Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

3.78

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Al-Mustashfa MAHKAMAH: Jurnal Kajian Hukum Islam Pembaharuan Hukum International Journal of Law Reconstruction Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Hukum Responsif : Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon Al-Muamalat : Jurnal Ekonomi Syariah JAB (Jurnal Akuntansi dan Bisnis) Al-Manahij : Jurnal Kajian Hukum Islam Journal of Applied Islamic Economics and Finance Legal Protection for the Partnership Agreement Parties Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam Al Barakat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah Tatar Pasundan: Jurnal Diklat Keagamaan Amal: Jurnal Ekonomi Syariah Strata Law Review Journal of Law and Social Politics SASI International Journal of Social Discussion Unifikasi : Jurnal Ilmu Hukum Journal of Sharia Tourism and Hospitality Cirebon International Journal of Economics and Business

Sukardi, Didi

Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon

Author-ID : 1799538

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 38 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4

PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI DI BAZNAS KOTA CIREBON DALAM PERSPEKTIF FIQH KONTEMPORER Sukardi, Didi; Kosim, Kosim; Nurlaeli, Halifah
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 5, No 1 (2020)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/jm.v5i1.7410

AbstrakKeberadaan zakat profesi ini timbul akibat dari pemikiran para ulama kontemporer dalam penyamarataan pengeluaran zakatÂ antara pekerja dengan para petani yang wajib mengeluarkan zakat mal dari hasil pertaniannya tersebut. Pengelolaan zakat profesi dalam fiqh kontemporer memang belum dibahas secara luas, dan sebagian besar yang dibahas adalah tentang tata cara pengumpulan zakat profesi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaa zakat profesi terutama di BAZNAS Kota Cirebon Berdasarkan perspektif fiqh kontemporer. Menggunakan metodologi penelitian kualitatif berjenis studi lapangan yang meneliti langsung di BAZNAS Kota Cirebon. Hasil dari penelitian ini adalah dimana BAZNAS Kota Cirebon telah menerapkan standar dari pemikiran ulama kontemporer tentang pengumpulan zakat profesi yaitu setelah harta mencapai nishab dan melewati masa haul yang sesuai dengan fiqh kontemporer. Memiliki tiga sistem pengelolaan yaitu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan yang semua program tersebut dibuat untuk memberdayakan baik muzakki maupun mustahiq di Kota Cirebon.

SYARI'AH BANKING LEGAL SYSTEM IN INDONESIA Didi Sukardi
International Journal of Law Reconstruction Vol 2, No 1 (2018): : INTERNATIONAL JOURNAL OF LAW RECONSTRUCTION
Publisher : UNISSULA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/ijlr.v2i1.2621

Socio-anthropological and emotional, Islamic law is very close to the people of Indonesia are Muslim majority, but it has historically Islamic law was known long before the colonists into Indonesia. Fatwa Majelis Ulama Indonesia or MUI on bank interest is haram has pushed aside the curtain of public oppression to liberation syari'ah, and gave birth to the implementation of the dual banking system in Indonesia, namely the operation of conventional banks and banks of the syari'ah, which is welcomed by the people of Islam in Indonesia

TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM DAN UUD 1945 TERHADAP KOPERASI PERIKANAN LAUT MINA SUMITRA INDRAMAYU Didi Sukardi; Kosim .; Lia Nur Alifah
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Abstract Indonesia has a sea area of 5.8 million with a coastline of 81,000 km. Indramayu district has a coastline along 114 km most of the inhabitants are fisherman. Marine Fisheries Cooperative Mina Sumitra located in Karang Song Indramayu is the biggest cooperative in West Java, their achievement is very impressive due to their development and progress. Democracy economy is an economic system followed by all societies as members where the cooperative as implementation. In this research, the writer wants to know whether Marine Fisheries Cooperative Mina Sumitra has applied the cooperative’s job, to prospering members specially also generally in accordance Constitution 1945 Article 33 and the review of Islamic Law or not. The used methodology data is descriptive qualitative, collecting data by using observation, interview and documentation. In conclusion, the partical of democracy economy in Marine Fisheries Cooperative Mina Sumitra about the member’s welfare become main principal however they do not ignore the community’s welfare to. Directly or not, the existence of Marine Fisheries Cooperative Mina Sumitra has been risen the community welfare by providing job fields. Keywords: Democracy Economy, Community’s Walfare, Cooperative. Abstrak Indonesia memiliki luas laut mencapai 5,8 juta km dengan garis pantai sepanjang 81.000 km. Kabupaten Indramayu dengan garis pantai sepanjang 114 km sebagian besar penduduknya berpengasilan sebagai nelayan. Koperasi Perikanan Laut Mina Sumitra yang terletak di Desa Karang Song Indramayu merupakan koperasi terbesar di Jawa Barat, kiprahnya cukup mengagumkan karena perkembangan dan kemajuannya. Ekonomi kerakyatan merupakan sistem ekonomi yang mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat dimana koperasi sebagai implementasinya. Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui apakah KPL Mina Sumitra telah melaksanakan tugas koperasi mensejahterakan anggota khususnya dan masyarakat umumnya sesuai UUD 1945 Pasal 33 dan tinjauan hukum Islam. Metodologi penulisan menggunakan deskriptif kualitatif dimana pengumpulan data melalui pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Dari penelitian yang telah dilakukan, praktik ekonomi kerakyatan pada KPL Mina Sumitra bahwa kesejahteraan anggota menjadi prinsip utama tetapi tidak mengesampingkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Secara langsung maupun tidak, keberadaan KPL Mina Sumitra telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dengan lahirnya lapangan pekerjaan baru. Kata Kunci: Ekonomi Kerakyatan, Kesejahteraan Masyarakat, Koperasi.

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN BAHAN KIMIA BERBAHAYA PADA MAKANAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Didi Sukardi
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 3, No 1 (2015)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Abstrak Masalah perlindungan konsumen dalam perpektif hukum Islam, sangat penting, karena penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, dengan demikian semestinya nilai-nilai ajaran Islam melandasi peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan perekonomian masyarakat dalam berbagai bidang. Norma dan etika merupakan jiwa ekonomi Islam yang membangkitkan kehidupan setiap peraturan dan syariatnya. Dalam Islam pun mengajarkan untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan baik (bergizi). Tujuan dari penulisan ini adalah untuk : (1) Mengetahui perlindungan konsumen terhadap penggunaan bahan kimia berbahaya pada makanan dalam hukum Islam, dan (2) Mengetahui pandangan Islam terhadap produk makanan mengandung bahan kimia berbahaya. Hasil dari kajian tersebut menunjukkan bahwa : (1) Perlindungan hukum terhadap konsumen dari bahan-bahan kimia berbahaya pada makanan adalah sangat diperlukan, tidak terkecuali dengan hukum Islam, karena hukum Islam dalam menetapkan aturan-aturan melalui al-Qur'an dan Hadits adalah semata-mata melindungi kelima hal (maqashid asy- syari'ah) yaitu perlindungan agama (hifdlu ad-din), jiwa (hifdlu an-nafs), akal (hifdlu al-aql), keturunan (hifdlu an-nasl) dan perlindungan terhadap harta (hifdlu al-mal), (2) Mengkonsumsi makanan yang berbahaya bagi tubuh hukumnya adalah haram karena dapat mengakibatkan kerusakan organ tubuh, kegagalan kelenjar dalam memproduksi hormon sehingga terjadi penyumbatan energi di urat syaraf, kelainan itulah yang membuat orang depresi, sehingga keseimbangan mentalnya terguncang. (3) Secara umum, dalam agama Islam pada dasarnya semua makanan dan minuman yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, buah-buahan dan hewan adalah halal kecuali yang beracun dan membahayakan kesehatan manusia, dan (4) Dalam Islam, memakan atau meminum minuman yang haram bagi seseorang akan mengakibatkan amal ibadahnya tidak akan diterima selama 40 hari dan merupakan suatu tindakan yang mengakibatkan dosa. Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Bahan Kimia Berbahaya dan Hukum IslamAbstract Consumer protection issues in the perspective of Islamic law, is very important, because the majority of the Indonesian population is Muslim, thus proper moral values of Islam underlie the legislation governing public economic activities in various fields. Norms and ethics of the economic soul of Islam that evokes the life of every rule and Sharia. In Islam also teaches to eat food that is lawful and good (nutritious). The purpose of this paper is to: (1) Determine the protection of consumers against the use of hazardous chemicals on food in Islamic law, and (2) Know the Islamic perspective on food products contain harmful chemicals. The results of the study show that: (1) The legal protection to consumers from harmful chemicals in food is very necessary, is no exception to the law of Islam, because Islamic law in setting the rules through the Qur'an and the Hadith is simply -mata protect these five things (maqashid asy- shari'ah), namely the protection of religion (hifdlu ad-din), soul (hifdlu an-nafs), mind (hifdlu al-aql), descent (an-nasl hifdlu) and the protection of property (hifdlu al-mal), (2) Consume foods that are harmful to the body is haraam because it can result in organ damage or failure glands produce hormones resulting in blockage of energy in the nerves, disorder that makes people depressed, so a balance mentally shaken , (3) In general, in the religion of Islam basically all foods and beverages derived from plants, vegetables, fruits and animals are halal except for the toxic and harmful to human health, and (4) in Islam, eating or drinking is unlawful for a person will lead to charity worship will not be accepted for 40 days and is an act that led to sin. Keywords: Consumer Protection, Hazardous Chemicals and Islamic Law

KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI KSPPS BMT LARIBA ISLAMIC CENTRE CIREBON Vina Gunawan; Didi Sukardi
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 6, No 1 (2021)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/jm.v6i1.8259

Penelitian ini mengkaji mengenai akad pembiayaan musyarakah yang diterapkan di KSPPS BMT Lariba Islamic Centre, bagaimana penerapan asas kebebasan berkontrak pada akad pembiayaan musyarakah menurut hukum positif, dan pandangan hukum Islam terhadap penerapan asas kebebasan berkontrak pada akad pembiayaan musyarakah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif serta bersifat normatif empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad pembiayaan musyarakah yang diterapkan di KSPPS BMT Lariba Islamic Centre sah karena telah terpenuhinya rukun dan syarat-syarat berkontrak dalam hukum Islam. Penerapan asas kebebasan berkontrak pada akad pembiayaan keseluruhannya sesuai menurut KUH Perdata dalam buku III pasal 1380 tentang kebebasan berkontrak. Penerapan asas kebebasan berkontrak tidak terdapat klausul pembagian kerugian. Kerugian pada pembiayaan musyarakah harus dibagi secara proporsional menurut modal masing-masing. Kata Kunci: Kontrak, Pembiayaan, dan Musyarakah.

MULTI LEVEL MARKETING PT. HARMONI DINAMIK INDONESIA CABANG CIREBON DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF Didi Sukardi; Ubaidillah .; Suci Maesaroh
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 3, No 1 (2018)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Abstract The era of globalization requires humans to follow the development of the era by facing various kinds of problems. One of them is in the world of economy, that is business. Islam as a universal religion certainly has its own solution for every problem that arises in the life of its people. One of the problems in the business world is the existence of a Multi-Level Marketing business, which currently causes a lot of controversy among the community and even religious leaders. This research uses a qualitative method with case study research. In this study used data collection techniques that include observation, in-depth interviews, and literature review. The results of this study include the system used by the company PT. Harmony Dynamic Indonesia is a pure network system of the sun, which in this system members are given the freedom to develop the network. Based on the fatwa on the guidance of direct selling tiered sharia that there are 12 criteria of the business of MultiLevel Marketing which according to sharia, researchers feel very sorry to have not certified sharia Multi Level Marketing at PT. Harmony Dynamic Indonesia, because of lack of awareness of the owners of stockists throughout Indonesia, given the good system, product and bonus distribution. Keywords: Business Multi Level Marketing, Islamic Law and Positive Law. Abstrak Era globalisasi menuntut manusia untuk mengikuti perkembangan zaman dengan menghadapi berbagai macam permasalahan-permasalahnnya. Salah satunya ada pada dunia perekonomian, yaitu bisnis. Islam sebagai agama yang universal tentu memiliki solusi tersendiri bagi setiap permasalahan yang muncul di kehidupan umatnya. Salah satu permasalahan di dunia bisnis tersebut yaitu adanya bisnis Multi Level Marketing, yang saat ini banyak menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat bahkan pemuka agama. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data yang meliputi observasi, wawancara mendalam, serta kajian literatur. Hasil dari penelitian ini antara lain; sistem yang digunakan oleh perusahaan PT. Harmoni Dinamik Indonesia ialah system network murni atau matahari, yang manadalam system ini anggota diberikan kebebasan untuk mengembangkan jaringannya. Berdasarkan fatwa tentang pedoman penjualan langsung berjenjang syariah bahwa terdapat 12 kriteria bisnis Multi Level Marketing yang sesuai syariah, peneliti merasa sangat menyayangkan dengan belum bersertifikasi syariahnya Multi Level Marketing di PT. Harmoni Dinamik Indonesia ini, karena kurang kesadaran dari para pemilik stokis di seluruh Indonesia ini, mengingat sudah baiknya sistem, produk dan pembagian bonusnya. Kata Kunci: Bisnis Multi Level Marketing, Hukum Islam dan Hukum Positif.

EKSISTENSI KOPERASI SYARI’AH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 28/PUU-XI/2013 Didi Sukardi
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 4, No 2 (2016)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

AbstrakRealitas beragamnya peraturan perundangan yang mengatur tentang kelembagaan Koperasi Syari’ah dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 sebagai pengganti undang undang Nomor 25 Tahun 1992 ,Tentang Perkoperasian juga belum memberikan jaminan kepastian hukum bagi kelembagaan koperasi syari’ah, apalagi dengan dibatalkannya pemberlakuan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013. Koperasi Syari’ah sebagai lembaga ekonomi dalam tataran masyarakat tingkat bawah di sisi lain, sehingga berpengaruh pada lemahnya kelembagaan koperasi tersebut. Tatanan hukum baru, sangat diperlukan bagi tumbuh kembangnya lembaga ekonomi yang dalam hal ini adalah Koperasi Syari’ah, sebagai bagian dari sistem hukum koperasi nasional. Eksistensi Koperasi Syari’ah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013, koperasi sebagai badan hukum dan sekaligus sebagai badan usaha lemah dibandingkan dengan badan-badan usaha lainnya, maka diperlukan adanya Konstruksi norma hukum koperasi syari’ah melalui pembentukan Undang-undang khusus Koperasi Syari’ah yang jelas dan tegas serta berkepastian hukum.Kata Kunci : Eksistensi, Koperasi syari’ah Abstract The reality of the diversity of laws and regulations governing cooperative institutional Syari'ah and Law No. 17 of 2012 as a replacement for Law No. 25 of 1992, On Cooperatives also not ensuring legal certainty for cooperative institutions syari’ah, especially with the cancellation of the enforcement of Law No. 17 of 2012 with the Constitutional Court Decision No. 28 / PUU-X / 2013. Cooperative Syari'ah as an economic institution in the lower level community level on the other side, so the effect on the institutional weakness of the cooperative. The new legal order, it is necessary for the growth of economic institutions which in this case is a cooperative of the syari'ah, as part of a national cooperative legal system. Existence Cooperative Syari'ah Post Constitutional Court Decision No. 28 / PUU-XI / 2013, the cooperative as a legal entity as well as a business entity is weak compared to other business entities, the necessary existence of legal norms Construction cooperatives through the establishment of Syari’ah Law Cooperative special law clear and strict Syari'ah and legal certainty. Keywords: Existence, Cooperative syari'ah

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERSAINGAN USAHA HOME INDUSTRY TAPE KETAN CIBEUREUM Didi Sukardi; Slamet Firdaus; Ima Sri Fatmawati
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

AbstractSeeing the business opportunities are getting better in the business of glutinous tape production, no wonder if the people of Kuningan District special in Cibeureum Village many who wrestle the business. Of the many business actors emerged the competition, the result of the many competitions that occur arise unfair business competition model due to fraud. The method used in this research is qualitative by utilizing Islamic law approach. Techniques of data collection conducted, namely observation, interview and documentation. The results of this study indicate that the competition of home industry sticky tape industry in Cibeureum Village is included in the model of unfair business competition, because there are dishonest businessman cheating in doing business or business. Fraud is caused by dishonest businessmen (cheaters) who do not want to include the composition of the use of synthetic dyes (additional) on sticky tape label label packaging. So that consumers do not know, because of the unspoiled measures that are not justified by Islamic Law in carrying out economic transactions. Keywords: Competition, Business, Home Industry, Islamic Law. AbstrakMelihat peluang usaha yang semakin baik dalam usaha produksi tape ketan, tak heran jika masyarakat Kabupaten Kuningan khusus nya di Desa Cibeureum banyak yang menggeluti usaha tersebut. Dari banyaknya pelaku usaha timbulah persaingan, akibat dari banyaknya persaingan yang terjadi timbulah model persaingan usaha tidak sehat karena adanya kecurangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan memanfaatkan pendekatan hukum Islam. Teknik pengumpulan data yang dilakukan, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa persaingan usaha home industry tape ketan di Desa Cibeureum termasuk pada model persaingan usaha tidak sehat, karena terdapat kecurangan pengusaha yang tidak jujur dalam melakukan usaha atau bisnis. Kecurangan tersebut diakibatkan dari pengusaha tidak jujur (curang) yang tidak mau mencantumkan komposisi penggunaan bahan pewarna sintetis (tambahan) pada tape ketan dilabel merek kemasannya. Sehingga konsumen tidak mengetahuinya, oleh karena ketidakterbukaan tersebut langkah itu tidak dibenarkan oleh Hukum Islam dalam menjalankan transaksi ekonomi. Kata Kunci: Persaingan, Usaha, Home Industry, Hukum Islam.

JAMINAN HUKUM KESELAMATAN DAN KESEHATAN TENAGA KERJA PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA CABANG GEGESIK CIREBON Didi Sukardi; Eef Saefulloh; Afif Muamar; Rina Rina
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 5, No 2 (2020)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/jm.v5i2.7827

AbstractWorking in the electricity sector has a very large risk, but in the State Electricity Company of Gegesik the achievement of safety and health has not been achieved because in the implementation of fieldwork there are still many workers who do not wear personal protective equipment such as safety helmets, full body harness, as well as a lack of cleanliness and facilities. First aid in an accident. The method used in this research is qualitative with the type of research field reseach. And the results of the study show that the implementation of work safety legal guarantees based on Law Number 1 of 1970 has not yet been fully fulfilled, there are several articles that have not been applied, including article 14 point (a), article 9 paragraph (4), article 12 point (b) and article 12 point (c). Whereas the implementation of occupational health legal guarantees based on Law Number 23 of 1992 article 23 has been implemented as stipulated in the law. Keywords: Insurance, Law, Safety, and Health. AbstrakBekerja di bidang kelistrikan memiliki risiko yang sangat besar, namun di PLN Gegesik belum tercapainya jaminan K3 tersebut karena dalam pelaksanaan kerja lapangan masih banyak pekerja yang tidak memakai alat pelindung diri seperti safety helmet, full body harness, serta kurangnya kebersihan dan fasiltas P3K. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian field reseach. Dan hasil penelitian menunjukan pelaksanaan jaminan hukum keselamatan kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 masih belum sepenuhnya terpenuhi terdapat beberapa pasal yang belum diterapkan diantaranya pasal 14 poin (a), pasal 9 ayat (4), pasal 12 poin b dan pasal 12 poin c. Sedangkan pelaksanaan jaminan hukum kesehatan kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 pasal 23 sudah melaksanakan sebagaimana ketentuan dalam undang-undang tersebut. Kata Kunci : Jaminan, Hukum, Keselamatan, dan Kesehatan.

PENDAMPINGAN HUKUM TERHADAP KORBAN MARITAL RAPE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus di Women Crisis Center Mawar Balqis Cirebon) Didi Sukardi; Agus Abikusna; Rani Sri Imayati Rahayu
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 4, No 1 (2019)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

In the process of resolving the problem of victims of marital rape or victims of forced sexual relations in marriage which is generally lay law, of course requires assistance, one of which is legal assistance. This research aims to find out the role and mechanism of legal assistance against victims of marital rape conducted by the Women Crisis Center Mawar Balqis Cirebon which is reviewed from Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence and obstacles and efforts in legal assistance to victims of marital rape conducted by the Women Crisis Center Mawar Balqis Cirebon. The research method uses a sociological juridical approach. The results of this study, namely 1) Women Crisis Center Mawar Balqis Cirebon has a very important role in carrying out legal assistance to victims of marital rape who are unfamiliar with the law. 2) the legal assistance mechanism for victims of marital rape is carried out on the basis of the wishes of the victims. 3) obstacles in carrying out legal assistance to victims of marital rape, namely obstacles arising from victims, families, the community, the state and the existence of inappropriate understanding of religious teachings. Then, the efforts made are by reviewing the arguments that textually corner one party and the existence of education (learning).

Co-Authors Abdul Fatakh, Abdul Achmad Otong Busthomi Afif Muamar Afif Muamar Afiqoh Agustin Agus Abikusna Andriyani, Yani Arfa, Dhita Ulviera Aza Nur Fitriyani Prihatin Dedi Slamet, Mamat Dewi Fatmasari Diana Djuwita, Diana Dinningthias, Desih Edy Setiawan Edy Setyawan Eef Saefulloh Esti Royani, Esti Fanther, Refaldo Fatin Hamamah Fatin Hamamah, Fatin Hafizd, Jefik Hafizd, Jefik Zulfikar Hafni Khairunnisa Harahap, Viviyen Jensifa Hifny Faqih Huda, Muhammad Chairul Ima Sri Fatmawati Khaerunisa, Risma khairunnisa, hafni Kosim . Kosim, Kosim Kulkarni, Shirin Lailiyah Lailiyah Lia Nur Alifah Nandito, Moh. Nurkhaerani, Ema Nurlaeli, Halifah Pabiangan, Netty Pangestu, Muhammad Feby Ridho Perdana, Cinta Putu Prayoga, Made Tubagus Prihatin, Aza Nur Fitriyani Putri, Zelanti Deviana Rani Sri Imayati Rahayu Ravindran, Kirutikha Rina Rina Rizki Hasbianur, Romy Sarah Lutfiani Setiawan, Fajar Faturrachman Shadikin, Akhmad Slamet Firdaus Sobirov, Babur Suci Maesaroh Ubaidillah . Ulfah, Mariyah Vasavvi Acharjya Vina Gunawan Wardah Nuroniyah Wasman Wasman, Wasman

Title

Found 38 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 38 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 38 Documents
Search