cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Unang arifin
Contact Email
bcssel@unisba.ac.id
Phone
+6281224131431
Journal Mail Official
bcssel@unisba.ac.id
Editorial Address
UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung. Jl. Tamansari No. 20, Bandung 40116, Indonesia, Tlp +62 22 420 3368, +62 22 426 3895 ext. 6891
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Bandung Conference Series : Sharia Economic Law
Published by Universitas Islam Bandung
ISSN : -     EISSN : 28282264     DOI : https://doi.org/10.29313/bcssel.v2i2
Core Subject : Religion, Economy,
Religion Economics, Econometrics & Finance
Bandung Conference Series Sharia Economic Law (BCSSEL) menerbitkan artikel penelitian akademik tentang kajian teoritis dan terapan serta berfokus pada ekonomi syariah dengan ruang lingkup yaitu Perbankan Syariah, Keuangan Syariah, Akuntansi, Muamalah. Prosiding ini diterbitkan oleh UPT Publikasi Ilmiah Unisba. Artikel yang dikirimkan ke prosiding ini akan diproses secara online dan menggunakan double blind review minimal oleh dua orang mitra bebestari yang ahli dalam bidangnya.
Arjuna Subject : Bisnis, Menejemen, dan Akutansi (semua kategori) - Bisnis, Menejemen, dan Akutansi (Lain-Lain)
Articles 324 Documents
 1   2   3   4   5 
Tinjauan Fikih Muamalah dan Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Praktek E-Wallet Syifa nurfadhilah Syifa; Udin Saripudin; Redi Hadiyanto
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (257.501 KB) | DOI: 10.29313/bcssel.v2i1.222

Abstract

Abstract. The development of payment modes from time to time continues to experience innovation and progress, which some people assume that every payment mode innovation is currently getting easier. From the beginning, the payment mode was a barter system, until the value of paper currency or coins appeared. Currently, financial technology is emerging, namely payment innovations using card or chip-based electronic money (E-money) and server-based E Wallet payments, including GoPay and OVO. The benefits of using an E-wallet are to make payment transactions without using cash and don't have to mess around with change. This study aims to determine the application of fiqh muamalah and DSN-MUI fatwa Number 116/DSN-MUI/IX/2017 regarding the practice of e-wallet on gopay and ovo. This research method uses normative descriptive analysis with a qualitative approach with a case study approach of field research data types (direct field research). The data obtained based on the results of observations and interviews are equipped with library data in the form of books and journals that support this research.From the results of this study, it can be seen that the DSN-MUI in formulating the e-wallet fatwa is to explore agreed sources of Islamic law, namely the Qur'an and Hadith. -wallet. Based on the MUI fatwa NO: 116/DSN-MUI/IX/20I7, the position of GoPay and OVO as electronic money is allowed as long as there are no elements of usury, gharar, masyir, risywah and israf. The proof of the legality of electronic money can also be based on fiqh rules. Abstrak. Perkembangan mode pembayaran dari zaman ke zaman terus mengalami inovasi dan semakin kemajuan, yang sebagian orang menganggap bahwa setiap inovasi mode pembayaran pada saat ini semakin mudah. Dari awalnya mode pembayaran bersistem barter, hingga muncul nilai mata uang kertas ataupun uang koin. Saat ini muncul financial technology, yaitu inovasi pembayaran menggunakan uang elektronik (E-money) yang berbasis kartu atau chip dan E Wallet pembayaran yang berbasis server antara lain GoPay dan OVO. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan fikih muamalah dan fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang praktek e-wallet pada gopay dan ovo. Metode penelitian ini menggunakan analisis deskriftif normative dengan pendekatan kualitatif dengan pendekatan studi kasus jenis data field research (penelitian langsung kelapangan). Data yang diperoleh berdasarkan hasil observasi dan wawancara dilengkapi dengan data pustaka berupa buku dan jurnal yang mendukung dari penelitian ini.Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa pada praktek GoPay dan OVO memiliki banyak fitur tetapi masuk dalam kategori qardh seperti diskon, cashback, dan point, kecuali jika dapat digunakan hanya sebagai dompet elektronik saja maka masuk dalam wadiah. Begiru pula dengan tinjauan fikuh muamalah bahwa GoPay dan OVO dapat digunakan apabila tidak memenuhi unsur Qardh . DSN-MUI dalam merumuskan fatwa e-wallet adalah dengan menggali sumber-sumber hukum Islam yang disepakati yaitu al-Qur’an dan Hadits selain itu DSN-MUI juga mengunakan kaidah-kaidah fikih dan hukum kaitannya dengan e-wallet.
Analisis Fikih Muamalah terhadap Sistem Pembayaran Penyewaan Kamar Kos Sebelum Jatuh Tempo Syalsya Elsa Fadillah; Ramdan Fawzi; Panji Adam Agus Putra
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (224.157 KB) | DOI: 10.29313/bcssel.v2i1.223

Abstract

Abstract. Muamalah activities have become one of human habits. One of the muamalah interactions is renting. Ijarah leases, can be said to be valid depending on the fulfillment of the pillars and terms of the transaction, which can be seen from the elements of the contract in the relationship between Ijab and Kabul. Ijarah contract is a form of exchange whose object is in the form of benefits accompanied by certain rewards. Sigat in the implementation of the Ijarah contract renting a boarding room on Jl. Jalaprang Bandung can be done in writing, verbally, actions and gestures. In this study, those who rented a boarding house on Jalan Jalaprang there were several that were not in accordance with the pillars and conditions of Ijarah. For example, the boarding house owned by Mrs. Linda and Mr. Agam who collects the payment system before it is due, this makes the tenants feel disadvantaged. This study aims to 1) determine the payment system for renting a boarding house on Jalan Jalaprang 2) find out the fiqh muamalah analysis of the payment system for renting a boarding house on Jalan Jalaprang. The approach in this study is a sociological juridical approach and uses field research data types. Data collection techniques used by means of observation, interviews, documentation and literature study. Data analysis used in the form of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Based on the results of the research on the boarding house owned by Mrs. Linda and Mr. Agam, the payment is not valid, because in fiqh muamalah prohibits renting a boarding house if there is an element of ambiguity or commonly called gharar, and there are parties who feel aggrieved. Abstrak. Kegiatan muamalah sudah menjadi salah satu dari kebiasaan manusia. Salah satu yang menjadi interaksi muamalah yaitu sewa menyewa. Ijarah sewa menyewa, dapat dikatakan sah tergantung dari terpenuhinya rukun dan syarat transaksi, yang dapat dilihat dari unsur akad dalam pertalian antara ijab dan kabul. Akad Ijarah adalah bentuk pertukaran yang objeknya berupa manfaat yang disertai imbalan tertentu. Sigat dalam pelaksaan yang dilakukan akad Ijarah sewa menyewa kamar kos di Jl. Jalaprang Bandung dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, perbuatan dan isyarat. Dalam penelitian ini yang sewa menyewa yang lakukan tempat kos di Jalan Jalaprang ada beberapa yang tidak sesuai dengan rukun dan syarat Ijarah. Seperti contohnya kosan milik Bu Linda dan Pak Agam yang melakukan penagihan sistem pembayaran sebelum jatuh tempo, hal ini menjadikan penyewa merasa dirugikan. Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengetahui sistem pembayaran dalam sewa menyewa yang dilakukan pada kos di Jalan Jalaprang 2) mengetahui analisis fikih muamalah sistem pembayaran penyewaan kamar kos di Jalan Jalaprang. Pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis sosiologis dan menggunakan jenis data penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data digunakan dengan cara observasi , wawancara, dokumentasi dan studi literatur. Analisis data yang digunakan berupa reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil dari penelitian kosan milik Bu Linda dan Pak Agam dalam pembayaran itu tidak sah, karena dalam fikih muamalah melarang sewa-menyewa kamar kos apabila terdapat unsur ketidakjelasan atau biasa disebut gharar, serta adanya pihak yang merasa dirugikan.
Efisiensi Penerimaan Dana Zakat Baznas Provinsi Jawa Barat dengan Metode Data Envelopment Analysis (DEA) Nur Azizah; Encep Abdul Rojak; Akhmad Yusuf
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (122.698 KB) | DOI: 10.29313/bcssel.v2i1.228

Abstract

Absstract. In 2016 the receipt of zakat funds at BAZNAS Prov. West Java experienced a decrease of 15.63% and in 2020 by 40.58%. Meanwhile, the increase in zakat fund receipts occurred in 2018 by 51.59% and in 2019 by 7.32%. Based on the potential receipt of zakat funds in West Java Province in 2017 it reached Rp. 217 Trillion. The zakat receipt data shows that the receipt of zakat funds from BAZNAS West Java Province has not approached the potential figure that has been calculated based on the National Zakat Index. This shows the need to evaluate the performance of BAZNAS in West Java Province. Based on this explanation, further research needs to be done to determine the level of efficiency and what factors are behind the efficiency or not of receiving zakat in BAZNAS West Java Province for the 2016-2020 period. In this study using quantitative methods and primary data sources in the form of official documents and secondary data in the form of supporting data and data collection techniques, namely the documentation technique. The data that has been collected is then processed using the Data Envelopment Analysis (DEA) method with a Variable Return to Scale approach. (VRS) and Constant Return to Scale (CRS). The results of this study indicate that the performance of the BAZNAS of West Java Province with the VRS method experienced efficiency in 2016, 2018 and 2020, but there was inefficiency in 2017 and 2019, while the CRS method experienced efficiency in 2016, 2018, 2019, and 2020, but inefficiency occurred in 2017. Abstrak. Pada tahun 2016 penerimaan dana zakat di BAZNAS Provinsi Jawa Barat mengalami penuruan sebesar 15.63% dan pada tahun 2020 sebesar 40.58%. Sedangkan kenaikan penerimaan dana zakat terjadi pada tahun 2018 sebesar 51.59% dan pada tahun 2019 sebesar 7.32%. Berdasarkan potensi penerimaan dana zakat di Provinsi Jawa Barat yang mencapai angka Rp. 17,6 Triliun, data peneriman zakat tersebut menunjukan bahwa penerimaan dana zakat BAZNAS Provinsi Jawa Barat belum mendekati angka potensi yang telah dihitung berdasarkan Indeks Zakat Nasional. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap kinerja BAZNAS Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan pemaparan tersebut perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui tingkat efisiensi dan faktor apa saja yang melatarbelakangi efisien atau tidaknya penerimaan zakat di BAZNAS Provinsi Jawa Barat periode 2016-2020. Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan sumber data primer berupa dokumen resmi dengan data sekunder yaitu berupa data pendukung dan teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi. Data yang sudah terkumpul kemudian diolah dengan menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA) dengan pendekatan Variable Return to Scale (VRS) dan Constant Return to Scale (CRS). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja BAZNAS Provinsi Jawa Barat dengan metode VRS mengalami efisiensi pada tahun 2016, 2018 dan 2020, tetapi terjadi inefisiensi pada tahun 2017 dan 2019, sedangkan dengan metode CRS mengalami efisiensi pada tahun 2016, 2018, 2019, dan 2020, tetapi terjadi inefisiensi pada tahun 2017.
Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor. 04/DSN-MUI/IV/2000 dan PBI Nomor.07/46/PBI/2005 terhadap Akad Murabahah Bil Wakalah Sekarini Teguh Pramesti; Nandang Ihwanudin; Iwan Permana
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (149.368 KB) | DOI: 10.29313/bcssel.v2i1.229

Abstract

Abstract. Murabahah Bil Wakalah contract is a multi-contract consiting of a Murabahah and Wakalah contract. According to the DSN-MUI Fatwa Number 05 of 2000 and PBI Number 07 of 2005, the Murabahah Bil Wakalah contract used in the Koperasi Mitra Dhuafa, acording to the DSN-MUI Fatwa Number 04 to 2000 and PBI Number 07 of 2995, should be that if the bank wants to represent (wakalah) to the costomer to buy goods, then the Murabahah contract must be carried out after the good are legally become the property of the Bank. In practice the Murabahah Bil Wakalah contract is carried out simultaneously. This study aims, fristly, to find out the implementation of the Murabahah Bil Wakalah contract at the Koperasi Mitra Dhuafa Majenang Branch, secondly to find out the riview of the DSN-MUI fatwa Number 04 of 2000 and PBI Number 07 of 2005 on the Murabahah Bil Wakalah contarct at the Koperasi Mitra Dhuafa Majenang Branch. The author uses a qualitative resaerch method with a case study reasearch approach. Types of field research data, primary and secondary data sources, data collection techniques with documentation observation and intervews. The results of this study are: first, the mechanism of the Murabahah Bil Wakalah contract is im accprdance with the DSN-MUI Fatwa Number 04 of 2000 and PBI Number 07 of 2005; second, the implemntation of the Murabahah Bil Wakalah contract is not in accordance wirh Fatwa point 9 and PBI ayat 1, because the Murabahah contract is carried out before the Wakalah contract in wich the sale and purchase of goods before becoming a bank principle, and proof of receipt is the end of the financing process, not the end of the Wakalah contract. Abstrak. Akad Murabahah Bil Wakalah merupakan multi akad yang terdiri dari akad Murabahah dan akad Wakalah. Akad Murabahah Bil Wakalah yang digunakan pada Koperasi Mitra Dhuafa, menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 04 tahun 2000 dan PBI Nomor 07 Tahun 2005 yang seharusnya adalah jika bank hendak mewakilkan (wakalah) kepada nasabah untuk membeli barang, maka akad Murabahah harus dilakukan setelah barang secara prisnip menjadi milik Bank. Praktiknya akad Murabahah Bil Wakalah dilakukan secara bersamaan. Penelitian ini bertujuan, yang pertama, untuk mengetahui pelaksaan akad Murabahah Bil Wakalah di Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Majenang, kedua untuk mengetahui tinjauan fatwa DSN-MUI Nomor 04 tahun 2000 dan PBI Nomor 07 Tahun 2005 pada akad Murabahah Bil Wakalah di Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Majenang. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian studi kasus. Jenis data penelitian lapangan, sumber data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data dengan dokumentasi, obeservasi dan wawancara.Hasil penelitian ini yaitu: Pertama, mekanisme akad Murabahah Bil Wakalah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 04 Tahun 2000 dan PBI Nomor 07 Tahun 2005; kedua, pelaksaan akad Murabahah Bil Wakalah tidak sesuai dengan Fatwa point 9 dan PBI ayat 1, karena akad Murabahah dilakukan sebelum akad Wakalah yang mana Jual beli barangnya sebelum menjadi prinsip bank, dan pembuktian kwitansi adalah akhir dari proses pembiayaan bukan akhir dari akad Wakalah.
Pandangan Fiqih Muamalah terhadap Penghasilan dari Game Online dan Pengaruhnya pada Perilaku Manusia Fayza Ikhrom; Ramdan Fawzi; Popon Srisusilawati
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (178.076 KB) | DOI: 10.29313/bcssel.v2i1.232

Abstract

Abstract. According to fiqh muamalah, buying and selling transactions occur when there is a will between two or more parties to transfer an asset or object by way of exchanging, namely giving up the goods being traded and receiving the price in return for the delivery of the goods in harmony and conditions determined by fiqh muamalah. To analyze how fiqh muamalah views online games that can provide income to the players, the research method used is using a questionnaire, online games can cause waste because in the game other than someone will get a prize at the end, before that they also have to spend their income to purchase items specific to the game being played. Abstrak. Menurut Fiqh muamalah, transaksi jual beli terjadi adanya kehendak antara dua pihak atau lebih untuk memindahkan suatu harta atau benda dengan cara tukar menukar, yaitu menyerahkan barang yang diperjualbalikan dan menerima harga sebagai imbalan dari penyerahan barang tersebut dengan rukun dan syarat ditentukan oleh fiqh muamalah. Untuk menganalisis bagaimana fiqh muamalah memandang game online yang dapat memberi penghasilan kepada para pemainnya,metode penelitian yang digunakan menggunakan kuesioner, game online dapat menimbulkan pemborosan karena dalam game tersebut selain seseorang akan memperoleh hadiah diakhir ,sebelum itu mereka juga harus menghabiskan pendapatan mereka untuk pembelian item tertentu dari game yang dimainkan tersebut.
Tinjauan Etika Bisnis Islam pada Tabungan Paket Lebaran Sembako Alfira Eka Fauziah; Titin Suprihatin; Nanik Eprianti
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (201.191 KB) | DOI: 10.29313/bcssel.v2i1.241

Abstract

Abstract. Islamic business ethics are rules, rules, norms based on the Al-Quran and Hadith which are used as references or guidelines by business people in carrying out their business activities. In this study, the business practice of saving basic necessities in Sindangkasih Village is not in accordance with the principles of Islamic business ethics, where the information and transparency provided by business actors are not evenly distributed. This study aims to find out the practice and review of Islamic business ethics by business actors in the Eid food package savings in Sindangkasih Village. The research method used is a qualitative method with a descriptive qualitative approach with the type of field data or field research and data collection through observation, interviews, questionnaires, documentation and literature studies. The results of this study indicate that business actors saving basic necessities in the Sindangkasih Village have not been maximal in applying Islamic business ethics, namely the principles of honesty and the principle of balance/fairness. So the practice of saving basic necessities in the Sindangkasih Village has not been fully or optimally implemented in implementing Islamic business ethics. Abstrak. Etika bisnis Islam merupakan aturan, kaidah, norma-norma yang berlandaskan Al-Quran dan Hadist yang dijadikan sebagai acuan atau pedoman oleh pelaku bisnis dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Pada penelitian ini praktik usaha tabungan paket lebaran sembako di Kelurahan Sindangkasih tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam, dimana tidak meratanya informasi serta transparansi yang diberikan oleh pelaku usaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik serta tinjauan etika bisnis Islam oleh pelaku usaha pada tabungan paket lebaran sembako di Kelurahan Sindangkasih. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dengan jenis data lapangan atau field research dan pengambilan data melalui observasi, wawancara, kuesioner serta studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaku usaha tabungan paket lebaran sembako di Kelurahan Sindangkasih belum maksimal dalam menerapkan etika bisnis Islam yaitu pada prinsip kejujuran dan prinsip keseimbangan/keadilan. Maka praktik tabungan paket lebaran sembako di Kelurahan Sindangkasih belum sepenuhnya atau secara maksimal dalam menerapkan etika bisnis Islam.
Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Penggunaan Dana Arisan Kurban Idul Adha Krisdianti Budi Lestari; Nandang Ihwanudin; Arif Rijal Anshori
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (221.675 KB) | DOI: 10.29313/bcssel.v2i1.252

Abstract

Abstract. There are many ways that can be taken by Muslims to be able to carry out sacrificial worship, one of which is social gathering. According to muamalah fiqh, gathering uses a qardh contract and a wadi'ah contract. In this sacrificial social gathering practice, there is an agreement that the collected funds may not be used. However, the funds collected are used by the deposited party. This has an impact on the purchase of sacrificial animals. This study aims to review in terms of fiqh muamalah how the practice of social gathering for sacrifice in Jatimulya Village, North Sumedang District, Sumedang Regency. The research method used descriptive qualitative using a case study research approach. Sources of data used are primary data and secondary data. Data collection techniques used are interviews, observation and documentation. This study concludes that the practice of social gathering for sacrifice is in accordance with the pillars and conditions, but there are debt and credit ethics and elements of wadi'ah that are violated. The implementation of the qardh contract in the implementation of the gathering on the recipient of the deposit uses the arisan money for personal interests and also lies in the seven qurban winners who owe it to themselves and the six gathering members who have not become arisan winners. Whereas in wadi'ah contracts, the social gathering for the sacrifice is identified as the object, namely money or funds that are deposited with the party who receives the gathering money deposited. Abstrak. Banyak cara yang dapat ditempuh oleh umat Islam untuk dapat melaksanakan ibadah kurban, salah satunya adalah dengan arisan. Menurut fikih muamalah arisan menggunakan akad qardh dan akad wadi’ah. Dalam praktik arisan kurban ini terdapat kesepakatan yaitu dana yang terkumpul tidak boleh digunakan. Namun, dana yang terkumpul digunakan oleh pihak yang dititipkan. Hal tersebut berdampak pada pembelian hewan kurban. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau dari segi fikih muamalah bagaimana praktik arisan kurban di Desa Jatimulya Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskripstif dengan menggunakan pendekatan penelitian studi kasus. Sumber data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik arisan kurban sudah sesuai dengan rukun dan syarat, namun terdapat etika utang piutang dan unsur wadi’ah yang dilanggar. Penerapan akad qardh dalam pelaksanaan arisan terletak pada pihak yang menerima titipan menggunakan uang arisan tersebut untuk kepentingan pribadi dan juga terletak pada tujuh orang pemenang kurban melakukan utang piutang terhadap dirinya dan enam anggota arisan yang belum menjadi pemenang arisan. Sedangkan dalam akad wadi’ah, arisan kurban ini diidentifikasi terletak pada objeknya yaitu uang atau dana yang dititipikan kepada pihak yang menerima titipan uang arisan.
Tinjauan Nilai-Nilai Maqashid Syari'ah terhadap Penyaluran Zakat Produktif di Lembaga Amil Zakat Nozhan Salycasanda; Sandi Rizki Febriadi; Iwan Permana
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (291.549 KB) | DOI: 10.29313/bcssel.v2i1.259

Abstract

Abstract. Zakat is one of the concepts offered by religion to overcome poverty because the purpose of zakat is not only to support the poor consumptively but has a more permanent goal, namely to empower one's life, so that they can enjoy prosperity and can keep them from poverty. Related to this, PZU KLP Pameungpeuk Bandung Regency is also encouraged to have commitments and obligations in overcoming poverty. However, the use of zakat funds by mustahik from PZU KLP Pameungpeuk is still not optimal and the amilin are not optimal in providing guidance to mustahik. Therefore, the research is focused on analyzing the values of Maqashid Syariah on the implementation of productive zakat distribution at PZU KLP Pameungpeuk Bandung Regency. The research method used is descriptive analytical to examine the implementation of productive zakat distribution at PZU KLP Pameungpeuk Bandung Regency in terms of the provisions of Maqashid Syariah Values in a normative juridical manner. The results showed that the implementation of productive zakat utilization carried out by the amil zakat institution PZU KLP Pameungpeuk Bandung Regency which was implemented into the Prospect program aimed at increasing business capital for mustahik was in line with maqashid sharia values, especially in the elements of hifdzu diin, hifdzu nafs, and hifdzu maal. Abstrak. Zakat merupakan salah satu konsep yang ditawarkan agama untuk menanggulangi kemiskinan karena tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu untuk memberdayakan kehidupan seseorang, sehingga bisa menikmati kesejahteraan dan dapat menjauhkannya dari kemiskinan. Terkait hal tersebut, PZU KLP Pameungpeuk Kabupaten Bandung turut didorong untuk memiliki komitmen dan kewajiban dalam menganggulangi kemiskinan. Namun, penggunaan dana zakat oleh para mustahik dari PZU KLP Pameungpeuk masih kurang optimal serta para amilin belum masksimal dalam memberikan pengarahan kepada mustahik. Oleh karena itu, penelitian difokuskan untuk menganalisis nilai-nilai Maqashid Syariah terhadap pelaksanaan penyaluran zakat produktif di PZU KLP Pameungpeuk Kabupaten Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis untuk meneliti pelaksanaan penyaluran zakat produktif di PZU KLP Pameungpeuk Kabupaten Bandung ditinjau dari ketentuan Nilai-nilai Maqashid Syariah secara yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan lembaga amil zakat PZU KLP Pameungpeuk Kabupaten Bandung yang diimplementasikan ke dalam program Prospek yang ditujukan untuk menambah modal usaha bagi para mustahik telah sejalan dengan nilai-nilai maqashid syariah terutama pada unsur hifdzu diin, hifdzu nafs,dan hifdzu maal.
Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Keputusan Pembelian Produk Skincare Korea Nature Republic Dian Istiqomah; Sandy Rizky Febriadi; Iwan Permana
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (319.916 KB) | DOI: 10.29313/bcssel.v2i1.267

Abstract

Abstract. Beauty is the most important factor for the time being, particularly the women. Because beauty is a goal to get a perfect performance. The study used mixed research methods (mixed method) and data processing using computer applications with the SPSS VERSI 20.00 program. In this study, there was a Descriptive approach to use. The type of research data used in the study is the field data type (Field Research), as datad the results of the study obtained the results of the test, the sharia maqashid variables had a significant effect on the purchase decision. This is in accordance with the existing fact that the majority of the 2017 Union Sharia Faculty Students require treatment or use skincare, in addition the sharia maqashid variable has simultaneous or joint influence on the Korean Nature Republic skincare purchase decision. This can be seen from the F result count >F table (85,951>2.39). Abstrak. Kecantikan merupakan faktor yang paling penting untuk saat ini, khususnya kaum wanita. Karena kecantikan merupakan tujuan untuk mendapatkan penampilan yang sempurna. Penelitian ini menggunakan metode penelitian campuran (mixed method) dan pengolahan data menggunakan aplikasi komputer dengan program SPSS Versi 20.00. Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan Deskriptif. Jenis data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data lapangan (Field Research), berdasrkan hasil penelitian didapatkan hasil pengujian, variabel maqashid syariah berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Hal ini sesuai dengan fakta yang ada bahwa mayoritas Mahasiswi Fakultas Syariah Unisba angkatan 2017 membutuhkan perawatan atau menggunakan skincare, selain itu variabel maqashid syariah memiliki pengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap keputusan pembelian skincare Korea Nature Republic. Hal ini dapat dilihat dari hasil F hitung > F tabel ( 85,9512,39).
Analisis Fikih Muamalah terhadap Praktik Pemberian Imbalan Penjualan Sapi Kurban yang Melibatkan Pihak Ketiga Elma Nuraeni; Sandy Rizki Febriadi; Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (236.02 KB) | DOI: 10.29313/bcssel.v2i1.286

Abstract

Abstract. Ju’alah contract is a commission given to someone because of something he did. Ju’alah literally means something that is charged to someone else to do or an order that is intended for someone to then run or do. This study aims to find answer to the main problems, namely how the theory of Ju’alah contracts in fiqh muamalah, how the practice of giving rewards for selling sacrificial cattle involving third parties in Kubangsari Village, Tasikmalaya City, how theanalysis of muamalah fiqh on the practice of giving rewards for selling sacrificial cattle in Kubangsari Village, Tasikmalata City. In this study the authors used qualitative research methods with data collection techniques by means of interviews, observation, and documentation. The mechanism for the practice of giving rewards for the sale of sacrificial cattle to third parties in Kubangsari Village, Tasikmalaya City itself is by means of a broker to find a buyer for the owner of the livestock, after the livestock is sold, the broker will get wages from the procceds from the sale of the livestock. The result of this study are the sale of sacrificial cows in Kubangsari Village is included in the Ju’alah contract, namely the giving of rewards is carried out at the end when the work has been completed. Abstrak. Akad ju’alah adalah komisi yang diberikan kepada seseorang karena sesuatu yang ia lakukan. Secara harfiah ju’alah bermakna sesuatu yang dibebankan kepada orang lain untuk dikerjakan atau perintah yang ditujukan untuk seseorang untuk kemudian dijalankan atau dikerjakan. Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban dari pokok permasalahan, yaitu bagaimana teori akad ju’alah dalam fikih muamalah, bagaimana praktek pemberian imbalan penjualan sapi kurban yang melibatkan pihak ketiga di Desa Kubangsari Kota Tasikmalaya, bagaimana analisis fikih muamalah terhadap praktek pemberian imbalan penjualan sapi kurban di Desa Kubangsari Kota Tasikmalaya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, serta dokumentasi. Mekanisme praktek pemberian imbalan penjualan sapi kurban terhadap pihak ketiga di Desa Kubangsari Kota Tasikmalaya itu sendiri yaitu dengan cara seorang makelar mencarikan pembeli untuk pemilik hewan ternak, setelah hewan ternak tersebut laku terjual maka makelar akan mendapatkan upah dari hasil penjualan hewan ternak tersebut. Hasil dari penelitian ini yaitu Transaksi penjualan sapi kurban di Desa Kubangsari ini termasuk ke dalam akad ju’alah, yaitu dalam pemberian imbalannya dilakukan di akhir saat pekerjaan tersebut sudah selesai dilakukan.

Page 3 of 33 | Total Record : 324

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2021 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 1 No. 1 (2021): Sharia Economic Law