cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dian Purnamasari
Contact Email
dian.p@trisakti.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalprioris@trisakti.ac.id
Editorial Address
Jl. Kyai Tapa No.1 Grogol Jakarta Barat 11440
Location
Kota adm. jakarta barat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Hukum Prioris
Published by Universitas Trisakti
ISSN : 19078765     EISSN : 25486128     DOI : https://dx.doi.org/10.25105
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Hukum PRIORIS diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Trisakti sebagai salah satu sistem komunikasi ilmiah yang bertujuan untuk mendorong, menumbuhkan iklim kecendekiawanan serta mempublikasi hasil kegiatan yang memenuhi persyaratan ilmiah baik di fakultas Hukum Universitas Trisakti dan masyarakat hukum pada umumnya. Selain itu berkontribusi melalui ide atau pemikiran alternatif yang berkenaan dengan perkembangan ilmu hukum dan penerapannya serta mendiseminasikan, mendokumentasikan gagasan-gagasan alternatif dari masyarakat ilmiah tentang pembaruan hukum di Indonesia.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 206 Documents
 17   18   19   20   21 
PERBANDINGAN LEMBAGA EKSEKUTIF DI INDONESIA DAN KOREA SELATAN: A Comparison of Executive Institutions in Indonesia and South Korea Aley Zaenal Gozali; Ninuk Wijiningsih
Jurnal Hukum PRIORIS Vol. 12 No. 2 (2024): Jurnal Hukum Prioris Volume 12 Nomor 2 Tahun 2024
Publisher : Faculty of Law, Trisakti University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/prio.v12i2.24906

Abstract

Indonesia and South Korea are contries that  implement a presidential system where there is a separation of powers, namely the executive, legislative, and Judiciary based on the principle “Checks and Balances”. This principle is reflected in the 1945 constitution of the Republik of Indonesia and the constitutions of the Republic of Indonesia and Sound Korea. The formulation of the problem in this study is The similarities and differences of executive institutions in Indonesia and South Korea? What are the advantages and disadvantages of executive institution in Indonesia and South Korea?. This study uses normative research, which is descriptive sourced from secondary data and primary data, using deductive logic conclusions. The result research and conclusions of this study is, 1) Executive institutions in principle Indonesia and South Korea have many similarities in function, dutties and authorities. The difference can be observed in the terms used for the president’s companion. In Indonesia , the presidencial candidate is referres to as the vice president is accompanied bt yhe prime minister. 2) In general, executive institutions in Indonesia and South Korea still leave shortcomings, namely, conflicts between the executive and legislature tend to be possible given the absence of high state institutions that ultimately make decisions on policies seem long, due to check and balance.
TINDAK PIDANA PENYEBARAN MUATAN KESUSILAAN DENGAN CARA MENGUASAI AKUN MEDIA SOSIAL MILIK ORANG LAIN: Criminal Act of Disseminating Immoral Content by Controlling Other Person’s Social Media Account Aulia Khairunisa; Andi Widiatno Hummerson
Jurnal Hukum PRIORIS Vol. 12 No. 2 (2024): Jurnal Hukum Prioris Volume 12 Nomor 2 Tahun 2024
Publisher : Faculty of Law, Trisakti University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/prio.v12i2.24907

Abstract

Salah satu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yakni media sosial dimana memudahkan seseorang melakukan tindak pidana penyebaran pornografi. Penulis mengidentifikasi masalah (1) apakah perbuatan terdakwa dalam tindak pidana penyebaran muatan kesusilaan dengan cara menguasai akun media sosial milik orang lain sudah tepat ditinjau dari karakteristik unsur Pasal 27 ayat (1) UU 19/2016 tentang perubahan atas UU 11/2008? Dan apakah perbedaan karakteristik dalam Tindak Pidana Tindak Pidana Penyebaran Muatan Kesusilaan Dengan Cara Menguasai Akun Media Sosial Milik Orang Lain antara UU 11/2008 dan UU 44/2008 dalam Putusan No.14/Pid.B/2022/PN.Skm? Dilakukan penelitian normatif menggunakan data sekunder, pengumpulan data melalui studi kepustakaan, analisis kualitatif, dan penarikan kesimpulan dengan metode deduktif. Hasil penelitian dan kesimpulan penelitian ini Perbuatan Terdakwa sudah tepat ditinjau dari karakteristik unsur Pasal 45 ayat (1) UU 19/2016 serta terdapat kekurangan dalam pemenuhan keseluruhan unsur dalam UU 44/2008 jika disandingkan UU 19/2016.
KEBERADAAN KETERANGAN HASIL DARI LIE DETECTOR SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA ALM. NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT (STUDI PUTUSAN NO. 796/PID.B/2022/PN JKT.SEL): The Existence Of Information Result From The Lie Detector As Evidence In The Examination Of The Crime Of Premeditated Murder Of The Late Nofriansyah Yosua Hutabarat (Study Of Decision No. 796/Pid.B/2022/Pn Jkt.Sel)). Allesandro Nesta Mahat; Abdul Ficar Hadjar
Jurnal Hukum PRIORIS Vol. 12 No. 2 (2024): Jurnal Hukum Prioris Volume 12 Nomor 2 Tahun 2024
Publisher : Faculty of Law, Trisakti University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/prio.v12i2.24908

Abstract

Legal ambiguity can be caused by the limitations and breadth of evidence that is not covered by Law Number 8 of 1981 (KUHAP). The use of a lie detector as an investigator's instrument can assist the investigator in guiding further investigation or determining the direction of the investigation. The identification of the problem that the author discusses in this thesis is whether the results of the lie detector are in accordance with the Criminal Procedure Code and what are the legal consequences of the lie detector results. The method of writing that the author uses is normative legal, the nature of descriptive writing, the type of data using secondary data, and the conclusion is drawn by deductive logic. There are different interpretations regarding the use of Lie Detector in Decision No. 796/Pid.B/PN.Jkt.Sel in proving criminal cases. Some parties argue that Lie Detector is evidence, while others argue that Lie Detector is evidence. However, from the perspective of legal experts, Lie Detector is only considered as an instrument or tool to assist investigators in uncovering criminal acts and providing more detailed clarification. The use of Lie Detector is still a controversy.
PELANGGARAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA PADA MASA PEMILU LEGISLATIF 2024 DI PROVINSI SULAWESI SELATAN: Violation of the Neutrality of the State Civil Apparatus During the 2024 Legislative Election in South Sulawesi Province Nariza Antonia Osmany; Reni Dwi Purnomowati
Jurnal Hukum PRIORIS Vol. 12 No. 2 (2024): Jurnal Hukum Prioris Volume 12 Nomor 2 Tahun 2024
Publisher : Faculty of Law, Trisakti University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/prio.v12i2.24909

Abstract

Penelitian ini mengkaji pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilakukan oleh Saodah dan Darmawati pada masa Pemilihan Umum (Pemilu) calon anggota legislatif tahun 2024 di Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. Netralitas ASN merupakan prinsip penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan profesional, di mana setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh serta tidak memihak kepentingan lain di luar kepentingan bangsa dan negara. Namun, dalam praktiknya, masih terjadi pelanggaran netralitas ASN, seperti yang dilakukan oleh Saodah dan Darmawati dengan menggunakan atribut partai peserta pemilu dan terlibat aktif dalam kegiatan kampanye salah satu calon anggota legislatif.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan Saodah dan Darmawati berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, serta mengkaji akibat hukum yang akan diterima oleh keduanya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menganalisis data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan kedua ASN tersebut melanggar Pasal 5 huruf n PP No. 94 Tahun 2021 dan bertentangan dengan kewajiban ASN untuk menjaga netralitas. Akibat hukum yang akan diterima adalah Hukuman Disiplin Sedang berupa pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 6, 9, atau 12 bulan sesuai rekomendasi KASN.
PERMASALAHAN PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT LEGAL STANDING PEMOHON BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 90/PUU-XXI/2023: Issues Considered by Constitutional Court Judges Regarding the Petitioner's Legal Standing Based on Decision Number 90/PUU- XXI/2023 Rayhan Putra Sena; Yogo Pamungkas
Jurnal Hukum PRIORIS Vol. 12 No. 2 (2024): Jurnal Hukum Prioris Volume 12 Nomor 2 Tahun 2024
Publisher : Faculty of Law, Trisakti University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/prio.v12i2.24910

Abstract

In submitting a request for judicial review, the applicant must explain the reasons for the applicant's request to litigate at the Constitutional Court. This is to determine whether the applicant has legal standing in a lawsuit at the Constitutional Court. In this research, the object of research is the Constitutional Court decision number 90/PUU-XXI/2023. In this decision the applicant felt disadvantaged by the enactment of Article 169 letter q of the General Election Law. And the judge's considerations in accepting the applicant's legal position are discussed in this research. So the formulation of the problem that will be discussed is whether the judge's considerations regarding the applicant's legal standing are in accordance with statutory regulations. This research uses an exploratory type of normative research using secondary data which is analyzed qualitatively by drawing conclusions using a deductive method. The conclusion of this research is that the Constitutional Court should not grant Legal Standing to the applicant to litigate because the applicant does not have urgent interests and does not feel any real loss. This is supported by dissenting opinions from several Constitutional Justices such as Saldi Isra, Suhartoyo, and Wahiduddin Adams as well as statutory regulations that regulate this matter.
TANGGUNG JAWAB PEMILIK PERANGKAT ALAT ELEKTRONIK YANG DISALAH GUNAKAN UNTUK PROSTITUSI ONLINE (STUDI PUTUSAN NOMOR 65/PID.SUS/ 2023/PN.WNS): Responsibility Of The Owner Of Electronic Devices That Are Misused For Online Prostitution (Study Decision Number 65/Pid.Sus/ 2023/Pn.Wns) Mochamad Erlano Senaji; Andi Widiatno
Jurnal Hukum PRIORIS Vol. 12 No. 2 (2024): Jurnal Hukum Prioris Volume 12 Nomor 2 Tahun 2024
Publisher : Faculty of Law, Trisakti University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/prio.v12i2.24934

Abstract

The advancement of information technology has introduced new legal challenges, particularly in online prostitution cases. This study examines the criminal liability of electronic device owners used in online prostitution, focusing on the Court Decision Number 65/Pid.Sus/2023/PN.Wns. The defendant, JF, was charged under Article 27 Paragraph (1) in conjunction with Article 45 of the ITE Law and Article 56 Paragraph (2) of the Indonesian Criminal Code for alleged assistance and transmission, despite only lending an electronic device without direct involvement in the crime. The analysis reveals that the defendant did not meet the elements of transmission or assistance and, therefore, should not be held criminally liable. The geen straf zonder schuld principle should apply, as no actual wrongdoing was proven. Thus, the court ruling is deemed inconsistent with justice and legal certainty. This study highlights the need for clearer regulations regarding the liability of electronic device owners in criminal law.

Page 21 of 21 | Total Record : 206

 17   18   19   20   21 

Filter by Year

2006 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 1 (2025): Jurnal Hukum Prioris Volume 13 Nomor 1 Tahun 2025 Vol. 12 No. 2 (2024): Jurnal Hukum Prioris Volume 12 Nomor 2 Tahun 2024 Vol. 12 No. 1 (2024): Jurnal Hukum Prioris Volume 12 Nomor 1 Tahun 2024 Vol. 11 No. 2 (2023): Jurnal Hukum Prioris Volume 11 Nomor 2 Tahun 2023 Vol. 11 No. 1 (2023): Jurnal Hukum Prioris Volume 11 Nomor 1 Tahun 2023 Vol. 10 No. 2 (2022): Jurnal Hukum Prioris Volume 10 Nomor 2 Tahun 2022 Vol. 10 No. 1 (2022): Jurnal Hukum Prioris Volume 10 Nomor 1 Tahun 2022 Vol. 9 No. 2 (2021): Jurnal Hukum Prioris Volume 9 Nomor 2 Tahun 2021 Vol. 9 No. 1 (2021): Jurnal Hukum Prioris Volume 9 Nomor 1 Tahun 2021 Vol. 8 No. 2 (2020): Jurnal Hukum Prioris Volume 8 Nomor 2 Tahun 2020 Vol. 8 No. 1 (2020): Jurnal Hukum Prioris Volume 8 Nomor 1 Tahun 2020 Vol. 7 No. 2 (2019): Jurnal Hukum Prioris Volume 7 Nomor 2 Tahun 2019 Vol. 7 No. 1 (2019): Jurnal Hukum Prioris Volume 7 Nomor 1 Tahun 2019 Vol. 6 No. 3 (2018): Jurnal Hukum Prioris Volume 6 Nomor 3 Tahun 2018 Vol. 6 No. 2 (2017): Jurnal Hukum Prioris Volume 6 Nomor 2 Tahun 2017 Vol. 6 No. 1 (2017): Jurnal Hukum Prioris Volume 6 Nomor 1 Tahun 2017 Vol. 5 No. 3 (2016): Jurnal Hukum Prioris Volume 5 Nomor 3 Tahun 2016 Vol. 5 No. 2 (2016): Jurnal Hukum Prioris Volume 5 Nomor 2 Tahun 2016 Vol. 5 No. 1 (2015): Jurnal Hukum Prioris Volume 5 Nomor 1 Tahun 2015 Vol. 4 No. 3 (2015): Jurnal Hukum Prioris Volume 4 Nomor 3 Tahun 2015 Vol. 4 No. 2 (2014): Jurnal Hukum Prioris Volume 4 Nomor 2 Tahun 2014 Vol. 4 No. 1 (2014): Jurnal Hukum Prioris Volume 4 Nomor 1 Tahun 2014 Vol. 3 No. 3 (2013): Jurnal Hukum Prioris Volume 3 Nomor 3 Tahun 2013 Vol. 3 No. 2 (2013): Jurnal Hukum Prioris Volume 3 Nomor 2 Tahun 2013 Vol. 3 No. 1 (2012): Jurnal Hukum Prioris Volume 3 Nomor 1 Tahun 2012 Vol. 2 No. 4 (2010): Jurnal Hukum Prioris Volume 2 Nomor 4 Tahun 2010 Vol. 2 No. 3 (2009): Jurnal Hukum Prioris Volume 2 Nomor 3 Tahun 2009 Vol. 2 No. 2 (2009): Jurnal Hukum Prioris Volume 2 Nomor 2 Tahun 2009 Vol. 2 No. 1 (2008): Jurnal Hukum Prioris Volume 2 Nomor 1 Tahun 2008 Vol. 1 No. 2 (2007): Jurnal Hukum Prioris Volume 1 Nomor 2 Tahun 2007 Vol. 1 No. 1 (2006): Jurnal Hukum Prioris Volume 1 Nomor 1 Tahun 2006 More Issue