cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Unang arifin
Contact Email
bcssel@unisba.ac.id
Phone
+6281224131431
Journal Mail Official
bcssel@unisba.ac.id
Editorial Address
UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung. Jl. Tamansari No. 20, Bandung 40116, Indonesia, Tlp +62 22 420 3368, +62 22 426 3895 ext. 6891
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Bandung Conference Series : Sharia Economic Law
Published by Universitas Islam Bandung
ISSN : -     EISSN : 28282264     DOI : https://doi.org/10.29313/bcssel.v2i2
Core Subject : Religion, Economy,
Religion Economics, Econometrics & Finance
Bandung Conference Series Sharia Economic Law (BCSSEL) menerbitkan artikel penelitian akademik tentang kajian teoritis dan terapan serta berfokus pada ekonomi syariah dengan ruang lingkup yaitu Perbankan Syariah, Keuangan Syariah, Akuntansi, Muamalah. Prosiding ini diterbitkan oleh UPT Publikasi Ilmiah Unisba. Artikel yang dikirimkan ke prosiding ini akan diproses secara online dan menggunakan double blind review minimal oleh dua orang mitra bebestari yang ahli dalam bidangnya.
Arjuna Subject : Bisnis, Menejemen, dan Akutansi (semua kategori) - Bisnis, Menejemen, dan Akutansi (Lain-Lain)
Articles 329 Documents
 29   30   31   32   33 
Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Buah Durian pada Pohonnya Imam Mugi; Zaini Abdul Malik; Panji Adam Agus Putra
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i2.15352

Abstract

Abstract. Buying and selling is an agreement to exchange objects (goods) that have value, on the basis of willingness (agreement) between two parties in accordance with the agreement or conditions justified by syara'. The practice of buying and selling contains elements of ghoror (obscurity). This violates the principles of Islamic law against buying and selling, where in Islamic law the practice of buying and selling one of the conditions must be clear. The reason for conducting this research is to find out how Islamic law reviews the practice of buying and selling durian on trees in the area of ​​Kampung Bojong Serang, Banten. This research belongs to the type of qualitative research, which is a process based on a methodology that investigates a social phenomenon and human problems. This sale and purchase is said to be permissible or permissible if both parties know the terms and pillars of the legal sale and purchase, but it is said to be invalid if the sale and purchase of durian fruit is seen from Islamic law the pillars have been fulfilled while the terms are not fulfilled because the object is not clear the quality and the quantity. Abstrak. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara’. Praktik jual beli itu terdapat unsur ghoror (ketidak jelasan) hal ini melanggar perinsip hukum Islam terhadap jual beli, dimana dalam hukum islam praktik jual beli salah satu syaratnya harus jelas. Alasan melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadao praktik jual beli durian di pohon di daerah Kampung Bojong Serang Banten. Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian kualitatif, yaitu suatu proses berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Jual beli ini di katakan mubah atau boleh dilakukan apabila kedua belah pihak mengetahui syarat dan rukun sahnya jual beli, namun dikatakan tidak sah apabila jual beli buah durian dipohon di lihat dari hukum islam sudah terpenuhi rukunnya sementara secara syarat tidak terpenuhi karena objeknya tidak jelas kualitas dan kuantitasnya.
Prinsip Muamalah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/PERMENTAN/OT.140/2/2014 tentang Pedoman Budi Daya Ayam Pedaging dan Ayam Petelur yang Baik Muhamad Ilham Safari; Zaini Abdul Malik; Liza Dzulhijjah
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i2.15481

Abstract

Abstract. In Islam, humans are given the freedom to do business as long as the business is in accordance with the principles of muamalah and does not harm others. It is important to pay attention to this so that the business carried out not only generates personal profits, but also provides benefits to many people and the surrounding environment. Kampung Sindang Palay has three chicken farms that are very close to residential areas that are not in accordance with the regulation of the Minister of Agriculture number 31/Permentan/Ot.140/2/2014 The contribution of cage owners who have the potential to provide benefits to the community's economy has a positive impact. Although this problem is often considered trivial, it is very troubling, so its solution requires the truth of the chicken farmers and the support of the local community. Then a qualitative method with an empirical normative approach was used as a research study, with the aim of comparing chicken farming practices with the related Muamalah Principles so that it can be concluded that in practice chicken farming is not carried out in accordance with the Muamalah Principles and Ministerial Regulation no. 31/Permentan/Ot.140/2/2014 which is not fulfilled inestablishing a chicken farm. Abstrak. Dalam Islam, manusia diberikan kebebasan untuk berbisnis selama bisnis tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah dan tidak merugikan orang lain. Penting untuk memperhatikan hal ini agar bisnis yang dilakukan tidak hanya menghasilkan keuntungan pribadi, tetapi juga memberikan manfaat bagi banyak orang dan lingkungan sekitarnya. Kampung Sindang Palay terdapat tiga peternakan ayam yang jaraknya sangat berdekatan dengan pemukiman warga yang belum sesuai dengan peraturan menteri pertenian nomor 31/permentan/Ot.140/2/2014 Kontribusi pemilik kandang yang berpotensi memberikan manfaat bagi perekonomian masyarakat memberikan dampak positif. Meskipun masalah ini sering kali dianggap kecil, namun hal ini sangat meresahkan, sehingga penyelesaiannya memerlukan kebenaran dari para peternak ayam dan dukungan dari daerah setempat. Kemudian digunakanlah metode kualitatif dengan pendekatan normatif empiris sebagai kajian penelitiannya, dengan tujuan membandingkan praktik peternakan ayam dengan Prinsip Muamalah terkait sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa dalam Praktiknya peternakan ayam melaksanakan tidak sesuai dengan Prinsip Muamalah dan Permentan no 31/Permentan/Ot.140/2/2014 yang tidak terpenuhinya syarat dalam mendirikan peternakan ayam.
Pengaruh Sertifikasi Halal BPJPH terhadap Minat Beli di Restoran All You Can Eat ala Jepang Icha Asiyah Andini
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i2.15541

Abstract

Abstract. Hachi Grill Sutami Bandung offers a popular Japanese-style All You Can Eat concept among consumers. In this context, halal certification by BPJPH (Indonesian Halal Product Assurance Organizing Agency) is a crucial factor that can affect the purchase intentions of Muslim consumers.This study aims to measure the impact of BPJPH halal certification on consumer purchase intentions at Hachi Grill Sutami Bandung using a quantitative method. A survey method was employed to gather data from a sample of Muslim consumers who are potential visitors to the restaurant. Data analysis was conducted using regression techniques to examine the relationship between the independent variable (BPJPH halal certification) and the dependent variable (purchase intention). The results of this research found that Hachi Grill Sutami Bandung has implemented and implemented Halal Certification. BPJPH Halal Certification also influences purchasing interest at the Japanese-style all you can eat restaurant Hachi Grill Sutami Bandung. This research is expected to provide a deeper understanding of the importance of halal certification in increasing Muslim consumers' buying interest in Japanese-style All You Can Eat restaurants in Indonesia. The practical implications of this research can help the management of Hachi Grill Sutami Bandung to improve marketing and service strategies that are more in line with the needs of Muslim consumers. Abstrak. Restoran Hachi Grill Sutami Bandung menawarkan konsep All You Can Eat ala Jepang yang populer di kalangan masyarakat. Dalam konteks ini, sertifikasi halal oleh BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) menjadi faktor krusial yang dapat mempengaruhi minat beli konsumen Muslim. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh sertifikasi halal BPJPH terhadap minat beli konsumen di restoran Hachi Grill Sutami Bandung dengan menggunakan metode kuantitatif. Metode survei digunakan untuk mengumpulkan data dari sampel konsumen Muslim yang merupakan pengunjung potensial restoran tersebut. Pengolahan data dilakukan dengan teknik regresi untuk menganalisis hubungan antara variabel independen (sertifikasi halal BPJPH) dan variabel dependen (minat beli).Hasil penelitian ini ditemukan bahwa Hachi Grill Sutami Bandung telah melaksanakan dan menerapkan Sertifikasi Halal. Sertifikasi Halal BPJPH juga berpengaruh terhadap minat beli di restoran all you can eat ala Jepang Hachi Grill Sutami Bandung. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai pentingnya sertifikasi halal dalam meningkatkan minat beli konsumen Muslim terhadap restoran All You Can Eat ala Jepang di Indonesia. Implikasi praktis dari penelitian ini dapat membantu manajemen Hachi Grill Sutami Bandung untuk meningkatkan strategi pemasaran dan pelayanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan konsumen Muslim.
Praktik Penimbangan dalam Transaksi Jual Beli Getah Karet Perspektif Fikih Muamalah Anisatul Afidah; Asep Ramdan Hidayat; Zia Firdaus Nuzula
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i2.15562

Abstract

Abstract. Weighing Practice in rubber latex trading transactions is an activity of the community in Gading Sari Village where they have been buying and selling rubber latex for years to meet their daily needs. Weighing rubber latex can be done once every three days, once a week, once every two weeks or even once a month, depending on the agreement between farmers and collectors. Islam commands to perfect the measurements or scales according to the rules and measurements. As for the practice, in Gading Sari Village, the practice of cutting scales in rubber latex trading that occurs has become a habit of the local community. This study aims to examine the division of scales in rubber latex trading transactions regarding the weight of the scales against the perspective of muamalah fiqh in the division of collectors' scale cuts in the stalls. A descriptive qualitative research method with a type of field research is used for this study. Primary and secondary data sources. Primary information is collected through observation, interviews, documentation and written notes. To support primary data and secondary data obtained from various sources, including journals, books, print media and so on. Based on the findings of this study, collectors set the price and discount on the weight of rubber latex traded in Gading Sari Village. The condition or quality of rubber latex is a consideration in determining the weight of the rubber latex. Of course, both parties agree that the price and discount on the weight are prohibited by muamalah fiqh when buying or selling with this system. Abstrak. Praktik Penimbangan dalam transaksi jual beli getah karet merupakan suatu kegiatan masyarakat di Desa Gading Sari yang mana sudah bertahun-tahun mereka melakukan jual beli getah karet tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Penimbangan getah karet bisa dilakukan tiga hari sekali, seminggu sekali, dua minggu sekali atau bahkan sebulan sekali, tergantung pada kesepakatan masing-masing antara petani dan pengepul. Islam memerintahkan untuk menyempurnakan takaran atau timbangan sesuai dengan kaidah dan takaran. Adapun praktiknya, di Desa Gading Sari dalam praktik pemotongan timbangan dalam jual beli getah karet yang terjadi sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pembagian timbangan dalam transaksi jual beli getah karet mengenai berat timbangan terhadap prespektif fikih muamalah dalam pembagian potongan timbangan pengepul di lapak. Metode penelitian kulitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan (field research) yang digunakan untuk penelitian ini. Sumber data primer dan sekunder. Infoemasi primer dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan catatan tertulis. Untuk mendukung data primer dan data sekunder diperoleh dari berbagai sumber, antara lain jurnal, buku, media cetak dan sebagainya. Berdasarkan temuan penelitian ini, pengepul menetapkan harga dan potongan timbangan getah karet yang diperjualbelikan di Desa Gading Sari. Kondisi atau kualitas getah karet menjadi pertimbangan dalam menentukan berat timbangan getah karet. Tentu saja kedua belah pihak sepakat bahwa harga dan potongan timbangan dilarang oleh fikih muamalah ketika membeli atau menjual dengan sistem ini.
Implementasi Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina dalam Kebijakan Penjualan Produk Afiliasi Israel di Koperasi Karyawan Dosen Unisba Muhammad Fadhli Afkar; Panji Adam Agus Putra; Ira Siti Rohmah Maulida
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 6 No. 1 (2026): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v6i1.22587

Abstract

Abstract. The Indonesian Ulema Council (MUI) Fatwa No. 83 of 2023 affirms the obligation of Muslims to support the Palestinian struggle and prohibits any form of involvement that benefits Israel, including the consumption of products affiliated with it. This study aims to analyze the implementation of the fatwa in product sales policies at the Lecturer and Employee Cooperative (KOPKARDOS) of Universitas Islam Bandung (UNISBA), focusing on normative, ethical, and institutional dimensions. The research employs a normative juridical approach, examining the foundations of Islamic law through the Qur’an, Hadith, and fiqh principles, particularly the method of sadd al-dzari‘ah and the objectives of maqāṣid al-sharī‘ah. The findings reveal that the application of the fatwa in KOPKARDOS faces challenges such as limited public understanding, consumer resistance to product changes, and economic considerations of the cooperative. Nevertheless, product selection policies based on the fatwa hold strategic potential in shaping an ethical consumption culture within the campus environment, provided they are supported by education, dissemination, and institutional commitment. Thus, the implementation of MUI Fatwa No. 83 of 2023 functions not only as a legal guideline but also as a moral and social instrument that strengthens Muslim solidarity with the Palestinian cause through consumption practices aligned with justice and Islamic values. Abstrak. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 83 Tahun 2023 menegaskan kewajiban umat Islam untuk mendukung perjuangan Palestina serta melarang segala bentuk keterlibatan yang memberikan keuntungan bagi Israel, termasuk konsumsi produk yang berafiliasi dengannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi fatwa tersebut dalam kebijakan penjualan produk di Koperasi Karyawan Dosen (KOPKARDOS) Universitas Islam Bandung (UNISBA), dengan fokus pada dimensi normatif, etis, dan kelembagaan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dengan menelaah landasan hukum Islam melalui Al-Qur’an, hadis, serta kaidah fiqhiyyah, khususnya metode sadd al-dzari‘ah dan prinsip maqāṣid al-syarī‘ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan fatwa di KOPKARDOS menghadapi tantangan berupa keterbatasan pemahaman masyarakat, resistensi konsumen terhadap perubahan produk, serta pertimbangan ekonomi koperasi. Namun, kebijakan seleksi produk berbasis fatwa memiliki potensi strategis dalam membentuk budaya konsumsi etis di lingkungan kampus apabila didukung oleh edukasi, sosialisasi, dan komitmen kelembagaan. Dengan demikian, implementasi Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 tidak hanya berfungsi sebagai pedoman hukum, tetapi juga sebagai instrumen moral dan sosial yang memperkuat solidaritas umat Islam terhadap perjuangan Palestina melalui praktik konsumsi yang sesuai dengan nilai keadilan dan syariah.
Kewenangan Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Kepailitan Syariah Ilham Hibbaturrahman; Asep Ramdan Hidayat; Liza Dzulhijjah
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 6 No. 1 (2026): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v6i1.22657

Abstract

Abstract. This study examines the authority of the Religious Court in resolving Islamic bankruptcy disputes based on Law Number 3 of 2006 concerning the Religious Court. The background of this research stems from the overlapping jurisdiction between the Religious Court and the Commercial Court in handling bankruptcy cases involving Islamic financial institutions. The purpose of this study is to analyze the legal foundation, scope of authority, and obstacles faced by the Religious Court in implementing Islamic bankruptcy dispute resolution in Indonesia. The research uses a qualitative approach with a normative-empirical legal method. Data were collected through literature studies, statutory analysis, and interviews with judges and legal practitioners. The findings indicate that, juridically, the Religious Court holds absolute authority over Islamic economic disputes under Article 49 letter (i) of Law Number 3 of 2006, as reinforced by the Constitutional Court Decision Number 93/PUU-X/2012. However, in practice, this authority has not been effectively implemented due to the absence of specific procedural regulations for Islamic bankruptcy cases and the limited capacity of judges in the field of Islamic economic law. This study recommends the synchronization of Law Number 37 of 2004 on Bankruptcy with Law Number 3 of 2006, as well as capacity-building programs for Religious Court judges. Strengthening both the regulatory framework and the institutional competence of the Religious Court is essential to ensure that the settlement of Islamic bankruptcy disputes is carried out effectively and in accordance with the principles of Islamic law. Abstrak. Penelitian ini membahas kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa kepailitan syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Latar belakang penelitian ini berangkat dari adanya tumpang tindih kewenangan antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Niaga dalam menangani kasus kepailitan yang melibatkan lembaga keuangan berbasis syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum, batas kewenangan, serta hambatan yang dihadapi Pengadilan Agama dalam implementasi penyelesaian perkara kepailitan syariah di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif-empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, analisis peraturan perundang-undangan, serta wawancara dengan hakim dan praktisi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara yuridis, Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut dalam menangani perkara ekonomi syariah berdasarkan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. Namun dalam praktiknya, kewenangan tersebut belum terlaksana secara optimal karena belum adanya regulasi teknis tentang kepailitan syariah dan keterbatasan kompetensi hakim dalam bidang ekonomi syariah. Penelitian ini merekomendasikan perlunya sinkronisasi antara Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta peningkatan kapasitas hakim Pengadilan Agama agar penyelesaian perkara kepailitan syariah dapat dilakukan secara efektif dan sesuai dengan prinsip hukum Islam.
Analisis Hukum Islam terhadap Penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal di RPH Ciroyom Kota Bandung Ilham Nur Rohman; Zaini Abdul Malik; Ira Siti Rohmah Maulida
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 6 No. 1 (2026): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v6i1.23236

Abstract

Abstract. The objective of this research is to analyze the implementation of Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee (JPH Law) at the Ciroyom Slaughterhouse (RPH) in Bandung City, as well as to review it from an Islamic legal perspective. The primary objective of the present study is to examine the implementation of regulations following the enactment of the Job Creation Law, with a focus on the refinement of halal certification governance. This includes an analysis of the registration system, the separation of facilities, and the role of related institutions. The approach employed is descriptive qualitative, with the methods comprising field observation, interviews, and legal document review. The results demonstrated that the Ciroyom abattoir has consistently met the requirements of halal certification, including the separation of halal and non-halal zones and the involvement of certified slaughterhands (JULEHA). Despite the discrepancies in duration and administrative procedures between the JPH Law prior to and following the enactment of the Job Creation Law, RPH Ciroyom has demonstrated a remarkable capacity for adjustment. A review of Islamic law reveals that the practices employed in the abattoir are consistent with the principles of thaharah, halal, and saddu al-dzari'ah. This research recommends the strengthening of synergies between institutions and continuing education for slaughterhouse industry players in order to maintain halal products as a whole and on an ongoing basis. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) di Rumah Potong Hewan (RPH) Ciroyom Kota Bandung, serta meninjaunya dari perspektif hukum Islam. Fokus utama penelitian mencakup implementasi regulasi setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja sebagai penyempurna tata kelola sertifikasi halal, termasuk sistem pendaftaran, pemisahan fasilitas, dan peran lembaga terkait. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan metode observasi lapangan, wawancara, serta telaah dokumen hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RPH Ciroyom telah memenuhi persyaratan sertifikasi halal secara konsisten, termasuk pemisahan zona halal dan non-halal serta pelibatan juru sembelih bersertifikat (JULEHA). Meskipun terjadi perbedaan dalam durasi dan prosedur administratif antara UU JPH sebelum dan sesudah UU Cipta Kerja, RPH Ciroyom tetap dapat menyesuaikan diri dengan baik. Dari tinjauan hukum Islam, praktik yang diterapkan di RPH telah sesuai dengan prinsip thaharah, kehalalan, dan saddu al-dzari'ah. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sinergi antar lembaga serta edukasi berkelanjutan bagi pelaku industri RPH dalam menjaga kehalalan produk secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Analisis Perilaku Mahasiswa Fakultas Syariah terhadap Game Online dalam Perspektif Maqashid Syariah Azky Asrultsani Ridwan; Maman Surahman; Iwan Permana
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 6 No. 1 (2026): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v6i1.23454

Abstract

Abstract. The rapid advancement of digital technology has positioned online games as a primary source of entertainment and a complex economic activity for young people, particularly Islamic university students. This phenomenon raises concerns about shifts in consumption behavior and declining moral values within religious academic environments. This study aims to analyze the preferences and behaviors of students from the Faculty of Sharia at Universitas Islam Bandung who have an Islamic religious education background toward online games from the perspective of Maqashid Syariah. A mixed-methods approach (qualitative and quantitative) was employed, involving questionnaire distribution and in-depth interviews with students from cohorts 2022 to 2025 (n=73 questionnaires; interviews with 2 students). The results reveal that 18.52% of respondents are active online game players. An analysis based on Maqashid Syariah uncovers significant negative impacts on al-dharuriyyat al-khamsah: violations of hifz al-din (neglect of prayer, toxic behavior), hifz al-'aql (decline in academic concentration), hifz al-nafs (emotional disturbances, stress, insufficient rest), hifz al-nasl (social isolation, exposure to negative content), and hifz al-mal (impulsive overspending on virtual item top-ups). The study concludes that there is a gap between normative Sharia understanding and the digital lifestyle practices of Sharia students, necessitating integrative character-building strategies on campus, such as integrating Islamic digital education to achieve holistic community welfare. Abstrak. Pesatnya kemajuan teknologi digital telah menempatkan game online sebagai sarana hiburan utama serta aktivitas ekonomi yang rumit bagi generasi muda, khususnya mahasiswa perguruan tinggi Islam. Fenomena ini menimbulkan keresahan atas pergeseran perilaku konsumsi dan penurunan nilai moral di lingkungan akademik berbasis agama. Penelitian ini bertujuan menganalisis preferensi dan perilaku mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung yang memiliki latar belakang pendidikan agama Islam terhadap game online dalam perspektif Maqashid Syariah. Metode mixed-methods (kualitatif dan kuantitatif) diterapkan melalui penyebaran kuesioner serta wawancara mendalam kepada mahasiswa angkatan 2022 hingga 2025 (n=73 kuesioner, wawancara ke 2 orang mahasiswa). Hasil menunjukkan 18,52% responden sebagai pemain aktif game online. Analisis berbasis Maqashid Syariah mengungkap dampak negatif signifikan terhadap al-dharuriyyat al-khamsah: pelanggaran hifz al-din (kelalaian sholat, perilaku toxic), hifz al-'aql (penurunan konsentrasi akademik), hifz al-nafs (gangguan emosi, stres, kurang istirahat), hifz al-nasl (isolasi sosial, paparan konten negatif), dan hifz al-mal (pemborosan impulsif untuk top-up item virtual). Penelitian menyimpulkan kesenjangan antara pemahaman normatif syariah dengan praktik gaya hidup digital mahasiswa syariah, sehingga menuntut strategi pembinaan karakter integratif di kampus seperti pengintegrasian pendidikan digital Islami untuk mewujudkan kemaslahatan umat secara holistik.
Analisis Model Fundraising Lazismu Jawa Barat Berdasarkan Prinsip Prinsip Fikih Muamalah Farhan Fathurrahman Mukarrom; Arif Rijal Anshori; Neng Dewi Himayasari
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 6 No. 1 (2026): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v6i1.23510

Abstract

Abstract. Zakat, infaq, and sadaqah (ZIS) are important instruments in realizing social welfare and economic equity among the Muslim community. The success of zakat institutions in managing ZIS funds is strongly determined by the fundraising models and strategies they implement. This study aims to analyze the fundraising strategy models used by LAZISMU West Java and to examine their conformity with the principles of fiqh muamalah. The research adopts a qualitative descriptive approach with data collection techniques including interviews, observations, and documentation involving the management of LAZISMU West Java, as well as analysis of institutional documents. The results show that LAZISMU West Java applies two main models in its fundraising activities, namely traditional and digital models. The traditional model is carried out through direct fundraising, donation boxes, cooperation with institutions, and social-religious activities. Meanwhile, the digital model is developed through the use of social media, websites, online payment applications, and collaboration with e-commerce platforms. The combination of these two models represents an innovative strategy that enhances the effectiveness of fund collection and expands the reach of donors. From the perspective of fiqh muamalah, the fundraising strategies implemented by LAZISMU West Java comply with sharia principles such as honesty (shidq), trustworthiness (amanah), and transparency, and do not contain elements of gharar, maisir, or riba. All fundraising activities are conducted based on valid contracts and in accordance with Islamic law. Abstrak. Zakat, infak, dan sedekah (ZIS) merupakan instrumen penting dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan pemerataan ekonomi umat. Keberhasilan lembaga amil zakat dalam mengelola dana ZIS sangat ditentukan oleh model dan strategi fundraising yang diterapkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model strategi fundraising yang digunakan oleh LAZISMU Jawa Barat serta meninjau kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip fikih muamalah. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pengurus LAZISMU Jawa Barat serta analisis terhadap dokumen kelembagaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LAZISMU Jawa Barat menerapkan dua model utama dalam kegiatan fundraising, yaitu model tradisional dan model digital. Model tradisional dilakukan melalui penggalangan dana langsung, penggunaan kotak infak, kerja sama dengan institusi, serta pelaksanaan kegiatan sosial keagamaan. Sementara itu, model digital dikembangkan melalui pemanfaatan media sosial, website, aplikasi pembayaran daring, serta kerja sama dengan berbagai platform e-commerce. Kombinasi kedua model tersebut menjadi bentuk inovasi strategi yang mampu meningkatkan efektivitas penghimpunan dana dan memperluas jangkauan donatur. Dalam perspektif fikih muamalah, strategi fundraising LAZISMU Jawa Barat telah memenuhi prinsip syariah seperti kejujuran (shidq), amanah, dan transparansi, serta tidak mengandung unsur gharar, maisir, maupun riba. Setiap aktivitas fundraising dilaksanakan berdasarkan akad yang sah dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Page 33 of 33 | Total Record : 329

 29   30   31   32   33 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 1 (2026): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 1 No. 1 (2021): Sharia Economic Law