cover
Contact Name
Unang arifin
Contact Email
bcssel@unisba.ac.id
Phone
+6281224131431
Journal Mail Official
bcssel@unisba.ac.id
Editorial Address
UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung. Jl. Tamansari No. 20, Bandung 40116, Indonesia, Tlp +62 22 420 3368, +62 22 426 3895 ext. 6891
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Bandung Conference Series : Sharia Economic Law
ISSN : -     EISSN : 28282264     DOI : https://doi.org/10.29313/bcssel.v2i2
Core Subject : Religion, Economy,
Bandung Conference Series Sharia Economic Law (BCSSEL) menerbitkan artikel penelitian akademik tentang kajian teoritis dan terapan serta berfokus pada ekonomi syariah dengan ruang lingkup yaitu Perbankan Syariah, Keuangan Syariah, Akuntansi, Muamalah. Prosiding ini diterbitkan oleh UPT Publikasi Ilmiah Unisba. Artikel yang dikirimkan ke prosiding ini akan diproses secara online dan menggunakan double blind review minimal oleh dua orang mitra bebestari yang ahli dalam bidangnya.
Articles 324 Documents
Tinjauan Akad Ijarah terhadap Sistem Upah Buruh Tani yang Ditangguhkan di Desa Cibuaya Kabupaten Karawang Heny Novitasari; Asep Ramdan Hidayat; Encep Abdul Rojak
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (252.685 KB) | DOI: 10.29313/bcssel.v2i1.389

Abstract

Abstract. Cibuaya village is a village whose average community has rice fields. However, not all Cibuaya village people have rice fields, there are also farm workers. The wage system in Cibuaya Village has two systems, namely cash-shaped wages and grain-shaped wages. Farm workers in Cibuaya Village are often suspended until the harvest and wages given are different from the calculations that have been calculated by farm workers. The purpose of the study was to find out how the wage system of farm workers was suspended in Cibuaya Village. This research method is descriptive with a qualitative approach. Data sources use primary data and secondary data. Data collection techniques are by interviewing rice field owners and farm workers and making observations in Cibuaya Village. The result of this study is a wage system practiced by several communities in Cibuaya Village, Karawang Regency. Abstrak. Desa Cibuaya merupakan desa yang masyarakatnya rata-rata memiliki lahan persawahan. Namun, tidak semua masyarakat Desa Cibuaya memiliki lahan persawahan, ada juga yang menjadi buruh tani. Sistem upah yang ada di Desa Cibuaya ini memiliki dua sistem, yaitu upah berbentuk uang tunai dan upah berbentuk gabah. Buruh tani yang ada di Desa Cibuaya ini upahnya sering sekali ditangguhkan hingga panen dan upah yang diberikan berbeda dengan perhitungan yang sudah buruh tani hitung. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana sistem upah buruh tani yang ditangguhkan di Desa Cibuaya. Metode penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yaitu menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara wawancara dengan pemilik sawah dan buruh tani serta melakukan observasi di Desa Cibuaya. Hasil dari penelitian ini adalah sistem pengupahan yang dipraktekan oleh beberapa masyarakat yang ada di Desa Cibuaya Kabupaten Karawang menyalahi syara’ karena merugikan salah satu pihak yang melakukan pekerjaan. Sedangkan pihak yang melakukan pekerjaan merasa tidak adil atas pemberian hak yang tidak sesuai dengan akad dan tidak jelas ketentuannya. Upah mengupah yang tidak sesuai dengan akad dan tidak jelas atau tidak ditentukan nominalnya tidak diperbolehkan oleh syara.
Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan Botol Bekas Khamr pada Produk Soju Halal Agung Laksono; N. Eva Fauziah; Intan Nurrachmi
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (232.399 KB) | DOI: 10.29313/bcssel.v2i1.405

Abstract

Abstract. Mojiso is a soju drink that is labeled halal. This drink is adapted from the original soju from South Korea which is not labeled halal. The majority of Indonesians who are Muslim have made owner shop create this drink idea so they can feel the sensation of drinking soju. But unfortunately, this drink is still a problem in society because the bottle resembles real soju. Based on this phenomenon, the problems in this research are formulated as follows: (1) How is the practice of using used alcohol bottles on halal soju products at Mojiso.id Stores? (2) How is the use of used alcohol bottles in terms of Islamic Law at Mojiso.id Shop? The researcher used a qualitative descriptive method. The samples selected in this study were the owners and buyers of Mojiso.id Stores, employees of the Health Service, and 6 scholars. Data collection techniques used in this study were interviews, observation, and documentation. The data analysis technique used in this research is interactive analysis. The results of this study indicate that the practice of using used alcohol bottles at the Mojiso shop has several stages in the manufacturing process. These stages start from the process of searching, sorting, washing, drying, giving liquids, giving name labels, sealing bottle caps, and packing the product. Meanwhile, according to a review of Islamic law, the use of used alcohol bottles in halal soju products at the Mojiso Shop is allowed to be reused according to Islamic law on the condition that the bottles are completely clean of the alcohol contained in them. Abstrak. Mojiso merupakan minuman Soju yang berlabel halal. Minuman ini diadaptasi dari Soju asli asal Korea Selatan yang tidak berlabel halal. Mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam membuat pemilik toko menciptakan ide minuman ini agar mereka dapat merasakan sensasi meminum Soju. Namun sayangnya, minuman ini masih menjadi problematika di masyarakat karena botolnya yang menyerupai Soju asli. Berdasarkan fenomena tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: (1) Bagaimana praktik penggunaan botol bekas khamr pada produk Soju halal di Toko Mojiso.id? (2) Bagaimana penggunaan botol bekas khamr yang ditinjau dari Hukum Islam di Toko Mojiso.id? Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sampel yang dipilih dalam penelitian ini adalah pemilik dan pembeli dari Toko Mojiso.id, pegawai Dinas Kesehatan, dan ahli ulama yang berjumlah 6 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik penggunaan botol bekas khamr di toko Mojiso memiliki beberapa tahapan dalam proses pembuatannya. Tahapan-tahapan tersebut mulai dari proses pencarian, penyortiran, pencucian, penjemuran, pemberian cairan, memberikan label nama, penyegelan tutup botol, dan pengepakan pada produk tersebut. Sedangkan menurut tinjauan hukum Islam, penggunaan botol bekas khamr pada produk soju halal di Toko Mojiso diperbolehkan untuk digunakan kembali menurut hukum Islam dengan syarat botol tersebut sudah benar-benar bersih dari zat alkohol yang terkandung didalamnya.
Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Jual Beli Gas Elpiji 3 Kg Melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) Putri Indah Yunengsih; Neneng Nurhasanah; Arif Rijal Anshori
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (216.567 KB) | DOI: 10.29313/bcssel.v2i1.454

Abstract

Abstract. Islamic fiqh is known as two different terms regarding the price of an item, namely ats-tsaman and as-si'r. Ats-tsaman is the benchmark price of an item, while as-si'r is the actual price in the market. As-si'r is divided into two kinds. First, prices that apply naturally, without government intervention. Second, the price of a commodity is set by the government after considering the capital and reasonable profits for traders. In Islam, the law of the origin of property is that there is no price fixing, and this is the agreement of the fiqh experts. Imam Hambali and Imam Shafi'i forbid to set the price because it will be difficult for the community while Imam Maliki and Hanafi allow the fixing of prices for secondary goods. The purpose of this study is to find out the Muamalah Fiqh Review on the sale of 3 kg LPG gas exceeding the HET in Ciparay District, Bandung Regency. The research method used in the preparation of this research is qualitative research and this qualitative research data uses a descriptive approach, namely describing an object, phenomenon, or social setting that will be outlined in narrative writing. Sources of data used in this study are primary data and secondary data. Data collection techniques used in this study are observation, interviews and documentation. The results of this study are 3 Kg LPG gas in Ciparay District, Bandung Regency exceeding the Highest Retail Price (HET) is an act that oppresses the community and does not contain al-maslahah al-mursalah which means benefit for the community because the practice of buying and selling 3 Kg LPG is not appropriate. with the government's stipulation in the Bandung Regency Regent's Certificate No. 62 of 2014 concerning the Highest Retail Price. Abstrak. Fiqh Islam dikenal dua istilah berbeda mengenai harga suatu barang, yaitu ats-tsaman dan as-si’r. Ats-tsaman yaitu patokan harga suatu barang, sedangkan as-si’r adalah harga yang berlaku secara aktual di dalam pasar. As-si’r terbagi menjadi dua macam. Pertama, harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan pemerintah. Kedua, harga suatu barang komoditas yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan wajar bagi pedagang. Dalam Islam hukum asal harta yaitu tidak ada penetapan harga, dan ini merupakan kesepakatan para ahli fikih. Imam Hambali dan Imam Syafi‟i melarang untuk menetapkan harga karena akan menyusahkan masyarakat sedangkan Imam Maliki dan Hanafi memperbolehkan penetapan harga untuk barang-barang sekunder. Tujuan dari penelitian ini yaitu Untuk mengetahui Tinjauan Fikih Muamalah terhadap penjualan gas elpiji 3 kg melebihi HET di Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan data penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu mendeskripsikan suatu objek, fenomena, atau setting sosial yang akan dituangkan dalam tulisan yang bersifat naratif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan obsevasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah gas elpiji 3 Kg di Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) merupakan tindakan yang menzalimin masyarakat dan tidak mengandung al-maslahah al-mursalah yang berarti kemaslahatan bagi masyarakat karena praktik jual beli gas elipiji 3 Kg tidak sesuai dengan ketetapan pemerintah pada Surat Keterangan Bupati Kabupaten Bandung No. 62 Tahun 2014 Tentang Harga Eceran Tertinggi.
Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata terhadap Jual Beli Petasan pada Bulan Ramadhan Pratiwi Retno; Encep Abdul Rozaq; Redi Hadiyanto
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (174.891 KB) | DOI: 10.29313/bcssel.v2i1.497

Abstract

Abstract. Lucky Shop is one of the stores that sell firecrackers in the Way Jepara market. This store sells various types of firecrackers ranging from small to large sizes of course at different prices according to their size. Even during the month of Ramadan many people are interested in buying firecrackers to enliven the coming of the holy month. And not infrequently explosions produced from firecrackers can endanger themselves and others. But this does not discourage sellers and buyers from stopping marketing and using firecrackers as an option to enliven the month of Ramadan. The purpose of this research is to find out the practice of buying and selling that occurs in the Way Jepara market and then find out how the views of Islamic law and civil law related to the sale and sale of firecrackers. This research method uses normative juridical descriptive analysis, namely the existence of events that occur then is connected with existing laws, then explained qualitatively. The sources of this research data are primary and secondary data. Data is collected by means of interviews and documentation. It is then analyzed using data reduction, data, conclusion and verification. The results showed that the practice of buying and selling firecrackers in the Way Jepara market is not appropriate or invalid according to Islamic law and civil law because there are conditions of unfulfilled objects that are not useful goods. Abstrak. Toko Lucky merupakan salah satu toko yang menjual petasan yang ada di pasar Way Jepara. Toko ini menjual berbagai jenis petasan mulai dari yang berukaran kecil hingga berukuran besar tentunya dengan harga yang berbeda sesuai dengan ukurannya. Bahkan ketika bulan Ramadhan masyarakat banyak yang berminat untuk membeli petasan guna memeriahkan datangnya bulan suci tersebut. Dan tak jarang ledakan yang dihasilkan dari petasan dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Namun hal tersebut tidak menyurutkan para penjual dan pembeli untuk berhenti memasarkan dan menggunakan petasan sebagai opsi memeriahkan bulan Ramadhan. Tujuan penelitian ini adalah guna mengetahui praktek jual beli yang tejadi di pasar Way Jepara kemudian mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum perdata terkait jual beli petasan. Metode penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yuridis normatif yaitu adanya peristiwa yang terjadi kemudian dihubungkan dengan hukum yang ada, kemudian dijelaskan secara kualitatif. Sumber data penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data dikumpulkan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Kemudian dianalisis menggunakan reduksi data, display data, kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek jual beli petasan di pasar Way Jepara tidak sesuai atau tidak sah menurut hukum Islam maupun hukum Perdata karena terdapat syarat objek yang tidak terpenuhi yaitu barang tidak bermanfaat.
Analisis Perbandingan Akad untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam Muhammad Fakhri Mubarok; Ramdan Fawzi; Yayat Rahmat Hidayat
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (187.127 KB) | DOI: 10.29313/bcssel.v2i1.516

Abstract

Abstract. Limited funds make families or individuals who want to own housing unable to buy in cash, in this case Islamic banks are here to assist in financing home ownership. Islamic banks in Indonesia have various kinds of credit products for home mortgage, also in Indonesia fatwa have various guidelines for financing home ownership by the DSN-MUI, public can choose the contract schematic that will be applied in the application for home ownership financing, from the types of financing contract guidelines that DSN-MUI publish, in writing this thesis will discuss three contracts including the istishna contract, musyarakah mutanaqisah contract, and the ijarah maushufah fi dzimmah contract, which of these contracts can be beneficial for both parties. The purpose of this study consists of two points, first, to determine the implementation of home mortgage and second, to determine the comparison of istishna, musyarakah mutanaqisah, and ijarah maushufah fi dzimmah contracts. The research method used is a comparative method, a research method to find out whether or not there are differences in the variables studied. There are two types of data, study of literature and documentation with qualitative data analysis. The results show that in implementing home mortgage, customers need to meet the conditions in applying for home mortgage before a contract is decided, banks as provider of home mortgage providers need to assess their customers with certain requirements or instruments in order to minimize the occurrence of adverse risks. Based on the comparison of contracts, musyarakah mutanaqisah is a contract that is more profitable for the customer as the recipient of financing and for the islamic financial institution as a distributor of financing funds for home ownership. Abstrak. Keterbatasan dana membuat keluarga atau individu yang ingin memiliki hunian tidak dapat membeli secara tunai, dalam hal ini bank syariah hadir untuk membantu dalam pembiayaan pemilikan rumah. Bank syariah di Indonesia memiliki berbagai macam produk kredit untuk pemilikan rumah (KPR), juga fatwa di Indonesia memiliki berbagai macam pedoman pembiayaan pemilikan rumah yang dikeluarkan oleh DSN-MUI, masyarakat dapat memilih skema akad yang akan diterapkan dalam pengajuan pembiayaan pemilikan rumah, dari berbagai macam pedoman akad pembiayaan yang DSN-MUI terbitkan, dalam penulisan skripsi ini akan membahas tiga akad diantaranya yaitu, akad Istishna, Musyarakah Mutanaqisah, dan akad Ijarah Maushufah fi dzimmah, diantara akad-akad tersebut akad mana yang dapat menguntungkan bagi kedua belah pihak. Tujuan penelitian ini terdiri dari dua poin yaitu Pertama, untuk mengetahui pelaksanaan kredit pemilkan rumah dan Kedua, untuk mengetahui perbandingan akad Istishna, Musyarakah mutanaqisah, dan Ijarah Maushufah Fi Dzimmah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode komparatif, yaitu metode penelitian untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan atau tidak pada variable-variable yang diteliti. Jenis data terdiri dari dua jenis yaitu data literatur (Studi Pustaka) dan dokumentasi dengan analisa data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam pelaksanaan kredit pemilikan rumah nasabah perlu memenuhi tahap-tahap dalam pengajuan kredit pemilikan rumah sebelum suatu akad diputuskan, bank selaku pemberi kredit pemilikan rumah perlu menilai nasabahnya dengan persyaratan atau instrument tertentu agar meminimalisir terjadinya risiko yang merugikan. Berdasarkan perbandingan akad, musyarakah mutanaqisah sebagai akad yang lebih menguntungkan bagi pihak nasabah sebagai penerima pembiayaan maupun pihak lembaga keuangan syariah sebagai penyalur dana pembiayaan untuk pemilikan rumah.
Analisis Fikih Muamalah tentang Hutang Piutang dan Implementasinya pada Penerapan GoPayLater pada Aplikasi Gojek Rahmi Khaerani Agustinah; Udin Saripudin; Akhmad Yusup
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (289.767 KB) | DOI: 10.29313/bcssel.v2i1.549

Abstract

Abstract. The practice of debt receivables on the GoPayLater feature of the gojek application. where the gojek party gave the GoPayLater facility to special users as a loan. However, this transaction is a conditional transaction, Due to its implementation, this transaction charges an administration fee tailored to the magnitude of the loan However, the admin fee charged to this customer is allocated as a fee or intermediate service wage in payment to the merchant. The purpose of the study to know the concept of debt receivables according to the perspective of the fikih of the monstrous, to find out how the implementation of the GoPayLater system was on the application of the gojek, and to insanely know the analysis of the fikih of the monies about debts and its implementation on GoPayLater. This research uses qualitative methods. In this study, case study approaches were used. The type of research uses field data types based on the analysis results that in GoPayLater practices, it does not fit the ranks and conditions listed on the category of akad qardh on the fikih muamalah. Abstrak. Praktik hutang piutang pada fitur GoPayLater aplikasi gojek. dimana pihak gojek memberikan fasilitas GoPayLater kepada pengguna khusus sebagai pinjaman. Namun, transaksi ini merupakan transaksi yang bersyarat, Karena implementasinya, transaksi ini membebankan biaya administrasi yang disesuaikan dengan besaran pinjaman Namun, biaya admin yang dibebankan kepada customer ini dialokasikan sebagai fee atau upah jasa perantara dalam pembayaran kepada merchant. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui konsep utang piutang menurut perspektif fikih muamalah, Untuk mengetahui bagaimana implementasi sistem GoPayLater pada aplikasi gojek, dan untuk ntuk mengetahui analisis fikih muamalah tentang hutang piutang dan implementasinya pada GoPayLater. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan studi kasus. Jenis penelitian menggunakan jenis data lapangan. Berdasarkan hasil analisis bahwa pada praktik GoPayLater, tidak sesuai dengan rukun dan syarat yang tercantum pada kategori akad qardh pada fikih muamalah.
Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Jagung dengan sistem Taksiran di Desa Lamajang Tanti Gusmawati; Sandy Rizki Febriadi; Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (134.373 KB) | DOI: 10.29313/bcssel.v2i1.564

Abstract

Abstract. Buying and selling is a form of muamalah transaction that is recomended by Islam. People often do yhis easily, without knowing whether the buying and selling transactions they do are contrary to muamalah fiqh. Therefore, in buying and selling, the pillars and cinditions must be fulfilled to avoid cancellation and with estimates in Lamajang Village. The aims of this study were: 1) To determine the sale and purchase of corn wiith an estimation in muamalah fiqh. 2) To Lamajang Village. 3) To find out the views of muamalah fiqh on the sale and purchase of corn with an estimation system in Lmajang Village. The method used is descriptive qualitative analysis. The results of this study indicate that the sale and purchase of corn with an estimation system in Lamajang Pangalengan Village is not valid because of conditions that are not fulfiled according to Islamic provisions, as well as an element of coercion in setting prices that are ubfair abd bot being given khiyar rights, if something unwanted happens in the process estimated sale and purchase transactions. Abstrak. jual beli merupakan suatu bentuk transaksi muamalah yang dianjurkan Islam. Masyarakat seringkali melakukannya dengan mudah, tanpa mengetahui apakah transaksi jual beli yang dilakukan bertentangan fikih muamalah. Oleh karenanya dalam melakukan jual beli harus terpenuhinya rukun dan syarat untuk menghindari batal dan rusaknya transaksi. Sebagaimana yang terjadi dalam praktik jual beli jagung dengan taksiran di Desa Lamajang. Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui jual beli jagung dengan sistem taksiran dalam fikih muamalah. 2) Untuk mengetahui praktik jual beli jagung dengan sistem taksiran di Desa Lamajang. 3) Untuk mengetahui pandangan fikih muamalah terhadap jual beli jagung dengan sistem taksiran di Desa Lamajang. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskritif. Sumber berupa primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentsi, observasi,. Metode anilisi data yang digunakan ialah deksritif anilisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa jual beli jagung dengan taksiran di Desa Lamajang Pangalengan tidak sah karena adanya syarat yang tidak terpenuhi sesuai ketetntuan Islam, serta adanya unsur keterpaksaan dalam penetapan harga yang kurang adil serta tidak diberikannya hak khiyar, apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dalam transaksi jual beli taksiran.
Analisis Jual Beli dalam Fikih Muamalah terhadap Jual Beli Sayuran di Desa Panundaan Kabupaten Bandung Liza Muthmainah Khoeriyah; Zaini Abdul Malik,; Arif Rijal Anshori
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (222.037 KB) | DOI: 10.29313/bcssel.v2i1.565

Abstract

Abstract. Sale and purchase is an agreement to exchange (barter) property or goods that are liked or needed by way of consent and qabul spoken by the seller and the buyer. Buying and selling can be said to be valid if all the pillars and conditions are met during the contract. In many communities, there are still buying and selling practices that do not or have not fulfilled the pillars and conditions. As happened in the practice of buying and selling vegetables that occurred in Panundaan Village, Bandung Regency, where in practice the sale and purchase still did not meet the terms of sale and purchase regarding the price, namely at the time of payment of vegetables it was not clear when they were paid. This study aims to answer the main problem, how is the practice of buying and selling vegetables in Panundaan Village, Bandung Regency and How is the Fiqh Muamalah review of buying and selling vegetables in Panundaan Village, Bandung Regency. The method used in this research is qualitative with normative juridical approach, this data is obtained through field research and literature study. Then the data are arranged systematically and conclusions are drawn. The results of this study indicate that first, in the implementation of this buying and selling practice, it is categorized as an illegal sale and purchase because when the practice does not meet the terms of sale and purchase, that is, there is no chat or agreement at the beginning for the time to pay for the vegetables after the vegetables are brought. Abstract. Jual beli merupakan suatu perjanjian saling tukar menukar (barter) harta atau barang yang disenangi atau dibutuhkan dengan cara ijab dan qabul yang diucapkan oleh penjual dan pembeli. Jual beli dapat dikatakan sah jika rukun beserta syaratnya terpenuhi semuanya ketika akad. Dalam lingkungan banyak masyarakat masih terdapat praktik jual beli yang tidak atau belum memenuhi rukun dan syaratnya. Seperti yang terjadi dalam praktik jual beli sayuran yang terjadi di Desa Panundaan Kabupaten Bandung dimana dalam praktik jual belinya masih belum memenuhi syarat jual beli perihal harga yaitu dalam waktu pembayaran sayuran yang belum jelas kapan dibayarnya. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab poko permasalahan, bagaimana praktik jual beli sayuran di Desa Panundaan Kabupaten Bandung dan Bagaimana tinjauan Fikih Muamalah terhadap jual beli sayuran di Desa Panundaan Kabupaten Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif dengan pendekatan Yuridis Normatif, data ini di peroleh melaui field research dan Studi pustaka. Kemudian data disusun secara sistematis dan ditarik kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa yang pertama, dalam pelakasanaannya praktik jual beli ini dikategorikan sebagai jual beli yang tidak sah karena ketika praktik tidak memnuhi syarat jual beli, yaitu tidak terdapat obrolan atau kesepakatan di awal untuk waktu pembayaran sayuran tersebut setelah sayuran tersebut dibawa.
Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Pala Borongan di Pesantren Hidayatullah Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat Dede Rifaldy Ambar; Panji Adam; Shindu Irwansyah
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (225.016 KB) | DOI: 10.29313/bcssel.v2i1.721

Abstract

Abstract. The buying and selling of nutmeg between the Hidaytullah Islamic Boarding School Board and the dealer in Fakfak Regency is carried out on a wholesale basis. In this case, the pesantren sells nutmeg to the dealer who is still not ready to harvest which is still on the tree so that the suspended nutmeg changes in terms of weight and quality. Based on the discussion in the background of the problem above, the purpose of this study is to find out the practice of buying and selling nutmeg by Santri Cultivators of nutmeg at the Hidayatullah Islamic Boarding School, Fakfak Regency, and to find out the fiqh muamalah analysis of the practice of buying and selling nutmeg at the Hidayatullah Islamic Boarding School, Fakfak Regency. The research method used in the preparation of this research is to use a descriptive analytical method. The results showed that first, the sale and purchase of nutmeg at the Hidaytullah Fakfak Islamic Boarding School was done in cash, where the dealer paid cash to the pesantren, but the collection of nutmeg was suspended for a certain period. Second, from the madhiyah aspect, the sale and purchase is legal according to muamalah fiqh because the pillars and conditions of buying and selling have generally been met, but from the adabiyah aspect the buying and selling practice contains elements of dzalim actions where the Islamic boarding school is burdened with caring for the nutmeg that is still on the tree that has become property of dealer. Keywords: Buying and Selling, Nutmeg, Wholesale, and Muamalah Fiqh.Abstrak. Jual beli pala antara Pengurus Pesantren Hidaytullah dengan bandar di Kabupaten Fakfak dilakukan secara borongan. Dalam hal ini, pihak pesantren menjual pala kepada bandar yang masih masih ada pada pohonnya sehingga pala yang masih memungkinkan mengalami perubahan kualitas buah dan berat bersihnya. Berdasarkan pembahasan dalam latar belakang masalah di atas, maka tujuan penelitian adalahuntuk mengetahui praktek jual-beli pala yang dilakukan Santri Penggarap pala di Pesantren Hidayatullah Kabupaten Fakfak, dan untuk mengetahui analisis fikih muamalah terhadap praktek jual-beli pala yang dilakukan di Pesantren Hidayatullah Kabupaten Fakfak. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, pelaksanaan jual beli pala di Pesantren Hidaytullah Fakfak dilakukan secara tunai, dimana pihak bandar membayar tunai kepada pihak pesantren, namun pengambilan buah pala ditangguhkan pada masa tertentu. Kedua dari aspek madhiyah jual beli tersebut sudah sah menurut fikih muamalah karena rukun dan syarat jual beli secara umum telah terpenuhi, namun dari aspek adabiyah praktek jual beli tersebut mengandung unsur tindakan dzalim dimana pihak Pesantren terbebani perawatan pala yang masih ada pada pohon yang sudah menjadi milik bandar.Kata Kunci: Jual Beli, Pala, Borongan, dan Fikih Muamalah.
Tinjauan Fikih Muamalah dan Fatwa DSN-MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah pada Praktik Sewa-Menyewa Fasilitas Lapangan Futsal Muhammad Daffa Naufaldi; Udin Saripudin; Redi Hadiyanto
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (299.931 KB) | DOI: 10.29313/bcssel.v2i1.873

Abstract

Abstract. One form of cooperation contained in the muamalah concept is the concept of ijarah, ijarah is a lease transaction for an item and wages for a service within a certain time through rental payments or service payments. The ijarah contract can be said to be valid if the pillars and conditions of the ijarah contract are fulfilled. Disen Futsal Cisaat is a futsal field rental place to be used as a safe and comfortable means of playing futsal and supported by other facilities. In practice, researchers found problems in the field rental process where the Cisaat Futsal Disen administrator still allowed unscrupulous consumers who were late or did not arrive on time according to the hours ordered, which would be a separate problem, namely the domino effect of time delays on the schedule. -next schedule and to different consumers. This research method uses descriptive qualitative research, which is able to describe everything related to the application of the ijarah contract on the rental of futsal field facilities at the Cisaat Futsal Disen. The writer also conducted observations and interviews. The results of this study are that there are several things that are considered not in accordance with the pillars of the ijarah contract and the DSN-MUI Fatwa..No. 112/DSN-MUI/IX/2017. regarding the Ijarah contract. Especially in terms of terms and conditions, which explain the procedure for using the leased goods and the time period that must be agreed upon by both parties, namely by mu'jir and musta'jir. among consumers Abstrak. Salah satu bentuk kerjasama yang terdapat dalam konsep muamalah adalah konsep ijarah, ijarah adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan upah-mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau pembayaran jasa. Akad ijarah dapat dikatakan sah apabila terpenuhinya rukun dan syarat akad ijarah. Disen Futsal Cisaat merupakan tempat penyewaan lapangan futsal untuk digunakan sebagai sarana bermain futsal yang aman dan nyaman serta didukung fasilitas-fasilitas lainnya. Dalam praktiknya, Peneliti menemukan permasalahan dalam proses persewaan lapangan yang dimana pengurus Disen Futsal Cisaat yang masih membiarkan oknum konsumen yang mengalami keterlambatan atau tidak datang tepat waktu sesuai dengan jam yang telah dipesan, yang dimana ini akan menjadi masalah tersendiri yaitu efek domino kemunduran waktu terhadap jadwal-jadwal berikutnya dan kepada para konsumen yang berbeda-beda pula. Metode Penelitian ini menggunakan penelitian jenis kualitatif deskriptif, yaitu mampu mendeskripsikan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan penerapan akad ijarah pada sewa menyewa fasilitas lapangan futsal di Disen Futsal Cisaat. Penuis juga melakukan observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini adalah bahwa ada beberapa hal yang dinilai tidak sesuai dengan rukun akad ijarah dan Fatwa DSN-MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017. tentang Akad Ijarah. Khususnya dalam hal ketentuan dan waktu, yang menjelaskan tata cara penggunaan barang sewa serta jangka waktu bahwasanya harus disepakati oleh kedua pihak yakni oleh mu’jir dan musta’jir, yang seharusnya pihak Disen Futsal Cisaat dapat memperhatikan dan menyikapi permasalahan tersebut dengan baik agar menghindari kesalahpahaman diantara para konsumen

Page 5 of 33 | Total Record : 324