akan tetapi, dalam beberapa hal telah bergeser pada standar Kafā’ah yang tidak hanya meliputi materi, nasab, ataupun agama saja, melainkan pada rasa cinta atau kasih sayang di antara kedua calon mempelai. Dengan demikian materi pembaruan hukum keluarga yang ada, diharapkan dapat diadopsi atau diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan khususnya terkait perkawinan di Indonesia.
Cooperation System of Gaduh Sapi in Fiqh Mu’āmalah in Tanjung Kulon Kajen Village Pekalongan Adinugraha, Hendri Hermawan; Mawaddah, Elsa Vani; Muhtarom, Ali
Alhurriyah Vol 6 No 1 (2021): January - June 2021
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30983/alhurriyah.v6i1.4211

Abstract

This study aims to describe the “gaduh sapi” collaboration in terms of practice and review of mu’āmalah fiqh in Tanjung Kulon Village, Kajen Country, Pekalongan District. This research is using descriptive qualitative research. The sources used in this study are data from interviews, observations, documentation, and literature data. The subjects of this study were cattle managers and owners of capital. Data collection techniques used non-participant observation methods, structured interviews, and documentation. The data analysis used is qualitative by using the deductive method. The study results show that the practice of “gaduh sapi” in Tanjung Kulon Village follows the habits of the village community both in terms of how to manage, provide capital, and share profits. The model of rowdy practice is carried out with two events, namely fattening and breeding. The “gaduh sapi” collaboration carried out by the community as a means of helping. The practice of “gaduh sapi” cooperation carried out by the community is in accordance with the rules of fiqh mu’āmalah, namely using a muḍārabah contract. Because the capital owner gives the business manager the freedom to manage his business, develop it without limiting the type, time, and place. The capital used in this rowdy cooperation practice is goods, namely cows. This follows one of the conditions for muḍārabah capital: it can be in the form of money or goods that are valued (cows are included). So that at the end of time the distribution of results can be distinguished from profits. Where cattle capital remains the right of the owner of the capital, then the fattening and breeding results are shared. The provisions of the benefits carried out by the people of Tanjung Kulon Village are by the rules of al-ghunmu bi al- ghurmi (risks are balanced with benefits). This study also confirms that there are no contracts containing gharar in the “gaduh sapi” practice.Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan “gaduh sapi” dari segi praktik dan tinjauan fiqh mu’āmalah di Desa Tanjung Kulon, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Sumber yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data hasil wawancara, observasi, dokumentasi, dan data literatur. Subjek penelitian ini adalah pengelola sapi dan pemilik modal. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi non-partisipan, wawancara terstruktur, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa praktik “gaduh sapi” di Desa Tanjung Kulon mengikuti  kebiasaan  masyarakat  desa baik  dari  segi  cara  pengelolaan,  penyediaan modal, dan pembagian keuntungan. Model praktik gaduh yang dilakukan dengan dua acara yaitu penggemukan dan pengembangbiakan. Kerjasama “gaduh sapi” yang dilakukan oleh masyarakat sebagai sarana tolong menolong. Praktik kerjasama “gaduh sapi” yang dilakukan masyarakat sudah sesuai dengan aturan fiqh mu’āmalah, yaitu menggunakan akad muḍārabah. Pengelola usaha diberi kebebasan oleh pemilik  modal  untuk  mengelola  usahanya,  mengembangkan  tanpa  memberi batasan  jenis,  waktu  serta  tempat. Modal yang digunakan dalam praktik kerjasama gaduh ini adalah barang yaitu sapi. Hal ini sudah sesuai dengan salah satu syarat modal muḍārabah yaitu dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai (sapi termasuk di dalamnya). Pada waktu akhir pembagian hasil dapat dibedakan dari keuntungan. Dimana modal sapi tetap menjadi hak pemilik modal, selanjutnya hasil penggemukan dan pengembangbiakan yang dibagihasilkan. Ketentuan keuntungan yang dilakukan masyarakat Desa Tanjung Kulon telah sesuai dengan kaidah al-ghunmu bi al-ghurmi. Hasil penelitian ini juga menegaskan bahwa tidak ditemukan akad yang mengandung gharār dalam praktik “gaduh sapi” disana.
Halal Certification Standards for Chicken Slaughter in Traditional Markets Sukardi, Didi; Hafizd, Jefik Zulfikar; Setiawan, Fajar Faturrachman
Alhurriyah Vol 7 No 2 (2022): July - December 2022
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30983/alhurriyah.v7i2.4474

Abstract

Slaughter is a halal condition that can be consumed by land animals. That is, these animals are not halal without the slaughter process. Some broiler chicken owners still ignore the slaughtering process in accordance with Islamic sharia. This research is a field research, namely research conducted at the location that is the object of research, namely Cigasong Traditional Market, Majalengka Regency. In this research the method used is interview.From the research, it was concluded that: slaughtering by Rabani Slaughter House in the Cigasong traditional market, which was slaughtered by Mr. Lalan's employees, the slaughtering process was in accordance with MUI Fatwa number 12 of 2009 concerning Halal Slaughter Certification Certification Standards. Regarding slaughtering of slaughtered chickens, the implementation of slaughtering carried out at Rabani Chicken slaughterhouses in the Cigasong traditional market has all been met with Halal Slaughtering Certification Standards. Then it is suggested: The owner of the slaughterhouse at the Cigasong traditional market must pay attention and ensure the slaughter, For the Majalengka Ulema Council should pay regular visits to the place of broiler sellers in the Cigasong traditional market against Halal Slaughter Certification Standards. Is it already running, implemented and implemented by every owner of the Chicken House.
Mahram for Women in the Implementation of the Hajj According to Classical and Contemporary Ulama Hamdani, Hamdani
Alhurriyah Vol 6 No 2 (2021): July - December 2021
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30983/alhurriyah.v6i2.4545

Abstract

Hajj is a worship required by Allāh to his servants who can carry it out. The obligation of this pilgrimage is general, covering all able-bodied Muslims, whether male or female. However, the obligation of this pilgrimage for women has raised many questions among the public. It is due to the hadith, which forbids women to travel alone without being accompanied by their husband or mahram. This study aimed to find out the opinions of classical and contemporary scholars about womens pilgrimage without being accompanied by their mahram. This research is normative analysis research in the form of library research. The method used is the method of content analysis with descriptive and comparative techniques. The study results reveal that there are differences of opinion among scholars regarding the departure of women to perform the pilgrimage, the differences of opinion occur in both classical and contemporary scholars. As with contemporary scholars, Muhammad bin Salih al-Utsaimin argues that a woman's pilgrimage without a mahram is legal, but her journey without a mahram is forbidden. Meanwhile, Yūsuf al-Qaradhāwī argues that the pilgrimage for women not accompanied by their mahram is legal and without sin. Ibadah haji merupakan ibadah yang diwajibkan oleh Allāh kepada hambanya yang mampu untuk melaksanakannya. Kewajiban ibadah haji ini bersifat umum, mencakup semua umat Islam yang mampu, apakah itu laki-laki maupun perempuan. Namun kewajiban ibadah haji ini untuk perempuan banyak menuai pertanyaan dikalangan masyarakat. Hal ini disebabkan adanya hadits Nabi yang melarang perempuan untuk melakukan perjalanan sendirian tanpa ditemani oleh suami atau mahramnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapat ulama klasik dan ulama kontemporer tentang perjalanan perempuan dalam pelaksanaan ibadah haji tanpa ditemani oleh mahramnya. Penelitian ini merupakan penelitian normatif analisis yang berbentuk library research. Metode yang digunakan adalah metode analisa isi (content analysis) dengan teknik deskriptif dan komparatif. Hasil penelitian mengungkap bahwa terjadi perbedaan pendapat ulama tentang keberangkatan perempuan untuk melaksanakan ibadah haji, perbedaan pendapat itu terjadi baik pada ulama klasik maupun ulama kontemporer. Seperti pada ulama kontemporer, Muhammad bin Shalih al-Utsaimin berpendapat bahwa ibadah haji perempuan yang tanpa ditemani mahramnya secara fiqh sah, namun perjalanannya tanpa ditemani oleh mahram itu merupakan perjalanan yang diharamkan. Sedangkan Yūsuf al-Qaradhāwī berpendapat bahwa ibadah haji perempuan yang tanpa ditemani mahramnya secara fiqh sah dan tidak berdosa.
Talaffuzh Niat in Prayer Worship : Sheikh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi's Thought Firdaus, Beni
Alhurriyah Vol 6 No 2 (2021): July - December 2021
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30983/alhurriyah.v6i2.4604

Abstract

One of the topics of debate between the old and the young at the beginning of the 20th century was the question of talaffuzh intention. The discourse on talaffuzh intention does not only involve the scholars who are in the country, but also involves the Minangkabau cleric who lives in Mecca al Mukarramah, namely Sheikh Ahmad Khatib al-Minangkabawi. The thoughts he put forward often lead to polemics with scholars in the archipelago. One of them is about talaffuzh intention. In this article the author examines how Ahmad Khatib thinks about talaffuzh intentions and how the legal istinbâth method he uses. The purpose of this study is to explain Ahmad Khatib's thoughts about talaffuzh intentions and the legal istinbâth method he uses. This type of research is library research. The collected data were analyzed using content analysis method. Based on the research conducted, it can be concluded: according to Ahmad Khatib, the law of reciting intentions is sunnah. The legal istinbâth method he uses in this problem is the qiyâs method.Salah satu topik perdebatan antara kaum tua dan kaum muda pada awal abad ke-20 adalah persoalan talaffuzh niat. Diskursus tentang talaffuzh niat tidak hanya melibatkan para ulama yamg berada di tanah air, tapi juga melibatkan ulama Minangkabau yang bermukim di Mekah al Mukarramah yaitu Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi. Pemikiran yang dikemukakannya tidak jarang menimbulkan polemik dengan ulama di Nusantara. Salah satunya adalah mengenai talaffuzh niat. Dalam artikel ini penulis meneliti bagaimana pemikiran Ahmad Khatib tentang talaffuzh niat dan bagaimana metode istinbâth hukum yang digunakannya. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pemikiran Ahmad Khatib tentang talaffuzh niat dan metode istinbâth hukum yang digunakannya. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Data yang terkumpul dianalisa dengan menggunakan metode content analysis. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan: menurut Ahmad Khatib, hukum melafalkan niat adalah sunnah. Metode istinbâth hukum yang digunakannya dalam masalah ini adalan metode qiyâs.  
Reformation of Islamic Family Law in Indonesia : The Nusyuz Resolvation Process Ayu, Rizqa Febry
Alhurriyah Vol 6 No 2 (2021): July - December 2021
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30983/alhurriyah.v6i2.4644

Abstract

Family law has an important position in Islam. Updates were made to respond to the usual conditions. As an ireform religion, Islam changes the order of life. The family system is an issue that is being updated. Two important points were discussed, namely the concept of Islamix law and the renewal of Islamic family law in Indonesia towards the nusyuz settlement process. The purpose of this study is to find out how to reform Islamic family law in Indonesia and the concept of nusyuz that fits the current situation. The research method used is a literature review, collecting data from the literature so that t is related to the theme under study, and collecting data using descriptive qualitative techniques. The modernity of nusyuz, according to the author, for the current context, it is clear that women should not be treated like women during the jahiliyyah period. That today’s women can be seen not only play a role in the domestic sphere (housewives), but also have a role in the public sphere starting from educational needs, even professional demans that require wives to  enter and leave the house freely. So the meaning of nusyuz at the present time must be understood more deeply whether the wife or even the husband has actually committed real disobedience, because the conditions of the present must be different from the past.Hukum keluarga mempunyai posisi yang penting dalam Islam. iPembaruan idilakukan iuntuk imenjawab ikondisi izaman. iSebagai iagama ipembaruan, iIslam imengubah itatanan ikehidupan. iSistem ikekeluargaan iadalah isalah isatu ihal iyang idiperbarui. Dua poin penting yang dibahas yaitu konsep hukum Islam dan pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia terhadap proses penyelesaian nusyuz. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia serta konsep nusyuz yang cocok dengan keadaan sekarang. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian pustaka, mengumpulkan data-data yang bersumber dari literatur sehingga berkaitan dengan tema yang diteliti, dan pengumpulan data menggunakan teknik kualitatif deksriptif. Modernitas nusyuz menurut penulis untuk konteks saat ini jelas bahwa perempuan seharusnya tidak diperlakukan layaknya perempuan pada masa jahiliyyah. Bahwa perempuan masa kini dapat dilihat tidak hanya berperan dalam ranah domestik (ibu rumah tangga) saja, namun juga memiliki peran dalam ruang publik mulai dari kebutuhan pendidikan, bahkan tuntutan profesi yang mengharuskan istri keluar masuk rumah secara bebas. Maka pemaknaan nusyuz pada masa sekarang harus dipahami lebih mendalam apakah istri atau bahkan suami benar-benar telah melakukan pembangkangan yang nyata, sebab kondisi masa kini pasti berbeda dengan masa lalu.  

Page 39 of 41 | Total Record : 410

 37   38   39   40   41 

Filter by Year

2016 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10 No 1 (2025): June 2025 Vol 9 No 2 (2024): December 2024 Vol 9 No 1 (2024): June 2024 Vol 8 No 2 (2023): December 2023 Vol 8 No 1 (2023): June 2023 Vol 8, No 1 (2023): June 2023 Vol 7, No 2 (2022): July - December 2022 Vol 7 No 2 (2022): July - December 2022 Vol 7 No 1 (2022): January - June 2022 Vol 7, No 1 (2022): January - June 2022 Vol 6, No 2 (2021): July - December 2021 Vol 6 No 2 (2021): July - December 2021 Vol 6, No 1 (2021): January - June 2021 Vol 6 No 1 (2021): January - June 2021 Vol 5, No 2 (2020): Juli - Desember 2020 Vol 5 No 2 (2020): Juli - Desember 2020 Vol 5, No 1 (2020): Januari - Juni 2020 Vol 5 No 1 (2020): Januari - Juni 2020 Vol 4, No 2 (2019): Juli-Desember 2019 Vol 4 No 2 (2019): Juli-Desember 2019 Vol 4 No 1 (2019): Januari-Juni 2019 Vol 4, No 1 (2019): Januari-Juni 2019 Vol 3, No 2 (2018): Juli - Desember 2018 Vol 3 No 2 (2018): Juli - Desember 2018 Vol 3, No 1 (2018): Januari-Juni 2018 Vol 3 No 1 (2018): Januari-Juni 2018 Vol 2, No 2 (2017): Juli-Desember 2017 Vol 2 No 2 (2017): Juli-Desember 2017 Vol 2 No 1 (2017): Januari - Juni 2017 Vol 2, No 1 (2017): Januari - Juni 2017 Vol 1 No 2 (2016): Juli - Desember 2016 Vol 1, No 2 (2016): Juli - Desember 2016 Vol 1 No 1 (2016): Januari - Juni 2016 Vol 1, No 1 (2016): Januari - Juni 2016 More Issue