Garuda - Garba Rujukan Digital

TINJAUAN YURIDIS PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN SECARA ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI Sheane Gunadi; Sri Untari Indah Artati
Reformasi Hukum Trisakti Vol. 1 No. 1 (2019): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Hak Tanggungan diatur spesifik dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 dimana tahap pemberian dan pendaftaran Hak Tanggungan dilakukan oleh PPAT. Dalam rangka menyikapi era revolusi industri 4.0, maka Kementerian Agraria dan Tata Ruang menerbitkan Peraturan Menteri ATR / KaBPN Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi secara Elektronik. Kantor Pertanahan Kota Bekasi menerapkan sistem hak tanggungan elektronik dengan mengacu kepada Peraturan Menteri ini. Perbedaan terletak pada pendaftaran Hak Tanggungan. Maka, menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana pendaftaran hak tanggungan elektronik di Kantor Pertanahan Kota Bekasi dan kendala hukum pendaftaran Hak Tanggungan elekronik di Kantor Pertanahan Kota Bekasi. Guna menjawab permasalahan, maka dilakukan penelitian yuridis normatif bersumber pada data sekunder dan data primer, dan ditarik kesimpulan dengan metode logika deduktif. Kesimpulannya adalah pelaksanaan Hak Tanggungan elektronik di Kantor Pertanahan Kota Bekasi membagi tugas antara PPAT dan Kreditur dimana PPAT hanya sampai kepada pembuatan APHT dan kegiatan pendaftaran dilakukan oleh Kreditur serta kendalanya adalah jaminan hak atas tanah sudah harus bersertifikat berbeda dengan Pasal 10 ayat (3) UUHT, sistem error serta WNA yang belum terkoordinasi sebagai pengguna layanan HT-el. Saran yang dapat diberikan penulis adalah perlu dilakukan penambahan pasal dalam UUHT dan penyesuaian UU terkait serta memperbaiki kekurangan dalam Peraturan Menteri ini.

TINJAUAN YURIDIS PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN SECARA ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI Sheane Gunadi; Sri Untari Indah Artati
Reformasi Hukum Trisakti Vol. 3 No. 1 (2021): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

The Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning published the ATR / KaBPN Ministerial Regulation Number 5 of 2020 about Electronic Integrated Mortgage Services in response to the fourth industrial revolution. By using this Ministerial Regulation, the Bekasi City Land Office builds an electronic mortgage system. The registration of mortgage rights is where the distinction exists. Problem formulation: legislative restrictions on electronic mortgage registration at the Bekasi City Land Office and how to register electronic mortgage rights there. The deductive logic approach is used to draw findings in normative juridical research, which is based on both secondary and primary material. The study's findings, analysis, and conclusion show that the use of electronic Mortgage Rights at the Bekasi City Land Office divide tasks between the PPAT and the Creditor, with the PPAT only going so far as to make APHT and the Creditor handling registration tasks. The challenge is that the guarantee of land rights must be certified differently from Article 10 paragraph (3) UUHT, error system and foreign nationals who have not been coordinated as users of HT-el services.

PERBANDINGAN PENGATURAN DAN TATA CARA JUAL BELI TANAH DI NEGARA INDONESIA DAN NEGARA SELANDIA BARU Anak Agung Krisna Sumantri; Sri Untari Indah Artati
Reformasi Hukum Trisakti Vol. 2 No. 2 (2020): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Kegiatan jual beli tanah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku memiliki tujuan untuk menjamin kepastian hukum. Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, dan Land Act 1948, Land of Property 2007, Land Transfer Act 2017 merupakan ketentuan pelaksanaan jual beli tanah yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang haknya. Pokok Permasalahan mengenai: bagaimana pengaturan jual beli tanah di Indonesia dan Selandia Baru? dan bagaimana tata cara jual beli tanah di Indonesia dan Selandia baru? Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah tipe yuridis normatif dengan data sekunder,yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan sifat penelitian deskriptif analitis,serta penarikan kesimpulan metode deduktif. Kesimpulan dari penulis ini menyebutkan bahwa (1) Bahwa di Indonesia maupun Selandia Baru sama-sama mengatur mengenai Tanah serta jual beli tanah didalam peraturan perundang undangan mereka dan di Indonesia maupun di Selandia Baru terdapat perbedaan dalam hal Konsepsi hukum yang dianut, hak penguasaan atas tanah, objek jual beli tanah, dan antara Indonesia dan Selandia Baru berbeda (2) Bahwa di Indonesia maupun selandia baru tidak terdapat persamaan dalam hal tata cara jual beli tanah namun terdapat perbedaan dalam hal jual beli tanah di Indonesia dan Selandia Baru.

PERBANDINGAN HUKUM TANAH TERLANTAR DI INDONESIA DAN MALAYSIA Sa’adatud Daroini; Sri Untari Indah Artati
Reformasi Hukum Trisakti Vol. 2 No. 1 (2020): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 dan National Land Code 1965 secara umum tanah terlantar merupakan tanah yang dengan sengaja tidak digunakan, diusahakan, dan dimanfaatkan sesuai dengan peruntukan penggunaan tanahnya. Permasalahan yang diangkat ialah mengenai perbandingan hukum tanah terlantar di Indonesia dan Malaysia. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana hukum positif yang mengatur tanah terlantar di Indonesia dan Malaysia? (2) Apa faktor yang menyebabkan perbedaan hukum positif yang mengatur tanah terlantar di Indonesia dan Malaysia?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, bersifat deskriptif, menggunakan data sekunder dan data primer dan dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan pertama, hukum positif yang mengatur tanah terlantar di Indonesia yaitu Undang-Undang No 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2010, Peraturan Kepala BPN No 4 Tahun 2010 dan Peraturan Kepala BPN No 5 Tahun 2011. Sedangkan hukum positif yang mengatur tanah terlantar di Malaysia yaitu National Land Code 1965. Setelah mengetahui hukum positif yang mengatur tanah terlantar di Indonesia dan Malaysia, maka akan terlihat persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah mengenai pengertian tanah dan adanya kebutuhan konkret masyarakat akan tanah. Sedangkan perbedaannya berupa pengertian tanah terlantar, kriteria tanah terlantar, pihak yang berwenang dalam penertiban tanah terlantar, tahapan penetapan tanah terlantar serta pendayagunaan tanah terlantar. Kesimpulan kedua, faktor yang menyebabkan perbedaan hukum positif tanah mengenai tanah terlantar di Indonesia dan Malaysia yaitu perbedaan konsepsi hukum tanah dan perbedaan peraturan yang mengatur mengenai tanah terlantar.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK LENGKAP (PTSL) DI KOTA PONTIANAK BERDASARKAN PERATURAN MENTERI ATR/BPN NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK LENGKAP Nabila Mardiyah Alkadrie; Sri Untari Indah Artati
Reformasi Hukum Trisakti Vol. 2 No. 1 (2020): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Pendaftaran Tanah bertujuan untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi pemegang haknya. Untuk itu, pemerintah melakukan upaya melalui program pendaftaran tanah sistematik lengkap. Dalam pelaksanaannya di Kota Pontianak ditemukan berbagai kendala. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah pelaksanaan dari program PTSL di Kota Pontianak telah sesuai dengan PerMen ATR/BPN No. 6 Tahun 2018 dan kendala apa saja yang terjadi serta upaya yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Pontianak untuk mengatasi kendala tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, bersifat deskriptif, data sekunder dan data primer, penarikan kesimpulan secara deduktif, dan dianalisis secara kualitatif. Pelaksanaan PTSL dilakukan dalam suatu wilayah kelurahan/desa,. Beberapa kendala yang menghambat pelaksanaan PTSL adalah kurangnya kesadaran dari masyarakat pentingnya pendaftaran tanah. Kantor Pertanahan melalui berbagai upaya mengatasai kendala tersebut sehingga program PTSL dapat dilaksanakan dengan sukses. Di Kota Pontianak pelaksanaan PTSL belum sesuai dengan peraturan, untuk mengatasi kendala dalam masyarakat tersebut Kantor Pertanahan Kota Pontianak mengadakan sosialisasi untuk masyarakat mengenai PTSL.

KAJIAN YURIDIS PENANGKAPAN IKAN TANPA SURAT IZIN USAHA PERIKANAN (SIUP), DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2382 K/PID.SUS/2016) Dawat Christian; Sri Untari Indah Artati
Reformasi Hukum Trisakti Vol. 1 No. 1 (2019): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Penangkapan ikan tanpa memiliki SIUP merupakan suatu pelanggaran dan dapat dikenakan sanksi pidana dan denda, meskipun telah ada ancaman tersebut masih saja ada pihak-pihak tertentu yang melanggar peraturan tersebut, seperti halnya dalam kasus KM. Barakah 5 yang melakukan penangkapan ikan tanpa SIUP. Pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimanakah kesesuaian prosedur penangkapan ikan oleh KM. Barakah 5 dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2382 K/Pid.Sus/2016 dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan bagaimana sanksi atas penangkapan ikan KM. Barakah 5 dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2382 K/Pid.Sus/2016 berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian dengan tipe hukum normatif dengan sifat penelitian yang digunakan deskriptif, data yang digunakan adalah data sekunder, kemudian pengelolaan dilakukan secara kualitatif, pengambilan kesimpulan menggunakan logika deduktif. Hasil penelitian meunjukan bahwa kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh KM. Barakah 5 tidak sesuai dengan aturan dalam Perundang-Undangan, karena pelaku melakukan penangkapan ikan tanpa SIUP. Sanksi Hukum atas penangkapan ikan tanpa SIUP diatur dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 yang berisi tentang sanksi pidana penjara dan denda. Pelaku dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)

KAJIAN YURIDIS PENANGKAPAN IKAN TANPA SURAT IZIN USAHA PERIKANAN (SIUP), DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2382 K/PID.SUS/2016) Dawat Christian; Sri Untari Indah Artati
Reformasi Hukum Trisakti Vol. 1 No. 1 (2019): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Penangkapan ikan tanpa memiliki SIUP merupakan suatu pelanggaran dan dapat dikenakan sanksi pidana dan denda, meskipun telah ada ancaman tersebut masih saja ada pihak-pihak tertentu yang melanggar peraturan tersebut, seperti halnya dalam kasus KM. Barakah 5 yang melakukan penangkapan ikan tanpa SIUP. Pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimanakah kesesuaian prosedur penangkapan ikan oleh KM. Barakah 5 dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2382 K/Pid.Sus/2016 dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan bagaimana sanksi atas penangkapan ikan KM. Barakah 5 dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2382 K/Pid.Sus/2016 berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian dengan tipe hukum normatif dengan sifat penelitian yang digunakan deskriptif, data yang digunakan adalah data sekunder, kemudian pengelolaan dilakukan secara kualitatif, pengambilan kesimpulan menggunakan logika deduktif. Hasil penelitian meunjukan bahwa kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh KM. Barakah 5 tidak sesuai dengan aturan dalam Perundang-Undangan, karena pelaku melakukan penangkapan ikan tanpa SIUP. Sanksi Hukum atas penangkapan ikan tanpa SIUP diatur dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 yang berisi tentang sanksi pidana penjara dan denda. Pelaku dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN TATA USAHA NEGARA NOMOR 35/G/2018/PTUN-KPG MENGENAI UPAYA ADMINISTRATIF TERHADAP PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SECARA TIDAK HORMAT Brylianda Robby Prasetyo Hartono; Gandes Candra Kirana
Reformasi Hukum Trisakti Vol. 3 No. 1 (2021): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Chrisanto Enggong S.Pi, a former civil servant who is the plaintiff, was issued a Decree by the East Manggarai Regent Number BKPSDM.888/1493/XII/2018 concerning Dismissal for Committing a Crime in Position Crime by the defendant and rehabilitate and/or restore the plaintiff's position to its prior state. The issue's formulation is whether State Administrative Decision Number 35/G/2018/PTUN-KPG is in compliance with the applicable statutory regulations and how administrative efforts for civil servants against dishonorable dismissal based on Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus are being carried out. Typical legal research techniques include secondary data collection, descriptive and analytical analysis, library research, and the use of deductive reasoning to reach conclusions. Considering the findings of the study, Discussion and conclusion: The panel of judges is thought to be less impartial in deciding the case when a civil servant who has been dishonorably discharged for this reason submits administrative efforts. All administrative efforts must be made before filing a lawsuit in court.

TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA MENGENAI PENEMPATAN APARATUR SIPIL NEGARA DALAM JABATAN FUNGSIONAL (STUDI PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG NOMOR 22/G/2019/PTUN-KPG) Lisa Listyarini; Gandes Candra Kirana
Reformasi Hukum Trisakti Vol. 3 No. 1 (2021): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

The Plaintiffs frequently alter the deadline for filing a lawsuit with the court and the kind of administrative measures. In the form of the Kupang State Administrative Court Decision Number 22/G/2019/PTUN-KPG, both of these were discovered in the research item. Whether or not the plaintiff's administrative efforts were in compliance with the ASN and PERMA Laws is how the issue is formulated. 6 of 2018 pertaining to the Guidelines for the Settlement of Government Administrative Disputes after Making Administrative Efforts and whether judges' activities when they continue to look into lawsuits with a grace period, such as the subject of the research, are in compliance with the Administrative Court Law. The research approach is normative, and literature reviews are qualitatively examined to enable deductive inferences. Based on the research, analysis and conclusion, it is concluded that the plaintiff's administrative efforts are not in compliance with the law and regulations because administrative appeals, not administrative efforts, should be used. Additionally, the judges' decisions to continue reviewing the lawsuit within the allotted time is also not in compliance with administrative court law.

ANALISIS YURIDIS SENGKETA PEMBATALAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAKASSAR (STUDI PUTUSAN NOMOR 6/G/PILKADA/2018/PTTUN.MKS. JUNCTO PUTUSAN NOMOR 250K/TUN/PILKADA/2018) Adji Sitti Laila Salsabila; Gandes Candra Kirana
Reformasi Hukum Trisakti Vol. 2 No. 1 (2020): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Salah satu sengketa yang terjadi dalam Peradilan Tata Usaha Negara adalah sengketa mengenai pilkada yang salah satunya adalah Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan. Adapun pokok permasalahan yang diangkat adalah apakah PT.TUN berwenang memeriksa dan memutus sengketa dalam kasus Putusan Nomor 6/G/Pilkada/2018/PTTUN.Mks dan Apakah putusan Majelis Hakim telah sesuai dengan Peraturan Perundangan-Undangan. Penulisan dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif yang menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder serta didukung oleh badan hukum tersier serta dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa PT.TUN memang berwenang memeriksa dan mengadili Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan jika seluruh Upaya Administrasi di Panwaslu telah terselsaikan dan Adanya Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang obyeknya merupakan Surat Keputusan pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU bersama-sama dengan Panwaslu sesuai dengan kewenangan Panwaslu menguatkan keterangan bahwa sengketa adanya pelanggaran dapat tuntas diselesaikan pada Panwaslu Kota dan bukan dijadikan sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Narita Adityaningrum

Contact Email
narita.a@trisakti.ac.id

Phone
+6281528282851

Journal Mail Official
reformasihukum@trisakti.ac.id

Editorial Address
Jl. Kyai Tapa No 1, Grogol Jakarta Barat

Location
Kota adm. jakarta barat,

Dki jakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Narita Adityaningrum

Contact Email narita.a@trisakti.ac.id

Phone +6281528282851

Journal Mail Official reformasihukum@trisakti.ac.id

Editorial Address Jl. Kyai Tapa No 1, Grogol Jakarta Barat

Location Kota adm. jakarta barat, Dki jakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Narita Adityaningrum

Contact Email
narita.a@trisakti.ac.id

Phone
+6281528282851

Journal Mail Official
reformasihukum@trisakti.ac.id

Editorial Address
Jl. Kyai Tapa No 1, Grogol Jakarta Barat

Location
Kota adm. jakarta barat,

Dki jakarta

INDONESIA