cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Unang arifin
Contact Email
bcsls@unisba.ac.id
Phone
+6282120524105
Journal Mail Official
bcsls@unisba.ac.id
Editorial Address
UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung. Jl. Tamansari No. 20, Bandung 40116, Indonesia, Tlp +62 22 420 3368, +62 22 426 3895 ext. 6891
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Bandung Conference Series: Law Studies
Published by Universitas Islam Bandung
ISSN : -     EISSN : 28282493     DOI : https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i2
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Bandung Conference Series: Law Studies (BCSLS) menerbitkan artikel penelitian akademik tentang kajian teoritis dan terapan serta berfokus pada Ilmu Hukum dengan ruang lingkup diantaranya: Akibat Hukum, Alih Teknologi, Analisis Yuridis Putusan Hakim, Angkutan Jalan, Aparatur Sipil Negara, Fungsi Lingkungan Hidup, Hak Reproduksi, Hak Servituut, Hoax, Hukum Ketenagakerjaan, Illegal Mining, Intervensi, Jual Beli Dalam Islam, Juvenile Delinquency, Kekerasan dalam Rumah Tangga, Kerugian, Kewajiban Negara, Makanan Kedaluwarsa, Nafkah Anak, Pangan Asal Hewan, Pekerja Rumah Tangga, Pencucian Uang, Penegakan Hukum pidana, Penegakan Hukum, Pengawasan, Penyelundupan Sediaan, Farmasi, Penyidik KPK, Perlindungan Hukum, Perlindungan Konsumen dan Tenaga Kerja, Pungutan Liar, Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner, Tanda Tera, Tanggung Jawab Hukum, Tenaga Kerja Asing, Tim Saber Pungli, Tanah, Tindak Pidana, Tindak Perdata, Transportasi Online, UU ITE. Prosiding ini diterbitkan oleh UPT Publikasi Ilmiah Unisba. Artikel yang dikirimkan ke prosiding ini akan diproses secara online dan menggunakan double blind review minimal oleh dua orang mitra bebestari yang ahli dalam bidangnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 564 Documents
 52   53   54   55   56 
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi aden muhammad hanafi; Ahmad Faizal Adha
Bandung Conference Series: Law Studies 1127 - 1134
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v6i2.24008

Abstract

Abstract. Sexual violence in higher education institutions is a legal and institutional issue related to unequal power relations between individuals with academic authority and vulnerable parties. This condition requires law enforcement that not only focuses on punishing perpetrators but also ensures victim protection and recovery. This study aims to analyze the implementation of law enforcement against sexual violence in higher education institutions and examine the role of educational institutions in handling, protecting, and recovering victims. This research uses a qualitative method with a descriptive-exploratory approach through documentation and literature studies of legal regulations, institutional policies, academic journals, reports, and relevant sources. Data were analyzed using thematic analysis. The results show that law enforcement against sexual violence in higher education is supported by Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes and Regulation of the Minister of Education, Culture, Research, and Technology Number 55 of 2024. However, challenges remain, including reporting barriers, risks of revictimization, and limited institutional coordination. Higher education institutions play an important role in providing safe reporting mechanisms, victim assistance, academic protection, prevention efforts, and sustainable recovery services.   Abstrak. Kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi merupakan persoalan hukum dan kelembagaan yang berkaitan dengan ketimpangan relasi kuasa antara pihak yang memiliki kewenangan akademik dan pihak yang berada dalam posisi rentan. Kondisi tersebut membutuhkan penegakan hukum yang tidak hanya berfokus pada pemidanaan pelaku, tetapi juga menjamin perlindungan dan pemulihan hak korban. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi serta mengkaji peran institusi pendidikan dalam penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-eksploratif melalui studi dokumentasi dan kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, laporan lembaga, jurnal ilmiah, dan literatur terkait. Data dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum kekerasan seksual di perguruan tinggi telah memiliki dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan berupa rendahnya pelaporan, risiko reviktimisasi, dan lemahnya koordinasi antar lembaga. Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab dalam menyediakan mekanisme pelaporan, pendampingan korban, perlindungan akademik, pencegahan kekerasan, serta pemulihan korban secara berkelanjutan.  
Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Anak yang Berkonflik dengan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Ahmad viki ariansyah; Chepi Ali Firman
Bandung Conference Series: Law Studies 1135 - 1140
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v6i2.24025

Abstract

Abstract. This research is motivated by the distinct position of children in conflict with the law within Indonesia's criminal justice system, where they are not merely regarded as offenders but also as legal subjects whose fundamental rights must be protected by the state. This study aims to conduct a juridical analysis of the basic concept of criminal responsibility for children in conflict with the law under Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System (UU SPPA), and to identify the obstacles encountered in the handling process. This normative-juridical research employs a descriptive-analytical specification through library research on primary, secondary, and tertiary legal materials, supplemented by a documentation study of a Community Research Report (Litmas) in a group-assault case involving a minor identified as D.P.P. in Cimahi City. The findings indicate that the basic concept of criminal responsibility for children in the UU SPPA still adheres to the general elements of criminal law, namely the existence of a criminal act, fault, capacity for responsibility, and the absence of justifying or excusing grounds. However, its application must be grounded in the principles of child protection, the best interest of the child, and restorative justice through diversion mechanisms. In the examined case, institutional guidance as a form of responsibility was considered more proportionate than imprisonment, considering the child's future and rehabilitative objectives. Obstacles identified include the strong influence of peer groups, difficulties in applying diversion in cases with victims, limited guidance and supervision facilities, and suboptimal implementation of rehabilitative approaches in practice.   Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh posisi khusus anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia, di mana anak tidak semata-mata dipandang sebagai pelaku tindak pidana, melainkan juga sebagai subjek hukum yang hak-hak fundamentalnya wajib dilindungi oleh negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis konsep dasar pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penanganan perkara anak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis, melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta didukung oleh studi dokumentasi terhadap Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dalam perkara tindak pidana pengeroyokan yang melibatkan anak berinisial D.P.P. di wilayah Kota Cimahi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep dasar pertanggungjawaban pidana anak dalam UU SPPA tetap mengacu pada unsur-unsur umum hukum pidana, yaitu adanya perbuatan pidana, unsur kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan penghapus pidana. Namun demikian, penerapannya wajib dilandasi oleh prinsip perlindungan anak, kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child), dan pendekatan keadilan restoratif melalui mekanisme diversi. Dalam perkara yang diteliti, bentuk pertanggungjawaban berupa pembinaan dalam lembaga dinilai lebih proporsional dibandingkan pidana penjara karena mempertimbangkan masa depan anak dan tujuan rehabilitasi. Kendala-kendala yang ditemukan meliputi pengaruh lingkungan pergaulan yang kuat, sulitnya penerapan diversi pada perkara yang menimbulkan korban, keterbatasan sarana pembinaan dan pengawasan, serta belum optimalnya implementasi pendekatan rehabilitatif di lapangan.  
Akibat Hukum Pembatalan Akta PKR dan Tanggung Jawab Notaris Safira Firda Ivena; Noor Saptanti; Erna Dyah Kusumawati
Bandung Conference Series: Law Studies 1141 - 1148
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v6i2.24047

Abstract

Abstract. As investment activities continue to increase, the role of notaries has become increasingly important in the establishment and amendment of Limited Liability Companies (Perseroan Terbatas/PT). However, the nature of a partij deed, which is based solely on formal truth, may be exploited by parties acting in bad faith. This study aims to analyze the legal consequences of the annulment of the Deed of Statement of Shareholders' Resolution (Pernyataan Keputusan Rapat/PKR) and the limits of a notary's liability based on the South Jakarta District Court Decision Number 373/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel, concerning the unilateral reduction of the plaintiff's majority shareholding through a forged Circular Resolution. This research employs a normative juridical method with a descriptive-analytical approach. Secondary data derived from primary, secondary, and tertiary legal materials were collected through library research and analyzed qualitatively using a deductive approach. The findings indicate that the annulment of the PKR Deed requires the company's legal status to be restored to its original condition (status quo ante), including the restoration of corporate records in the Legal Entity Administration System (Sistem Administrasi Badan Hukum/SABH). A notary's legal liability is limited to formal truth; therefore, liability for document forgery rests entirely with the appearing parties, provided that the notary has complied with the principle of prudence and the applicable legal requirements in performing official duties.   Abstrak.  Seiring meningkatnya aktivitas investasi, peran notaris menjadi penting dalam pembentukan dan perubahan Perseroan Terbatas (PT). Namun, karakteristik akta partij yang hanya memuat kebenaran formal berpotensi disalahgunakan oleh penghadap yang beriktikad buruk. Penelitian ini bertujuan menganalisis akibat hukum pembatalan Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) serta batas tanggung jawab notaris berdasarkan Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 373/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel yang berkaitan dengan pengurangan saham mayoritas Penggugat melalui Keputusan Sirkuler palsu. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan melalui studi kepustakaan serta dianalisis secara kualitatif menggunakan pendekatan deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan Akta PKR mengakibatkan keadaan hukum perseroan harus dipulihkan ke kondisi semula (status quo ante), termasuk pemulihan data pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Tanggung jawab notaris dibatasi pada kebenaran formal, sehingga pemalsuan dokumen menjadi tanggung jawab penghadap sepanjang notaris telah melaksanakan prinsip kehati-hatian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Obat Bahan Alam Mengandung BKO Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999 Virza Ath Thaariq; M. Husni Syam
Bandung Conference Series: Law Studies 1167 - 1174
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v6i2.24438

Abstract

Abstract. The distribution of illegal natural medicines containing Chemical Drug Substances (BKO) remains a significant issue in Indonesia because it endangers public health and violates consumer rights.  This study aims to analyze legal protection for consumers against the distribution of illegal natural medcontaining BKO under Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and to examine the role of the Food and Drug Monitoring Agency (BPOM) in supervising these products. This research employs a normative juridical method with descriptive-analytical specifications. Data were collected through a literature review of laws and regulations, books, scientific journals, and supported by interviews as supplementary data. The findings show that consumer protection is regulated by Law Number 8 of 1999, which provides consumer rights, business actors' obligations, and sanctions for violations. However, implementation remains ineffective due to the continued circulation of illegal natural medicines containing BKO. BPOM conducts supervision through pre-market and post-market monitoring, laboratory testing, public education, product recalls, and law enforcement. Nevertheless, limited resources, broad supervisory responsibilities, and the growth of digital commerce continue to hinder effective enforcement. Therefore, stronger supervision, improved inter-agency coordination, and greater public participation are essential to enhance consumer protection and ensure the safety of natural medicines.   Abstrak. Peredaran obat bahan alam ilegal yang mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) masih menjadi permasalahan serius di Indonesia karena dapat membahayakan kesehatan masyarakat dan melanggar hak-hak konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran obat bahan alam yang mengandung BKO berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta menganalisis peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam pengawasan peredaran produk tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah yang didukung dengan wawancara sebagai data pelengkap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang mengatur hak konsumen, kewajiban pelaku usaha, serta sanksi atas pelanggaran. Namun, implementasinya belum optimal karena masih ditemukan peredaran obat bahan alam yang mengandung BKO. BPOM melakukan pengawasan melalui pengawasan pre-market dan post-market, pengujian laboratorium, edukasi kepada masyarakat, penarikan produk, serta penegakan hukum. Pengawasan tersebut masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya, luasnya cakupan pengawasan, dan meningkatnya perdagangan melalui platform digital. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, peningkatan koordinasi antarinstansi, serta partisipasi aktif masyarakat untuk mewujudkan perlindungan konsumen  
Pengelolaan Sampah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 j.o Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah dan Implementasinya di Pasar Gedebage Kota Bandung. Riyani Aprilia Septian; Neni Ruhaeni
Bandung Conference Series: Law Studies 1175 - 1182
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v6i2.24729

Abstract

Abstract. Waste management encompasses all activities undertaken to handle waste from its initial generation through to final processing. Waste originates from residential activities, public areas, and business locations such as traditional markets which generate vast quantities of refuse. The critical issue of waste accumulation in the Gedebage Market area of Bandung City in 2025 highlights the need for an in-depth evaluation of the effectiveness of waste management and environmental law enforcement in this commercial zone. Consequently, proper waste management is essential to prevent adverse environmental impacts and ensure sustainability, in accordance with applicable regulations such as Law Number 18 of 2008 concerning Waste Management and Regional Regulation Number 9 of 2018 concerning Waste Managemen. Data were gathered through literature reviews and field research, including in-depth interviews with market management regarding the waste generated by commercial areas like Gedebage Market. Data analysis was conducted qualitatively to provide a comprehensive overview of the realities of law enforcement on the ground. The findings indicate that while the necessary legal instruments for waste management at Gedebage Market are in place, their implementation has not been optimal, thereby hindering effective management.   Abstrak. Pengelolaan sampah merupakan segala bentuk kegiatan yang dilakukan untuk menangani sampah sejak pertama kali dihasilkan sampai dengan pemrosesan akhir dari sampah. Sampah muncul dari aktivitas hunian warga, lokasi umum, dan tempat usaha seperti pasar tradisional, dengan menghasilkan sampah yang sangat banyak. Fenomena penumpukan sampah di kawasan Pasar Gedebage Kota Bandung yang sangat krusial pada tahun 2025 menunjukkan perlunya evaluasi mendalam terhadap efektivitas pengelolaan dan penegakan hukum lingkungan di kawasan komersial tersebut. Oleh sebab itu diperlukannya pengelolaan sampah dengan baik untuk menghindari dampak buruk terhadap lingkungan yang berkelanjutan sesuai dengan regulasi yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Data yang dikumpulkan melalui studi pustaka dan penelitian lapangan berupa wawancara mendalam dengan pihak pengelola pasar terkait sampah yang dihasilkan oleh kawasan komersial seperti Pasar Gedebage Kota Bandung. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai realita penegakan hukum di lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa instrumen yuridis dalam pengelolaan sampah di Pasar Gedebage Kota Bandung secara regulasi telah tersedia, namun implementasinya belum berjalan secara optimal sehingga dapat melumpuhkan pengelolaan.
Wanprestasi Dalam Perjanjian Antara Artis Dan Label Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata (Studi Kasus Ghea Yhoubi) Muhamad Fadli Kusmayadi; Salma Suroyya Yuniyanti
Bandung Conference Series: Law Studies 1183 - 1192
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v6i2.24803

Abstract

Abstract. Breach of contract in agreements between artists and management companies frequently occurs in Indonesia's entertainment industry, particularly through unilateral termination of contracts before the agreed contractual period expires. Such conduct creates legal disputes concerning the fulfillment of contractual obligations and civil liability arising from non-performance. This study aims to analyze the form of breach of contract committed by an artist against the management company and to examine the artist’s legal liability under Indonesian civil law through the case of Ghea Youbi. The research employs a normative juridical approach with descriptive-analytical specifications. Data were collected through literature review supported by relevant court decisions and secondary legal materials, then analyzed qualitatively using deductive reasoning. The findings indicate that the unilateral termination of the management agreement before the expiration of the contractual period constitutes a breach of contract under Articles 1238, 1239, and 1243 of the Indonesian Civil Code because the artist failed to perform contractual obligations without valid legal justification. Furthermore, the legal consequence of such breach is civil liability in the form of compensation to the management company, as reflected in Decision Number 912/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel, which declared the artist in breach of contract and ordered payment of material damages. The decision demonstrates the application of the principles of pacta sunt servanda, good faith, and legal certainty in resolving contractual disputes within Indonesia’s entertainment industry.   Abstrak. Wanprestasi dalam perjanjian antara artis dan perusahaan manajemen merupakan salah satu bentuk sengketa kontraktual yang sering terjadi dalam industri hiburan Indonesia, terutama akibat pemutusan hubungan kerja sama secara sepihak sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian. Tindakan tersebut menimbulkan persoalan hukum mengenai pemenuhan prestasi serta pertanggungjawaban hukum berdasarkan hukum perdata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh penyanyi terhadap pihak manajemen serta menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukumnya berdasarkan hukum perdata melalui studi kasus Ghea Youbi. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang didukung oleh analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 912/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel dan bahan hukum sekunder, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode berpikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghentian hubungan kerja sama secara sepihak sebelum berakhirnya masa kontrak memenuhi unsur wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1238, Pasal 1239, dan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karena penyanyi tidak memenuhi kewajiban kontraktual tanpa alasan hukum yang sah. Akibat hukum dari wanprestasi tersebut adalah timbulnya kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada pihak manajemen sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum perdata, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 912/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel yang menyatakan tergugat telah melakukan wanprestasi dan menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi materiil. Putusan tersebut menegaskan penerapan asas pacta sunt servanda, asas itikad baik, dan asas kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa perjanjian antara artis dan perusahaan manajemen.
Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Perederadan Barang Pakaian Bekas Impor Menurut UU Penanaman Modal Adhienda Siti Aisyah; Frency Siska
Bandung Conference Series: Law Studies 1193 - 1200
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v6i2.24833

Abstract

Abstract. The circulation of imported used clothing without customs clearance remains a legal issue in Indonesia, as it contravenes customs regulations and potentially disrupts fair business competition and the investment climate. This study aims to analyze the implementation of legal regulations regarding the circulation of illegal imported used clothing and to examine the liability of business actors under Law Number 25 of 2007 concerning Investment, in conjunction with Law Number 17 of 2006 concerning Customs. The research employs a normative-juridical method utilizing both statutory and conceptual approaches. Legal materials were gathered through a literature review of primary, secondary, and tertiary sources and subsequently analyzed qualitatively using a prescriptive method. The findings indicate that while regulations governing the circulation of illegal imports exist within various legislative instruments, their implementation has been suboptimal due to weak oversight and law enforcement. Business actors distributing imported used clothing without customs clearance may be held administratively, civilly, or criminally liable in accordance with applicable regulations. Although the Investment Law does not explicitly address such liability, the principles of legal certainty and compliance with statutory regulations serve as crucial foundations for fostering a conducive investment climate.   Abstrak. Peredaran pakaian bekas impor tanpa izin kepabeanan masih menjadi permasalahan hukum di Indonesia karena bertentangan dengan ketentuan kepabeanan serta berpotensi mengganggu persaingan usaha yang sehat dan iklim penanaman modal. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi pengaturan hukum terhadap peredaran pakaian bekas impor ilegal serta mengkaji tanggung jawab pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai peredaran barang impor ilegal telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun implementasinya belum berjalan optimal akibat lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Pelaku usaha yang mengedarkan pakaian bekas impor tanpa izin kepabeanan dapat dimintai tanggung jawab administratif, perdata, maupun pidana sesuai ketentuan yang berlaku. Meskipun Undang-Undang Penanaman Modal tidak mengatur secara eksplisit mengenai tanggung jawab tersebut, prinsip kepastian hukum dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan menjadi dasar penting dalam menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif.
Penegakan Hukum Pengelolaan Kebun Binatang Pascaberlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 di Jawa Barat Keisha Aura Sa'adatun Nissa Herdiansyah; Neni Ruhaeni
Bandung Conference Series: Law Studies 1201 - 1208
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v6i2.25248

Abstract

Abstract. Indonesia, as a megabiodiverse country, bears a constitutional duty to preserve its biological resources through ex-situ conservation institutions such as zoos. Law Number 32 of 2024, amending Law Number 5 of 1990 on the Conservation of Biological Natural Resources and Their Ecosystems, strengthens zoo management regulation and sanctions. Yet incidents such as the 2025-2026 governance crisis at Bandung Zoo and the escape of a leopard from a quarantine cage at Lembang Park and Zoo in August 2025 reveal a persistent gap between legal norms and field practice. This study examines how zoo management and law enforcement are regulated under Law Number 32 of 2024 and implemented at zoos in West Java. Using a normative juridical approach, data were gathered through library research on primary, secondary, and tertiary legal materials, supplemented with verified media reports, and analyzed by comparing legal norms (das sollen) with field reality (das sein). Results show the regulation is normatively comprehensive, covering licensing, cage safety standards, facility maintenance, shared responsibility among government levels and the public, and layered sanctions. However, implementation at both zoos remains suboptimal due to overlapping supervisory authority, vague technical standards, absence of strict liability for corporate managers, and non-operational conservation funding.   Abstrak. Indonesia sebagai negara megabiodiversitas memiliki tanggung jawab konstitusional menjaga kelestarian sumber daya alam hayati melalui lembaga konservasi ex-situ seperti kebun binatang. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem memperkuat pengaturan pengelolaan kebun binatang serta memperberat sanksi. Namun, krisis tata kelola Kebun Binatang Bandung pada 2025-2026 dan lepasnya macan tutul dari kandang karantina Lembang Park and Zoo pada Agustus 2025 menunjukkan kesenjangan antara norma hukum dan praktik lapangan. Penelitian ini mengkaji pengaturan pengelolaan kebun binatang dan penegakan hukumnya berdasarkan undang-undang tersebut, serta implementasinya di kebun binatang Jawa Barat. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier serta pemberitaan media terverifikasi, dianalisis dengan membandingkan norma hukum (das sollen) dan kenyataan lapangan (das sein). Hasil penelitian menunjukkan pengaturan pengelolaan kebun binatang secara normatif cukup komprehensif, mencakup kewajiban perizinan, standar sarana kandang, pemeliharaan fasilitas, tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat, serta sanksi berlapis. Namun implementasinya di Kebun Binatang Bandung dan Lembang Park and Zoo belum optimal akibat tumpang tindih kewenangan pengawasan, kekaburan standar teknis keamanan, belum dirumuskannya asas pertanggungjawaban mutlak (strict liability) bagi korporasi, serta belum operasionalnya instrumen pendanaan konservasi.  
Keabsahan Hibah Tanah Antara Mantan Pasangan Suami Istri Tanpa Akta Notaris dalam Praktik Pertanahan di Indonesia Maulina Sukma Wijaya; Salma Suroyya Yuniyanti
Bandung Conference Series: Law Studies 1209 - 1218
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v6i2.25408

Abstract

Abstract. This article analyses the validity of an oral land grant between former spouses and the court jurisdiction over the dispute by examining Cirebon District Court Decision Number 85/Pdt.G/2023/PN Cbn. The research uses a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches. Legal materials were collected through a literature review and analysed qualitatively. The study finds that an oral promise to grant land does not satisfy the formal requirements of a land grant because it is not embodied in an authentic deed made by an authorised official. Consequently, it does not transfer land rights, cannot support certificate registration, and does not establish a complete obligation for a breach of contract claim. The disputed land nevertheless remains subject to joint marital property settlement. When the parties are Muslims, the grant dispute generally falls within the absolute jurisdiction of the Religious Court. The District Court decision is materially cautious regarding the absence of a deed, but its reasoning is incomplete because it does not expressly examine absolute jurisdiction.   Abstrak. Artikel ini menganalisis keabsahan hibah tanah secara lisan antara mantan suami dan istri serta kewenangan pengadilan dalam memeriksa sengketanya melalui Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 85/Pdt.G/2023/PN Cbn. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa janji lisan untuk menghibahkan tanah tidak memenuhi syarat formal karena tidak dituangkan dalam akta autentik oleh pejabat berwenang. Akibatnya, tidak terjadi peralihan hak, hibah tidak dapat digunakan sebagai dasar balik nama sertifikat, dan belum terbentuk perikatan sempurna sebagai dasar wanprestasi. Hak atas tanah tetap dapat diselesaikan melalui pembagian harta bersama. Apabila para pihak beragama Islam, sengketa hibah pada dasarnya menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama. Putusan Pengadilan Negeri tepat dalam menilai ketiadaan akta, tetapi belum lengkap karena tidak mempertimbangkan kompetensi absolut secara tegas.    
Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan Dalam Praktik Pungutan Liar Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Juncto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 Tentang Kepariwisataan Shafina Alifia Rahmadhina; Fariz Farrih Izzadi
Bandung Conference Series: Law Studies 1219 - 1224
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v6i2.25426

Abstract

Abstract. The practice of unauthorized levies (pungli) in tourist destinations remains a recurring issue in Indonesia that severely undermines tourist rights as consumers of tourism services. This study examines legal protection for tourists who fall victim to illegal levies, analyzing the legal framework under Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection in conjunction with Law No. 18 of 2025 on Tourism. Using a normative juridical research methodology supported by literature and case study analysis specifically focusing on Mount Halimun Salak National Park (TNGHS) and Curug Bidadari in Bogor Regency this research evaluates business liability and local government policy gaps. The findings reveal that illegal levies infringe upon fundamental consumer rights, including rights to comfort, safety, accurate information, and compensation (Article 4 Law No. 8/1999). Under the principle of strict liability, tourism business operators and area managers bear civil liability for systemic negligence in maintaining safe environments free from extortive activities. Furthermore, local regulatory frameworks require structural enhancement through explicit anti-pungli bylaws, digital non-cash ticketing systems, and integrated inter-agency supervision tasks.   Abstrak. Praktik pungutan liar (pungli) di kawasan destinasi wisata merupakan permasalahan berulang di Indonesia yang secara nyata merugikan hak-hak wisatawan sebagai konsumen jasa pariwisata. Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi wisatawan korban pungli ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juncto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kepariwisataan. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang didukung studi kepustakaan dan analisis kasus khususnya di Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) dan Curug Bidadari Kabupaten Bogor penelitian ini mengevaluasi tanggung jawab pelaku usaha serta kesenjangan regulasi pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pungli melanggar hak-hak fundamental konsumen, termasuk hak atas kenyamanan, keamanan, informasi yang benar, serta ganti rugi (Pasal 4 UU No. 8/1999). Berdasarkan prinsip pertanggungjawaban mutlak (strict liability), pengelola kawasan wisata tetap bertanggung jawab secara keperdataan atas kelalaian sistemik dalam menyediakan lingkungan yang bebas dari pungli. Selain itu, diperlukan penguatan regulasi daerah melalui Perda khusus anti-pungli, digitalisasi sistem tiket nontunai, serta pembentukan Satgas pengawasan terpadu lintas instansi.  

Page 54 of 57 | Total Record : 564

 52   53   54   55   56 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2 (2025): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 1 No. 1 (2021): Bandung Conference Series: Law Studies 1353 - 1360 1345 - 1352 1337 - 1344 1327 - 1336 1319 - 1326 1311 - 1318 1303 - 1310 1293 - 1302 1287 - 1292 1279 1286 1271 - 1278 1265 - 1270 1257 - 1264 1249 - 1256 1241 - 1248 1233 - 1240 1225 - 1232 1219 - 1224 1209 - 1218 1201 - 1208 1193 - 1200 1183 - 1192 1175 - 1182 1167 - 1174 1157 - 1166 1149 - 1156 1141 - 1148 1135 - 1140 1127 - 1134 1119 - 1126 1111 - 1118 1103 - 1110 1085 - 1094 1077 - 1084 1069 - 1076 1061 - 1068 1053 - 1060 1043 - 1052 1035 - 1042 1027 - 1034 1019 - 1026 1009 - 1018 1001 - 1008 993 - 1000 985 - 992 977 - 984 969 - 976 961 - 968 953 - 960 More Issue