cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Unang arifin
Contact Email
bcsls@unisba.ac.id
Phone
+6282120524105
Journal Mail Official
bcsls@unisba.ac.id
Editorial Address
UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung. Jl. Tamansari No. 20, Bandung 40116, Indonesia, Tlp +62 22 420 3368, +62 22 426 3895 ext. 6891
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Bandung Conference Series: Law Studies
Published by Universitas Islam Bandung
ISSN : -     EISSN : 28282493     DOI : https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i2
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Bandung Conference Series: Law Studies (BCSLS) menerbitkan artikel penelitian akademik tentang kajian teoritis dan terapan serta berfokus pada Ilmu Hukum dengan ruang lingkup diantaranya: Akibat Hukum, Alih Teknologi, Analisis Yuridis Putusan Hakim, Angkutan Jalan, Aparatur Sipil Negara, Fungsi Lingkungan Hidup, Hak Reproduksi, Hak Servituut, Hoax, Hukum Ketenagakerjaan, Illegal Mining, Intervensi, Jual Beli Dalam Islam, Juvenile Delinquency, Kekerasan dalam Rumah Tangga, Kerugian, Kewajiban Negara, Makanan Kedaluwarsa, Nafkah Anak, Pangan Asal Hewan, Pekerja Rumah Tangga, Pencucian Uang, Penegakan Hukum pidana, Penegakan Hukum, Pengawasan, Penyelundupan Sediaan, Farmasi, Penyidik KPK, Perlindungan Hukum, Perlindungan Konsumen dan Tenaga Kerja, Pungutan Liar, Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner, Tanda Tera, Tanggung Jawab Hukum, Tenaga Kerja Asing, Tim Saber Pungli, Tanah, Tindak Pidana, Tindak Perdata, Transportasi Online, UU ITE. Prosiding ini diterbitkan oleh UPT Publikasi Ilmiah Unisba. Artikel yang dikirimkan ke prosiding ini akan diproses secara online dan menggunakan double blind review minimal oleh dua orang mitra bebestari yang ahli dalam bidangnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 564 Documents
 53   54   55   56   57 
Implikasi Pembatalan Sita Jaminan terhadap Pelaksanaan Hak Eksekusi Kreditur dan Upaya Hukum Kreditur Konkuren berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Naswa Prilia Kartakusumah; Arif Firmansyah
Bandung Conference Series: Law Studies 1157 - 1166
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v6i2.23986

Abstract

Abstract. Mortgage Right, as a real right, grants preferential and executorial rights to the holding creditor, as provided under Law Number 4 of 1996 on Mortgage Rights. Article 227 paragraph (1) of the HIR regulates conservatory attachment (conservatoir beslag) to secure a debtor's assets during litigation. In practice, conflicts arise when such attachment is imposed on an object previously encumbered with a Mortgage Right, as in Decision Number 36/Pdt.G/2022/PN Skh and 43/Pdt.Bth/2023/PN Skh. This study analyzes the implications of annulling conservatory attachment on creditors' execution rights, and the remedies available to concurrent creditors under the Civil Code. The method employed is normative legal research using statutory, case, and conceptual approaches, with a descriptive-analytical design and secondary data analyzed qualitatively. Findings show that annulment results from Mortgage Rights' status as a real right embodying droit de preference and droit de suite, so that PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., as separatist creditor, may exercise its execution rights, while concurrent creditors obtain repayment only from remaining proceeds after the separatist creditor's rights are fulfilled. Remedies for concurrent creditors include an equalization attachment (vergelijkend beslag) and execution against the debtor's other unencumbered assets, under Articles 1131 and 1132 of the Civil Code. Abstrak. Hak Tanggungan sebagai hak kebendaan memberikan hak preferen dan hak eksekutorial kepada kreditur pemegangnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Di sisi lain, Pasal 227 ayat (1) HIR mengatur sita jaminan (conservatoir beslag) sebagai upaya pengamanan harta kekayaan debitur selama proses pemeriksaan perkara. Dalam praktiknya, terjadi benturan ketika sita jaminan diletakkan atas objek yang telah lebih dahulu dibebani Hak Tanggungan, sebagaimana tampak dalam Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Skh dan Putusan Nomor 43/Pdt.Bth/2023/PN Skh. Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi pembatalan sita jaminan terhadap pelaksanaan hak eksekusi kreditur dalam hukum jaminan, serta upaya hukum bagi kreditur konkuren atas pembatalan sita jaminan berdasarkan KUHPerdata. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, bersifat deskriptif analitis, menggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan sita jaminan merupakan konsekuensi kedudukan Hak Tanggungan sebagai hak kebendaan yang mengandung asas droit de preference dan droit de suite, sehingga implikasinya PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. sebagai kreditur separatis dapat melaksanakan hak eksekusinya, sedangkan kreditur konkuren hanya memperoleh pelunasan dari sisa hasil penjualan setelah hak kreditur separatis terpenuhi. Upaya hukum bagi kreditur konkuren adalah sita persamaan (vergelijkend beslag) dan eksekusi terhadap aset debitur lain yang tidak dibebani jaminan kebendaan berdasarkan Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata.
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pelecehan Seksual di Media Sosial dalam Perspektif Keadilan Meriyan Nuurhayyan; Nandang Sambas
Bandung Conference Series: Law Studies 1085 - 1094
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v6i2.24006

Abstract

Abstract. The rapid development of information technology has increased the risk of sexual harassment on social media, while law enforcement in Indonesia still faces legal uncertainty (rechtsonzekerheid). This study aims to analyze the imposition of criminal sanctions against perpetrators of sexual harassment on social media and to evaluate the effectiveness of the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law). The study employs a normative legal method using both a legislative and a case-based approach. The results show that although the Electronic Information and Transactions Law No. 1 of 2024 and the Law on Sexual Violence Crimes (TPKS Law) provide for imprisonment, fines, and restitution, their implementation has not fully reflected justice due to overlapping regulations and inconsistent standards of criminal liability. The ITE Law is also not yet functionally effective due to limitations in digital forensic infrastructure and an evidentiary paradigm that remains oriented toward physical evidence, causing law enforcement to tend to react only after a case goes viral. Therefore, standardization of digital evidence and regulatory harmonization are needed to achieve more effective and just legal protection for victims in the digital space. Abstrak. Pesatnya perkembangan teknologi informasi meningkatkan risiko pelecehan seksual di media sosial, sementara penegakan hukumnya di Indonesia masih menghadapi ketidakpastian hukum (rechtsonzekerheid). Penelitian ini bertujuan menganalisis penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku pelecehan seksual di media sosial serta mengevaluasi efektivitas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU ITE No. 1 Tahun 2024 dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah mengatur pidana penjara, denda, dan restitusi, penerapannya belum sepenuhnya mencerminkan keadilan akibat tumpang tindih regulasi dan standar pertanggungjawaban pidana yang belum seragam. UU ITE juga belum efektif secara fungsional karena keterbatasan infrastruktur forensik digital dan paradigma pembuktian yang masih berorientasi pada bukti fisik, sehingga penegakan hukum cenderung reaktif terhadap viralitas kasus. Oleh karena itu, diperlukan standarisasi pembuktian digital dan sinkronisasi regulasi untuk mewujudkan perlindungan hukum yang lebih efektif dan berkeadilan bagi korban di ruang digital.
Penerapan Prinsip Good Corporate Governance PT. Taspen (Persero) atas Investasi Pasar Modal Reksa Dana I-Next G2 Yang Dikelola Manajer Investasi Mengandung Produk Gagal Bayar Berdasarkan Peraturan Tentang Pengelolaan Investasi BUMN Bintang Qorian Naasyiatal Lailla; Diana Wiyanti
Bandung Conference Series: Law Studies 993 - 1000
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v6i2.24142

Abstract

Abstract. This study examines the implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles by PT. Taspen (Persero) in the placement of investment funds in the I-Next G2 mutual fund containing defaulted financial instruments. The background of this research is the increasing importance of GCG implementation in State-Owned Enterprises (SOEs), particularly those managing public funds, in order to maintain accountability, transparency, and financial stability. This research uses a normative juridical method with a descriptive-analytical approach, relying on secondary data from legal materials, regulations, and literature studies. Data analysis is conducted qualitatively by examining legal norms and governance theories, including Agency Theory, Stewardship Theory, and Stakeholder Theory. The results show that there are indications of deviations from GCG principles, particularly in transparency, accountability, and independency, including the absence of an open selection process for investment managers, the placement of funds in high-risk instruments, and inadequate disclosure of risks. These findings indicate potential violations of fiduciary duties in managing public funds. Therefore, strengthening GCG implementation is essential to protect public trust and ensure sustainable financial governance in SOEs.   Abstrak. Penelitian ini mengkaji penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) oleh PT. Taspen (Persero) dalam penempatan dana investasi pada Reksa Dana I-Next G2 yang mengandung produk gagal bayar. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya penerapan GCG pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya yang mengelola dana publik, guna menjamin transparansi, akuntabilitas, dan stabilitas keuangan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengkaji norma hukum serta teori tata kelola seperti Agency Theory, Stewardship Theory, dan Stakeholder Theory. Hasil penelitian menunjukkan adanya indikasi penyimpangan terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, dan independensi, antara lain tidak adanya mekanisme seleksi terbuka dalam penunjukan manajer investasi, penempatan dana pada instrumen berisiko tinggi, serta kurangnya keterbukaan informasi risiko kepada peserta. Kondisi tersebut berpotensi melanggar kewajiban fiduciary duty dalam pengelolaan dana publik. Oleh karena itu, penguatan penerapan GCG menjadi penting guna menjaga kepercayaan publik dan keberlanjutan pengelolaan keuangan BUMN.
Tanggung Jawab PT. Insight Investment Management Sebagai Manajer Investasi atas Investasi Reksa Dana I-Next G2 PT. Taspen (Persero) yang Mengandung Produk Gagal Bayar Berdasarkan Peraturan Pasar Modal Rieke Nurul Alifah; Diana Wiyanti
Bandung Conference Series: Law Studies 969 - 976
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v6i2.24295

Abstract

Abstract. The capital market plays a vital role as an investment vehicle, including through mutual funds managed professionally and in accordance with regulations by Fund managers. This study was prompted by the management of the I-Next G2 Mutual Fund owned by PT.Taspen (Persero) by PT. IIM as the investment manager, as its portfolio included the TPS Food II 2016 Sukuk Ijarah, which had previously defaulted. PT. Taspen’s investment of Rp1 trillion in this mutual fund was subsequently called into question as it was suspected of not being based on adequate investment analysis, not being managed independently, and causing losses to investors. This study examines the compliance of the management of the I-Next G2 Mutual Fund with capital market regulations, as well as PT. IIM’s responsibility regarding the portfolio containing the defaulted product. The method employed is a normative legal study using a legislative, conceptual, and case-based approach. Legal materials were collected through literature review and analysed qualitatively. The results of the study indicate that the management of the I-Next G2 Mutual Fund is not in accordance with Article 27(1) of the Capital Market Law, Articles 23, 24, 25, and 27 of POJK 17/POJK.04/2022, as well as Article 5(2)(b) of POJK 23/POJK.04/2016 in conjunction with POJK 2/POJK.04/2020. PT IIM may also be held civilly liable under Articles 1365 and 1366 of the Civil Code for the losses incurred by PT Taspen arising from the management of that portfolio.   Abstrak. Pasar modal berperan penting sebagai sarana investasi, termasuk melalui reksa dana yang pengelolaannya dilakukan oleh manajer investasi secara profesional dan sesuai peraturan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pengelolaan Reksa Dana I-Next G2 milik PT. Taspen (Persero) oleh PT. IIM sebagai manajer investasi, karena portofolionya terdapat Sukuk Ijarah TPS Food II 2016 yang sebelumnya telah mengalami gagal bayar. Penempatan dana PT. Taspen sebesar Rp1 triliun pada reksa dana tersebut kemudian dipersoalkan karena diduga tidak didasarkan pada analisis investasi yang memadai, tidak dikelola secara independen, dan menimbulkan kerugian bagi investor. Penelitian ini mengkaji kesesuaian pengelolaan Reksa Dana I-Next G2 dengan peraturan pasar modal serta tanggung jawab PT. IIM atas portofolio yang mengandung produk gagal bayar. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Reksa Dana I-Next G2 tidak sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) UUPM, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 27 POJK 17/POJK.04/2022, serta Pasal 5 ayat (2) huruf b POJK 23/POJK.04/2016 jo. POJK 2/POJK.04/2020. PT. IIM juga dapat dimintai tanggung jawab perdata berdasarkan Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUH Perdata atas kerugian PT. Taspen yang timbul dari pengelolaan portofolio tersebut.  

Page 57 of 57 | Total Record : 564

 53   54   55   56   57 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2 (2025): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 1 No. 1 (2021): Bandung Conference Series: Law Studies 1353 - 1360 1345 - 1352 1337 - 1344 1327 - 1336 1319 - 1326 1311 - 1318 1303 - 1310 1293 - 1302 1287 - 1292 1279 1286 1271 - 1278 1265 - 1270 1257 - 1264 1249 - 1256 1241 - 1248 1233 - 1240 1225 - 1232 1219 - 1224 1209 - 1218 1201 - 1208 1193 - 1200 1183 - 1192 1175 - 1182 1167 - 1174 1157 - 1166 1149 - 1156 1141 - 1148 1135 - 1140 1127 - 1134 1119 - 1126 1111 - 1118 1103 - 1110 1085 - 1094 1077 - 1084 1069 - 1076 1061 - 1068 1053 - 1060 1043 - 1052 1035 - 1042 1027 - 1034 1019 - 1026 1009 - 1018 1001 - 1008 993 - 1000 985 - 992 977 - 984 969 - 976 961 - 968 953 - 960 More Issue