cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rusmilawati Windari
Contact Email
iniciolegis@trunojoyo.ac.id
Phone
+6285646387243
Journal Mail Official
iniciolegis@trunojoyo.ac.id
Editorial Address
RKB G Lantai 3 Fakultas Hukum UTM Jl Raya Telang, Perumahan Telang Inda, Telang, Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur 69162
Location
Kab. bangkalan,
Jawa timur
INDONESIA
Inicio Legis : Jurnal Hukum
Published by Universitas Trunojoyo Madura
ISSN : -     EISSN : 27470164     DOI : https://doi.org/10.21107/iniciolegis
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
nicio Legis is published twice a year in June and November containing articles result of thought and researchs in law. This journal encompasses original research articles and review articles, including: Civil Law Criminal Law Business law Administrative Law International Law Constitutional Law Enviromental and natural resources law Criminology
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 6, No 2 (2025): November" : 7 Documents clear
Analisis Komparatif CSR Migas Berdasarkan Hukum Nasional dan SDGs H.K, Ajeng Pramesthy; Risqiana, Risqiana; Jumantoro, Tegar Raffi Putra
Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 6, No 2 (2025): November
Publisher : Fakultas Hukum Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/il.v6i2.31480

Abstract

Sektor minyak dan gas bumi (migas) berperan vital dalam perekonomian Indonesia, namun aktivitasnya sering menimbulkan dampak sosial dan lingkungan yang signifikan. Corporate Social Responsibility (CSR) menjadi instrumen strategis untuk menyeimbangkan kepentingan bisnis dengan tuntutan pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara komparatif model CSR perusahaan migas di Indonesia berdasarkan instrumen hukum nasional serta menilai implikasinya terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis komparatif, didukung studi literatur, telaah dokumen hukum, dan analisis laporan tahunan perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan dua model utama CSR, yaitu compliance-based yang berorientasi pada kepatuhan hukum, dan empowerment-based yang fokus pada pemberdayaan masyarakat. Model yang terintegrasi dengan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) serta selaras dengan SDGs terbukti lebih efektif meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat legitimasi sosial, dan mendukung keberlanjutan operasional perusahaan. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi regulasi, penetapan standar minimal pelaksanaan CSR, serta penguatan mekanisme evaluasi berbasis partisipasi untuk memaksimalkan kontribusi CSR sektor migas terhadap pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
Analisis Komparatif CSR Migas Berdasarkan Hukum Nasional dan SDGs Ajeng Pramesthy H.K; Risqiana Risqiana; Tegar Raffi Putra Jumantoro
Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 6, No 2 (2025): November
Publisher : Fakultas Hukum Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/il.v6i2.31480

Abstract

Sektor minyak dan gas bumi (migas) berperan vital dalam perekonomian Indonesia, namun aktivitasnya sering menimbulkan dampak sosial dan lingkungan yang signifikan. Corporate Social Responsibility (CSR) menjadi instrumen strategis untuk menyeimbangkan kepentingan bisnis dengan tuntutan pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara komparatif model CSR perusahaan migas di Indonesia berdasarkan instrumen hukum nasional serta menilai implikasinya terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis komparatif, didukung studi literatur, telaah dokumen hukum, dan analisis laporan tahunan perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan dua model utama CSR, yaitu compliance-based yang berorientasi pada kepatuhan hukum, dan empowerment-based yang fokus pada pemberdayaan masyarakat. Model yang terintegrasi dengan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) serta selaras dengan SDGs terbukti lebih efektif meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat legitimasi sosial, dan mendukung keberlanjutan operasional perusahaan. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi regulasi, penetapan standar minimal pelaksanaan CSR, serta penguatan mekanisme evaluasi berbasis partisipasi untuk memaksimalkan kontribusi CSR sektor migas terhadap pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERSONA SELEBRITI DALAM PERSPEKTIF HUKUM MEREK: STUDI PERBANDINGAN ANTARA INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT Ayu Mustika Pamungkas
Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 6, No 2 (2025): November
Publisher : Fakultas Hukum Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/il.v6i2.32013

Abstract

Persona selebriti merupakan representasi identitas publik yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan menjadi bagian penting dalam industri hiburan modern. Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap persona selebritas melalui hukum merek di Indonesia dengan perbandingan sistem Amerika Serikat. Dalam era ekonomi digital, identitas selebritas berfungsi sebagai aset komersial bernilai tinggi yang rentan terhadap eksploitasi tanpa izin. Penelitian normatif-komparatif ini menganalisis Undang-Undang Merek Indonesia dan Lanham Act Amerika, serta doktrin right of publicity untuk menilai efektivitas perlindungan persona. Hasilnya menunjukkan perlunya reformasi hukum nasional dengan mengadopsi konsep false endorsement dan right of publicity agar nilai ekonomi dan martabat individu terlindungi secara komprehensif. 
KAJIAN PERTANGGUNGJAWABAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP KEKELIRUAN DALAM MENETAPKAN MEREK DENGAN PERSAMAAN ESENSIAL Virgina Ayu Aisyah; I Gede Agus Kurniawan; Komang Satria Wibawa Putra; Bagus Gede Ari Rama
Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 6, No 2 (2025): November
Publisher : Fakultas Hukum Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/il.v6i2.31605

Abstract

Penelitian ini membahas kewenangan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dalam mencegah pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya serta bentuk pertanggungjawaban hukum atas kelalaian yang mungkin timbul dalam proses pemeriksaannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, DJKI memiliki kewenangan atributif yang bersifat imperatif untuk menolak pendaftaran merek yang berpotensi menimbulkan kebingungan konsumen, merugikan pemilik hak yang sudah ada, atau mendorong praktik persaingan usaha tidak sehat. Dalam kerangka hukum administrasi, kewenangan ini dipandang sebagai instrumen penting untuk menjaga kepastian hukum sekaligus perlindungan hak kekayaan intelektual. Namun, ketika DJKI lalai menjalankan kewenangan tersebut, konsekuensi hukum yang timbul tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga dapat berimplikasi pada tanggung jawab perdata bahkan melalui mekanisme gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini sejalan dengan teori pertanggungjawaban hukum yang menempatkan organ negara sebagai pihak yang dapat dimintakan tanggung jawab apabila tindakan lalai atau keliru menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Di sisi lain, kelalaian tersebut juga berdampak pada dimensi sosial, berupa potensi kerugian ekonomi, turunnya kepercayaan publik, serta berkurangnya legitimasi sistem hukum kekayaan intelektual. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya penguatan mekanisme pemeriksaan merek melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penggunaan teknologi pendukung, serta pembentukan regulasi turunan yang lebih rinci mengenai tanggung jawab administrasi. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan sistem pendaftaran merek di Indonesia dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan mampu memberikan perlindungan hukum yang optimal.Kata Kunci: BUMN, Efisiensi BUMN, Rasionalitas Ekonomi. DJKI, kewenangan hukum, pertanggungjawaban hukum, merek, kekayaan intelektual
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENGHINAAN TERHADAP LEMBAGA PEMERINTAH I Gede K. Ananta Yoga; I Made Wirya Darma
Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 6, No 2 (2025): November
Publisher : Fakultas Hukum Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/il.v6i2.31608

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penghinaan terhadap lembaga pemerintah sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama dan KUHP 2023, serta membandingkan sistem pemidanaannya dalam kedua regulasi tersebut. Permasalahan utama yang dikaji meliputi unsur-unsur delik penghinaan, bentuk kesalahan pelaku, syarat-syarat pertanggungjawaban pidana, serta jenis pidana, ancaman hukuman, dan asas-asas yang digunakan dalam penjatuhan pidana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan hukum, serta dianalisis secara kualitatif melalui studi literatur dan dokumen hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik KUHP lama maupun KUHP 2023 belum menunjukkan perbedaan substantif dalam hal pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penghinaan terhadap lembaga pemerintah. Struktur unsur delik, bentuk kesalahan, dan syarat pertanggungjawaban pidana masih bersifat serupa, dengan orientasi hukum yang tetap menekankan pendekatan represif. Meskipun KUHP 2023 memperkenalkan klasifikasi delik aduan serta asas-asas pemidanaan seperti proporsionalitas dan keadilan, bentuk sanksi dan ancaman hukuman masih mempertahankan model retributif yang digunakan dalam KUHP lama. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa reformulasi KUHP belum secara signifikan mengubah pendekatan hukum terhadap kebebasan berekspresi dalam konteks penghinaan terhadap lembaga pemerintah
Upaya Penanggulangan Oleh Satuan Lalu Lintas Polres Buleleng Terhaap Pelanggaran Melawan Arus Di Kota Singaraja Kadek Wiwin Asita Dewi
Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 6, No 2 (2025): November
Publisher : Fakultas Hukum Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/il.v6i2.32236

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Buleleng dalam menanggulangi pelanggaran terhadap arus di Kota Singaraja serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dimana data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satlantas Polres Buleleng telah melakukan berbagai langkah penanggulangan, seperti peningkatan kegiatan patroli, sosialisasi secara tertib lalu lintas, dan penegakan hukum secara tegas terhadap pelanggar. Namun upaya tersebut masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan personel, serta kurangnya sarana pendukung seperti rambu dan fasilitas jalan yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kerja sama antara pihak kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan serta keselamatan lalu lintas di Kota Singaraja.Kata Kunci : Upaya penanggulangan, Pelanggaran terhadap arus, Satlantas Polres BulelengABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resor Buleleng dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas di Kota Singaraja dan untuk mengidentifikasi kendala yang menghadang dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dimana data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Buleleng telah melakukan berbagai upaya, seperti meningkatkan patroli, menggalakkan dokumen lalu lintas, dan menegakkan hukum secara tegas terhadap pelanggar. Namun upaya tersebut masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain rendahnya kesadaran masyarakat, terbatasnya personel, dan kurangnya fasilitas pendukung seperti rambu-rambu dan fasilitas jalan yang memadai. Oleh karena itu, peningkatan kerja sama antara polisi, pemerintah daerah, dan masyarakat sangat diperlukan untuk mewujudkan perdamaian dan keselamatan lalu lintas di Kota Singaraja.Kata Kunci: Upaya mitigasi, Pelanggaran lalu lintas, Satuan Lalu Lintas Polres Buleleng
PELINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK VENEER ESTETIK DI SALON KECANTIKAN safira irtikaa; Safira Irtika
Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 6, No 2 (2025): November
Publisher : Fakultas Hukum Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/il.v6i2.33558

Abstract

Praktik perawatan gigi estetika, khususnya pemasangan veneer gigi, telah meningkat secara signifikan seiring dengan semakin besarnya penekanan pada penampilan fisik. Veneer gigi merupakan salah satu bentuk perawatan gigi restoratif dan rehabilitatif; oleh karena itu, penyedianya termasuk dalam cakupan layanan medis yang hanya boleh dilakukan secara sah oleh dokter gigi berlisensi yang memiliki kompetensi profesional, registrasi, dan izin praktik yang sah. Namun dalam praktiknya, layanan veneer gigi juga ditawarkan oleh salon kecantikan yang tidak memiliki otoritas medis dan lisensi profesional, sehingga menimbulkan pelanggaran hukum dan potensi risiko terhadap keselamatan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas praktik veneer gigi estetika yang dilakukan oleh salon kecantikan dan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi konsumen yang menderita kerugian akibat praktik tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan-undangan, konseptualisasi, dan kasus. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara kualitatif. Temuan menunjukkan bahwa pemasangan veneer gigi yang dilakukan oleh salon kecantikan merupakan praktik kedokteran gigi ilegal, karena dilakukan tanpa kewenangan hukum dan melanggar peraturan kesehatan. Dari perspektif perlindungan konsumen, tindakan semacam itu mengakibatkan perlindungan hukum preventif dan represif tidak memadai, sehingga menempatkan konsumen pada posisi yang rentan terhadap bahaya medis maupun jurnalis hukum.Kata kunci: perlindungan konsumen, veneer gigi, salon kecantikan, kewenangan medis.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 2 (2025): November Vol 6, No 1 (2025): Juni Vol 5, No 2 (2024): November Vol 5, No 1 (2024): Juni Vol 4, No 2 (2023): November Vol 4, No 1 (2023): Juni Vol 3, No 2 (2022): November Vol 3, No 1 (2022): Juni Vol 2, No 2 (2021): November Vol 2, No 1 (2021): juni Vol 1, No 1 (2020): November More Issue