cover
Contact Name
Unang arifin
Contact Email
bcssel@unisba.ac.id
Phone
+6281224131431
Journal Mail Official
bcssel@unisba.ac.id
Editorial Address
UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung. Jl. Tamansari No. 20, Bandung 40116, Indonesia, Tlp +62 22 420 3368, +62 22 426 3895 ext. 6891
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Bandung Conference Series : Sharia Economic Law
ISSN : -     EISSN : 28282264     DOI : https://doi.org/10.29313/bcssel.v2i2
Core Subject : Religion, Economy,
Bandung Conference Series Sharia Economic Law (BCSSEL) menerbitkan artikel penelitian akademik tentang kajian teoritis dan terapan serta berfokus pada ekonomi syariah dengan ruang lingkup yaitu Perbankan Syariah, Keuangan Syariah, Akuntansi, Muamalah. Prosiding ini diterbitkan oleh UPT Publikasi Ilmiah Unisba. Artikel yang dikirimkan ke prosiding ini akan diproses secara online dan menggunakan double blind review minimal oleh dua orang mitra bebestari yang ahli dalam bidangnya.
Articles 324 Documents
Tinjauan Akad Ijarah dalam Fiqih Muamalah terhadap Penyewaan Pakaian Kebaya Mutia Maulia Nanda; Nandang Ihwanudin; Muhammad Yunus
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (106.528 KB) | DOI: 10.29313/bcssel.v2i1.335

Abstract

Abstract. Ijarah contract is a form of exchange whose object is in the form of benefits accompanied by certain rewards. In the practice of renting kebaya clothes online on the @Scaia.co Instagram account by entering into a rental contract between the business owner and the tenant, for the sake of mutual safety and comfort, but in practice the @Scaia.co account has been quite disappointing to the consumers, where the owner of this account does not notify of additional costs outside the contract. The purpose of this study is to find out the @Scaia.co rental system, and to find out the review of the ijarah contract in fiqh muamalah on the rental of kebaya clothes on the @Scaia.co account. The approach in this study uses a qualitative research approach with descriptive analysis and uses field research data. Data collection techniques used by interview, observation, documentation, and literature. The data analysis used is data reduction, data presentation, and data conclusion. The result of this research is that the owner of the @Scaia.co account has violated the pre-approved contract, namely violating the transaction in buying and selling. It should have certain properties and have useful values, and in the provisions of the ijarah contract there should be no fraud from either mu'ajir or mustajir, then the object of the ijarah transaction must be something that is permissible, not something that is illegitimate. Abstrak. Akad ijarah adalah bentuk pertukaran yang objeknya berupa manfaat dengan disertai imbalan tertentu. Dalam praktik sewa menyewa pakaian kebaya online di akun Instagram @Scaia.co dengan melakukan kontrak sewa antara pemilik usaha dengan pihak penyewa, demi keamanan dan kenyamanan bersama, namun pada praktiknya yang dilakukan oleh akun @Scaia.co ini telah cukup mengecewakan para konsumennya, dimana pemilik akun ini tidak memberitahu akan adanya tambahan biaya-biaya di luar akad. Dalam tujuan penelitian ini untuk mengetahui system sewa-menyewa @Scaia.co, dan mengetahui tinjauan akad ijarah dalam fikih muamalah terhadap penyewaan pakaian kebaya di akun @Scaia.co. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan deskriptif analisis dan menggunakan jenis data penelitian lapangan (field research). Teknik pengumpulan data digunakan dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi, dan kepustakaan. Analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, menyimpulkan data. Hasil dari penelitian ini bahwa pemilik akun @Scaia.co telah melanggar akad yang telah disetujui sebelumnya, yaitu melanggar transaksi dalam jual beli. Seharusnya memiliki sifat tertentu dan mempunyai nilai yang bersifat manfaat, serta di dalam ketentuan akad ijarah tidak boleh adanya penipuan baik dari mu‟ajir atau mustajir, maka obyek transaksi ijarah haruslah berupa sesuatu yang mubah, bukan sesuatu yang haram.
Tinjauan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 Pasal 44 tentang Angkutan Umum dan Prinsip Keadilan dalam Islam terhadap Sistem Pembayaran Satu Tarif Dhanisa Leryan; Udin Saripudin; Panji Adam
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (225.019 KB) | DOI: 10.29313/bcssel.v2i1.337

Abstract

Abstract. The one-fare system is a system that crawls the payment system by not counting with the distance, but by generalizing the inter-fare. The one-fare system is contrary to The Minister of Transportation Regulation No. 32 of 2016 Article 44 on public transportation, and ignores the Principle of justice in Islam. Research objectives to understand the one-tariff system against the principles of Islamic justice and the reality of society related to the one-tariff system in Purwakarta. The research method used is field research with descriptive qualitative research types and samples in this study interviewing people who use public transportation services both far, and, close. And interview public transport drivers who are in rural and urban areas. The data source used is primary data and secondary data. The data collection techniques used are interviews, direct observations and dokumnetation. The result of his research is a system of the one tariff chosen by the Purwakarta Government is still not good in terms of religion in terms of Islamic justice principles and Indonesian government regulations. Abstrak. Sistem satu tarif tersebut adalah sistem yang merangkakan sistem pembayaran dengan tidak berperhitungan dengan jaraknya, akan tetapi dengan menyamaratakan ongkos antar. Sistem satu tarif tersebut bertolak belakang dengan Peraturan Mentri Perhubungan No 32 Tahun 2016 Pasal 44 tentang angkutan umum, dan melalaikan Prinsip keadilan dalam Islam. Tujuan Penelitian untuk memahami sistem satu tarif terhadap prinsip keadilan Islam dan realita Masyarakat terkait sistem satu tarif di Purwakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif dan sampel dalam penelitian ini mewawancarai Masyarakat yang menggunakan jasa angkutan umum baik yang jauh, maupun, dekat. Dan mewawancarai supir angkutan umum yang berada di perdesaan maupun perkotaan. Sumber data yang dugunakan merupakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi langsung dan dokumnetasi. Hasil penelitian nya adalah sistem satu tarif yang di pilih oleh Kepemerintahan Purwakarta masih kurang baik dalam segi agama di tinjau dari Prinsip keadilan Islam maupun Aturan pemerintah Indonesia.
Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Pelaku Usaha Jual Beli Bahan Pokok Zahra Sayidatti Nissa; Asep Ramdan Hidayat; Nanik Eprianti
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (156.304 KB) | DOI: 10.29313/bcssel.v2i1.339

Abstract

Abstract. Islamic business ethics is defined as a series of business activities in various forms that are not limited, but are limited in the way their assets are achieved. In this study, Islamic business ethics carried out by the Lingga wholesale store in the Arcamanik area of ​​Bandung City contained several Islamic business ethics that were not in accordance with the principles of the Prophet. This study aims to 1) find out the mechanism in buying and selling basic commodities by business actors in the arcamanik area. 2) knowing the review of Islamic business ethics by business actors in buying and selling basic commodities. This research method uses descriptive qualitative research and the approach in this study is a sociological juridical approach and uses field research data types. Data collection techniques were used by means of observation, interviews, documentation, and literature studies. Data analysis used is data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study, the owner of the Lingga wholesale shop business is not fully in accordance with the principles of Islamic business ethics because there are still several principles that are violated, namely not carrying out the principles of justice, the principle of honesty, and having done a monopoly, causing losses to buyers. So, the buying and selling process carried out at the Lingga wholesale store is not completely legal to do when viewed from Islamic business ethics. Abstrak. Etika bisnis Islam diartikan sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuk yang tidak dibatasi, tetapi dibatasi dalam cara pencapaian hartanya. Pada penelitian ini etika bisnis Islam yang dilakukan oleh toko grosir Lingga daerah Arcamanik Kota Bandung terdapat beberapa etika bisnis Islam yang tidak sesuai dengan prinsip Rasulullah. Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengetahui mekanisme dalam jual beli bahan pokok oleh pelaku usaha di daerah arcamanik . 2) mengetahui tinjauan etika bisnis islam oleh pelaku usaha dalam jual beli bahan pokok. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dan pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis sosiologis dan menggunakan jenis data penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data digunakan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini, pemilik usaha toko grosir Lingga belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam karena masih ada beberapa prinsip yang dilanggar, yaitu tidak menjalankan prinsip keadilan, prinsip kejujuran, dan telah melakukan monopoli sehingga menimbulkan kerugian bagi pembeli. Jadi, proses jual beli yang dilakukan di toko grosir Lingga ini belum sepenuhnya sah untuk dilakukan jika dilihat dari etika bisnis islam.
Pengaruh Indikator Kelembagaan terhadap Indikator Dampak Zakat pada Lembaga Amil Zakat di Indonesia Agnes Yulyanti; Ifa Hanifia Senjiati; Iwan Permana
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (202.446 KB) | DOI: 10.29313/bcssel.v2i1.346

Abstract

Abstract. The potential for collecting zakat funds in Indonesia is quite large and is expected to help reduce poverty and improve people's welfare. In this case, LAZ as a zakat management organization that is managed independently by the community has a very important role because the absorption of zakat funds by LAZ is greater than BAZNAS. However, according to BPS data, the poverty rate in Indonesia is still increasing. Therefore, this study focused on evaluating the performance of LAZ based on institutional indicators with the aim of knowing the description of institutional indicators on LAZ in Indonesia, description of indicators of the impact of zakat on LAZ in Indonesia and the influence of institutional indicators on indicators of the impact of zakat on LAZ in Indonesia. Based on this phenomenon, the problem of this research is formulated as follows (1) What is the picture of institutional indicators on LAZ in Indonesia? (2) What are the indicators of the impact of zakat on LAZ in Indonesia? (3) How is the influence of institutional indicators on indicators of the impact of zakat on LAZ in Indonesia?. The research method used is descriptive verification with data analysis carried out through statistical calculations. The results of the study show that institutional indicators and impact indicators on LAZ in Indonesia are in a fairly good category and there is an influence of institutional indicators on indicators of the impact of zakat on LAZ in Indonesia. Abstrak. Potensi pengumpulan dana zakat di Indonesia cukup besar dan diharapkan dapat membantu menekan angka kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, LAZ sebagai organisasi pengelola zakat yang dikelola masyarakat secara swadaya memiliki peran yang sangat penting karena penyerapan dana zakat yang dilakukan LAZ lebih besar dari BAZNAS. Namun demikian, menurut data BPS, tingkat kemiskinan di Indonesia masih mengalami peningkatan. Oleh karena itu, maka penelitian ini di fokuskan untuk mengevaluasi kinerja LAZ berdasarkan indikator kelembagaan dengan tujuan untuk mengetahui gambaran indikator kelembagaan pada LAZ di Indonesia, gambaran indikator dampak zakat pada LAZ di Indonesia dan pengaruh indikator kelembagaan terhadap indikator dampak zakat pada LAZ di Indonesia. Berdasarkan fenomena tersebut, maka permasalahan penelilian ini dirumuskan sebagai berikut: (1) Bagaimana gambaran indikator kelembagaan pada LAZ di Indonesia? (2) Bagaimana gambaran indikator dampak zakat pada LAZ di Indonesia? (3) Bagaimana pengaruh Indikator kelembagaan terhadap indikator dampak zakat pada LAZ di Indonesia?. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif verivikatif dengan analisis data dilakukan melalui penghitungan statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator kelembagaan dan indikator dampak zakat pada LAZ di Indonesia berada pada kategori cukup baik serta terdapat pengaruh indikator kelembagaan terhadap indikator dampak zakat pada LAZ di Indonesia.
Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Pembiayaan Akad Qardh di Bank Wakaf Mikro Barokah Pesantren Al-Masthuriyah Sukabumi Firda Meilani Wijayanti; Panji Adam Agus Putra; Redi Hadiyanto
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (205.466 KB) | DOI: 10.29313/bcssel.v2i1.360

Abstract

Abstract. In qardh financing, Islamic banks/financial institutions are prohibited from taking advantage of qardh financing, because the qardh contract in sharia is a tabarru contract which is not for profit but is intended as a social contract that functions to help out. One of them is in qardh financing at the Barokah Micro Waqf Bank of the Al-Masthuriyah Islamic Boarding School which adds costs for mentoring services/officer wages when paying principal installments. The purpose of this study was first to find out the implementation of qardh contract financing in micro-enterprises at the Barokah Micro Waqf Bank, Pesantren Al-Masthuriyah Sukabumi and secondly to find out the review of muamalah fiqh on qardh contract financing at the Barokah Micro Waqf Bank of Pesantren Al-Masthuriyah Sukabumi. The research method used in this study is a descriptive qualitative approach. This type of research uses field data with primary data sources and secondary data with data collection techniques through observation, interviews and documentation. The data analysis technique used is the data reduction stage, data presentation, and data verification. The results showed that the implementation of qardh contract financing at the Barokah Micro Waqf Bank Al-Masthuriyah Islamic Boarding School did not immediately get financing, but before that prospective customers had to go through several stages. Based on muamalah fiqh, lending and borrowing transactions carried out by the Micro Waqf Bank of Barokah Pesantren Al-Masthuriyah to its customers contain elements of usury and are not in accordance with the qardh contract. Abstrak. Dalam pembiayaan qardh pihak bank/lembaga keuangan syariah dilarang mengambil keuntungan dari pembiayaan qardh, karena akad qardh dalam syariah itu termasuk akad tabarru’ yang bukan untuk profit tapi diperuntukan sebagai akad sosial yang berfungsi untuk tolong menolong. Salah satunya dalam pembiayaan qardh di lembaga Bank Wakaf Mikro Barokah Pesantren Al-Masthuriyah yang melakukan penambahan biaya untuk jasa pendampingan/upah petugas ketika membayar angsuran pokok. Tujuan penelitian ini pertama untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan akad qardh pada usaha mikro di Bank Wakaf Mikro Barokah Pesantren Al-Masthuriyah Sukabumi dan kedua untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah terhadap pembiayaan akad qardh di Bank Wakaf Mikro Barokah Pesantren Al-Masthuriyah Sukabumi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Jenis penelitian ini menggunakan data lapangan dengan sumber data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah tahap reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan pembiayaan akad qardh di Bank Wakaf Mikro Barokah Pesantren Al-Masthuriyah tidak langsung mendapatkan pembiayaan, akan tetapi sebelumnya calon nasabah harus melalui beberapa tahapan. Berdasarkan fikih muamalah, transaksi pinjam meminjam yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Barokah Pesantren Al-Masthuriyah kepada nasabahnya mengandung unsur riba dan tidak sesuai dengan akad qardh.
Strategi Pemasaran dalam Meningkatkan Jumlah Anggota pada Produk Pembiayaan Baitul Maal Wat-Tamwil Asri Dara Binekas; Popon Srisusilawati; Iwan Permana
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (169.368 KB) | DOI: 10.29313/bcssel.v2i1.366

Abstract

Abstract. From the observational data conducted by researchers where the interest of traders in using Non-Sharia LK services is more than Islamic LK services, because they still lack information about BMT and do not understand how the financing system is at BMT Beringharjo, the interest of traders who use the services of Non-Islamic LK is more -sharia. And this shows that the marketing strategy applied by BMT is still less effective in attracting potential customers. The purpose of this study was to determine how the marketing strategy for BMT Beringharjo Bandung in increasing the number of customers, and to find out how the marketing strategy of BMT Beringharjo Bandung was based on a SWOT analysis. This study used descriptive qualitative method. Sources of data used are primary and secondary data. Collecting data through observation, interviews, documentation, and literature study. The data analysis technique is using SWOT analysis. The results show that, first: using the marketing strategy applied at BMT Beringharjo Bandung using Segmentation, Positioning, Targeting and Marketing Mix 7P, namely: Place, Product, Price, Promotion, People, Process, Physical Evidence, in increasing the number of members, namely by using several strengths that become the driving force for BMT Beringharjo Bandung, namely: trust, satisfaction, loyalty, confidentiality and privacy, organizational culture, reputation. Second: in the SWOT analysis method, the current position of BMT Beringharjo Bandung is in quadrant I, meaning that it can use an aggressive strategy by using the Streang-Opportunity (S-O) factor, which is a profitable position. Abstrak. Dari data observasi yang dilakukan peneliti dimana minat pedagang dalam menggunakan jasa LK Non-syariah lebih banyak dibanding jasa LK syariah, dikarenakan mereka masih kurang informasi mengenai BMT dan tidak memahami bagaimana sistem pembiayaan di BMT Beringharjo, minat para pedagang yang lebih banyak menggunakan jasa LK Non-syariah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi pemasaran untuk BMT Beringharjo Bandung dalam meningkatkan jumlah nasabah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Teknik analisis data yaitu menggunakan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukan bahwa, pertama: menggunakan Strategi pemasaran yang diterapkan di BMT Beringharjo Bandung menggunakan Segmentasi, Positioning, Targetting dan Marketing Mix 7P, yaitu: Place, Product, Price, Promotion, People, Process, Physical Evidence, dalam meningkatkan jumlah anggotanya yaitu dengan menggunakan beberapa kekuatan yang menjadi pendorong bagi BMT Beringharjo Bandung, yaitu: kepercayaan, kepuasan, Loyalitas, Kerahasiaan dan privasi, Budaya organisasi, Reputasi. Kedua: dalam metode analisis SWOT bahwa posisi saat ini BMT Beringharjo Bandung berada di kuadran I artinya dapat menggunakan strategi agresif dengan cara menggunakan faktor dari Streang-Opportunity (S-O) yaitu posisi yang menguntungkan.
Tinjauan Akhlak Konsumsi Islam terhadap Penggunaan Produk Kosmetik Nadya Ananda Budiarti; Sandy Rizki
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (140.896 KB) | DOI: 10.29313/bcssel.v2i1.367

Abstract

Abstract. Consumption activities in Islam do not escape the rules and obligations that have been in place and have been established in the teachings of the Islamic religion. In Islamic economic teachings self-consumption has principles that in essence the principle should be obeyed by every human being who is Muslim. One of the principles in Islam that contains Islam's consumption is that the consumption alone should be useful and have a maslahat for the people around. In terms of consumption, Yusuf Al-Qardhawi has explained behaviors and rules that correspond to the teachings of the Quran’n and Sunnah and also how to practice them in everyday life. The type of research data used is field research and library research. While the data in this study was obtained from primary data (remarks that researchers obtained directly from their sources) and secondary data (remarks obtained from second parties that were both people and records). And the data collection technique is interviews and documentation. The results of this study showed some things to happen in the consumption of the students of the Islamic University of Bandung School of Sharia i.e: 1) Whether or not to spend wealth in goodness and stay away from the miserly nature is clearly visible from the way the sorority itself uses or spends the property to buy cosmetic products sufficiently. 2) Islam is fighting the act of the first to be clearly seen from the way sorority has preceded spending property on mandatory, useful, and unexcessive needs. Abstrak. Kegiatan konsumsi dalam Islam tidak luput dari aturan dan kewajiban yang telah ada dan telah ditetapkan dalam ajaran agama Islam. Dalam ajaran ekonomi Islam konsumsi sendiri memiliki prinsip yang pada hakikatnya prinsip tersebut haruslah di taati oleh setiap manusia yang beragama Islam. Salah satu prinsip dalam Islam yang berisikan mengenai konsumsi Islam ialah konsumsi sendiri haruslah bermanfaat dan memiliki maslahat bagi orang-orang disekitar. Dalam hal konsumsi, Yusuf Al-Qardhawi telah menjelaskan perilaku dan aturan yang sesuai dengan ajaran Al-Qura’n dan Sunnah dan juga bagaimana cara mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Jenis data penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dan penelitian kepustakaan (library research). Sedangkan data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer (keterangan yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya) dan data sekunder (keterangan yang diperoleh dari pihak kedua yang berupa orang maupun catatan). Dan Teknik pengumpulan data yaitu wawancara (interview) dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukan beberapa hal terjadi dalam konsumsi yang dilakukan mahasiswi Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung yaitu: 1) Menafkahkan harta dalam kebaikan dan menjauhi sifat kikir terlihat jelas dari cara mahasiswi itu sendiri menggunakan atau membelanjakan harta untuk membeli produk kosmetik dengan secukupnya. 2) Islam memerangi Tindakan mubadzir terlihat jelas dari cara mahasiswi lebih mendahulukan membelanjakan harta untuk kebutuhan yang wajib, bermanfaat, dan tidak berlebihan.
Analisis terhadap Kriteria Muallaf sebagai Penerima Zakat di Baznas Kabupaten Purwakarta Menurut Peraturan Baznas No. 3 Tahun 2018 dan Persfektif Hukum Islam Eka Tias Pratiwi; Amrullah Hayatudin; Iwan Permana
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (203.543 KB) | DOI: 10.29313/bcssel.v2i1.384

Abstract

Abstract. Zakat is a certain property that must be issued by Muslims and given to those who are entitled to receive it. The group that is entitled to receive zakat there are eight, one of which is the convert. In BAZNAS Purwakarta Regency, to give zakat to converts must have criteria that have been set by BAZNAS.The problem is; How the process of distributing zakat distribution to converts in BAZNAS Purwakarta Regency, how to analyze the criteria of converts according to BAZNAS regulation No. 3 of 2018, how to analyze converts as zakat recipients according to the effectiveness of Islamic Law. The purpose of this study is to find out how the process of distributing zakat funds to the criteria of converts that have been established in accordance with BAZNAS N0 regulation 3 of 2018 and effective Islamic Law. The research methods used are descriptive with a qualitative approach. With primary and secondary data sources. Data collection techniques interviews documents and literature studies . The result of this study is that the criteria for converts in BAZNAS Purwakarta Regency have been in accordance with BAZNAS regulation No. 3 of 2018 and the distribution of zakat to converts is allowed according to the effectiveness of Islamic law. But zakat funds given to converts in BAZNAS Purwakarta can not be said to be able to prosper converts because the average assistance is consumptive. Abstrak. Zakat adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Golongan yang berhak menerima zakat ada delapan, salah satunya adalah golongan muallaf. Di BAZNAS Kabupaten purwakarta, Untuk memberikan zakat kepada muallaf harus memiliki kriteria yang telah ditetapkan oleh BAZNAS. Rumusan masalahnya yaitu; Bagaimana proses penyaluran distribusi zakat kepada muallaf di BAZNAS Kabupaten Purwakarta, bagaimana analisis terhadap kriteria muallaf menurut peraturan BAZNAS No 3 Tahun 2018, bagaimana analisis terhadap muallaf sebagai penerima zakat menurut persfektif Hukum Islam. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana proses penyaluran dana zakat kepada kriteria muallaf yang telah ditetapkan sesuai peraturan BAZNAS N0 3 Tahun 2018 dan persfektif Hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dengan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah Kriteria muallaf di BAZNAS Kabupaten Purwakarta telah sesuai dengan peraturan BAZNAS No 3 Tahun 2018 dan Pembagian zakat kepada muallaf diperbolehkan menurut persfektif hukum Islam. Namun dana zakat yang diberikan kepada muallaf di BAZNAS Purwakarta belum bisa dikatakan dapat mensejahterakan muallaf karena rata-rata bantuan bersifat konsumtif
Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Pemanfaatan Barang Gadai Mobil Kredit di Desa Pasir Jambu Kec. Sukaraja Kab. Bogor Dwi Nuraeni; Yayat Rahmat Hidayat; Yandi Maryandi
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (242.882 KB) | DOI: 10.29313/bcssel.v2i1.385

Abstract

Abstract. The practice of pawning has long been practiced by the people of Pasir Jambu Village, Kec. Sukaraja Kab. Bogor conducted in CV. Eka Dewi Tri Pratama. The practice of pawning cars that occurred in Pasir Jambu Village is that there is a first party (Rahin) and a second party (Murtahin) in which the contract in the transaction is defective (unclear) because the first party is not honest and there are still documents in the contract. not explained by the rahin. Based on this phenomenon, the problems in this study are as follows: (1) How is the practice of mortgaged car loans in Pasir Jambu Village, Kec. Sukaraja Kab. Bogor? (2) How is fiqh muamalah on the use of mortgaged car loans in Pasir Jambu Village, Kec. Sukaraja Kab. Bogor? The research conducted by the researcher is field research, namely research that is directly carried out in the place where the phenomenon occurs, namely in Pasir Jambu Village about the practice of pawning a credit car and the benefits of pawning a credit car. Researchers used primary data and secondary data. Data was collected through interview and documentation methods and in data analysis using qualitative descriptive methods. Based on the results of the study, that the implementation of the practice of car pawning is still in installments carried out by the community in an agreement and carried out by both parties written in the agreement letter, with proof of receipt and bringing in witnesses. There is the use of pawned goods without rahin's permission in the previous contract, as well as inconsistent terms and conditions because the pawned goods are not fully owned by rahin and murtahin uses marhun. Abstrak. Praktik gadai telah lama dipraktikkan oleh masyarakat Desa Pasir Jambu Kec. Sukaraja Kab. Bogor yang dilakukan di CV. Eka Dewi Tri Pratama. Praktik gadai mobil yang terjadi di Desa Pasir Jambu yaitu adanya pihak pertama (Rahin) dan pihak kedua (Murtahin) yang dimana akad dalam transaksi tersebut cacat (tidak jelas) karena pihak pertama tidak terus terang dan masih ada dokumen-dokumen yang dalam akad tersebut masih tidak dijelaskan oleh pihak rahin. Berdasarkan fenomena tersebut maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Bagaimana praktik barang gadai mobil kredit di Desa Pasir Jambu Kec. Sukaraja Kab. Bogor? (2) Bagaimana fikih muamalah terhadap pemanfaatan barang gadai mobil kredit di Desa Pasir Jambu Kec. Sukaraja Kab. Bogor? Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian yang langsung dilakukan di tempat di mana fenomena tersebut terjadi yaitu di Desa Pasir Jambu tentang praktik gada mobil kredit dan manfaat barang gadai mobil kredit. Peneliti menggunakan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara dan dokumentasi dan dalam analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ,bahwa pelaksanaan praktik gadai mobil masih dalam cicilan dilakukan oleh masyarakat dalam kesepakatan dan dilakukan oleh kedua belah pihak dituliskan didalam surat perjanjian, dengan bukti kwitansi dan mendatangkan saksi. Adanya penggunaan barang gadai tanpa izin rahin dalam akad sebelumnya, serta rukun dan syarat yang tidak sesuai karena barang yang digadaikan sepenuhnya belum milik rahin dan murtahin manfaatkan marhun.
Analisis Hukum Ekonomi Syariah tentang Prinsip Collateral dalam Penyaluran Pembiayaan Akad Murabahah pada Bank Mega Syariah Kantor Cabang Bandung Hanifah Dhamier Nurahman; Zaini Abdul Malik; Iwan Permana
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (176.952 KB) | DOI: 10.29313/bcssel.v2i1.386

Abstract

Abstract. In the economy in Indonesia, especially in banking, of course, we generally know the principles of 5C financing analysis, namely, character (character), capacity (capacity), capital (capital), collateral (collateral), and condition of economic (economic condition). Financing risk can affect the level of profitability of Islamic Financial Institutions. Therefore, the financing and investment disbursed must be maintained and managed prudently so as not to become problematic financing (Non-Performing Financing). Collaterals should get attention that collateral does not cause bad financing to become good financing, at least the financing will get better. The formulation of the research problem is: 1. What are the provisions of the Collateral principle in Islamic Economic Law? 2. What are the provisions of the Collateral principle in Bank Mega Syariah? 3. How is the Sharia Economic Law Analysis on Collateral Principles in the Distribution of Murabahah Contract Financing at Bank Mega Syariah Bandung Branch Office? The research method used in the preparation of this research is through a normative-empirical approach using field research data collection techniques and library research.This study concludes that murabahah financing is characteristically a pure investment product and Islamic banks require customers to submit collateral with an agreement as a form of the customer's ability to return funds. Collateral is a form of confidence and prudence of Islamic banks in distributing financing and measuring the ability of customers to carry out their obligations to manage the business and bring benefits that are needed together. Abstrak. Dalam perekonomian di Indonesia, khususnya dalam perbankan tentu kita secara umum telah mengenal prinsip analisis pembiayaan 5C yaitu, character (karakter), capacity (kapasitas), capital (modal), collateral (jaminan), dan condition of economic (kondisi perekonomian). Risiko pembiayaan dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas Lembaga Keuangan Syariah. Maka dari itu pembiayaan dan investasi yang disalurkan harus dijaga serta dikelola dengan hati-hati (prudential) agar tidak menjadi pembiayaan yang bermasalah (Non-Performing Financing). Collateral kiranya perlu mendapatkan perhatian bahwa collateral tidak menyebabkan pembiayaan yang jelek menjadi pembiayaan yang baik, paling tidak pembiayaan tersebut menjadi lebih baik. Rumusan masalah penelitian ini adalah: 1. Bagaimana ketentuan prinsip Collateral dalam Hukum Ekonomi Syariah? 2. Bagaimana ketentuan prinsip Collateral yang ada di Bank Mega Syariah? 3. Bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Syariah tentang Prinsip Collateral dalam Penyaluran Pembiayaan Akad Murabahah pada Bank Mega Syariah Kantor Cabang Bandung? Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah melalui pendekatan normatif-empiris dengan menggunakan teknik pengambilan data riset lapangan dan riset kepustakaan. Penelitian ini menyimpulkan pembiayaan murabahah secara karakteristiknya merupakan produk investasi murni dan pihak bank syariah mewajibkan nasabah untuk menyerahkan jaminan dengan perjanjian sebagai bentuk kemampuan nasabah mengembalikan dana. Jaminan menjadi salah satu bentuk keyakinan dan kehati-hatian bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan dan mengukur kemampuan nasabah melakukan kewajibannya untuk mengelola usaha dan mendatangkan keuntungan yang dibutuhkan bersama.

Page 4 of 33 | Total Record : 324