Garuda - Garba Rujukan Digital

GRATIFIKASI SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF UNDANG UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Pramesti, Regita; Aryaputra, Muhammad Iftar; Juita, Subaidah Ratna
Semarang Law Review (SLR) Vol. 2 No. 2 (2021): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang bukan saja merugikan keuangan negara namun juga melanggar hak sosial ekonomi masyarakat secara luas serta menghambat kemakmuran rakyat. Salah satu bentuk tindak pidana korupsi adalah gratifikasi. Seiring berkembangnya jaman berbagai modus operandi gratifikasi juga berkembang, bukan hanya barang atau uang kini muncul gratifikasi seksual. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah pelayanan seksual yang diterima penyelenggara negara dapat dikategorikan sebagai gratifikasi yang diatur dalam Undang Undang Tindak Pidana Korupsi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang undangan ( statute approach ). Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yakni mendeskripsikan dan mengolah peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan teori teori hukum dan segala sesuatu yang terkait dengan topik penelitian. Secara keseluruhan Undang Undang Tindak Pidana Korupsi tidak menyebutkan gratifikasi seksual secara spesifik sebagai bentuk dari gratifikasi. Ketentuan gratifikasi seksual dapat dipertegas dengan menambahkan item layanan seksual sebagai bentuk gratifikasi secara spesifik, sehingga memberikan kepastian hukum dan mempermudah upaya pembuktian.

IMPLIKASI PERJANJIAN PERKAWINAN SEBELUM DAN SESUDAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 TERKAIT HARTA BENDA PADA PERKAWINAN CAMPURAN Prayogo, Yunita; Yulistyowati, Efi; Abib, Agus Saiful
Semarang Law Review (SLR) Vol. 2 No. 2 (2021): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Di Indonesia banyak kasus mengenai perkawinan antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang tersandung permasalahan tentang harta benda dalam perkawinan. Salah satu kasus tersebut sudak diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015. Penelitian dalam jurnal ini akan membahas mengenai implikasi perjanjian perkawinan campuran sebelum dan sesudah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terkait harta benda. Berdasarkan hal tersebut, maka jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang dipakai adalah data sekunder, yang diambil dengan cara studi pustaka dan studi dokumentasi. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implikasi perjanjian perkawinan campuran sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terkait harta benda adalah harus dilakukan sebelum atau pada saat perkawinan sesuai dengan Pasal 29 ayat (1), (2), (3), dan (4) UU Perkawinan. implikasi perjanjian perkawinan campuran sesudah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terkait harta benda adalah telah mengubah norma berlakunya pembuatan perjanjian perkawinan terhadap waktu pembuatan perjanjian kawin yaitu dengan memperbolehkan pembuatan perjanjian kawin pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan, pada saat perkawinan dilangsungkan dan setelah atau selama dalam masa perkawinan.

PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT BAGI PENGRAJIN MEUBEL PADA PT. BPR NUSAMBA PECANGAAN KABUPATEN JEPARA Anggoro, Aji; Astanti, Dhian Indah; Triasih, Dharu
Semarang Law Review (SLR) Vol. 2 No. 2 (2021): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

ABSTRAKKredit merupakan fasilitas yang diberikan bank untuk membantu pengusaha mendapatkan modal untuk mengembangkan usahanya. Dalam pemberian kredit maka bank akan meminta/memperjanjikan suatu benda yang dapat dipakai sebagai jaminan terhadap kredit yang diberikannya. Namun pada pelaksanaannya sering terjadi wanprestasi dalam suatu perjanjian kredit, dimana merupakan suatu keadaan ketidak mampuan pihak debitur untuk membayar suatu kewajiban yang telah disepakati bersama oleh pihak kreditur sehingga kerugian pada pihak kreditur seperti yang terjadi pada PT. BPR Nusamba Pecangaan Kabupaten Jepara.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan sertifikat tanah oleh pengrajin meubel dan bagaimana penyelesaiannya apabila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan sertifikat tanah oleh pengrajin meubel pada PT BPR Nusamba Pecangaan. Berdasarkan hal tersebut, jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, spesifikasi penelitiannya diskriptif analitis. Data yang dipakai adalah data sekunder, yang diambil dengan cara studi pustaka. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Pelaksanaan permohonan kredit dengan jaminan sertifikat tanah oleh pengusaha meubel di PT. BPR Nusamba Pecangaan harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, kemudian pihak bank melakukan analisa kredit sebagai pertimbangan pengambilan keputusan atas permohonan kredit. Penyelesaian wanprestasi dilakukan pendekatan-pendekatan dengan sistem kekeluargaan, tetapi apabila upaya pendekatan tidak berhasil, maka pihak bank melakukan penyelesaian sengketa melalui pengadilan untuk menutup hutang yang dimiliki oleh nasabah.Kata Kunci : Kredit, Pelaksanaan Kredit, Penyelesaian WanprestasiABSTRACTCredit is a facility provided by banks to help entrepreneurs get capital to develop their businesses. In granting credit, the bank will request/agree on an object that can be used as collateral for the credit it provides. However, in practice, default often occurs in a credit agreement, which is a condition of the debtor's inability to pay an obligation that has been mutually agreed upon by the creditor so that the loss to the creditor as happened to PT. BPR Nusamba Pecangaan, Jepara Regency. This study aims to determine the implementation of granting credit with guaranteed land certificates by furniture craftsmen and how to resolve them in the event of default in the implementation of granting loans with guaranteed land certificates by furniture craftsmen at PT BPR Nusamba Pecangaan. Based on this, this type of research is normative juridical with a statutory approach, the research specification is descriptive and analytical. The data used is secondary data, which is taken by means of literature study. The data is then analyzed qualitatively. The results showed that the implementation of credit applications with land certificate guarantees by furniture entrepreneurs at PT. BPR Nusamba Pecangaan must meet the specified requirements, then the bank performs a credit analysis as a consideration for making decisions on credit applications. The settlement of defaults is carried out by approaches with a family system, but if the approach is not successful, the bank will resolve the dispute through the courts to cover the debts owned by the customer.Keywords: Credit, Credit Implementation, Default Settlement

IMPLEMENTASI PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN SEMARANG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA KABUPATEN SEMARANG Fatma Pitaloka, Aenida; Nuswanto, A. Heru; Sihotang, Amri Panahatan
Semarang Law Review (SLR) Vol. 2 No. 2 (2021): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Semarang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Semarang, dalam upaya pelaksanaan penataan dan ketertiban para pedagang (PKL) yang berada di kawasan Alun-Alun Lama Ungaran dan Pasar Bandarjo Ungaran. Jenis penelitian yang dipergunakan adalah yuridis sosiologis. Dengan spesifikasi penelitian yaitu penelitian deskriptif analitis. Menggunakan metode penentuan sampel yaitu purposive sampling, sedangkan dalam metode pengumpulan data yaitu data primer, data sekunder dan data tersier. Data primer yang diperoleh langsung dari penelitian di lapangan. Adapun terdapat metode analisis data yaitu dengan menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa mengenai Implementasi Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Semarang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 pada lingkup Kabupaten Semarang terutama di Alun-Alun Lama Ungaran dan Pasar Bandarjo Ungaran, sudah cukup terlaksana dengan baik. Pedagang (PKL) sudah banyak mengetahui dan memahami adanya Perda Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Semarang. Kendala dalam melaksanakan penelitian yaitu saat melakukan penelitian di kantor Satpol PP, peneliti mendapatkan informasi melalui pesan whatsapp. Dan kendala saat di lapangan pada pedagang (PKL) yaitu pedagang yang masih belum bisa teratur atau kategori pedagang baru, pelanggaran lokasi yaitu menempatkan dagangannya di trotoar dan di sepanjang jalan atau kawasan tertib, untuk PKL yang berdagang di trotoar belum disediakan tempat dari pemerintah. Aturan ini berlaku pada siang hari, kalau malam hari diperbolehkan.

KEABSAHAN TALAK DILUAR PENGADILAN BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA Malikah, Umu; Septiandani, Dian; Junaidi, Muhammad
Semarang Law Review (SLR) Vol. 2 No. 2 (2021): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

ABSTRAK Artikel ilmiah ini membahas membahas keabsahan talak yang dilakukan di luar pengadilan yang ada dalam dua pandangan antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Menurut hukum Fikih (Islam) perceraian dianggap jatuh hukumnya ketika seorang suami mengucapkan kata talak kepada isterinya baik secara jelas maupun kiyasan. Sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dalam perspektif hukum positif ini, talak hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Artinya, penjatuhan talak dapat dikatakan berlaku dan mempunyai kekuatan hukum ketika perceraian tersebut diputus di Pengadilan. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah hukum Talak di luar pengadilan berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia, dan perbedaan pandangan empat Mazhab Syafi i, Mazhab Hanafi, Mazhab Hambali dan Mazhab Maliki. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundangan-undangan dan pendekatan perbandingan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dihasilkan kesimpulan bahwa talak yang dijatuhkan di luar pengadilan adalah sah menurut hukum Islam, dan beberapa pandangan para ulama sehingga perkawinannya putus sesuai dengan aturan fikih Islam. Namun perceraian tersebut tidak sah menurut hukum positif di Indonesia, sehingga di mata hukum positif perkawinannya belum putus dan hukum positif yang berlaku di Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman terhadap putusnya perkawinan, dikarenakan akibat hukum yang ditimbulkan setelah terjadinya perceraian lebih diatur dengan jelas, sehingga kewajiban dan hak yang timbul setelah terjadinya perceraian lebih terjamin. Kata Kunci : keabsahan Talak, Luar Pengadilan, Hukum Islam, Hukum Positif IndonesiaABSTRACT This thesis discusses the legitimacy of divorce which is carried out outside the court which is in two views between Islamic law and positive law in Indonesia. According to Fiqh (Islamic) law, divorce is considered legally binding when a husband pronounces the word talak to his wife both clearly and figuratively. Meanwhile, according to the Marriage Law, it is explained that divorce can only be carried out in front of the Court after the court concerned tries and fails to reconcile the two parties in this positive legal perspective, divorce can only be done before a court session. That is, the imposition of divorce can be said to be valid and has legal force when the divorce is decided in court. The issues raised in this thesis are the divorce law outside the court based on Islamic Law and Positive Law in Indonesia, and the different views of the four Shafi'i Schools, the Hanafi School, the Hambali School and the Maliki School. This research is a normative legal research with a statutory approach and a comparative approach.Based on the research conducted, it is concluded that the divorce handed down out of court is legal according to Islamic law, and some views of the scholars so that the marriage broke up according to the rules of Islamic jurisprudence. However, the divorce is not valid according to positive law in Indonesia, so that in the eyes of positive law the marriage has not been broken and the positive law that applies in Indonesia is used as a guide to the termination of marriage, because the legal consequences that arise after the divorce are more clearly regulated, so that obligations and rights that arise after the divorce is more secure.Keywords: the validity of divorce, out of court, Islamic law, Indonesian positive law

ANALISIS YURIDIS PEMECAHAN TANAH PERTANIAN KURANG DARI BATAS MINIMUM KEPEMILIKAN TANAH PERTANIAN KARENA PEWARISAN DI KABUPATEN PATI Prihandini, Nadia Aurynnisa; Supriyadi, Supriyadi; Arifin, Zaenal
Semarang Law Review (SLR) Vol. 2 No. 2 (2021): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemecahan tanah pertanian yang luasnya kurang dari batas minimum kepemilikan tanah pertanian karena pewarisan dan kendala-kendalanya di Kabupaten Pati. Pemecahan tanah pertanian menjadi bagian-bagian yang lebih kecil salah satu faktornya adalah karena pewarisan. Dengan meninggalnya si pewaris dengan sendirinya terbukalah harta warisan tersebut, dan bila harta warisan tersebut berupa tanah pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar maka akan dilakukan pemecahan menjadi bagian-bagian dari para ahli waris. Pengaturan mengenai batas minimum kepemilikan tanah pertanian minimum 2 hektar dan pemecahan tanah pertanian karena pewarisan menjadi dua sisi pandangan yang sepertinya bertentangan. Hal inilah yang menjadi menarik untuk dilakukan penelitian di lapangan khususnya di Kabupaten Pati, apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kendala-kendala apa saja yang muncul di lapangan, karena pewarisan merupakan pengecualian dari ketentuan pembatasan minimum kepemilikan tanah pertanian. Dalam penelitian ini dilakukan pendekatan secara sosiologis empiris,yang bukan hanya mengonsepkan hukum sebagai peraturan perundang-undangan tapi juga realitas atau keberlakuan hukum tersebut di masyarakat. Aspek yuridis dalam penelitian ini ditinjau dari sudut ilmu hukum dan peraturan-peraturan tertulis lainnya sebagai data sekunder yang berhubungan dengan pemecahan tanah pertanian yang luasnya kurang dari batas minimum kepemilikan tanah pertanian karena pewarisan di Kabupaten Pati. Sedangkan aspek sosiologis ditinjau dari keberlakuan hukum di masyarakat dengan melakukan penelitian langsung terhadap obyek penelitian sebagai data primer. Fakta penelitian menunjukkan bahwa pemecahan tanah pertanian yang luasnya kurang dari batas minimum kepemilikan tanah pertanian karena pewarisan sudah biasa dilakukan di Kabupaten Pati dan hal tersebut bukan merupakan pelanggaran karena proses pemecahan tanah pertanian karena pewarisan merupakan pengecualian dari ketentuan pembatasan minimum kepemilikan tanah pertanian. Pemecahan dilakukan lebih banyak disebabkan karena kebutuhan mendesak para ahli waris, sehingga meminta bagiannya untuk dikerjakan sendiri atau selanjutnya dijual kepada pihak lain, dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku yang melibatkan instansi dan dan pejabat yang berwenang. Kata Kunci : pemecahan tanah pertanian ; pewarisan

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020 Praviesta, Melati Surya; Yulistyowati, Evi; Pujiastuti, Endah
Semarang Law Review (SLR) Vol. 2 No. 2 (2021): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Terhitung mulai 2019 hingga Januari 2020, tunggakan dari pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Tengah mencapai 450 miliar rupiah, jumlah itu terdiri dari 1,5 juta kendaraan yang belum membayar pajak. Untuk membantu masyarakat yang belum membayar pajak, maka dikeluarkanlah kebijakan pembebasan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Tengah, yang diatur dalam Peraturan Gubernur No. 4 Tahun 2020 tentang Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II Bagi Kendaraan Bermotor Dalam dan Dari Luar Provinsi Jawa Tengah dan Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor. Berdasarkan hal tersebut, peneliti akan mengkaji implementasi kebijakan pembebasan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Tengah tahun 2020, kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan tersebut, dan upaya mengatasinya. Berdasarkan hal itu jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian diskriptif analitis, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, yang diambil dengan cara : wawancara, studi pustaka, dan studi dokumentasi. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pembebasan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 dilakukan dalam 4 tahap, yaitu : sosialisasi melalui media cetak maupun media elektronik, penyesuaian aplikasi online dalam Sistem Administrasi Kendaraan Pajak Online (SAKPOLE) yang pemberlakuannya dimulai tanggal 17 Februari 2020, pelaksanaan serentak di seluruh wilayah UPPD/Samsat se Jawa Tengah mulai tanggal 17 Februari sampai dengan tanggal 16 Juli 2020. Semua proses pendaftaran harus sudah selesai dan melakukan pembayaran sampai dengan 16 Juli 2020 pukul 15.00 WIB, dan Evaluasi. Implementasi kebijakan tersebut dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak. Dan Kendala yang dihadapi dalam implementasi pembebasan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Tengah, yaitu karena adanya pandemi covid-19 ini membuat jumlah Wajib Pajak yang datang ke Samsat berkurang karena adanya anjuran dari pemerintah agar tetap jaga jarak dan tetap tinggal dirumah. Kendala tersebut diatasi dengan cara melakukan pembaharuan aplikasi SAKPOLE (Sistem Administratif Kendaraan Pajak Online) untuk pembayaran pajak tahunan.

IMPLEMENTASI PENDAFTARAN DOKUMEN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN SISTEM ONLINE SEBAGAI UPAYA TERTIB ADMINISTRASI DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN DEMAK M.I.S, Ardhia Regita; Mulyani, Tri; Pujiastuti, Endah
Semarang Law Review (SLR) Vol. 2 No. 2 (2021): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Registration of population administration documents as an effort to orderly administration is carried out by the government with an online system to provide convenience for the community, so this study seeks to examine the implementation of registration of the population administration documents with an online system as an effort to orderly administration at the Department of Population and Civil Registration of Demak Regency, obstacles and efforts overcome it. The research methods used are: type of sociological juridical research, analytical descriptive specifications. The data used is primary data supported by secondary data with qualitative data analysis. The results showed that the registration of family card population administration documents with an online system as an effort to orderly administration at the Demak Regency Population and Civil Registration Office in January 2017 - February 2021 was based on the Republic of Indonesia Law Number 24 of 2013 concerning Population Administration changes. on Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration, and Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 7 of 2019 concerning Online Population Administration Services with the mechanism starting with register, login, select menu, upload, send, finish. For the implementation of the registration, there were 5,472 documents. The orderliness of administrative documents after using the online system before using the online system shows that it is more orderly to use the online system, as indicated by the increasing number from year to year. The obstacles include 2 things, first, the public's lack of understanding to access online services, in this case it can be attempted by means of socialization, namely through brochures, websites, Instagram and Youtube; Second, the absence of a strong network/signal in some areas, in this case it can be attempted by serving reporters who wish to register documents directly.

SINKRONISASI REGULASI PENGISIAN JABATAN SEKRETARIS DESA DALAM UPAYA PEMBINAAN TATA KELOLA ADMINSITRASI BIROKRASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA SESUAI DENGAN UNDANG -UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Wijayanto, Terry Okta; Zainuddin, Muhammad; Karina, Aisyah Dinda
Semarang Law Review (SLR) Vol. 2 No. 2 (2021): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Artikel ilmiah ini membahas tentang Sistem Pengisisan Jabatan Sekretaris Desa Dalam Upaya Pembinaan Tata Kelola Administrasi Birokrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Serta Bagaimana masalah dan upaya sinkronisasi pengisian jabatan Sekretaris Desa Dalam Upaya Pembinaan Tata Kelola Administrasi Birokrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sesuai Dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu metode pendekatan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder. Guna mendapatkan data tersebut maka dilakukan melalui metode studi pustaka. Sedangkan spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Sistem pengisian jabatan sekretaris desa berdasarkan Perbub Grobogan No. 18 tahun 2017 menggunakan pengembangan karier atau sistem promosi jabatan. Sehingga jabatan sekretaris desa merupakan objek pengembangan karier bagi para Perangkat Desa yang memiliki kompetensi dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Akan tetapi terdapat mislink / ketidaksinkronan pengaturan. Upaya Sinkronisasi peraturan terkait dengan Pengisian jabatan Sekretaris Desa diwilayah Kabupaten Grobogan adalah dari legal. Terhadap hal tersebut tidak ada yang salah maupun keliru namun menjadikan kendala tersendiri apabila yang digunakan untuk menilai suatu peraturan perundangan adalah aspek kepastian hukum. Kata Kunci : Singkronisasi, Sekertaris Desa, Penisian Jabatan.

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA ROKOK ELEKTRIK YANG TIDAK MENCANTUMKAN LABEL INFORMASI DAN PERINGATAN KESELAMATAN PADA KEMASANNYA Haryono, Dwi Bambang; Heryanti, B Rini; Triasih, Dharu
Semarang Law Review (SLR) Vol. 2 No. 2 (2021): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Adanya penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui perlindungan hukum dan bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen rokok elektrik di Kota kendal yang tidak tercantum label informasi dan peringatan pada kemasannya dilatarbelakangi oleh maraknya transaksi rokok elektrik di Kota Kendal yang dijual secara bebas oleh pelaku usaha. Kurangnya Informasi dari pelaku usaha dan tidak adanya informasi yang jelas dalam paket pembelian rokok elektrik sering menyesatkan konsumen. Dengan adanya hal itu, maka timbul beberapa permasalahan yaitu mengenai perlindungan hukum bagi konsumen rokok elektrik terhadap pelaku usaha rokok elektrik di Kota Kendal yang tidak mencantumkan label informasi dan peringatan keselamatan pada kemasannya serta bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen rokok elektrik di Kota Kendal yang tidak mencantumkan label informasi dan peringatan keselamatan pada kemasannya. Hasil penelitian menunjukan perlindungan hukum bagi konsumen rokok elektrik terhadap pelaku usaha rokok elektrik di Kota Kendal yang tidak mencantumkan label informasi dan peringatan keselamatan pada kemasannya yaitu dapat ditemui pengaturannya dalam Pasal 4, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 19, dan Pasal 62 UUPK serta Pasal 60 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif. Bentuk tanggung jawab pelaku usaha rokok elektrik di Kota Kendal yang tidak mencantumkan label informasi dan peringatan keselamatan pada kemasannya antara lain memberikan garansi produk, mengganti kerugian yang diderita konsumen, dan membantu sebagian dari biaya pengobatan apabila terbukti gangguan kesehatan yang diderita oleh konsumen itu disebabkan oleh penggunaan rokok elektrik.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Dian Septiandani

Contact Email
slr_fh@usm.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
slr_fh@usm.ac.id

Editorial Address
Jl. Soekarno-Hatta Tlogosari Semarang

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Dian Septiandani

Contact Email slr_fh@usm.ac.id

Phone -

Journal Mail Official slr_fh@usm.ac.id

Editorial Address Jl. Soekarno-Hatta Tlogosari Semarang

Location Kota semarang, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Dian Septiandani

Contact Email
slr_fh@usm.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
slr_fh@usm.ac.id

Editorial Address
Jl. Soekarno-Hatta Tlogosari Semarang

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA