Garuda - Garba Rujukan Digital

Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Jual Beli Photocard pada Album Kpop Selvira Eka Suci; Asep Ramdan Hidayat; Yayat Rahmat Hidayat
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Abstract. The development of technology is increasingly advanced, making it easier for people to find and get information from outside, especially online media. The rapid development of online media makes it easier for people to get new lessons about foreign cultures, which indirectly affects people as online media users. The outside culture that quite influences teenagers includes South Korea through its entertainment industry from the field of music or better known as kpop or Korean Pop. As a form of support for the preferred group, fans are usually willing to do many things, one of which is buying albums and collecting photocards. Based on this phenomenon, the problems that can be formulated are as follows: (1) the practice of buying and selling kpop album photocards" (2) "How is the fiqh muamalah review of the practice of buying and selling kpop album photocards" in which there is a random photocard which is suspected to have elements gharar in it. Researchers used qualitative research methods using a research approach with empirical methods. The type of research data used by the author is field data (field). The data sources are primary data sources and secondary data sources. Data collection techniques used are observation, interviews, and literature study. As well as data analysis techniques by directly reducing data, presenting data and drawing conclusions. The results of this study are categorized as buying and selling which contains elements of gharar, but including gharar al-yasir (light gharar) because this sale and purchase does not cause many disputes between the two parties to the contract so that its existence can be accepted. Abstrak. Perkembangan teknologi semakin maju, mempermudah masyarakat untuk mencari dan mendapatkan informasi-informasi dari luar khususnya media online. Berkembang pesatnya media online mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pelajaran baru mengenai budaya luar, yang secara tidak langsung mempengaruhi masyarakat sebagai pengguna media online. Budaya luar yang cukup mempengaruhi remaja diantaranya adalah Korea Selatan melalui industri hiburannya dari bidang musik atau lebih dikenal dengan kpop atau Korean Pop. Sebagai bentuk dukungan kepada group/kelompok yang disukai biasanya para penggemar rela melakukan banyak hal salah satunya dengan membeli album serta mengoleksinya photocard. Berdasarkan fenomena tersebut maka permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut: (1) praktik jual beli photocard album kpop” (2) “Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap praktik jual beli photocard album kpop” yang di dalamnya terdapat photocard random/acak yang di duga terdapat unsur gharar didalamnya. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian dengan metode empiris. Jenis data penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu data lapangan (field). Sumber data yaitu dengan sumber data primer dan sumebr data sekunder. Teknik pengumulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan studi pustaka. Serta teknik analisis data dengan langsung mereduksi data, penyajian data dan penarikan keismpulan. Hasil dari penelitian ini yaitu dikategorikan pada jual beli yang mengandung unsur gharar, namun termasuk kepada gharar al-yasir (gharar ringan) karena jual beli ini tidak menimbulkan banyak perselisihan di antara kedua belah pihak yang berakad sehingga dapat diterima keberadaannya.

Tinjauan Fikih Muamalah dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Jual Beli Telur Ayam dengan Timbangan Digital Nurifah arum; Sandy Rizki Febriadi; Fahmi Fatwa Rosyadi Satria H
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Abstract. Buying and selling means exchanging or exchanging. According to the terminology is "exchange of property on the basis of consensual". According to Ibn Qudamah quoted by Rahmad Syafei, the meaning of buying and selling is "the exchanging of assets for mutual ownership. By buying and selling, the seller has the right to own the goods he receives from the seller. The ownership of each party is protected by law. The research method used by the researcher is a qualitative method and the type of field research (field research). The data collection technique used in this research is in the form of observation, interview, or document review. Meanwhile, the data analysis technique uses data reduction, data display (data display), and drawing conclusions and verification. The results of this study indicate that: 1) The practice of buying and selling Chicken Eggs with digital scales at Kiaracondong Market can harm consumers or buyers. With the results of standardization of scales that should be used and have SNI, those used by sellers are rarely updated so that when they are used they experience a shortage of cargo that is not in accordance with the applicable standards. Where is the proper dose of 1 kg and when it is measured again. Using another weighing scale only weighs 980 gram and so on. Abstrak. Jual beli artinya tukar menukar atau saling menukar. Menurut terminologi adalah “tukar menukar harta atas dasar suka sama suka”. Menurut Ibn Qudamah yang dikutip oleh Rahmad Syafei pengertian jual beli adalah “tukar menukar harta untuk saling dijadikan hak milik. Dengan jual beli, penjual berhak memiliki barang yang dia terima dari penjual. Kepemilikan masing-masing pihak dilindungi oleh hukum. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode kualitatif dan jenis penelitian lapangan (field research). Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa pengamatan, wawancara, atau penelaah dokumen. Sedangkan teknik analisis data menggunakan reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Praktek jual beli Telur Ayam dengan timbangan digital di Pasar Kiaracondong dapat merugikan konsumen atau pembeli. Dengan hasil standarisasi timbangan yang semestinya digunakan dan telah SNI, yang digunakan penjual jarang diperbaharuis ehingga ketika digunakan mengalami kekurangan beban muatan yang tidak sesuai denganstandarisasi yang telah berlaku. Dimana takaran yang semestinya 1kg dan ketika ditakar kembali. Menggunakan takaran timbangan yang lain hanya terbeban 980 gram dan seterusnya.

Tinjauan Akad Rahn terhadap Marhun Berupa Arisan pada Praktik Gadai di Desa Buanamekar Wulan; Panji Adam Agus Putra; Ira Siti Rohmah Maulida
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Abstract. Pawn is an agreement to deliver goods as collateral for debt. Pawn guarantees in the form of goods that are in accordance with the pillars and conditions in the rahn contract. However, in reality the practice of pawning carried out in Buanamekar Village, the guarantee used is in the form of arisan, not goods. This study aims to determine the practice of pawning with a marhun in the form of arisan and a review of the rahn contract on the practice of pawning with a marhun in the form of arisan in the village of Buanamekar. The research method used in this study is qualitative with an empirical juridical approach. The research data were obtained through observation, quota sampling, literature study interviews and documentation. Then analyzed based on Rahn’s contract theory The results showed that first, the practice of pawning carried out in Buanamekar Village was motivated by rahin who needed money to meet daily needs, so rahin went to murtahin to borrow money by making the arisan as marhun. Second, This practice is categorized as a false pawning practice because it does not meet one of the requirements in the rahn regarding marhun. The practice of pawning with marhun in the form of arisan is not allowed because the practice is not in accordance with the views of the majority of scholars that what should become marhun in rahn is goods. Abstrak. Gadai merupakan perjanjian penyerahan barang sebagai jaminan utang. Jaminan gadai berupa barang yang sesuai dengan rukun dan syarat dalam akad rahn. Namun, pada kenyataannya praktik gadai yang dilakukan di Desa Buanamekar jaminan yang digunakan berupa arisan bukan barang.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik gadai dengan marhun berupa arisan dan tinjauan akad rahn terhadap praktik gadai dengan marhun berupa arisan di desa Buanamekar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris data penelitian didapatkan melalui observasi, quota sampling, wawancara studi literatur dan dokumentasi. kemudian dianalisis berdasarkan teori akad rahn. Hasil penelitian menunjukan bahwa pertama, praktik gadai yang dilakukan di Desa Buanamekar dilatarbelakangi oleh rahin yang membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga rahin mendatangi murtahin untuk meminjam uang dengan menjadikan arisan sebagai marhun. Praktik ini dikategorikan pada praktik gadai yang bahil karena tidak memenuhi salah satu syarat dalam rahn mengenai marhun. Kedua, praktik gadai dengan marhun berupa arisan ini tidak diperbolehkan karena praktik tidak sesuai dengan pandangan dari jumhur ulama bahwa seharusnya yang menjadi marhun dalam rahn adalah barang.

Tinjauan Fatwa DSN MUI NO. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh terhadap Praktik Arisan Mendatar melalui Grup WhatsApp Diana Puji Ambarwati; Sandy Rizki Febriadi; Zia Firdaus Nuzula
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Abstract. Arisan is a form of muamalah activity that functions as a means of savingand accounts payable. Arisan laws is one ofthe gatherings in the city of Garut thatimplements a horizontal social gatheringsystem via online, where all transactionsare made via transfer. This is one of thefactors that causes members who do not carry out their obligations by not making payments in accordance with the agreedtime. As for the application of fines toarisan members if they are late in making payments beyond the due date. This study aims to determine the review of the MUI DSN Fatwa No.19 and Al-Qardh Theory onthe practice of online social gatheringthrough WhatsApp groups in Garut city. This type of research is a qualitativeresearch with observation and interviewdata collection techniques sourced from theowner, admin, arisan members, books andthesis about online arisan. The data were analyzed using a descriptive method whichwas analyzed with an inductive approach, which analyzed how the qardh contract wasrelated to the practice of horizontal arisan. From the results of this study, it isconcluded that the practice of thishorizontal social gathering containsmembers who do not make payments andthere is a margin if they are late in making payments. This is a discrepancy betweenthe practice and several points in the DSN MUI fatwa No. 19 of 2001, namely in thefirst part of the general provisions of thesecond point and the sixth point. Abstrak. Arisan merupakan bentuk kegiatan muamalah yang berfungsi sebagai sarana menabung dan utang piutang. Arisan laws adalah salah satu arisan di kota Garut yang menerapkan sistem arisan mendatar melalui online, dimana semua transaksi dilakukan via transfer. Hal ini, menjadi salah satu faktor terjadinya anggota yang tidak melaksanakan kewajibannya dengan tidak melakukan pembayaran sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Adapun penerapan denda terhadap anggota arisan apabila telat melakuan pembayaran melebihi jatuh tempo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan Fatwa DSN MUI No.19 dan Teori Al-Qardhterhadap praktik arisan online melalui grup WhatsApp di kota Garut. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara yang bersumber dari owner, admin, anggota arisan, buku dan skripsi tentang arisan online. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif yang dianalisis dengan pendekatan induktif, yang menganalisis bagaimana akad qardhterhadap praktik arisan mendatar. Dari hasil penelitian ini menyimpulkan, bahwa praktik arisan mendatar ini terdapat anggota yang tidak melakukan pembayaran dan terdapatnya margin apabila telat melakukan pembayaran. Hal ini adanya ketidaksesuaian antara praktik dengan beberapa poin pada fatwa DSN MUI No.19 Tahun 2001, yaitu pada bagian pertama ketentuan umum poin kedua dan poin keenam.

Tinjauan Fatwa DSN MUI No. 85/DSN-MUI/Xii/2012 tentang Perjanjian pada Akad Muzaraah terhadap bagi Hasil Panen Padi Solihat; Nandang Ihwanudin; Iwan Permana
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Abstract. Muzara'ah contract is a profit sharing system in agriculture where one party owns the land and the other party acts as a cultivator, with a profit sharing system as agreed by both parties. In Cioyod Village the majority are farmers, one of the agricultural products in Cioyod Village is rice. The farmers in Cioyod Village in making cultivation agreements use the muzara'ah system, but its implementation it is suspected that it is not in accordance with the Fatwa of DSN MUI No. 85/DSN-MUI/XII/2012. Researchers in this study formulate the formulation of the problem as follows: How is the practice of sharing the results of the muzara'ah contract in Cioyod Village; How is the review of the DSN MUI fatwa No. 85/DSN-MUI/XII/2012 on the profit sharing agreement of the muzara'ah contract in Cioyod village; The purpose of this research is to answer the problems that occur in Cioyod Village. This research is a field research, using qualitative descriptive analysis techniques. The results of his research that in Cioyod Village the muzara'ah profit sharing system is interpreted as a cooperation agreement; the practice of muzara'ah in Cioyod Village is not in accordance with the DSN MUI Fatwa No. 85/DSN-MUI/XII/2012. Abstrak. Akad Muzara’ah adalah sistem bagi hasil dalam pertanian dimana satu pihak mempunyai lahan dan pihak yang satu berperan sebagai penggarap, dengan sistem bagi hasil sesuai dengan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Di Kampung Cioyod mayoritas adalah petani, salah satu hasil tani di Kampung Cioyod adalah padi. Para petani di Kampung Cioyod dalam melakukan perjanjian penggarapan menggunakan sistem muzara’ah, akan tetapi pada pelaksanaanya diduga tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.85/DSN-MUI/XII/2012. Peneliti dalam penelitian ini merumuskan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana praktik perjanjian bagi hasil akad muzara’ah di Kampung Cioyod; Bagaimana tinjauan fatwa DSN MUI No.85/DSN-MUI/XII/2012 terhadap perjanjian bagi hasil akad muzara’ah di kampung Cioyod; adapun tujuan dari penelitian ini yaitu menjawab permasalahan yang terjadi di Kampung Cioyod. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat lapangan, menggunakan teknik analisis deskripstif kualitatif. Hasil penelitiannya bahwa di Kampung Cioyod sistem bagi hasil muzara’ah di artikan sebagai akad kerjasama; praktik muzara’ah di Kampung Cioyod tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.85/DSN-MUI/XII/2012.

Tinjauan Kaidah Fikih “Dar’ul Mafasid Muqaddamun ‘Ala Jalbil Masholih” terhadap Profesi Manusia Silver di Sekitar Jalan Pasteur Bandung Nadhifa Ayusha Lesmana; Sandy Rizki Febriadi
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Abstract. Humans need to work. In Islam, jobs must be in accordance with the Shari'ah. Nowadays, many jobs have much risks. One of them is the silver man. In practice, the silver man covered his entire body with silver paint and speech to gain sympathy from local people. Meanwhile, the main ingredients of silver paint itself comes from screen printing paint mixed with supporting materials such as wheat flour and kerosene. If used continuously, the silver paint will cause diseases such as skin cancer, paralysis, and even death. This study aims to determine the review of fiqh rules "Dar'ul Mafasid Muqaddamun 'Ala Jalbil Masholih" of Silver Man in Jalan Pasteur Bandung. This research use qualitative research method with a case study research approach and data collection methods with interviews, observations and documentation. Based on the results, the silver man is not recommended to be done because there are more disadvantage than benefits. According to informants, the losses from this profession are more fatal than the income. Therefore, this profession is not in accordance with the theory of fiqh rules "Dar'ul Mafasid Muqaddamun 'Ala Jalbil Masholih" which explains that humans need to stay away from disadvantage first than take benefit. Abstrak. Dalam kehidupan, manusia perlu bekerja. Bekerja dalam Islam harus sesuai dengan syari’at, pekerjaan yang diterima dalam Islam yaitu yang halal dan bermanfaat. Dewasa ini, banyak pekerjaan yang memiliki resiko yang besar. Salah satunya profesi manusia silver. Dalam praktiknya, manusia silver melumuri seluruh tubuhnya dengan cat silver dan melakukan orasi untuk mendapatkan simpati dari warga sekitar. Adapun, bahan utama dari cat silver tersebut berasal dari cat sablon yang dicampur dengan bahan pendukung seperti tepung terigu dan minyak tanah. Apabila digunakan terus menerus, maka cat silver tersebut akan menyebabkan penyakit-penyakit seperti kanker kulit, kelumpuhan, bahkan kematian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan kaidah fikih “Dar’ul Mafasid Muqaddamun ‘Ala Jalbil Masholih” terhadap profesi Manusia Silver di sekitar Jalan Pasteur Bandung. Penelitian ini merupakan penelitian metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian studi kasus dan metode pengambilan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, profesi manusia silver tidak direkomendasikan untuk dilakukan karena terdapat lebih banyak mafsadat dibanding maslahatnya. Menurut penuturan narasumber, kerugian yang ditimbulkan dari profesi ini lebih fatal dibandingkan dengan penghasilan yang didapatkan Maka dari itu, profesi ini tidak sesuai dengan teori kaidah fikih “Dar’ul Mafasid Muqaddamun ‘Ala Jalbil Masholih” yang menjelaskan bahwa manusia perlu menjauhi kemafsadatan terlebih dahulu daripada mengambil manfaat.

Analisis Pendapat A. Hassan tentang Hukum Pengambilan Upah Mengajar Al-Qur’an Trisya Aprianti; Panji Adam Agus Putra; Ira Siti Rohmah Maulida
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Abstract. Ijarah contract for religious services regarding wages for teaching the Qur'an there are differences opinion among scholars. The purpose of this study is first, to find out the implementation of wage fixing in Madrasah Riyadus Shalihin. Second, to find out the views of A. Hassan and his legal istinbath method on the law of taking the wages of teaching the Qur'an. and third, to find out the relevance of A. Hassan's opinion on the implementation of the wages for teaching the Qur'an at Madrasah Riyadus Shalihih. Qualitative research methods, with a normative juridical research approach. The data sources used are primary and secondary data sources with data collection techniques in the form of literature studies, interviews, and documentation. The data analysis technique is descriptive qualitative. The results of the study found that Madrasah Riyadus Shalihin set a salary for teaching the Qur'an Rp.25,000/month, A. Hassan have a certain view that it was permissible to take the wages of teaching the Qur'an this is based on his argument in determining the law to take the wages of teaching the Qur'an which comes from the Qur'an, hadith, and his own ijtihad, the practice at Madrasah Riyadus Salihin is more relevant to the opinion of A. Hassan with the consideration that Nowadays, it is clear that if there is no wage/ujrah, the possibility of knowledge of the Qur'an, other religious sciences or other religious services will disappear because there will be no more teachers willing to teach. Abstrak. Akad ijarah jasa keagamaan mengenai upah mengajar Al-Qur’an terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Tujuan penelitian ini adalah pertama, untuk mengetahui pelaksanaan penetapan upah di Madrasah Riyadus Shalihin, kedua, untuk mengetahui pandangan A. Hassan serta metode istinbath hukumnya terhadap hukum pengambilan upah mengajar Al-Qur’an. Dan ketiga untuk mengetahui relevansi pendapat A. Hassan terhadap pelaksanaan upah mengajar Al-Qur’an di Madrasah Riyadus Shalihih. Metode Penelitian kualitatif, dengan pendekatan penelitian yuridis normatif. Sumber data yang digunakan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data berupa studi pustaka, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu analisis deskriptif kualitatif dengan pola berfikir deduktif. Hasil penelitian ditemukan bahwa Madrasah Riyadus Shalihin menetapkan upah mengajar Al-Qur’an Rp.25.000/bulan, A. Hassan berpandangan akan bolehnya mengambil upah mengajar Al-Qur’an hal ini didasarkan pada argumentasi beliau dalam menentukan hukum mengambil upah mengajar Al-Qur’an yaitu berasal dari Al-Qur’an, hadis, dan ijtihad beliau sendiri, praktik yang ada di Madrasah Riyadus Shalihin lebih relevan dengan pendapat A. Hassan dengan pertimbangan bahwa zaman sekarang sudah jelas jika tidak adanya upah/ujrah kemungkinan ilmu Al-Qur’an, ilmu-ilmu agama lain atau jasa-jasa keagamaan lainnya akan sirna karena tidak akan ada lagi guru-guru yang mau mengajar.

Analisis Strategi Penyesuaian Biro Perjalanan Umrah pada Masa Pandemi Covid-19 Anisa Fitria; Asep Ramdan Hidayat; Nanik Eprianti
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Abstract. The Covid-19 pandemic has had an impact on Umrah travel agencies which are threatened with losses and bankruptcy due to the policy of canceling Hajj and Umrah departures. PT. Manajemen Mihrab Qolbi Bandung needs to get around this policy in the form of an adjustment strategy in order to survive and attract public interest even though there have been no pilgrims departing due to covid-19 pandemic. Based on these phenomena, the problems in this study are formulated as follows: (1) What are the obstacles experienced by PT. Managemen Mihrab Qolbi Bandung during the Covid-19 pandemic? (2) How is the adjustment strategy of PT. Managemen Mihrab Qolbi Bandung during the covid-19 pandemic?. The purpose of the study was to find out the constraints and determine the strategy for adjusting Mihrab Qolbi Bandung during covid-19 pandemic. This study uses a qualitative method with a case study approach. Data collection techniques were obtained from observation, documentation, and interviews. Based on the results of the study, it can be concluded that the problems of Mihrab Qolbi Bandung during the pandemic are the decrease in the number of registrants, delays in departure schedules, increase in the price of Umrah packages, reduction in salaries and employees, and limited company operations. The strategy used is an adaptive strategy of defenders strategy, prospectors strategy, reactor strategy and sharia marketing strategy through a marketing mix (Product, Price, Place, Promotion) which has a good impact, because it can minimize losses and attract public interest during the COVID-19 pandemic. Abstrak. Pandemi Covid-19 memberikan dampak terhadap biro perjalanan umrah yang terancam mengalami kerugian dan kebangkrutan karena kebijakan pembatalan keberangkatan haji dan umrah. PT. Manajemen Mihrab Qolbi Bandung perlu menyiasati kebijakan tersebut dengan bentuk strategi yang tepat agar dapat bertahan dan menarik minat masyarakat untuk Umrah meski belum ada keberangkatan jamaah akibat pandemi covid-19. Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: (1) Bagaimana kendala yang dialami PT. Manajemen Mihrab Qolbi Bandung pada masa pandemi Covid-19? (2) Bagaimana strategi penyesuaian PT. Manajemen Mihrab Qolbi Bandung pada masa pandemi covid-19?. Tujuan penelitian untuk mengetahui kendala dan menentukan strategi yang tepat oleh PT. Manajemen Mihrab Qolbi Bandung dalam menghadapi pandemi covid-19. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. teknik pengumpulan data diperoleh dari observasi, dokumentasi, dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kendala Mihrab Qolbi Bandung pada masa pandemi yaitu penurunan jumlah pendaftar, penundaan jadwal keberangkatan, kenaikan harga paket umrah, pengurangan gaji dan karyawan, serta operasional perusahaan terbatas. Strategi yang digunakan adalah strategi adaptif jenis defenders strategy, prospectors strategy, reactor strategy dan strategi pemasaran syariah melalui marketing mix (Product, Price, Place, Promotion) yang berdampak baik, karena dapat meminimalisir kerugian dan menarik minat masyarakat pada masa pandemi covid-19.

Analisis Maslahah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali terhadap Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan Nadiya Ratna Pura; Panji Adam Agus Putra; Ira Siti Rohmah Maulida
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Abstract. The current regulation regarding wages is regulated in Government Regulation No. 36 of 2021 concerning Wages, the principle of providing wages in Islam must be based on justice and feasibility by reviewing aspects of life that aim to achieve welfare both in the world and in the future in the Hereafter. The purpose of preparing this study is to find out the suitability of the concept of maslahah mursalah according to Imam Al-Ghazali to PP Number 36 of 2021 concerning Wages. This research uses a normative juridical approach, with the type of research, library research, the source of this research data is primary and secondary sources, The data collection technique uses literature methods as well as interviews. The result of this study is that PP No. 36 of 2021 concerning Wages is in accordance with the concept of maslahah mursalah according to Imam Al-Ghazali because one of the conditions for the hujjahnya maslahah mursalah according to Imam Al-Ghazali is the achievement of human dharuriyyah needs, PP No. 36 of 2021 has paid attention to the interests of religion, soul, reason, descendants, and property to achieve the welfare of workers/laborers, as in Article 43 which regulates wage protection for employees who do not enter work because of religious obligations Abstrak. Pengaturan mengenai pengupahan saat ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan, prinsip pemberian upah dalam Islam harus berdasar kepada keadilan dan kelayakan dengan meninjau aspek kehidupan yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan baik di dunia dan kelak di akhirat. Tujuan penyusunan penelitian ini yaitu agar mengetahui kesesuaian konsep maslahah mursalah menurut Imam Al-Ghazali terhadap PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan jenis penelitian, penelitian Pustaka, sumber data penelitian ini adalah sumber primer serta sekunder, Teknik pengumpulan datanya menggunakan metode kepustakaan serta wawancara. Hasil penelitian ini ialah PP No 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan telah sesuai dengan konsep maslahah mursalah menurut Imam Al-Ghazali karena salah satu syarat hujjahnya maslahah mursalah menurut Imam Al-Ghazali ialah tercapainya kebutuhan dharuriyyah manusia, PP No 36 Tahun 2021 telah memperhatikan kepentingan agama, jiwa, akal, keturunan, serta harta untuk mencapai kesejahteraan para pekerja/buruh, seperti dalam Pasal 43 yang mengatur mengenai perlindungan upah atas pegawai yang tidak masuk bekerja karena menjalankan kewajiban beragama.

Tinjauan Akad Ijarah terhadap Denda Biaya Keterlambatan Praktik Sewa Menyewa Rental Mobil Siti Karomah Nuraeni; Panji Adam Agus Putra; Ira Siti Rohmah Maulida
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Abstract. Late fines that appear at an additional 10% of the rental price if it exceeds the time limit, it is subject to a fine. This late penalty in the purpose of Islamic law includes usury or not, it is necessary to do research. This study aims to determine the practice of renting a late fee penalty and reviewing the ijarah contract on the rental system regarding late fee penalties at Graha Bastian car rental. The research method uses an empirical approach with qualitative methods. Based on research conducted in data collection, namely by means of observation, interviews, and documentation. Based on the research results obtained as follows: first, the practice of leasing at Graha Bastian provides additional terms and conditions in the collective agreement, namely additional fees or fines, so that when there is a delay in returning the car, a fine will be imposed according to the agreement in the written contract when making a transaction. Second, there are additional conditions in the form of late fees for tenants who default. in the review of the ijarah contract that this late penalty is not included in the accounts payable so that the imposition of fines based on syartul jaza'i in fiqh terms is allowed for the purpose of education so that there is discipline in the time of returning goods and there is a commission to cover losses to the rental owner due to negligence on the part of the lessee. The late penalty does not include usury because it is not initiated by accounts payable. Abstrak. Denda keterlambatan yang muncul pada biaya tambahan 10% dari harga sewa jika melebihi batas waktu maka dikenakan denda. Denda keterlambatan ini dalam tujuan hukum islam termasuk riba atau tidak maka perlu dilakukan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik sewa menyewa denda biaya keterlambatan, tinjauan akad ijarah terhadap sistem sewa menyewa mengenai denda biaya keterlambatan di graha bastian rental mobil. Metode penelitian menggunakan pendeketan empiris dengan metode kualitatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dalam pengumpulan data yaitu dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh sebagai berikut: pertama, praktek sewa-menyewa di Graha Bastian memberikan tambahan syarat ketentuan pada kesepakatan bersama yaitu biaya tambahan atau denda, sehingga ketika terjadi keterlambatan pengembalian mobil akan dikenakan denda sesuai kesepakatan pada kontrak tertulis ketika melakukan transaksi. Kedua, adanya ketentuan syarat tambahan berupa denda keterlambatan bagi pihak penyewa yang melakukan wanprestasi dalam tinjauan akad ijarah bahwasannya denda keterlambataan ini tidak termasuk kedalam hutang piutang sehingga pengenaan denda dalam syartul jaza’i dalam istilah fikih itu diperbolehkan yang bertujuan untuk edukasi agar disiplinnya waktu dalam pengembalian barang dan adanya komisi untuk menutupi kerugian kepada pemilik sewa akibat kelalain dari pihak penyewa.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Unang arifin

Contact Email
bcssel@unisba.ac.id

Phone
+6281224131431

Journal Mail Official
bcssel@unisba.ac.id

Editorial Address
UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung. Jl. Tamansari No. 20, Bandung 40116, Indonesia, Tlp +62 22 420 3368, +62 22 426 3895 ext. 6891

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Unang arifin

Contact Email bcssel@unisba.ac.id

Phone +6281224131431

Journal Mail Official bcssel@unisba.ac.id

Editorial Address UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung. Jl. Tamansari No. 20, Bandung 40116, Indonesia, Tlp +62 22 420 3368, +62 22 426 3895 ext. 6891

Location Kota bandung, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Unang arifin

Contact Email
bcssel@unisba.ac.id

Phone
+6281224131431

Journal Mail Official
bcssel@unisba.ac.id

Editorial Address
UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung. Jl. Tamansari No. 20, Bandung 40116, Indonesia, Tlp +62 22 420 3368, +62 22 426 3895 ext. 6891

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA