cover
Contact Name
Vivit Fitriyanti
Contact Email
vivitfitriyanti@gmail.com
Phone
+6285346752984
Journal Mail Official
redaksi.qonunfasya@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Syariah, Kampus 2 IAIN Samarinda, Jalan H. A. M. Rifadin, Loa Janan Ilir, Samarinda, Kalimantan Timur
Location
Kota samarinda,
Kalimantan timur
INDONESIA
Qonun Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan
ISSN : -     EISSN : 27743209     DOI : -
Qonun Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan is an open access, peer-reviewed journal which aims to offer an international academic platform for Islamic legal stuidies. It encompeasses research articles, both normative-doctrinal and empirical, in the dicipline of Islamic law that includes: Constitutional Law and Administrative Law Human Rights and Religious Freedom Islamic Jurisprudence (Fiqih) Islamic Legal Theory (Ushul al-Fiqh) Law in Modern Muslim World (Legislation/Codification, Statues, Regulations, Legal, Professions, and Institutions) Comparative Law, Law & Religion, or Law & Society which interest with Islamic Law Qonun: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan was established in 2020 and is affiliated to the faculty of Sharia and Law, UINSI Samarinda. Academic quality and the international character of the journal are guaranteed by editorial board, which consists of national and foreign experts in all specializations of Islamic legal studies.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 9 Documents
Search results for , issue "Vol 7 No 2 (2023)" : 9 Documents clear
Efektivitas Penanggulangan Konflik Manusia dan Satwa Liar dalam Perspektif Maqashid Syari'ah Balqis, Siti Noor Auliya; Iswanto, Bambang; Maryah, Dewi
QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol 7 No 2 (2023)
Publisher : FASYA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/qj.v7i2.7132

Abstract

Banyaknya peristiwa serangan satwa liar yaitu buaya yang kerap meresahkan warga di sekitar wilayah Sangatta Kabupaten Kutai Timur. Penulis melihat banyaknya konflik yang melibatkan antara buaya dengan manusia yang tidak sedikit memakan korban meninggal dunia, luka-luka dan cacat tetap.Dengan permasalahan demikian, penulis akan meneliti terkait efektivitas peraturan yang sudah dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan pada tahun 2008 ditinjau dalam perspektif Maqashid Syari’ah. Dalam penelitian ini, penulis mengambil pemikiran Imam Al-Ghazali. Dalam konflik antara manusia dengan satwa liar kedua mahluk hidup tersebut sangatlah penting keberadaannya. Satwa dan manusia sama-sama tidak boleh disakiti, dilukai bahkan dibunuh. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah bahwa pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Timur belum sepenuhnya menerapkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2008 sebagaimana mestinya sehingga peraturan ini belum efektif. Ada beberapa faktor penghambat yang dihadapi oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Timur pada penanganan pasca koflik kepada buaya yang terkena konflik dengan manusia seperti lokasi pelepasliaran, penanganan jika buaya tersebut terkena luka atau sakit akibat proses evakuasi, dana untuk kompensasi kepada korban manusia, serta kurangnya Sumber Daya Manusia terlatih untuk menangani buaya. Menurut pandangan Maqashid Syar’iah, konflik antara manusia dan satwa liar sebisa mungkin harus dihindari. Manusia dan hewan adalah mahluk hidup yang diciptakan oleh Allah SWT. yang artinya keberadaannya sangatlah penting serta tidak boleh disakiti, dilukai bahkan dibunuh dalam kondisi tertentu.
Peran Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Pembangunan Kesejahteraan Desa Astuti, Mery
QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol 7 No 2 (2023)
Publisher : FASYA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/qj.v7i2.7143

Abstract

Banyaknya perusahaan pertambangan di indonesia khususnya di wilayah Kalimantan Timur tentunya mengharuskan setiap perusahaan menjalankan Program Corporate Social Responsibility ( CSR ) yang merupakan program yang dapat menghubungkan masyarakat kepada perusahan secara langsung maupun tidak langsung. Hubungan tersebut terjadi adanya sebab akibat berdirinya sebuah perusahaan yang khususnya bergerak pada bidang Sumber Daya Alam yang mengakibatkan dampak langsung maupun tidak langsung terhadap lingkungan masyarakat. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui apakah peran dari CSR di Desa Bakungan telah terlaksanakan, apakah upaya dan kendala CSR dalam mendukung perkembangan Desa, dan apakah peran CSR telah sesuai dengan kaidah maslahah mursalah.
Tanggung Jawab Aparat Kepolisian Terhadap Barang Sitaan dalam Perspektif Fikih Siyasah dan Hukum Positif Wahyudi, Wahyudi
QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol 7 No 2 (2023)
Publisher : FASYA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/qj.v7i2.7150

Abstract

Latar belakang penelitian ini adalah ketika terjadi penyitaan barang oleh kepolisian sering terjadi barang itu mengalami perubahan dari bentuk yang semula, ada sebagian yang berubah total ada sebagian yang hilang ada sebagian yang tidak sesuai dengan bentuk asalnya, maka dari itu ada banyak komplain dari masyarakat terhadap hal ini sehingga penting untuk diketahui apa tanggung jawab kepolisian dalam hal ini. Sedangkan untuk tujuan dari penelitian ini adalah dapat mengetahui bagaimana bentuk dari pertanggung jawaban yang dilakukan oleh aparatur kepolisian khususnya yang terjadi di Kota Samarinda, serta dapat mengetahui bagaimana cara melakukan gugatan apabila korban (masyarakat) merasa dirugikan. Penelitian ini berjenis Penelitian hukum Normatif, mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai prilaku nyata (actual behavior), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan melakukan pendekatan yang bersifat deskriptif, deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta- fakta, sifat- sifat, ciri- ciri, serta hubungan diantara unsur- unsur yang ada dari fenomena tertentu.
Membangun Kepariwisataan yang Berkarakter di Kabupaten Kutai Kartanegara Nufus, Hayatun; Murjani, Murjani; Idzhar, Muhammad
QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol 7 No 2 (2023)
Publisher : FASYA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/qj.v7i2.7171

Abstract

Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki daya tarik wisata yang beragam sesuai dengan karakteristik di wilayah tersebut. Akan tetapi terdapat beberapa masalah seperti pengelolaan pariwisata masih belum optimal terkait kerjasama stakeholder dan aksebilitas maupun sarana prasarana penunjang pariwisata. Oleh karena itu, perlu adanya pengembangan dari pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder berupa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 serta peneliti memperoleh data hasil wawancara dari informan dinas pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara. Kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif., Berdasarkan hasil penelitian ini,yaitu: Bentuk kepariwisataan yang berkarakter di Kabupaten Kutai Kartanegara, maka dapat disimpulkan bahwa kepariwisataan yang berkarakter tersebut lahir dan hadir sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal serta menyesuaikan ciri khas wilayah daerah tersebut. Sebagaimana yang termuat pada pasal 12, pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 17, pasal 18, pasal 19 dan pasal 20 dalam Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Tahun 2016-2025. Strategi pemerintah dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata di Kabupaten Kutai Kartanegara, terkait pelaksanaannya terdapat tiga mekanisme yaitu pembangunan, pemasaran dan pemberdayaan masyarakat yang mana bisa dinilai cukup baik namun belum sepenuhnya dilaksanakan secara maksimal sebab ada beberapa fasilitas yang belum dibangun dan diperbaiki karena keterbatasan anggaran.
Efektivitas YANKOMAS Terhadap Pelanggaran HAM di Kalimantan Timur Perspektif Al Maslahah Al Mursalah Sari, Novita; Pagala, Ashar; Idzhar, Muhammad
QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol 7 No 2 (2023)
Publisher : FASYA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/qj.v7i2.7363

Abstract

Pelayanan Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS) merupakan suatu bentuk apresiasi pemerintah dalam perlindungan dan pemenuhan HAM, yaitu pemberian layanan terhadap masyarakat tentang adanya dugaan pelanggaran atau permasalahan HAM yang dikomunikasikan maupun tidak dikomunikasikan oleh seseorang atau kelompok orang. Al-Maslahah Al-Mursalah adalah menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharotan. Permasalahan yang peneliti angkat ialah tentang efektivitas YANKOMAS terhadap pelanggaran HAM dan peneliti meninjau dalam perspektif Al-Maslahah Al-Mursalah sebagai bentuk kajian yang bernuansa agama Islam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan metode kualitatif deskriptif. Sumber data yang digunakan ialah data primer berupa hasil wawancara dan data sekunder yang didapat dari dokumentasi yang relevan. Berdasarkan hasil penelitian, pertama, bahwa efektivitas YANKOMAS terhadap pelanggaran HAM dinilai masih belum efektif. Kedua, kurangnya koordinasi, sosialisasi, terbatasnya anggaran. Ketiga, dalam Al-Maslahah Al-Mursalah yang dibutuhkan dalam menyempurnakan pokok (mendasar) seperti dalam memberikan kemudahan kepada para penyampai komunikasi dalam melaporkan dan menindaklanjuti permasalahan dugaan pelanggaran HAM yaitu termasuk kedalam Maslahah Hajiyyah. Kata Kunci : Pelanggaran HAM ; Al-Maslahah Al-Mursalah ; YANKOMAS
Implementasi Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah Fitriyanti, Vivit; Ramadhana, Isnaini Aulia
QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol 7 No 2 (2023)
Publisher : FASYA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/qj.v7i1.7369

Abstract

a
Efektivitas Pemberlakuan Sistem Satu Arah di Jalan Pesut Kota Samarinda Perspektif Maslahah Mursalah Fahmi, Khairul
QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol 7 No 2 (2023)
Publisher : FASYA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/qj.v7i2.7394

Abstract

Penelitian ini bertujuan pertama, untuk mengetahui apakah sudah efektif pemberlakuan sistem satu arah di daerah tersebut. kedua, untuk mengetahui perspektif maslahah mursalah dalam pemberlakuan aturan sistem satu arah lalu lintas didaerah tersebut.Penelitian ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ini pertama menunjukan kurang efektifnya sistem satu arah lalu lintas pada jalan tersebut. berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto kebijakan tersebut kurang efektif lantaran penegakan hukum pada tilang elektronik masih belum merata sehingga hanya daerah-daerah tertentu saja yang mencakup tilang elektronik sebab itu pihak kepolisian belum bisa menindak secara tegas dan dari faktor masyarakat banyak yang tidak mempedulikan sistem satu arah di daerah tersebut.. Kedua, jika ditinjau secara maslahah mursalah kebijakan tersebut sesuai dengan tujuan syari’at yakni menghindarkan dari kesulitan kemacetan. Jadi dalam pemberlakuan sistem satu arah lalu lintas tersebut telah memenuhi tingkatan kedua yaitu hajiyah. Kebutuhan ini menjadi penting dalam meningkatkan kualitas hidup dan aktivitas manusia jika diabaikan maka akan terjadi kesulitan.
Upaya Dinas Perhubungan Kota Samarinda dalam Menanggulangi Sistem Satu Arah Tinjauan Fiqh Siyasah Khair, Fathul
QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol 7 No 2 (2023)
Publisher : FASYA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/qj.v7i2.7422

Abstract

Artikel ini menganalisis upaya Dinas Perhubungan kota Samarinda dalam menanggulangi sistem satu arah di jalan pesut kelurahan sungai Dama. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana pemberlakuan sistem satu arah yang diterapkan oleh Dinas Perhubungan Samarinda dalam tinjauan fiqh siyasah. Penelitian ini tergolong dalam penelitian field research (penelitian lapangan) dengan metode penelitian analisa deskriptif kualitatif. Sumber data dari penelitian ini bersifat data primer, yaitu melakukan pengambilan data langsung dari pihak Dinas Perhubungan Samarinda dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah terkait transmisi dalam implementasi kebijakan sistem satu arah pada ruas Jalan Pesut menunjukkan bahwa penyampaian kebijakan sistem satu arah pada Jalan Pesut sudah tersampaikan serta terlaksana dengan baik pada seluruh pihak terkait, baik itu pelaksana kebijakan maupun pada kelompok sasaran kebijakan. Mulai dari memasang rambu lalu lintas satu arah hingga pengawasan dalam implementasi kebijakan satu arah di Jalan Pesut. Baik masyarakat maupun pelaksana kebijakan sama-sama mendapatkan informasi mengenai kebijakan sistem satu arah. Meskipun di dalam upaya Dinas Perhubungan terdapat faktor penghambat seperti jalan alternatif yang sangat jauh untuk berputar arah dan masyarakat yang kurang kesadaran akan rambu lalu lintas yang dibuat serta kurang menaati sosialiasi terkait kebijakan satu arah di jalan Pesut. Diadopsinya sistem satu arah di wilayah ini sejalan dengan fiqh siyasah, dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 sudah sesuai dengan prinsip fiqh siyasah duturiyah yaitu prinsip hak dan kewajiban negara dan rakyat.
Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Strategi Mediator Pengadilan Agama Penajam Dalam Upaya Perdamaian Konflik Rumah Tangga Sofyan, Akhmad
QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol 7 No 2 (2023)
Publisher : FASYA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/qj.v5i1.9193

Abstract

Berdasarkan pengamatan peneliti, mediator Pengadilan Agama Penajam tergolong berhasil dalam penyelesaian perkara cerai dan dapat diukur dengan angka. Di tahun 2021 Pengadilan Agama di Penajam mendapatkan juara nasional dalam kategori mediasi terbaik. Kemudian, hal tersebut masih bertahan di tahun 2022 skor keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Penajam tergolong tinggi. Pada data tahun 2021, tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Penajam mencapai 70%. Pada 65 perkara yang dimediasi, 46 dinyatakan berhasil. Peneliti ingin mengetahui Bagaimana strategi mediator Pengadilan Agama Penajam dalam upaya perdamaian konflik rumah tangga serta bagaimana tinjauan maqashid syariah terhadap strategi mediator tersebut dalam perdamaian konflik rumah tangga. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris-normatif dengan analisis deskriptif kualitatif. Pada penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun untuk analisis data menggunakan beberapa tahapan, yakni Pengumpulan data (data collection), Pengurangan data (data reduction), Penyajian data (data display), serta Kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian ini adalah adalah dalam upaya perdamaian konflik rumah tangga mediator mempunyai beberapa strategi yang diterapkan, yakni 1) Pendekatan agama. 2) mediator menilai dangkalnya suatu konflik. 3), Memahami sifat para pihak. 4) Pendekatan dengan menggunakan fasilitas di ruang mediasi. 5) Pendekatan keluarga. 6) Pendekatan psikologis. Dan 6) pendekatan secara kaukus. Adapun menurut konsep maqashid syariah, strategi yang dilakukan oleh mediator dalam perdamaian konflik telah sesuai dengan tujuan maqashid syariah yakni Hifdz al din, Hifdz Al-Nafs dan Hifdz al-Aql.

Page 1 of 1 | Total Record : 9