cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dian Purnamasari
Contact Email
dian.p@trisakti.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalprioris@trisakti.ac.id
Editorial Address
Jl. Kyai Tapa No.1 Grogol Jakarta Barat 11440
Location
Kota adm. jakarta barat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Hukum Prioris
Published by Universitas Trisakti
ISSN : 19078765     EISSN : 25486128     DOI : https://dx.doi.org/10.25105
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Hukum PRIORIS diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Trisakti sebagai salah satu sistem komunikasi ilmiah yang bertujuan untuk mendorong, menumbuhkan iklim kecendekiawanan serta mempublikasi hasil kegiatan yang memenuhi persyaratan ilmiah baik di fakultas Hukum Universitas Trisakti dan masyarakat hukum pada umumnya. Selain itu berkontribusi melalui ide atau pemikiran alternatif yang berkenaan dengan perkembangan ilmu hukum dan penerapannya serta mendiseminasikan, mendokumentasikan gagasan-gagasan alternatif dari masyarakat ilmiah tentang pembaruan hukum di Indonesia.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 206 Documents
 16   17   18   19   20 
HARMONISASI DAN SINKRONISASI PERATURAN TERKAIT REKAYASA GENETIKA PASCA RATIFIKASI UNITED NATIONS CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY 1992 (UNCBD 1992) Anto Ismu Budianto
Jurnal Hukum PRIORIS Vol. 9 No. 2 (2021): Jurnal Hukum Prioris Volume 9 Nomor 2 Tahun 2021
Publisher : Faculty of Law, Trisakti University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/prio.v19i2.16649

Abstract

Indonesia melakukan ratifikasi terhadap United Nations Convention on Biological Diversity 1992 (UNCBD 1992) melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 Tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati). Manfaat dari ratifikasi ini antara lain menunjukkan bahwa Indonesia peduli terhadap masalah lingkungan hidup dunia terkait keanekaragaman hayati, dan ikut bertanggung jawab menyelamatkan kelangsungan hidup manusia pada umumnya dan bangsa Indonesia pada khususnya. Dalam konteks harmonisasi dan sinkronisasi peraturan terkait rekayasa genetika, diperlukan beberapa perubahan peraturan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis harmonisasi dan sinkronisasi peraturan terkait rekayasa genetika setelah dilakukannya ratifikasi terhadap UNCBD. Artikel ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menitik beratkan pada data sekunder. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Tahapan penelitian dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan sebagai pendukung. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Sedangkan analisa data dilakukan secara yuridis kualitatif. Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan yang terkait rekayasa genetika pada antara lain terdapat pada : (a) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan; (d) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan; (e) Peraturan Kepala BPOM RI Nomor hk.03.1.23.03.12.1563 tahun 2012 Tentang Pedoman Pengkajian Keamanan Pangan Produk Rekayasa Genetik. Kata Kunci : Harmonisasi Dan Sinkronisasi Peraturan,; Rekayasa Genetika; Keamanan Pangan; Hubungan Hukum Internasional Dengan Hukum Nasional Indonesia.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM HAL HAPUSNYA HAK ATAS TANAH YANG DIBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SUATU KAJIAN YURIDIS) Dyah Setyorini
Jurnal Hukum PRIORIS Vol. 9 No. 2 (2021): Jurnal Hukum Prioris Volume 9 Nomor 2 Tahun 2021
Publisher : Faculty of Law, Trisakti University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/prio.v19i2.16650

Abstract

Hapusnya Hak Tanggungan yang disebabkan karena hapusnya hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan tidak lain dan tidak bukan adalah sebagai akibat tidak terpenuhinya syarat objektif sahnya perjanjian, khususnya yang berhubungan dengan kewajiban adanya objek tertentu, yang salah satunya meliputi keberadaan dari bidang tanah tertentu yang dijaminkan. Menurut ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Hak Tanggungan bahwa Hak Tanggungan dapat berakhir bahkan sebelum utang debitor terbayar lunas, yakni karena hapusnya hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan tersebut. Ada beberapa kemungkinan yang dapat menyebabkan hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan hapus, yaitu jangka waktu berakhir, dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir, karena suatu syarat batal telah dipenuhi; dicabut untuk kepentingan umum; dilepaskan dengan sukarela oleh pemilik hak atas tanah; tanahnya musnah. Adapun upaya yang dapat dilakukan kreditur untuk menghindari kemungkinan resiko hapusnya hak atas tanah, yaitu pembuatan Janji Memperpanjang Hak Atas tanah Pada Akta Pembebanan Hak Tanggungan; pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan saat Perubahan HGB menjadi Hak Milik Atas Rumah Tinggal; pengansuransian Obyek Hak Tanggungan untuk Keuntungan Pemegang Hak Tanggungan; meminta Jaminan Tambahan Kepada Debitor. Terkait dengan hapusnya Hak Tanggungan akibat hapusnya hak atas tanah yang menjadi objek Hak Tanggungan, tidak menyebabkan hutangnya menjadi hapus, namun hutang tersebut tidak lagi dijamin dengan Hak Tanggungan, sehingga kedudukan kreditor bukan preferen lagi melainkan kreditor konkuren. Untuk itu dalam praktek kreditur dari awal pemberian kredit harus sudah mengambil langkah-langkah prefentif untuk menanggulangi hapusnya hak atas tanah yang dijadikan objek Hak Tanggungan, diantaranya dalam praktek diutamakan objek jaminan pokok adalah Hak Milik dan untuk objek jaminan tambahan adalah Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha dan Hak Pakai. Kata kunci: Hak Tanggungan, Hapusnya Hak Atas Tanah
PEMIKIRAN BAGI PEMBAHARUAN KETENTUAN GANTI RUGI AKIBAT WANPRESTASI DALAM PERIKATAN NASIONAL MELALUI PERBANDINGAN TERHADAP CIVIL CODE OF THE NETHERLANDS Natasya Yunita Sugiastuti
Jurnal Hukum PRIORIS Vol. 9 No. 2 (2021): Jurnal Hukum Prioris Volume 9 Nomor 2 Tahun 2021
Publisher : Faculty of Law, Trisakti University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/prio.v19i2.16651

Abstract

Terhadap debitur yang wanprestasi, kreditur memiliki hak untuk menuntut kompensasi atas kerugian yang diderita. Kajian perbandingan hukum pengaturan ganti rugi akibat wanprestasi dengan civil code of the Netherlands merupakan hal penting mengingat pengaturan yang berlaku bagi wanprestasi dalam perjanjian di Indonesia sampai saat ini masih mendasarkan civil code Belanda yang pertama kali diberlakukan di Hindia Belanda tahun 1848 sedangkan Belanda telah memiliki civil code baru yang diundangkan pada 1 Januari 1992. Kajian dibatasi pada hak pihak yang menderita kerugian untuk menuntut kompensasi akibat wanprestasi pihak lain. Objek perbandingan hukum ini adalah lembaga hukum, hakikatnya merupakan perbandingan hukum legislasi, sifat perbandingannya horizontal, tujuannya adalah applied comparative. Bahan hukum primer dan sekunder didapatkan dengan cara studi dokumen, pengolahan data dilakukan secara kualitatif dan disimpulkan melalui metoda perbandingan hukum. Berdasarkan hasil kajian perbandingan hukum, diberikan beberapa rekomendasi bagi pembaharuan ketentuan wanprestasi, yaitu berkenaan dengan specific performance, kewajiban kreditur menyatakan kompensasi yang dikehendakinya, konversi kewajiban yang tidak dilaksanakan menjadi kewajiban mengganti sejumlah uang, hak kreditur menunda pelaksanaan prestasi, batasan hak membatalkan perjanjian, serta kewajiban debitur untuk memastikan bahwa setelah pemutusan kontrak dia mampu mengembalikan apa yang telah diterima. Kata kunci: Ganti Rugi, Wanprestasi, Perbandingan, Civil Code of the Netherlands
PENYELESAIAN PERSELISIHAN KESEHATAN ANTARA DOKTER DAN PASIEN PASCA PUTUSAN MK NO.14/PUU-XII/2014 MELALUI KEADILAN RESTORATIF Dwi Alfianto
Jurnal Hukum PRIORIS Vol. 9 No. 2 (2021): Jurnal Hukum Prioris Volume 9 Nomor 2 Tahun 2021
Publisher : Faculty of Law, Trisakti University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/prio.v19i2.16652

Abstract

Dalam pelayanan kesehatan, konflik atau perselisihan dapat terjadi antar dokter dengan pasien, pasien mengajukan komplain atas pelayanan kesehatan yang dianggap tidak memuaskan, bahkan tidak membawa hasil sama sekali dan atau lebih jauh lagi menakala justru berujung pada kegagalan medis, meski pasien merasa telah mengikuti saran maupun petunjuk dokter, baik sejak dalam rangka penegakan diagnosa hingga treatment tindakan medis. Dokter berkewajiban memberikan serangkaian langkah-langkah upaya kesehatan tertentu berdasarkan norma standar profesi yang merupakan pedoman dalam menjalankan profesi secara baik yang sudah ditetapkan dalam standar pelayanan medis. Perlindungan hukum diberikan kepada dokter sebagai tenaga kesehatan berdasarkan Pasal 24 ayat (1) PP No. 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan, yaitu perlindungan hukum diberikan kepada tenaga Kesehatan yang melakukan tugasnya sesuai dengan standar profesi tenaga kesehatan dan pada pasal 50 undang-undang Praktik Kedokteran. Pada Putusan Mahkamah Konstitusi No./14-PUU-XII/2014 yang menguji Pasal 66 ayat (3) undang-undang praktik kedokteran telah menolak permohonan pemohon, lalu bagaimana dengan perlindungan hukum tenaga kesehatan khususnya dokter yang telah melaksanakan praktik kedokteran dengan memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional dan bagaimana penyelesaian perselisihan kesehatan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XII/2014 untuk memberikan rasa tenang tenaga kesehatan khususnya dokter dalam menjalankan profesinya dan bagi pasien yang merasa kepentingannya dirugikan dapat dipulihkan kerugiannya. Penyelesaian perselisihan kesehatan secara keadilan restoratif (restorative justice) dapat menjadi alternatif penyelesaian perselisihan antara tenaga kesehatan dengan pasien. Kata Kunci : Dokter, Pasien, Keadilan Restoratif
MASLAHAH WASIAT WAJIBAH FOR ADOPTED CHILDREN WITH DIFFERENT RELIGIONS AND STEPCHILDREN Wahyuni Retnowulandari
Jurnal Hukum PRIORIS Vol. 9 No. 2 (2021): Jurnal Hukum Prioris Volume 9 Nomor 2 Tahun 2021
Publisher : Faculty of Law, Trisakti University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/prio.v19i2.16653

Abstract

The problem of Islamic inheritance is complicated, therefore Rasulullah Salalahu Alaihi Wassalam ordered his followers to learn the Science of Faraidh and spread the knowledge. It is because the implementation of Faraid is based on the principle of ijbari (Coercion) according to the Qur'an Surah An-nisaa: 13-14. However, the issue is a lot of inheritance ruling by judges are not in accordance with Sharia provisions. One of them is the ruling in which the Religious High Court Judge No. 136/Pdt.G/2013/PTA.Sby, the case of Keman Rachman's inheritance which gave wasiat wajibah to stepchildren who were not next of kin, as well as adopted children of different religious faith. Meanwhile, the Hadith of the Prophet forbade a Muslim to inherit from a non-Muslim and vice versa. Even in Indonesia, within the provisions of the Compilation of Islamic Law Article 171 letter C stipulates that, benefactors must be Muslim. With normative research that is descriptive and qualitative in analysis, it is hoped that it can be stipulated whether the part of the inheritance of the wasiat wajibah is maslahah. The results of this study are non-Muslim adopted children may not receive a mandatory will according to the concept of ash'aryah, as well as stepchildren who are not heirs. It would be better for them to be given a grant equivalent to the amount of zakat maal, which is 2.5%. so that it is more Maslahah for the rightful heirs. Keywords: Islamic inheritance law, wasiat wajibah , maslahah
MENGGALI MAKNA DAN IMPLIKASI WASIAT WAJIBAH DALAM ISLAM Khairani Bakri; Rizkita Alghifari
Jurnal Hukum PRIORIS Vol. 10 No. 1 (2022): Jurnal Hukum Prioris Volume 10 Nomor 1 Tahun 2022
Publisher : Faculty of Law, Trisakti University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/prio.v10i1.17005

Abstract

Dalam konteks sosial dan spiritual, menggali makna dan implikasi wasiat wajibah membawa kita pada refleksi mendalam mengenai tanggung jawab kita sebagai manusia yang akan meninggalkan warisan. Hal ini mengajarkan kita untuk lebih berhati-hati dalam memperlakukan harta benda dan menghormati kehendak Allah dalam mengatur harta yang telah Dia berikan kepada kita. Selain itu, menggali makna dan implikasi wasiat wajibah juga mengingatkan kita akan pentingnya persaudaraan dan keadilan dalam hubungan keluarga. Dalam Islam, pembagian waris yang adil merupakan salah satu prinsip utama yang harus ditegakkan. Dengan memahami implikasi wasiat wajibah, kita dapat memperkuat ikatan keluarga, menghindari konflik, dan menciptakan harmoni di antara anggota keluarga. Secara keseluruhan, menggali makna dan implikasi wasiat wajibah dalam Islam adalah sebuah perjalanan penemuan dan pemahaman yang mendalam tentang hukum waris dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Melalui pemahaman ini, kita dapat menjalankan kewajiban agama dengan lebih baik, membangun hubungan keluarga yang harmonis, serta menghidupkan prinsip keadilan dan penghargaan terhadap hak-hak pewaris.[1] Kata Kunci: Manusia, Laki-laki, Islam, Keadilan Sosial, Keluarga, Hubungan Keluarga   [1]Cahyani, T. D. (2018). Hukum Waris Dalam Islam: Dilengkapi Contoh Kasus dan Penyelesaiannya (Vol. 1). UMMPress.
DAMPAK KEBIJAKAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 TAHUN 2016 TERHADAP PENCATATAN PERKAWINAN: Impact of The Policy Statement of Absolute Responsibility Regulation of The Minister of Homeland Number 9 of 2016 on Marriage Registration Sri Nanang Meiske Kamba; Nur Mohamad Kasim
Jurnal Hukum PRIORIS Vol. 11 No. 1 (2023): Jurnal Hukum Prioris Volume 11 Nomor 1 Tahun 2023
Publisher : Faculty of Law, Trisakti University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/prio.v11i1.18354

Abstract

Marriage registration is an official process that involves registering and documenting a couple's marriage at authorized institutions, such as the Office of Religious Affairs (KUA) and the Population and Civil Registry Service. This process legally and administratively records marriage events, producing an official document stating the couple's marital status. This research uses normative research with a focus on studying legal norms relating to marriage registration. The analysis used is a qualitative descriptive approach using legislation (statute approach) to analyze the issues that arise in connection with the Statement of Absolute Responsibility and its impact on marriage registration and the legality of marriages after the SPTJM policy. The research results show that the Statement of Absolute Responsibility policy has a positive impact, such as providing facilities for producing children's birth certificates and other documents. However, this policy can also present complexities related to the status of "Unregistered Marriage," which raises legal issues, protecting the rights of wives and children, as well as law enforcement against the practice of polygamy and polyandry. Even though the information of couples who are mar ried in an unregistered marriage is recorded in the Family Card document of the Population and Civil Registry Office, recognition is still required before the law so that this couple has adequate legal standing in court to ensure the validity of their marriage. Keywords: Impact, SPTJM Policy, Marriage Registration
KEDUDUKAN HUKUM PELAKU USAHA ASING DALAM PRINSIP EXTRATERRITORIALITY JURISDICTION PADA PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA: Legal Position Of Foreign Business Actors In The Principle Of Extraterritoriality Jurisdiction In Business Competition In Indonesia Muhammad Indra Kusumayudha; Simona Bustani
Jurnal Hukum PRIORIS Vol. 11 No. 1 (2023): Jurnal Hukum Prioris Volume 11 Nomor 1 Tahun 2023
Publisher : Faculty of Law, Trisakti University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/prio.v11i1.18440

Abstract

The presence of Law Number 5 Year 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition is a real effort for the state to reform the law in the field of economics and business competition law. Against the condition of Indonesia in the vortex of economic globalization that intersects with foreign business actors, there are legal issues that arise are related to the legal position of foreign business actors within the framework of the principle of extraterritoriality jurisdiction and how to anticipate the negative impact of anti-competitive actions committed by foreign business actors based on the principle of extraterritoriality to realize legal certainty. The method used in this research is normative and analytical descriptive research, using secondary data and analyzed qualitatively. The result of the research is the need for improvement and reformulation of the legal position of foreign business actors in the context of extraterritorial jurisdiction in modern competition law. Renewal of business competition law is a necessity considering the needs and dynamics of business competition law that is growing rapidly in the era of global trade. KPPU's institutional strengthening must be carried out continuously and policy innovations must be implemented continuously to adjust to the current needs of competition law. Keywords: Competition Law, Extraterritoriality, Foreign Business Actors, Jurisdiction, KPPU.
PENANGANAN KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA SUAP MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI : The Police Handling Of Bribery Offenses According To Law Number 20 Of 2001 On The Eradication Of Corruption Offenses Dian Adriawan Daeng Tawang; Rini Purwaningsih; Siti Nurbaiti
Jurnal Hukum PRIORIS Vol. 11 No. 1 (2023): Jurnal Hukum Prioris Volume 11 Nomor 1 Tahun 2023
Publisher : Faculty of Law, Trisakti University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/prio.v11i1.18627

Abstract

The eradication of corruption is one of the priorities for the Indonesian state in an effort to achieve a clean and corruption-free government. Currently, the regulation governing the eradication of corruption is Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption. One form of criminal act regulated in this law is bribery. Bribery is a serious threat to the Indonesian state. This crime can damage the judicial system, hinder development, and create social injustice. Therefore, the eradication of bribery must be carried out seriously and firmly by all parties, including the government, law enforcement, and the community. Some efforts that can be made are establishing institutions or special agencies in charge of handling bribery cases, providing education and training for law enforcement, and raising public awareness about the dangers of the crime of bribery, particularly law enforcement officers. The investigation and prosecution of bribery crimes are carried out by law enforcement agencies, such as police and prosecutors. Article 44 of Law Number 20 of 2001 states that the investigation of corrupt practices is conducted by investigators who meet special qualifications and is carried out firmly, quickly, and professionally. The purpose of this investigation and prosecution process is to uncover the truth about the bribery cases and punish the perpetrators. Keywords:. Police Investigation, Bribery, Corruption
KEDUDUKAN HUKUM BUMDES DAN POTENSI BUMDES DALAM PERTUMBUHAN EKONOMI MALUKU UTARA: Legal Standing Of Bumdes And Potential Of Bumdes In North Maluku Economic Growth Lutfi Mubarok; Juan Malik Frederick Turpyn; Mubarok, Lutfi
Jurnal Hukum PRIORIS Vol. 11 No. 2 (2023): Jurnal Hukum Prioris Volume 11 Nomor 2 Tahun 2023
Publisher : Faculty of Law, Trisakti University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/prio.v11i2.18705

Abstract

North Maluku, as a province with numerous villages scattered across various islands, possesses diverse natural potential yet still faces significant economic challenges. This research aims to analyze the potential of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in supporting economic growth in North Maluku. The study employs a mixed methods approach by combining quantitative and qualitative data. Primary data were obtained through direct surveys and interviews with BUMDes stakeholders, while secondary data were collected from relevant sources. The findings indicate that the legal status of BUMDes as a legal entity is clarified through the Job Creation Law and is a new entity whose position is equivalent to a Limited Liability Company (PT) comparable to state-owned enterprises (BUMN) at the national level and regional-owned enterprises (BUMD) at the local level, then BUMDes have significant potential to support economic growth in North Maluku. In the economic aspect, BUMDes play a role in the development of sectors such as agriculture, fisheries, tourism, and local handicrafts. BUMDes also provide employment opportunities for village residents, contributing to increased income and local well-being. This research offers a clearer understanding of the potential of BUMDes in North Maluku's economic growth and serves as a foundation for further strategy development to maximize the contribution of BUMDes in enhancing the welfare of rural communities and driving regional economic growth. Keywords: BUMDes Potential, Growth, North Maluku, Economy

Page 18 of 21 | Total Record : 206

 16   17   18   19   20 

Filter by Year

2006 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 1 (2025): Jurnal Hukum Prioris Volume 13 Nomor 1 Tahun 2025 Vol. 12 No. 2 (2024): Jurnal Hukum Prioris Volume 12 Nomor 2 Tahun 2024 Vol. 12 No. 1 (2024): Jurnal Hukum Prioris Volume 12 Nomor 1 Tahun 2024 Vol. 11 No. 2 (2023): Jurnal Hukum Prioris Volume 11 Nomor 2 Tahun 2023 Vol. 11 No. 1 (2023): Jurnal Hukum Prioris Volume 11 Nomor 1 Tahun 2023 Vol. 10 No. 2 (2022): Jurnal Hukum Prioris Volume 10 Nomor 2 Tahun 2022 Vol. 10 No. 1 (2022): Jurnal Hukum Prioris Volume 10 Nomor 1 Tahun 2022 Vol. 9 No. 2 (2021): Jurnal Hukum Prioris Volume 9 Nomor 2 Tahun 2021 Vol. 9 No. 1 (2021): Jurnal Hukum Prioris Volume 9 Nomor 1 Tahun 2021 Vol. 8 No. 2 (2020): Jurnal Hukum Prioris Volume 8 Nomor 2 Tahun 2020 Vol. 8 No. 1 (2020): Jurnal Hukum Prioris Volume 8 Nomor 1 Tahun 2020 Vol. 7 No. 2 (2019): Jurnal Hukum Prioris Volume 7 Nomor 2 Tahun 2019 Vol. 7 No. 1 (2019): Jurnal Hukum Prioris Volume 7 Nomor 1 Tahun 2019 Vol. 6 No. 3 (2018): Jurnal Hukum Prioris Volume 6 Nomor 3 Tahun 2018 Vol. 6 No. 2 (2017): Jurnal Hukum Prioris Volume 6 Nomor 2 Tahun 2017 Vol. 6 No. 1 (2017): Jurnal Hukum Prioris Volume 6 Nomor 1 Tahun 2017 Vol. 5 No. 3 (2016): Jurnal Hukum Prioris Volume 5 Nomor 3 Tahun 2016 Vol. 5 No. 2 (2016): Jurnal Hukum Prioris Volume 5 Nomor 2 Tahun 2016 Vol. 5 No. 1 (2015): Jurnal Hukum Prioris Volume 5 Nomor 1 Tahun 2015 Vol. 4 No. 3 (2015): Jurnal Hukum Prioris Volume 4 Nomor 3 Tahun 2015 Vol. 4 No. 2 (2014): Jurnal Hukum Prioris Volume 4 Nomor 2 Tahun 2014 Vol. 4 No. 1 (2014): Jurnal Hukum Prioris Volume 4 Nomor 1 Tahun 2014 Vol. 3 No. 3 (2013): Jurnal Hukum Prioris Volume 3 Nomor 3 Tahun 2013 Vol. 3 No. 2 (2013): Jurnal Hukum Prioris Volume 3 Nomor 2 Tahun 2013 Vol. 3 No. 1 (2012): Jurnal Hukum Prioris Volume 3 Nomor 1 Tahun 2012 Vol. 2 No. 4 (2010): Jurnal Hukum Prioris Volume 2 Nomor 4 Tahun 2010 Vol. 2 No. 3 (2009): Jurnal Hukum Prioris Volume 2 Nomor 3 Tahun 2009 Vol. 2 No. 2 (2009): Jurnal Hukum Prioris Volume 2 Nomor 2 Tahun 2009 Vol. 2 No. 1 (2008): Jurnal Hukum Prioris Volume 2 Nomor 1 Tahun 2008 Vol. 1 No. 2 (2007): Jurnal Hukum Prioris Volume 1 Nomor 2 Tahun 2007 Vol. 1 No. 1 (2006): Jurnal Hukum Prioris Volume 1 Nomor 1 Tahun 2006 More Issue