cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Gema Rahmadani
Contact Email
ilmubersamacenter@gmail.com
Phone
+6281361749348
Journal Mail Official
rechtsnormen@gmail.com
Editorial Address
Jl. Imam Bonjol No. 9 Forum 9th Floor, Kota Medan, Sumatera Utara 20112
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Rechtsnormen
Published by Ilmu Bersama Center
ISSN : -     EISSN : 29621739     DOI : https://doi.org/10.56211/rechtsnormen
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum merupakan kajian dalam Bidang Ilmu Hukum yang mempelajari tentang sistem hukum yang diterapkan atau berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat dan juga kegiatan bisnis. Jurnal Rechtsnormen terbit 2 kali dalam setahun yaitu pada bulan Agustus dan Februari. Terbitan pertama adalah bulan Februari 2022. Naskah yang masuk akan diterima oleh editor untuk kemudian kan dilakukan pemeriksaan kemiripan naskah dengan aplikasi Plagiarism Checker X. Proses review dilakukan dengan menggunakan peer review. Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum memuat tentang artikel hasil penelitian dan kajian konseptual bidang Ilmu Hukum. Secara garis besar topik utama yang diterbitkan adalah : - Hukum Islam, - Hukum Pidana, - Hukum Perdata, - Hukum Lingkungan, - Hukum Tata Negara / Hukum Administrasi Negara, - Hukum Adat, - Hukum Kesehatan, Dan lain-lain (topik lainnya yang berhubungan dengan Ilmu Hukum).
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 4 No. 2 (2026): Edisi Februari" : 6 Documents clear
Tantangan Penegakan Hukum Kontrak Bencana Iklim sebagai Force Majeure Rafiqi, Rafiqi; Hamzah, Alvin
Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum Vol. 4 No. 2 (2026): Edisi Februari
Publisher : Ilmu Bersama Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56211/rechtsnormen.v4i2.1529

Abstract

Perubahan iklim global telah meningkatkan frekuensi bencana alam ekstrem yang secara langsung mengancam stabilitas pemenuhan prestasi dalam kontrak komersial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi bencana iklim sebagai keadaan memaksa (force majeure) berdasarkan Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata, serta mengevaluasi batasan tanggung jawab para pihak guna menjaga keseimbangan antara prinsip Pacta Sunt Servanda dan asas keadilan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini menemukan bahwa kriteria tradisional force majeure, khususnya unsur ketidakterdugaan (unforeseeability), mengalami pergeseran akibat kemajuan sains meteorologi yang memungkinkan prediksi bencana iklim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan kontrak di era krisis iklim memerlukan redefinisi standar kehati-hatian (due diligence) dan penguatan klausul adaptif atau renegosiasi (hardship clause) untuk menghindari ketidakpastian hukum. Hakim diharapkan tidak hanya melihat bencana sebagai peristiwa alam semata, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan mitigasi risiko para pihak dalam memutus sengketa kontrak.
Yuridis Hukum terhadap Perjanjian Baku antara BSI (Bank Syariah Indonesia) dengan Nasabah dalam Prespektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen Hidayani, Sri; Lubis , Anggreni Atmei
Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum Vol. 4 No. 2 (2026): Edisi Februari
Publisher : Ilmu Bersama Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56211/rechtsnormen.v4i2.1536

Abstract

Perjanjian baku adalah sama dengan tujuan perjanjian pada umumnya. Untuk mencapai tujuan tersebut haruslah memperhatikan asas-asas yang ada didalam hukum perjanjian. Perbankan syariah merupakan suatu sistem perbankan yang di kembangkan berdasarkan sistem syariah (hukum islam). Usaha pembentukan sistem ini berangkat dari larangan islam untuk memungut dan meminjam berdasarkan bunga yang termasuk dalam riba dan investasi untuk usaha yang dikatagorikan haram, misalnya dalam makanan, minuman dan usaha-usaha lain yang tidak islami, yang hal tersebut tidak diatur dalam bank konvensional. Metode penelitian yang dilakukan adalah peneliatian yuridis normatif, Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis yang berbentuk studi deskriptif analisis, yakni dengan cara penulisan yang menggambarkan permasalahan yang didasarkan pada data-data yang ada, lalu dianalisa lebih lanjut untuk kemudian di ambil sebuah kesimpulan. Pengaturan Hukum Terhadap Perjanjian Baku Antara BSI (Bank Syariah Indonesia) Dengan Nasabah Dalam Prespektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Peraturan OJK Adalah perjanjian baku dalam perjanjian kredit bank, baik menurut UU Perlindungan Konsumen maupun menurut Peraturan OJK. Meninjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (kedepannya akan ditulis sebagai UUPK) pada Pasal 18 ayat (1) poin c sampai dengan poin h. dan Pengaturan Otoritas Jasa Keuangan terkait perjanjian baku diatur pada Pasal 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (yang selanjutnya ditulis sebagai POJK No.1/POJK.07/2013) yang dalam ayat (1) dan ayat (2) sampai dengan ayat (3) dalam POJK No.1/POJK.07/2013. Selanjutnya, termuat pada Pasal 46 ayat (1) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Bentuk Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Baku Antara BSI (Bank Syariah Indonesia) Dengan Nasabah Dalam Prespektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen Adalah Perlindungan hukum preventif, yaitu bentuk perlindungan hukum yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah bersifat definitife. Dan Perlindungan hukum represif, yaitu bentuk perlindungan hukum yang lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa. Penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh Peradilan Umum di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum represif.
Implikasi Hukum dan Kebijakan terhadap Perlindungan Pekerja Platform Digital dalam Sistem Jaminan Sosial di Indonesia Marintan, Rima Patricia; Panjaitan, Hulman; Wijayati, Rr. Ani
Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum Vol. 4 No. 2 (2026): Edisi Februari
Publisher : Ilmu Bersama Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56211/rechtsnormen.v4i2.1540

Abstract

Perkembangan ekonomi digital telah melahirkan kerja berbasis platform yang mengubah pola hubungan kerja konvensional. Pekerja platform digital berperan penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, khususnya di sektor transportasi dan logistik. Namun, kontribusi tersebut belum diimbangi dengan perlindungan hukum dan jaminan sosial yang memadai. Permasalahan utama terletak pada ketidakjelasan status hukum pekerja platform digital serta kebijakan jaminan sosial yang masih berorientasi pada hubungan kerja formal. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum dan kebijakan terhadap perlindungan pekerja platform digital dalam sistem jaminan sosial di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa klasifikasi pekerja platform digital sebagai pekerja bukan penerima upah menyebabkan perlindungan jaminan sosial belum optimal dan tanggung jawab perusahaan platform belum diatur secara tegas. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan yang menegaskan peran negara dan perusahaan platform guna mewujudkan perlindungan jaminan sosial yang adil dan inklusif.
Urgensi Pendidikan Hukum Dini sebagai Upaya Pencegahan Perundungan Anak di Sekolah Cahyowulandari , Kurniati; Panggabean, Mompang L.; Siregar, Rospita Adelina
Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum Vol. 4 No. 2 (2026): Edisi Februari
Publisher : Ilmu Bersama Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56211/rechtsnormen.v4i2.1544

Abstract

Perundungan di sekolah merupakan masalah yang terus meningkat dan menimbulkan dampak serius terhadap perkembangan psikologis, sosial, maupun akademik peserta didik. Situasi ini mencerminkan bahwa nilai hukum dan moral belum tertanam secara kuat dalam diri siswa. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah urgensi pendidikan hukum sejak dini sebagai upaya pencegahan perundungan di lingkungan pendidikan, sekaligus mengidentifikasi bentuk implementasi yang efektif dalam konteks Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan menelaah regulasi, laporan resmi lembaga Pemerintah, artikel ilmiah, serta literatur mengenai pendidikan karakter dan psikologi. Pendidikan hukum sejak dini berperan penting dalam menumbuhkan kesadaran akan hak dan kewajiban, mengembangkan empati, melatih kontrol diri, serta memberikan pemahaman mengenai konsekuensi hukum dari setiap tindakan. Implementasi yang optimal mencakup integrasi dalam kurikulum, penciptaan budaya sekolah yang aman, penguatan literasi digital, kerja sama lintas sektor, serta konsistensi pendidikan karakter. Dengan demikian, pendidikan hukum sejak dini tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian pengetahuan normatif, tetapi juga sebagai strategi preventif yang menyeluruh untuk membangun lingkungan pendidikan yang bebas dari perundungan dan berlandaskan nilai kemanusiaan.
Optimalisasi Calling Visa, E-Visa, dan Sanksi Pidana dalam Pencegahan Pekerja Migran Indonesia Ilegal ke Kamboja Hidayat, Rahmat; Syahnan, Mhd.; Rokan, Mustafa Kamal
Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum Vol. 4 No. 2 (2026): Edisi Februari
Publisher : Ilmu Bersama Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56211/rechtsnormen.v4i2.1578

Abstract

Meningkatnya jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal ke Kamboja menunjukkan pergeseran karakter migrasi tenaga kerja dari persoalan administratif menjadi persoalan kejahatan lintas negara, khususnya yang berkaitan dengan praktik scam dan judi online. Fenomena ini menimbulkan risiko serius, baik terhadap perlindungan warga negara maupun terhadap kepentingan hukum nasional Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas instrumen kebijakan keimigrasian dan hukum pidana dalam mencegah PMI ilegal ke Kamboja, dengan fokus pada penerapan calling visa, e-visa, dan sanksi pidana berdasarkan asas nasional aktif. Penelitian ini menggunakan pendekatan  normatif empiris dengan metode deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, wawancara, literatur hukum, serta jurnal ilmiah yang relevan dengan isu migrasi ilegal dan kejahatan transnasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa calling visa dan e-visa merupakan instrumen administratif yang relatif lebih selektif dan proporsional dalam mencegah penyalahgunaan visa untuk bekerja secara ilegal dibandikan travel ban. Sementara itu, penerapan sanksi pidana terhadap PMI ilegal yang secara sadar terlibat dalam jaringan scam dan judi online menjadi penting untuk menciptakan efek jera dan menjaga wibawa hukum nasional. Artikel ini menyimpulkan bahwa pencegahan PMI ilegal ke Kamboja memerlukan pendekatan kebijakan yang terpadu melalui integrasi instrumen keimigrasian dan hukum pidana, tanpa mengabaikan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan kerja sama internasional.
Penanggulangan Kejahatan Penipuan Online (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Metro Jakarta Barat) Ramadhan, Raihan; Wasahua, Idris
Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum Vol. 4 No. 2 (2026): Edisi Februari
Publisher : Ilmu Bersama Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56211/rechtsnormen.v4i2.1495

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: bagaimana Modus Operandi para pelaku Penipuan online di wilayah Polres Jakata Barat, Dan bagaimana Penanggulangan tindak Pidana Penipuan Online di Wilayah Hukum Polres Metro Jakarta Barat. Penelitian ini menggunakan Metode Empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya atau upaya penanggulangan hukum dalam menangani kejahatan siber dapat berupa upaya preventif, upaya preventif, dan upaya represif. Berbagai modus operandi yang semakin beragam seperti Phising meretas aplikasi mobile banking, Money Mule jenis penipuan yang meminta korban untuk menerima sejumlah uang ke rekening, Pharming penipuan daring yang melibatkan kode, social engineering atau rekayasa sosial, sniffing tindakan penyadapan, upaya penanggulangan kejahatan penipuan yaitu upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur nonpenal Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan secara terpadu (integral), dimana terdapat keterpaduan antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial juga penanggulangan dengan sarana penal dan non-penal. Penelitian ini mengupas mengenai Modus dan cara penanggulangan Kejahatan Penipuan Online.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2026 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 2 (2026): Edisi Februari Vol. 4 No. 1 (2025): Edisi Agustus Vol. 3 No. 2 (2025): Edisi Februari Vol. 3 No. 1 (2024): Edisi Agustus Vol. 2 No. 2 (2024): Edisi Februari Vol. 2 No. 1 (2023): Edisi Agustus Vol. 1 No. 2 (2023): Edisi Februari Vol. 1 No. 1 (2022): Edisi Agustus