cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Unang arifin
Contact Email
bcsls@unisba.ac.id
Phone
+6282120524105
Journal Mail Official
bcsls@unisba.ac.id
Editorial Address
UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung. Jl. Tamansari No. 20, Bandung 40116, Indonesia, Tlp +62 22 420 3368, +62 22 426 3895 ext. 6891
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Bandung Conference Series: Law Studies
Published by Universitas Islam Bandung
ISSN : -     EISSN : 28282493     DOI : https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i2
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Bandung Conference Series: Law Studies (BCSLS) menerbitkan artikel penelitian akademik tentang kajian teoritis dan terapan serta berfokus pada Ilmu Hukum dengan ruang lingkup diantaranya: Akibat Hukum, Alih Teknologi, Analisis Yuridis Putusan Hakim, Angkutan Jalan, Aparatur Sipil Negara, Fungsi Lingkungan Hidup, Hak Reproduksi, Hak Servituut, Hoax, Hukum Ketenagakerjaan, Illegal Mining, Intervensi, Jual Beli Dalam Islam, Juvenile Delinquency, Kekerasan dalam Rumah Tangga, Kerugian, Kewajiban Negara, Makanan Kedaluwarsa, Nafkah Anak, Pangan Asal Hewan, Pekerja Rumah Tangga, Pencucian Uang, Penegakan Hukum pidana, Penegakan Hukum, Pengawasan, Penyelundupan Sediaan, Farmasi, Penyidik KPK, Perlindungan Hukum, Perlindungan Konsumen dan Tenaga Kerja, Pungutan Liar, Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner, Tanda Tera, Tanggung Jawab Hukum, Tenaga Kerja Asing, Tim Saber Pungli, Tanah, Tindak Pidana, Tindak Perdata, Transportasi Online, UU ITE. Prosiding ini diterbitkan oleh UPT Publikasi Ilmiah Unisba. Artikel yang dikirimkan ke prosiding ini akan diproses secara online dan menggunakan double blind review minimal oleh dua orang mitra bebestari yang ahli dalam bidangnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 563 Documents
 53   54   55   56   57 
Pelanggaran Data Pribadi oleh Perusahaan Tools for Humanity dan Jaminan Perlindungan Hukumnya Adinda Putri Mulya Pramaditha; Eka Juarsa
Bandung Conference Series: Law Studies 1287 - 1292
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v6i2.26350

Abstract

Abstract.  The development of biometric-based identity verification technology has raised new legal issues, as reflected in the case of iris data collection by Tools for Humanity through its World ID and Worldcoin services in Indonesia. Since early May 2025, thousands of citizens particularly in the Bekasi area urrendered their biometric data in exchange for cash incentives of up to IDR 800,000, before the Ministry of Communication and Digital Affairs suspended the service's operating license due to institutional legality violations and indications of personal data protection breaches. This research aims to identify the forms of personal data violations committed by Tools for Humanity and examine their conformity with personal data protection principles, while analyzing the effectiveness of legal protection available in Indonesia in responding to them. This research employs a normative juridical method with statutory and case approaches. The results show that Tools for Humanity's biometric data collection practices in Indonesia violated the principles of consent, accountability, and institutional legality as an Electronic System Operator, as regulated under Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection, following a pattern consistently found in other countries such as Kenya, Hong Kong, Spain, Portugal, Brazil, and South Korea. Legal protection in Indonesia proved responsive in its repressive dimension but weak in its preventive dimension, largely due to the absence of an independent personal data protection oversight body and jurisdictional constraints over foreign corporations.   Abstrak. Perkembangan teknologi verifikasi identitas berbasis biometrik memunculkan persoalan hukum baru, sebagaimana tercermin dari kasus pengumpulan data iris mata oleh perusahaan Tools for Humanity melalui layanan World ID dan Worldcoin di Indonesia. Sejak awal Mei 2025, ribuan warga terutama di wilayah Bekasi menyerahkan data biometriknya dengan imbalan uang tunai hingga Rp800.000, sebelum akhirnya Kementerian Komunikasi dan Digital membekukan izin operasional layanan tersebut karena ditemukan pelanggaran legalitas kelembagaan dan indikasi pelanggaran ketentuan pelindungan data pribadi. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi bentuk pelanggaran data pribadi yang dilakukan Tools for Humanity serta menelaah kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi, sekaligus menganalisis efektivitas perlindungan hukum yang tersedia di Indonesia dalam meresponsnya. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pengumpulan data biometrik oleh Tools for Humanity di Indonesia melanggar prinsip persetujuan, prinsip akuntabilitas, dan kewajiban legalitas kelembagaan sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik, sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, dengan pola yang konsisten terjadi di berbagai negara lain seperti Kenya, Hong Kong, Spanyol, Portugal, Brasil, dan Korea Selatan. Perlindungan hukum di Indonesia terbukti responsif dari sisi represif namun lemah dari sisi preventif, terutama karena belum terbentuknya lembaga pengawas pelindungan data pribadi yang independen serta kendala yurisdiksi terhadap korporasi asing.
Perlindungan Demonstran Korban Kekerasan Polisi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Boby Indrawan; Ade Mahmud
Bandung Conference Series: Law Studies 1293 - 1302
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v6i2.26352

Abstract

Abstract.  This study analyzes legal protection for demonstrators who experience or are allegedly affected by police violence under Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, using the 2025 demonstration around Bandung Islamic University as the case context. The study applies a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The object of the study is the legal protection of demonstrators, while legal materials were collected from legislation, legal literature, journal articles, official statements, and verifiable case information, then analyzed qualitatively. Philipus M. Hadjon's concept of preventive and repressive legal protection is used as the main framework. The study finds that preventive protection is realized through guarantees of freedom of expression, limits on police authority, negotiation, warnings, gradual use of force, distinction of targets, and risk mitigation. Repressive protection includes complaints, human rights monitoring, criminal and ethical examination, witness and victim protection, medical and psychological services, restoration of rights, and guarantees of non-recurrence. In the Unisba case, these mechanisms were normatively available, but their implementation was not yet fully effective.   Abstrak. Penelitian ini menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap demonstran yang mengalami atau diduga terdampak tindakan kekerasan aparat kepolisian berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dengan menggunakan peristiwa demonstrasi di sekitar Universitas Islam Bandung tahun 2025 sebagai konteks kasus. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Objek penelitian adalah perlindungan hukum terhadap demonstran. Bahan hukum dikumpulkan dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, keterangan resmi, dan informasi kasus yang dapat diverifikasi, kemudian dianalisis secara kualitatif. Teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon digunakan sebagai kerangka utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan preventif diwujudkan melalui jaminan kebebasan menyampaikan pendapat, pembatasan kewenangan aparat, negosiasi, peringatan, penggunaan kekuatan secara bertahap, pembedaan sasaran, dan mitigasi risiko. Perlindungan represif meliputi pengaduan, pemantauan HAM, pemeriksaan pidana dan etik, perlindungan saksi dan korban, layanan medis dan psikologis, pemulihan hak, serta jaminan ketidakberulangan. Dalam kasus Unisba, mekanisme tersebut telah tersedia secara normatif, tetapi pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif.
Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Child Grooming melalui Manipulasi Artificial Intelligence Deepfake Puspita Diva Nabiilah; Ade Mahmud
Bandung Conference Series: Law Studies 1303 - 1310
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v6i2.26354

Abstract

Abstract. This article discusses the legal liability of perpetrators of child grooming who use Artificial Intelligence (AI) deepfake technology, based on the first research problem in the thesis and the case construction of SMAN 11 Semarang. The study uses a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. Legal materials were obtained through literature study from legislation, criminal-law books, journal articles, and case materials, and were analyzed qualitatively. The discussion focuses on the relationship between the perpetrator’s conduct and culpability through the concepts of actus reus and mens rea. The results show that liability may arise from a series of actions consisting of collecting a child’s visual data, building manipulative digital communication, producing synthetic sexual content, and using that content for electronic sexual extortion. The perpetrator’s intent is reflected in the deliberate use of AI-generated content to pressure the child. The conduct can be assessed through the Electronic Information and Transactions Law, the Sexual Violence Crime Law, the Child Protection Law, and the Pornography Law. AI is positioned as a tool, while criminal responsibility remains attached to the human actor who intentionally controls and uses it. Abstrak. Artikel ini membahas pertanggungjawaban hukum pelaku child grooming yang menggunakan teknologi Artificial Intelligence (AI) deepfakeberdasarkan identifikasi masalah pertama dalam skripsi dan konstruksi kasus SMAN 11 Semarang. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dari peraturan perundang-undangan, buku hukum pidana, artikel jurnal, dan bahan kasus, kemudian dianalisis secara kualitatif. Pembahasan difokuskan pada hubungan antara perbuatan pelaku dan kesalahannya melalui konsep actus reus dan mens rea. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban dapat dibangun dari rangkaian pengumpulan data visual anak, pendekatan manipulatif di ruang digital, pembuatan konten seksual sintetis, dan penggunaan konten tersebut untuk pemerasan seksual elektronik. Kesengajaan terlihat dari tindakan pelaku yang secara sadar menggunakan hasil rekayasa AI untuk menekan korban. Perbuatan tersebut dapat dianalisis melalui UU ITE, UU TPKS, UU Perlindungan Anak, dan UU Pornografi. AI ditempatkan sebagai sarana, sedangkan pertanggungjawaban tetap diarahkan kepada manusia yang mengendalikan dan menggunakannya secara sengaja.
Perlindungan Anak Korban Sextortion Elektronik dan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku mochamad fadhil fahrezi; Nandang Sambas
Bandung Conference Series: Law Studies 1311 - 1318
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v6i2.26355

Abstract

Abstract. This research examines the legal issues that arise when the direct perpetrator of child sexual exploitation is a parent who claims to have acted under a third party's sextortion threat, as occurred in the 2023 South Tangerang case, in which a mother identified as R allegedly produced and transmitted sexually explicit material involving her five-year-old child after being threatened with the distribution of her private photographs. This study analyzes the legal protection available to the child victim and the criminal liability of R and of the party allegedly controlling the digital threat. The research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches, based on primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed qualitatively, with the South Tangerang case as reported in official police and child-protection sources as its object. The findings show that the child is entitled to preventive and repressive protection, while R's liability under the Child Protection Law, the Pornography Law, and the Electronic Information and Transactions Law remains applicable because the threat she experienced does not satisfy the cumulative requirements of duress as a full excuse. The party controlling the digital account must be held separately liable according to its proven role.   Abstrak. Penelitian ini mengkaji persoalan hukumyang timbul ketika pelaku langsung eksploitasi seksualanak adalah orang tua yang mengaku bertindak di bawah ancaman sextortion pihak ketiga, sebagaimanaterjadi dalam kasus Tangerang Selatan tahun 2023, ketika seorang ibu berinisial R diduga membuat dan mengirimkan video bermuatan seksual yang melibatkananak kandungnya yang berusia lima tahun setelahmenerima ancaman penyebaran foto pribadi melaluisebuah akun Facebook. Penelitian ini bertujuanmenganalisis perlindungan hukum bagi anak korban serta pertanggungjawaban pidana R dan pihak yang diduga mengendalikan ancaman digital. Penelitianmenggunakan metode yuridis normatif denganpendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, berdasarkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Objekpenelitian adalah kerangka perlindungan hukum dan pertanggungjawaban pidana yang berlaku atas kasusTangerang Selatan berdasarkan keterangan resmikepolisian dan lembaga perlindungan anak. Hasil penelitian menunjukkan anak berhak atas perlindunganpreventif dan represif, sedangkan pertanggungjawabanR atas Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Pornografi, dan Undang-Undang ITE tetapberlaku karena ancaman yang dialaminya belummemenuhi syarat kumulatif daya paksa sebagai alasanpemaaf penuh. Pihak yang mengendalikan akun digital harus dimintai pertanggungjawaban tersendiri sesuaiperan yang terbukti.  
Perlindungan Hukum Pembeli Lelang Objek Hak Tanggungan Akibat Pembatalan Sepihak oleh Penjual Muhammad Nabil Raihan; Lina Jamilah
Bandung Conference Series: Law Studies 1327 - 1336
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v6i2.26359

Abstract

Abstract. This article analyzes legal protection for a good-faith buyer of a Mortgage Right auction when the auction transaction is subsequently cancelled and the buyer does not obtain full restoration of the rights arising from the auction. The discussion is limited to the first research problem of the thesis and uses the Dewi Saraswati case as the main factual basis. The study applies a normative juridical method with statutory and case approaches. Legal materials are obtained through literature and document study and are analyzed qualitatively. The results show that the buyer’s position as a good-faith auction purchaser is supported by the legality of the auction procedure, the auction minutes, proof of payment, and the absence of prior knowledge of a hidden legal defect. Preventive protection is provided through administrative and juridical examination before the auction, but this mechanism has structural limits because it cannot always detect concealed defects that are disputed years later. Consequently, repressive protection becomes decisive. It includes challenging the legal basis of the cancellation, filing civil claims against PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. based on breach of contract and unlawful act concerning the acknowledged but unrepaid net auction proceeds, submitting complaints to the financial-services authority, and seeking institutional accountability from state bodies involved in the auction and land-administration process. The available mechanisms are complementary and must be read cumulatively to restore the buyer’s position effectively.   Abstrak. Artikel ini menganalisis perlindungan hukum bagi pembeli lelang objek Hak Tanggungan yang beritikad baik ketika lelang kemudian dibatalkan dan hak pembeli tidak dipulihkan secara penuh. Pembahasan dibatasi pada identifikasi masalah pertama dalam skripsi dengan kasus Dewi Saraswati sebagai dasar faktual utama. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan pembeli lelang beritikad baik ditopang oleh keikutsertaan dalam prosedur lelang yang sah, risalah lelang, bukti pembayaran, serta tidak adanya pengetahuan mengenai cacat yuridis tersembunyi. Perlindungan preventif tersedia melalui pemeriksaan yuridis dan administratif sebelum lelang, tetapi memiliki keterbatasan karena tidak selalu dapat mendeteksi cacat yang baru dipersoalkan bertahun-tahun kemudian. Oleh karena itu, perlindungan represif menjadi penentu pemulihan hak. Bentuknya meliputi upaya hukum atas pembatalan lelang, gugatan perdata terhadap PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. atas dasar wanprestasi dan perbuatan melawan hukum terkait hasil bersih lelang yang telah diakui namun belum dikembalikan, pengaduan kepada otoritas sektor jasa keuangan, serta tuntutan pertanggungjawaban kelembagaan terhadap instansi negara yang terkait dengan proses lelang dan administrasi pertanahan. Seluruh mekanisme tersebut bersifat saling melengkapi dan perlu dibaca secara kumulatif agar perlindungan pembeli lelang tidak berhenti pada pengakuan normatif semata.  
Pembelaan Terpaksa dan Perlindungan Hukum Tersangka: Studi Kasus Hogi Minaya Ahmad Hekmatyar Maulana Afghani; Dewi Dini Heniarti
Bandung Conference Series: Law Studies 1337 - 1344
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v6i2.26360

Abstract

Abstract. This study examines the legal qualification of Hogi Minaya's act of chasing two perpetrators who had just snatched his wife's bag in Sleman, an event that ended in a traffic accident causing the perpetrators' deaths, and the legal protection afforded to Hogi after he was designated a suspect. The urgency of this research lies in determining whether a defensive pursuit following a crime in progress can be qualified as necessary defense (noodweer) under Article 49(1) of the old Criminal Code and Article 34 of Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code, and how legal protection should operate throughout the criminal process. Using a normative juridical method with statute, conceptual, and case approaches, this research analyzes secondary legal materials alongside verifiable case facts drawn from official statements and credible news reports. The findings indicate that Hogi's initial pursuit has a strong normative basis to be qualified as necessary defense, since it responded directly to an unlawful attack on his wife and property, although the elements of negligence under Article 310(4) and dangerous driving under Article 311 of the Traffic Law, as well as the tests of subsidiarity, proportionality, and causation, remain conditional on unavailable technical reconstruction. The study concludes that legal protection for persons invoking necessary defense must operate preventively from the investigation stage, not merely through the eventual termination of prosecution.   Abstrak. Penelitian ini mengkaji kualifikasi hukum tindakan Hogi Minaya yang mengejar dua orang yang baru saja menjambret tas istrinya di Sleman, peristiwa yang berakhir dengan kecelakaan lalu lintas dan menyebabkan kedua pelaku meninggal dunia, serta perlindungan hukum yang diterima Hogi setelah ditetapkan sebagai tersangka. Urgensi penelitian terletak pada kebutuhan untuk menentukan apakah pengejaran yang dilakukan segera setelah kejahatan berlangsung dapat dikualifikasikan sebagai pembelaan terpaksa (noodweer) berdasarkan Pasal 49 ayat (1) KUHP lama dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta bagaimana perlindungan hukum seharusnya bekerja di sepanjang proses pidana. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, menganalisis bahan hukum sekunder bersama fakta kasus yang dapat diverifikasi dari keterangan resmi dan pemberitaan yang kredibel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengejaran awal Hogi memiliki dasar normatif yang kuat untuk dikualifikasikan sebagai pembelaan terpaksa karena merupakan respons langsung terhadap serangan melawan hukum terhadap istri dan harta bendanya, meskipun unsur kelalaian dalam Pasal 310 ayat (4) dan cara mengemudi membahayakan dalam Pasal 311 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta pengujian subsidiaritas, proporsionalitas, dan kausalitas, masih bersifat bersyarat karena rekonstruksi teknis belum tersedia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi orang yang mengajukan pembelaan terpaksa harus bekerja secara preventif sejak tahap penyidikan, bukan semata-mata melalui penghentian penuntutan pada akhir proses.  
Pertanggungjawaban Pidana Pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital dalam Melindungi Situs Judi Online Rafli Adhyaksa; Dini Dewi Heniarti
Bandung Conference Series: Law Studies 1353 - 1360
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v6i2.26368

Abstract

Abstract. The digital transformation of government services has made the authority to monitor and block illegal online content increasingly important. This authority becomes a criminal-law issue when employees use access within the blocking system to keep online gambling sites accessible. This research aims to analyze the criminal liability of employees or former employees of the Ministry of Communication and Digital Affairs who abused their authority to protect online gambling sites under Article 27 paragraph (2) of the Electronic Information and Transactions Law, and to analyze government efforts to combat online gambling through techno prevention and their comparison with Australia. The research uses a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches. Secondary legal materials were obtained through library research and analyzed qualitatively. The main case is South Jakarta District Court Decision Number 279/Pid.Sus/2025/PN JKT.SEL. The findings show that the conduct is most appropriately qualified as intentionally and unlawfully making electronic information containing gambling content accessible. Abuse of authority is not treated as an independent offense in this construction, but is relevant to the unlawful or without-right element. Criminal liability depends on the fulfillment of the offense, intent, the absence of grounds excluding criminal liability, and each defendant's individual contribution within participation. Indonesia's techno prevention measures have produced significant quantitative results, but the Komdigi case demonstrates that technology must be accompanied by internal governance, access controls, audit trails, and accountability. Australia provides a useful comparative model through integrated regulation, a specialized regulator, technological blocking, monitoring, and public transparency.   Abstrak. Transformasi digital pemerintahan menjadikan kewenangan pemantauan dan pemblokiran konten ilegal semakin penting. Kewenangan tersebut menjadi persoalan hukum pidana ketika pegawai menggunakan akses dalam sistem pemblokiran untuk mempertahankan keteraksesan situs judi online. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban pidana pegawai atau mantan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital yang menyalahgunakan kewenangannya untuk melindungi situs judi online berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta menganalisis upaya pemerintah memberantas judi online melalui pendekatan techno prevention dan perbandingannya dengan Australia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Bahan hukum utama berupa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 279/Pid.Sus/2025/PN JKT.SEL. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan para terdakwa paling tepat dikualifikasikan sebagai perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian. Penyalahgunaan kewenangan tidak berdiri sebagai delik tersendiri dalam konstruksi tersebut, tetapi berkaitan dengan unsur tanpa hak. Pertanggungjawaban pidana ditentukan oleh terpenuhinya unsur delik, kesengajaan, tidak adanya alasan penghapus pidana, dan kontribusi individual masing-masing pelaku dalam penyertaan. Pendekatan techno prevention Indonesia telah menghasilkan capaian kuantitatif yang signifikan, tetapi perkara Komdigi menunjukkan bahwa teknologi harus disertai tata kelola internal, pembatasan akses, audit trail, dan akuntabilitas. Australia memberikan pembelajaran melalui integrasi regulasi, otoritas khusus, pemblokiran berbasis teknologi, pemantauan, dan transparansi publik.  
Kebijakan Perparkiran dan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pungutan Liar di Masjid Al-Jabbar Nabila Hazima Nugraha; Fabian Fadhly Jambak
Bandung Conference Series: Law Studies 1319 - 1326
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v6i2.26369

Abstract

Abstract. This study examines parking policy in Bandung City and criminal law enforcement against illegal levies in the parking area of Al-Jabbar Mosque, prompted by a viral case posted on the X account @petanirumah in April 2024. A normative juridical method with a descriptive-analytical specification was applied through literature study. Findings show Bandung City and West Java already have adequate regulations (Law No. 22/2009, Mayor Regulation No. 66/2021, and No. 121/2022), yet implementation still reveals a gap between das sollen and das sein. Based on Soerjono Soekanto's theory, weak coordination among law enforcement agencies, limited monitoring facilities, and low public legal awareness are the main causes. The attendants' conduct potentially fulfills extortion (Article 482) and fraud (Article 492), yet Saber Pungli's enforcement remains limited to administrative warnings. Abstrak. Penelitian ini mengkaji kebijakan perparkiran di Kota Bandung dan upaya penegakan hukum pidana terhadap pungutan liar di area parkir Masjid Al-Jabbar, dipicu kasus viral unggahan akun X @petanirumah pada April 2024. Metode yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analisis melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan Kota Bandung dan Jawa Barat telah memiliki regulasi memadai (UU No. 22/2009, Perwal No. 66/2021, dan Perwal No. 121/2022), namun implementasinya masih menunjukkan kesenjangan antara das sollen dan das sein. Berdasarkan teori Soerjono Soekanto, lemahnya koordinasi aparat, minimnya sarana pengawasan, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi penyebab utama. Perbuatan juru parkir berpotensi memenuhi unsur pemerasan (Pasal 482 KUHP) dan penipuan (Pasal 492 KUHP), namun penindakan Tim Saber Pungli masih sebatas teguran administratif.
Tanggung Jawab Pelaku Usaha atas Pemalsuan Label Kedaluwarsa Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Mahardika Ghani Hibatullah
Bandung Conference Series: Law Studies 1345 - 1352
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v6i2.26371

Abstract

Abstract.  Counterfeiting expiration labels on food products is a legal problem directly related to consumer protection because it may provide misleading information and endanger public health and safety. This research aims to analyze the legal regulation prohibiting counterfeit expiration labels and the legal liability of business actors under Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The research uses a normative juridical method with a descriptive-analytical specification. Primary and secondary legal materials are analyzed qualitatively using deductive reasoning. The results show that the obligation to provide accurate, clear, and honest information and the prohibition of trading goods that do not conform to their labels constitute important legal bases for protecting consumers from counterfeit expiration labels. These provisions are strengthened by Law Number 18 of 2012 concerning Food and Government Regulation Number 69 of 1999 concerning Food Labels and Advertisements. In the mass food poisoning case in Kediri Regency, the manipulation of expiration labels caused health losses to consumers and fulfilled the elements of an unlawful act. Business actors may be held civilly liable for compensation and criminally liable when the elements of a criminal offense are fulfilled.   Abstrak. Pemalsuan label kedaluwarsa pada produk pangan merupakan permasalahan hukum yang berkaitan langsung dengan perlindungan konsumen karena dapat memberikan informasi yang menyesatkan serta membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum mengenai larangan pemalsuan label kedaluwarsa dan bentuk tanggung jawab hukum pelaku usaha atas perbuatan tersebut menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif dengan metode berpikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur serta larangan memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan keterangan label menjadi dasar hukum perlindungan konsumen terhadap praktik pemalsuan label kedaluwarsa. Pengaturan tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Dalam kasus keracunan massal di Kabupaten Kediri, manipulasi label kedaluwarsa menimbulkan kerugian kesehatan bagi konsumen dan memenuhi unsur perbuatan melawan hukum. Pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata berupa ganti rugi dan pertanggungjawaban pidana apabila unsur tindak pidana terpenuhi.
Perlindungan Hukum bagi Pemilik Tanah Hak Milik yang Ditetapkan Negara sebagai Tanah Terlantar Raflianto Wicaksana; Salma Suroyya Yuniyanti
Bandung Conference Series: Law Studies 1149 - 1156
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v6i2.23835

Abstract

Abstract. Land is a strategic national asset whose utilization must fulfil a social function under Indonesia's Basic Agrarian Law (UUPA). Government Regulation Number 48 of 2025 on the Rectification of Abandoned Areas and Land, implementing Article 180 of the Job Creation Law, authorizes the state to take over privately owned (hak milik) land that is deliberately left unused for at least two years. This policy raises concerns regarding legal certainty for landowners, particularly since thousands of hectares have been recorded as abandoned land between 2021 and 2025. This study aims to examine the legal status of hak milik land during the state's takeover process as abandoned land, and to analyze the legal protection afforded to owners under Government Regulation No. 48/2025 in conjunction with Government Regulation in Lieu of Law Number 51 of 1960. A normative juridical approach with descriptive-analytical specification was applied, relying on secondary legal materials analyzed qualitatively through content and thematic analysis. The results show that hak milik status remains legally protected throughout the inventory, identification, evaluation, and warning stages, and is extinguished only after a formal determination proves the owner's deliberate neglect. Legal protection is realized preventively through phased administrative procedures and repressively through legal remedies. The study concludes that PP No. 48/2025 implements the social-function principle of land under the UUPA and is not contradictory to national agrarian law, provided its implementation remains transparent, objective, and proportional.   Abstrak. Tanah merupakan aset strategis nasional yang pemanfaatannya harus memenuhi fungsi sosial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar, sebagai pelaksana Pasal 180 Undang-Undang Cipta Kerja, memberikan kewenangan kepada negara untuk mengambil alih tanah berstatus hak milik yang sengaja tidak dimanfaatkan selama minimal dua tahun. Kebijakan ini menimbulkan persoalan kepastian hukum bagi pemilik tanah, terlebih data menunjukkan ribuan hektare tanah tercatat terlantar sepanjang 2021–2025. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status hukum tanah hak milik dalam proses pengambilalihan oleh negara sebagai tanah terlantar, serta menganalisis perlindungan hukum bagi pemiliknya berdasarkan PP Nomor 48 Tahun 2025 dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis, bersumber pada bahan hukum sekunder yang dianalisis secara kualitatif melalui teknik analisis isi dan tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status hak milik tetap dilindungi selama tahap inventarisasi, identifikasi, evaluasi, dan peringatan berlangsung, dan hanya hapus setelah penetapan resmi yang membuktikan unsur kesengajaan pemegang hak. Perlindungan hukum diwujudkan secara preventif melalui prosedur administratif bertahap dan secara represif melalui upaya hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa PP Nomor 48 Tahun 2025 merupakan pelaksanaan prinsip fungsi sosial tanah dalam UUPA dan tidak bertentangan dengan hukum agraria nasional, sepanjang pelaksanaannya dilakukan secara transparan, objektif, dan proporsional.  

Page 56 of 57 | Total Record : 563

 53   54   55   56   57 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2 (2025): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 1 No. 1 (2021): Bandung Conference Series: Law Studies 1353 - 1360 1345 - 1352 1337 - 1344 1327 - 1336 1319 - 1326 1311 - 1318 1303 - 1310 1293 - 1302 1287 - 1292 1279 1286 1271 - 1278 1265 - 1270 1257 - 1264 1249 - 1256 1241 - 1248 1233 - 1240 1225 - 1232 1219 - 1224 1209 - 1218 1201 - 1208 1193 - 1200 1183 - 1192 1175 - 1182 1167 - 1174 1149 - 1156 1141 - 1148 1135 - 1140 1127 - 1134 1119 - 1126 1111 - 1118 1103 - 1110 1085 - 1094 1077 - 1084 1069 - 1076 1061 - 1068 1053 - 1060 1043 - 1052 1035 - 1042 1027 - 1034 1009 - 1018 1001 - 1008 985 - 992 977 - 984 961 - 968 953 - 960 More Issue