cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Unang arifin
Contact Email
bcsls@unisba.ac.id
Phone
+6282120524105
Journal Mail Official
bcsls@unisba.ac.id
Editorial Address
UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung. Jl. Tamansari No. 20, Bandung 40116, Indonesia, Tlp +62 22 420 3368, +62 22 426 3895 ext. 6891
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Bandung Conference Series: Law Studies
Published by Universitas Islam Bandung
ISSN : -     EISSN : 28282493     DOI : https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i2
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Bandung Conference Series: Law Studies (BCSLS) menerbitkan artikel penelitian akademik tentang kajian teoritis dan terapan serta berfokus pada Ilmu Hukum dengan ruang lingkup diantaranya: Akibat Hukum, Alih Teknologi, Analisis Yuridis Putusan Hakim, Angkutan Jalan, Aparatur Sipil Negara, Fungsi Lingkungan Hidup, Hak Reproduksi, Hak Servituut, Hoax, Hukum Ketenagakerjaan, Illegal Mining, Intervensi, Jual Beli Dalam Islam, Juvenile Delinquency, Kekerasan dalam Rumah Tangga, Kerugian, Kewajiban Negara, Makanan Kedaluwarsa, Nafkah Anak, Pangan Asal Hewan, Pekerja Rumah Tangga, Pencucian Uang, Penegakan Hukum pidana, Penegakan Hukum, Pengawasan, Penyelundupan Sediaan, Farmasi, Penyidik KPK, Perlindungan Hukum, Perlindungan Konsumen dan Tenaga Kerja, Pungutan Liar, Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner, Tanda Tera, Tanggung Jawab Hukum, Tenaga Kerja Asing, Tim Saber Pungli, Tanah, Tindak Pidana, Tindak Perdata, Transportasi Online, UU ITE. Prosiding ini diterbitkan oleh UPT Publikasi Ilmiah Unisba. Artikel yang dikirimkan ke prosiding ini akan diproses secara online dan menggunakan double blind review minimal oleh dua orang mitra bebestari yang ahli dalam bidangnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 564 Documents
 53   54   55   56   57 
Tanggung Jawab BPN atas Sertifikat Hak Milik Tanah Ganda Sekar Ayu Rahmatika; Chicha Chairunnisa
Bandung Conference Series: Law Studies 1225 - 1232
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v6i2.25476

Abstract

Abstract. Land is a strategic asset; its control, ownership, and utilization are guaranteed by the state under Article 33, Paragraph (3) of the 1945 Constitution, which served as the foundation for Law Number 5 of 1960 concerning Basic Regulations on Agrarian Principles. Land registration provisions, originally governed by Government Regulation Number 24 of 1997, were refined through Government Regulation Number 18 of 2021, which authorizes the National Land Agency (BPN) to conduct land registration to ensure legal certainty. However, administrative shortcomings persist in practice, leading to instances of multiple certificates—as seen in Court Decision Number 237/Pdt.G/2024/PN Smg, where a Right of Ownership Certificate overlapped with two Right to Build Certificates on the same plot of land. This study employs a normative-juridical method with a descriptive-analytical approach, examining legislation, legal doctrine, and court rulings. The findings indicate that the BPN fulfills its responsibility by cancelling overlapping certificates in accordance with the fault liability principle; meanwhile, the court ruled that the certificate issued earlier holds superior legal force, thereby declaring the overlapping certificate legally void to ensure legal certainty and orderly land administration.   Abstrak. Tanah merupakan aset strategis yang penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatannya dijamin oleh negara berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Ketentuan pendaftaran tanah yang semula diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 telah disempurnakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, yang memberikan kewenangan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah guna menjamin kepastian hukum. Namun, dalam praktiknya masih terjadi kelemahan administrasi yang mengakibatkan sertifikat ganda, sebagaimana dalam Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/PN Smg, ketika Sertifikat Hak Milik bertumpang tindih dengan dua Sertifikat Hak Guna Bangunan pada objek tanah yang sama. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab BPN diwujudkan melalui pencoretan sertifikat yang bertumpang tindih sesuai prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (fault liability principle), sedangkan hakim menyatakan sertifikat yang terbit lebih dahulu memiliki kekuatan hukum lebih kuat sehingga sertifikat yang bertumpang tindih dinyatakan tidak berkekuatan hukum demi menjamin kepastian hukum dan tertib administrasi pertanahan.  
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Dugaan Pencemaran Chromium-6 oleh PT Harita Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Asya Putri Suraya; Chepi Ali Firman Zakaria
Bandung Conference Series: Law Studies 1233 - 1240
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v6i2.26092

Abstract

Abstract.  Environmental pollution caused by corporate activities remains one of the major challenges in environmental law enforcement in Indonesia. One of the cases that has attracted public attention is the alleged Chromium-6 (Cr6) pollution resulting from mining and nickel processing activities conducted by PT Harita in Obi Island, North Maluku. Chromium-6 is classified as a hazardous heavy metal with carcinogenic properties that pose significant risks to ecosystems and public health. This study aims to analyze the implementation of corporate criminal liability in the alleged Chromium-6 pollution case under Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. This research employed a normative juridical method using statutory and conceptual approaches supported by secondary legal materials consisting of legislation, legal doctrines, scientific journals, and relevant literature. The findings indicate that the alleged environmental pollution fulfills the legal elements of environmental crimes regulated under the Environmental Protection and Management Law. Corporate criminal liability may be imposed through the doctrines of identification, vicarious liability, and corporate culture. Nevertheless, the implementation of criminal law enforcement remains constrained by difficulties in proving corporate fault, limitations in scientific evidence, and conflicts between environmental protection and economic interests. Therefore, strengthening environmental law enforcement institutions, improving scientific evidence mechanisms, and optimizing corporate criminal liability policies are necessary to ensure environmental justice and sustainable development.   Abstrak. Pencemaran lingkungan akibat aktivitas korporasi masih menjadi salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Salah satu kasus yang memperoleh perhatian publik adalah dugaan pencemaran logam berat Chromium-6 (Cr6) yang berasal dari aktivitas pertambangan dan pengolahan nikel PT Harita di Pulau Obi, Maluku Utara. Chromium-6 merupakan logam berat yang bersifat karsinogenik sehingga berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap ekosistem maupun kesehatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam dugaan pencemaran Chromium-6 berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang didukung oleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dugaan pencemaran tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam UUPPLH. Pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dapat diterapkan melalui doktrin identification, vicarious liability, dan corporate culture. Namun demikian, implementasi penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala, antara lain pembuktian kesalahan korporasi, keterbatasan pembuktian ilmiah, serta tarik-menarik kepentingan ekonomi dengan perlindungan lingkungan hidup. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan penegakan hukum lingkungan, optimalisasi mekanisme pembuktian ilmiah, dan penguatan kebijakan pertanggungjawaban pidana korporasi guna mewujudkan keadilan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.
Tinjauan Hukum Persaingan Usaha Terhadap Penyalahgunaan Posisi Dominan Google Play Billing Nazwa Putri Utama; Rimba Supriatna
Bandung Conference Series: Law Studies 1241 - 1248
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v6i2.26115

Abstract

Abstract.  The expansion of Indonesia’s digital economy has placed Google LLC in a dominant position through its control over the Android ecosystem and Google Play Store. Since June 2022, the mandatory use of Google Play Billing (GPB) with a 15%–30% commission rate eliminated domestic payment gateways and harmed local developers. This practice was adjudicated by the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) in Decision No. 3/KPPU-I/2024. This normative legal study utilizes statute, case, and conceptual approaches to examine KPPU’s jurisdiction over foreign entities and the legal consequences of its sanction. Findings indicate that KPPU’s extraterritorial jurisdiction over Google LLC is valid under the effects doctrine, as the policy created tangible anti-competitive impacts in Indonesia despite Google’s lack of physical presence. Substantively, Google LLC was proven to have violated Article 17 (monopolistic practices) and Article 25(1)(b) (abuse of dominant position) of Law No. 5/1999. Conversely, alleged violations of Article 19(a) and (b) were not established. KPPU imposed an administrative fine of IDR 202.5 billion and required the implementation of User Choice Billing (UCB). However, UCB remains substantively ineffective due to accumulative fee structures and dark pattern designs in the Alternative Billing API, rendering compliance merely formal (paper compliance).   Abstrak. Perkembangan ekonomi digital di Indonesia menempatkan Google LLC dalam posisi dominan melalui ekosistem Android dan Google Play Store. Kebijakan wajib penggunaan tunggal Google Play Billing (GPB) sejak Juni 2022 dengan komisi 15%–30% menyingkirkan payment gateway domestik dan merugikan pengembang lokal. Praktik ini diadili Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Putusan Nomor 3/KPPU-I/2024. Penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual ini bertujuan menganalisis keabsahan yurisdiksi persaingan usaha terhadap pelaku usaha asing serta akibat hukum sanksinya. Hasil penelitian menunjukkan yurisdiksi KPPU atas Google LLC sah berdasarkan asas ekstrateritorial melalui effects doctrine, sebab kebijakan tersebut berdampak antipersaingan nyata di Indonesia meski tanpa kehadiran fisik. Secara substansi, Google LLC terbukti melanggar Pasal 17 (praktik monopoli) dan Pasal 25 ayat (1) huruf b (penyalahgunaan posisi dominan) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Sebaliknya, dugaan pelanggaran Pasal 19 huruf a dan b tidak terbukti karena Google bukan pesaing pada pasar bersangkutan. Atas pelanggaran tersebut, Google LLC dijatuhi denda administratif sebesar Rp202,5 miliar dan diwajibkan menerapkan skema User Choice Billing (UCB). Namun, penelitian menemukan bahwa skema UCB belum efektif akibat struktur biaya akumulatif dan desain dark patterns pada Alternative Billing API, sehingga kepatuhan Google LLC masih sebatas formalitas (paper compliance).
Tinjauan Viktimologi Akun Tiktok Menjadi Korban Doxing Melalui Media Sosial DiIndonesia Hilmi Farhanudin; Ade Mahmud
Bandung Conference Series: Law Studies 1249 - 1256
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v6i2.26133

Abstract

Abstract.  Describe The rapid development of information technology has significantly transformed social interaction through digital platforms. TikTok, as one of the largest social media platforms, not only facilitates communication and entertainment but also creates opportunities for various forms of cybercrime. One emerging cybercrime is doxing, namely the act of collecting and disseminating an individual's personal information without consent. Such conduct violates the right to privacy and may result in psychological, social, economic, and security-related harm to victims. This study aims to examine the legal protection provided to victims of doxing under Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection and to analyze the position of victims from a victimological perspective. The research employs a normative juridical method supported by an empirical approach with descriptive analytical specifications. Data were collected through statutory, conceptual, and literature studies, complemented by interviews relevant to the research topic. The findings indicate that Indonesia has established a legal framework through the Personal Data Protection Law, the Electronic Information and Transactions Law, and legislation concerning witness and victim protection. Nevertheless, the implementation of these legal instruments remains constrained by limited digital literacy, evidentiary challenges in cybercrime investigations, and inadequate coordination among law enforcement agencies and electronic system providers. From a victimological perspective, victims of doxing experience multidimensional harm, requiring comprehensive legal protection and recovery mechanisms.     Abstrak. Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar terhadap pola komunikasi masyarakat melalui media sosial. TikTok sebagai salah satu platform digital dengan jumlah pengguna yang sangat besar tidak hanya dimanfaatkan sebagai media hiburan dan penyebaran informasi, tetapi juga menjadi ruang terjadinya berbagai bentuk kejahatan siber (cybercrime). Salah satu bentuk kejahatan yang semakin berkembang adalah doxing, yaitu tindakan memperoleh, mengumpulkan, dan menyebarluaskan data pribadi seseorang kepada publik tanpa persetujuan pemilik data. Praktik tersebut tidak hanya mengganggu hak atas privasi, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian psikologis, sosial, ekonomi, bahkan ancaman terhadap keselamatan korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban doxing pada platform TikTok berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi serta menganalisis kedudukan korban melalui perspektif viktimologi. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan empiris serta spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, serta wawancara yang mendukung penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki dasar hukum yang cukup memadai melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun demikian, implementasi perlindungan hukum terhadap korban doxing masih menghadapi berbagai hambatan berupa rendahnya literasi digital masyarakat, kesulitan pembuktian tindak pidana siber, serta belum optimalnya koordinasi antara aparat penegak hukum dengan penyelenggara sistem elektronik. Dari perspektif viktimologi, korban doxing mengalami kerugian yang tidak hanya bersifat materiil, tetapi juga psikologis dan sosial sehingga diperlukan mekanisme perlindungan yang lebih komprehensif.  
Kajian Kriminologi Tindak Pidana Pemalsuan Label Makanan Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Helmi Jabbaar Aziiz; Nandang Sambas
Bandung Conference Series: Law Studies 1257 - 1264
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v6i2.26136

Abstract

Abstract. Food label falsification is a criminal offense in the field of consumer protection that continues to occur in Indonesia. Such practices include altering expiration dates, replacing product packaging, or providing information that does not correspond to the actual condition of the product. These acts violate consumers' right to obtain accurate, clear, and honest information as guaranteed under Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This study aims to examine the criminological factors that encourage food label falsification and to analyze the criminal liability of offenders under Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This research employs a normative juridical approach with a descriptive-analytical research specification. The study relies on secondary data obtained through library research, consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. The data were analyzed qualitatively by correlating legal provisions, criminological theory, and relevant legal facts. The findings reveal that food label falsification is primarily motivated by the pursuit of economic gain through unlawful means. This phenomenon is consistent with Robert K. Merton's Anomie Theory, particularly the innovation mode of adaptation. From a legal perspective, such conduct constitutes a violation of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Therefore, consistent law enforcement, effective government supervision, and increased legal awareness among business actors and consumers are essential to preventing the recurrence of this crime.   Abstrak. Pemalsuan label makanan merupakan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen yang masih terjadi di Indonesia, seperti pengubahan tanggal kedaluwarsa, penggantian kemasan, atau pencantuman informasi yang tidak sesuai dengan kondisi produk. Perbuatan tersebut melanggar hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini bertujuan mengkaji faktor-faktor kriminologis yang mendorong terjadinya pemalsuan label makanan serta menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menghubungkan ketentuan hukum, teori kriminologi, dan fakta hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemalsuan label makanan umumnya didorong oleh motif memperoleh keuntungan ekonomi melalui cara yang bertentangan dengan hukum. Fenomena ini sesuai dengan Teori Anomie Robert K. Merton, khususnya bentuk adaptasi innovation. Perbuatan tersebut memenuhi unsur pelanggaran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga diperlukan penegakan hukum yang konsisten, pengawasan pemerintah yang efektif, dan peningkatan kesadaran hukum pelaku usaha serta konsumen untuk mencegah terulangnya tindak pidana tersebut.
Penyalahgunaan Upaya Rehabilitasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SPPA Jo UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Penyalahgunaan Narkotika yusriz akbar as syawal; Nandang Sambas
Bandung Conference Series: Law Studies 1265 - 1270
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v6i2.26192

Abstract

Abstract.  This study examines narcotics abuse committed by children as a legal issue requiring special treatment, considering that children are legal subjects entitled to protection, guidance, and rehabilitation to ensure their optimal growth and development. The legal framework governing children in conflict with the law is regulated under Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (SPPA Law), which emphasizes the principles of restorative justice and diversion. Meanwhile, Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics stipulates that narcotics addicts and victims of narcotics abuse are entitled to and required to undergo both medical and social rehabilitation. This study aims to examine the legal provisions governing the implementation of rehabilitation for child offenders involved in narcotics abuse based on Law Number 11 of 2012 in conjunction with Law Number 35 of 2009, as well as to analyze the obstacles encountered in its implementation. This research employs a normative legal research method using a statutory approach and a conceptual approach. The findings indicate that rehabilitation constitutes a form of legal protection that better reflects the principle of the best interests of the child than the imposition of imprisonment. Rehabilitation aims not only to restore the physical and psychological condition of the child but also to support their social reintegration. Nevertheless, the implementation of rehabilitation continues to face challenges, including the absence of a uniform understanding among law enforcement officials, limited availability of rehabilitation facilities, and lack of optimal inter-agency coordination. Therefore, strengthening synergy among competent institutions is essential to optimize the implementation of rehabilitation.   Abstrak. Penelitian ini mengkaji penyalahgunaan narkotika oleh anak sebagai permasalahan hukum yang memerlukan penanganan khusus. Anak merupakan subjek hukum yang berhak atas perlindungan, pembinaan, dan pemulihan demi menjamin tumbuh kembangnya secara optimal. Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang mengedepankan prinsip keadilan restoratif (restorative justice) dan diversi. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika berhak dan wajib memperoleh rehabilitasi medis maupun sosial. Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaturan hukum pelaksanaan rehabilitasi terhadap anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 juncto UU No. 35 Tahun 2009 serta menganalisis berbagai kendala dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa rehabilitasi merupakan bentuk perlindungan hukum yang lebih mencerminkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child) dibandingkan pidana penjara. Rehabilitasi bertujuan memulihkan kondisi fisik dan psikis anak serta mendukung reintegrasi sosialnya. Namun, implementasinya masih menghadapi hambatan berupa kurangnya keseragaman pemahaman aparat penegak hukum, keterbatasan sarana rehabilitasi, dan koordinasi antarinstansi yang belum optimal. Oleh karena itu, penguatan sinergi antarlembaga sangat diperlukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan rehabilitasi.
Perlindungan Hukum Produk Pinkflash yang Menimbulkan Kerugian bagi Konsumen Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Renata Belina; Neni Sri Imaniyati
Bandung Conference Series: Law Studies 1271 - 1278
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v6i2.26225

Abstract

Abstract. The case of Pinkflash cosmetic products containing hazardous substances such as Acid Orange 7 and Rhodamine B (Red K10) has caused serious harm to consumers, including eye irritation, swelling, and incision surgery. This study aims to analyze legal protection for consumers who suffer losses due to the use of Pinkflash products and the form of business actor responsibility based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK). This research uses a normative juridical approach with analytical descriptive specifications, sourced from secondary data analyzed qualitatively. The results show that preventive protection has not run optimally because business actors violate Article 7 letter b and Article 8 of the UUPK by not providing correct information and trading products containing hazardous substances and without distribution permits. Repressive protection has been carried out through BPOM administrative actions, but the compensation provided is only twice the product price and does not cover health care costs as regulated in Article 19 paragraph (2) letter c of the UUPK. Forms of business actor responsibility include civil, criminal, and administrative liability, but their implementation has not been optimal. This research recommends strengthening BPOM supervision, implementing strict sanctions, and providing compensation covering all victims' health care costs.   Abstrak. Kasus produk kosmetik Pinkflash yang mengandung bahan berbahaya seperti Acid Orange 7 dan Rhodamin B (Merah K10) telah menimbulkan kerugian serius bagi konsumen, termasuk iritasi mata, bengkak, hingga tindakan operasi insisi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat penggunaan produk Pinkflash serta bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis, bersumber dari data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan preventif belum berjalan optimal karena pelaku usaha melanggar Pasal 7 huruf b dan Pasal 8 UUPK dengan tidak memberikan informasi yang benar dan memperdagangkan produk mengandung bahan berbahaya serta tanpa izin edar. Perlindungan represif telah dilakukan melalui tindakan administratif BPOM, namun kompensasi yang diberikan hanya sebesar dua kali lipat harga produk dan tidak mencakup biaya perawatan kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPK. Bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha mencakup tanggung jawab perdata, pidana, dan administratif, namun implementasinya belum optimal. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pengawasan BPOM, penerapan sanksi tegas, dan pemberian ganti rugi yang mencakup seluruh biaya perawatan kesehatan korban.  
Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Produk Repacking di E-Commerce Nabila Anindya Kirana; Muhammad Ilman Abidin
Bandung Conference Series: Law Studies 1279 1286
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract. The widespread circulation of repackaged food products on e-commerce platforms that fail to meet food-safety and labeling standards poses health risks and threatens consumer rights guaranteed under Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection (UUPK). This study aims to analyze the forms of legal protection for consumers, the role and responsibility of sellers, and the shift in the locus of responsibility from individual sellers toward e-commerce platform operators regarding the circulation of repackaged products. The study employs a normative juridical method with an analytical-descriptive specification, using library research on primary, secondary, and tertiary legal materials, supplemented by non-participant observation and electronic document study of two store cases on e-commerce platforms, analyzed through qualitative normative analysis. The results show that legal protection is normatively available in the UUPK, both preventive and repressive, yet implementation remains ineffective due to weak BPOM oversight and platform verification systems, while seller liability in practice remains fault-based rather than fully strict. Both stores examined were found marketing products without complete labeling and continued operating for years without takedown action, with sales volumes in the thousands of units. This study concludes that strengthening upstream-to-downstream BPOM oversight, reinforcing platform due-diligence obligations, and a normative shift toward full strict liability for high-risk food products are needed to achieve effective consumer protection in e-commerce.   Abstrak. Maraknya peredaran produk makanan repacking di platform e-commerce yang tidak memenuhi standar keamanan pangan dan pelabelan menimbulkan risiko kesehatan sekaligus mengancam hak-hak konsumen yang dijamin Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen, peran dan tanggung jawab penjual, serta pergeseran locus tanggung jawab dari penjual individual menuju penyelenggara platform e-commerce atas peredaran produk repacking tersebut. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis, melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dilengkapi observasi non-partisipan dan studi dokumen elektronik pada dua kasus toko di platform e-commerce, yang kemudian dianalisis secara kualitatif normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum secara normatif telah tersedia dalam UUPK, baik preventif maupun represif, namun pelaksanaannya belum efektif akibat lemahnya pengawasan BPOM dan sistem verifikasi platform, sementara tanggung jawab penjual pada praktiknya masih bersifat fault-based liability, bukan strict liability penuh. Dua toko yang diteliti terbukti memasarkan produk tanpa label lengkap dan tetap beroperasi bertahun-tahun tanpa tindakan takedown, dengan volume penjualan ribuan unit. Penelitian ini menyimpulkan perlunya penguatan pengawasan BPOM dari hulu ke hilir, penegasan kewajiban due diligence platform, serta afirmasi normatif ke arah strict liability penuh untuk produk pangan berisiko tinggi guna mewujudkan perlindungan konsumen yang efektif di e-commerce.  
Pelanggaran Data Pribadi oleh Perusahaan Tools for Humanity dan Jaminan Perlindungan Hukumnya Adinda Putri Mulya Pramaditha; Eka Juarsa
Bandung Conference Series: Law Studies 1287 - 1292
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v6i2.26350

Abstract

Abstract.  The development of biometric-based identity verification technology has raised new legal issues, as reflected in the case of iris data collection by Tools for Humanity through its World ID and Worldcoin services in Indonesia. Since early May 2025, thousands of citizens particularly in the Bekasi area urrendered their biometric data in exchange for cash incentives of up to IDR 800,000, before the Ministry of Communication and Digital Affairs suspended the service's operating license due to institutional legality violations and indications of personal data protection breaches. This research aims to identify the forms of personal data violations committed by Tools for Humanity and examine their conformity with personal data protection principles, while analyzing the effectiveness of legal protection available in Indonesia in responding to them. This research employs a normative juridical method with statutory and case approaches. The results show that Tools for Humanity's biometric data collection practices in Indonesia violated the principles of consent, accountability, and institutional legality as an Electronic System Operator, as regulated under Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection, following a pattern consistently found in other countries such as Kenya, Hong Kong, Spain, Portugal, Brazil, and South Korea. Legal protection in Indonesia proved responsive in its repressive dimension but weak in its preventive dimension, largely due to the absence of an independent personal data protection oversight body and jurisdictional constraints over foreign corporations.   Abstrak. Perkembangan teknologi verifikasi identitas berbasis biometrik memunculkan persoalan hukum baru, sebagaimana tercermin dari kasus pengumpulan data iris mata oleh perusahaan Tools for Humanity melalui layanan World ID dan Worldcoin di Indonesia. Sejak awal Mei 2025, ribuan warga terutama di wilayah Bekasi menyerahkan data biometriknya dengan imbalan uang tunai hingga Rp800.000, sebelum akhirnya Kementerian Komunikasi dan Digital membekukan izin operasional layanan tersebut karena ditemukan pelanggaran legalitas kelembagaan dan indikasi pelanggaran ketentuan pelindungan data pribadi. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi bentuk pelanggaran data pribadi yang dilakukan Tools for Humanity serta menelaah kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi, sekaligus menganalisis efektivitas perlindungan hukum yang tersedia di Indonesia dalam meresponsnya. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pengumpulan data biometrik oleh Tools for Humanity di Indonesia melanggar prinsip persetujuan, prinsip akuntabilitas, dan kewajiban legalitas kelembagaan sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik, sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, dengan pola yang konsisten terjadi di berbagai negara lain seperti Kenya, Hong Kong, Spanyol, Portugal, Brasil, dan Korea Selatan. Perlindungan hukum di Indonesia terbukti responsif dari sisi represif namun lemah dari sisi preventif, terutama karena belum terbentuknya lembaga pengawas pelindungan data pribadi yang independen serta kendala yurisdiksi terhadap korporasi asing.
Perlindungan Demonstran Korban Kekerasan Polisi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Boby Indrawan; Ade Mahmud
Bandung Conference Series: Law Studies 1293 - 1302
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v6i2.26352

Abstract

Abstract.  This study analyzes legal protection for demonstrators who experience or are allegedly affected by police violence under Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, using the 2025 demonstration around Bandung Islamic University as the case context. The study applies a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The object of the study is the legal protection of demonstrators, while legal materials were collected from legislation, legal literature, journal articles, official statements, and verifiable case information, then analyzed qualitatively. Philipus M. Hadjon's concept of preventive and repressive legal protection is used as the main framework. The study finds that preventive protection is realized through guarantees of freedom of expression, limits on police authority, negotiation, warnings, gradual use of force, distinction of targets, and risk mitigation. Repressive protection includes complaints, human rights monitoring, criminal and ethical examination, witness and victim protection, medical and psychological services, restoration of rights, and guarantees of non-recurrence. In the Unisba case, these mechanisms were normatively available, but their implementation was not yet fully effective.   Abstrak. Penelitian ini menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap demonstran yang mengalami atau diduga terdampak tindakan kekerasan aparat kepolisian berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dengan menggunakan peristiwa demonstrasi di sekitar Universitas Islam Bandung tahun 2025 sebagai konteks kasus. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Objek penelitian adalah perlindungan hukum terhadap demonstran. Bahan hukum dikumpulkan dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, keterangan resmi, dan informasi kasus yang dapat diverifikasi, kemudian dianalisis secara kualitatif. Teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon digunakan sebagai kerangka utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan preventif diwujudkan melalui jaminan kebebasan menyampaikan pendapat, pembatasan kewenangan aparat, negosiasi, peringatan, penggunaan kekuatan secara bertahap, pembedaan sasaran, dan mitigasi risiko. Perlindungan represif meliputi pengaduan, pemantauan HAM, pemeriksaan pidana dan etik, perlindungan saksi dan korban, layanan medis dan psikologis, pemulihan hak, serta jaminan ketidakberulangan. Dalam kasus Unisba, mekanisme tersebut telah tersedia secara normatif, tetapi pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif.

Page 55 of 57 | Total Record : 564

 53   54   55   56   57 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2 (2025): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 1 No. 1 (2021): Bandung Conference Series: Law Studies 1353 - 1360 1345 - 1352 1337 - 1344 1327 - 1336 1319 - 1326 1311 - 1318 1303 - 1310 1293 - 1302 1287 - 1292 1279 1286 1271 - 1278 1265 - 1270 1257 - 1264 1249 - 1256 1241 - 1248 1233 - 1240 1225 - 1232 1219 - 1224 1209 - 1218 1201 - 1208 1193 - 1200 1183 - 1192 1175 - 1182 1167 - 1174 1157 - 1166 1149 - 1156 1141 - 1148 1135 - 1140 1127 - 1134 1119 - 1126 1111 - 1118 1103 - 1110 1085 - 1094 1077 - 1084 1069 - 1076 1061 - 1068 1053 - 1060 1043 - 1052 1035 - 1042 1027 - 1034 1019 - 1026 1009 - 1018 1001 - 1008 993 - 1000 985 - 992 977 - 984 969 - 976 961 - 968 953 - 960 More Issue