cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Unang arifin
Contact Email
bcsls@unisba.ac.id
Phone
+6282120524105
Journal Mail Official
bcsls@unisba.ac.id
Editorial Address
UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung. Jl. Tamansari No. 20, Bandung 40116, Indonesia, Tlp +62 22 420 3368, +62 22 426 3895 ext. 6891
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Bandung Conference Series: Law Studies
Published by Universitas Islam Bandung
ISSN : -     EISSN : 28282493     DOI : https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i2
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Bandung Conference Series: Law Studies (BCSLS) menerbitkan artikel penelitian akademik tentang kajian teoritis dan terapan serta berfokus pada Ilmu Hukum dengan ruang lingkup diantaranya: Akibat Hukum, Alih Teknologi, Analisis Yuridis Putusan Hakim, Angkutan Jalan, Aparatur Sipil Negara, Fungsi Lingkungan Hidup, Hak Reproduksi, Hak Servituut, Hoax, Hukum Ketenagakerjaan, Illegal Mining, Intervensi, Jual Beli Dalam Islam, Juvenile Delinquency, Kekerasan dalam Rumah Tangga, Kerugian, Kewajiban Negara, Makanan Kedaluwarsa, Nafkah Anak, Pangan Asal Hewan, Pekerja Rumah Tangga, Pencucian Uang, Penegakan Hukum pidana, Penegakan Hukum, Pengawasan, Penyelundupan Sediaan, Farmasi, Penyidik KPK, Perlindungan Hukum, Perlindungan Konsumen dan Tenaga Kerja, Pungutan Liar, Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner, Tanda Tera, Tanggung Jawab Hukum, Tenaga Kerja Asing, Tim Saber Pungli, Tanah, Tindak Pidana, Tindak Perdata, Transportasi Online, UU ITE. Prosiding ini diterbitkan oleh UPT Publikasi Ilmiah Unisba. Artikel yang dikirimkan ke prosiding ini akan diproses secara online dan menggunakan double blind review minimal oleh dua orang mitra bebestari yang ahli dalam bidangnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 563 Documents
 51   52   53   54   55 
Pertanggungjawaban Hukum Atas Wanprestasi Promotor Dalam Pengembalian Dana Pembelian Tiket Konser Day 6 Jakarta Ditinjau Dari Hukum Perdata Positif Di Indonesia Kautsar Ibrahim; Dian Alan Setiawan
Bandung Conference Series: Law Studies 1009 - 1018
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v6i2.23845

Abstract

Abstract. Concert organization creates a contractual relationship between promoters and consumers. The DAY6 Jakarta case, promoted by Mecimapro, clearly shows default due to unilateral venue change from JIS to Stadion Madya GBK and significant refund delays. This study analyzes promoter liability under the Indonesian Civil Code and consumer remedies under Law No. 8/1999. This is normative juridical research using a qualitative approach and library research. The findings confirm the ticket purchase agreement satisfies Article 1320 of the Civil Code. The promoter committed default through non-conforming performance and delays, thus Articles 1238, 1243, and 1267 impose liability to provide full compensation. Available consumer remedies include formal warnings, BPSK dispute settlement, and court lawsuits based on Articles 7(g) and 19 of the Consumer Protection Law. This study concludes that consumer protection against promoter default demands timely and complete fulfillment of refund rights in accordance with prevailing laws.   Abstrak. Penyelenggaraan konser musik merupakan peristiwa hukum yang melahirkan hubungan kontraktual antara promotor dan konsumen. Kasus konser DAY6 Jakarta yang dipromotori Mecimapro menunjukkan wanprestasi akibat perubahan venue secara sepihak dari JIS ke Stadion Madya GBK dan keterlambatan pengembalian dana. Penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban hukum promotor berdasarkan KUHPerdata serta upaya hukum konsumen berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian jual beli tiket telah memenuhi syarat sah Pasal 1320 KUHPerdata. Promotor terbukti melakukan wanprestasi berupa pelaksanaan prestasi tidak sesuai perjanjian dan keterlambatan, sehingga berdasarkan Pasal 1238, 1243, dan 1267 KUHPerdata wajib memberikan ganti rugi. Upaya hukum konsumen meliputi somasi, penyelesaian melalui BPSK, dan gugatan ke Pengadilan Negeri sesuai Pasal 7 huruf g dan Pasal 19 UUPK. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen harus diwujudkan melalui pemenuhan hak refund secara tepat waktu dan penuh.  
Pemberian Abolisi oleh Presiden kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi Impor Gula di Kementerian Perdagangan Putri Nailah Tsabitha
Bandung Conference Series: Law Studies 1027 - 1034
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v6i2.23857

Abstract

Abstract. Corruption is a very serious crime causes the government to lose money, messes up how the government runs, and makes the public lose trust in the law. One case that many people are talking about is about corruption in importing sugar, involving a man named Thomas Trikasih Lembong and a decision made by the President to forgive his crime. This study looks at why the President decided to forgive him, how this affects fighting corruption, and what the judges considered when making their decision in case number 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst. The study uses ideas about how laws are enforced, what corruption crimes are, and how the President has special powers in the law. The results show President’s decision forgive Thomas Lembong followed the rules in Indonesia’s laws because House of Representatives agreed with the decision. People think it’s a controversial choice because it was serious crime like corruption. This make the law less clear, reduce the fear of getting caught, affect fair judging, and make people doubt efforts to stop corruption. The judges decided Thomas Lembong was guilty of corruption because he broke the law, gained benefits, caused the government to lose money, and was involved in illegal sugar import policies.   Abstrak.Korupsi adalah kejahatan serius yang menyebabkan pemerintah kehilangan uang, mempersulit penegakan hukum, dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Salah satu kasus terkenal adalah impor gula di Kementerian Perdagangan, yang melibatkan Thomas Trikasih Lembong, di mana Presiden memberikan amnesti dan kemudian membatalkannya. Studi ini meneliti mengapa Presiden memberikan amnesti, bagaimana hal itu memengaruhi pemberantasan korupsi, dan apa yang dipertimbangkan hakim ketika mengambil keputusan. Studi ini menggunakan gagasan tentang bagaimana hukum ditegakkan, apa yang menjadikan suatu tindakan kriminal, dan kekuasaan khusus Presiden dalam hukum. Studi ini menemukan bahwa pemberian amnesti kepada Thomas Trikasih Lembong sesuai dengan aturan Konstitusi Indonesia dan undang-undang lama tentang amnesti, dengan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Namun, sebagian orang masih tidak setuju karena amnesti tersebut diberikan untuk kejahatan serius seperti korupsi, yang dapat membuat hukum kurang jelas, mengurangi hukuman untuk tindakan buruk, dan merusak kepercayaan dalam pemberantasan korupsi. Hakim memutuskan bahwa Thomas Trikasih Lembong memang melanggar hukum karena ia menguntungkan orang lain, menyebabkan pemerintah kehilangan uang, dan terlibat dalam rencana impor gula yang melanggar aturan. Oleh karena itu, ketika Presiden menggunakan kekuasaannya untuk membatalkan undang-undang atau memberikan amnesti, hal itu harus dilakukan secara terbuka dan hati-hati, dengan aturan yang jelas, untuk memastikan keadilan dan kes fairness tetap terjaga.
Pertanggungjawaban Bank Terhadap Dugaan Transaksi Investasi Kripto Ilegal Nasabah Berdasarkan Know Your Customer’s Customer Najwa kautsar Salsabilla; Jejen Hendar
Bandung Conference Series: Law Studies 1043 - 1052
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v6i2.23865

Abstract

Abstract. This study aims to examine the forms of banks' legal liability concerning customer transactions allegedly involved in illegal cryptocurrency investments and to analyze the implementation of the Know Your Customer’s Customer (KYCC) principle by banks in preventing customer transactions from being associated with illegal crypto asset investments. This research employs a normative legal research method using both statutory and conceptual approaches. The legal sources consist of primary legal materials, including regulations governing the banking sector, anti-money laundering, and crypto asset trading, as well as secondary legal materials comprising books, scholarly journals, and other relevant legal literature. The data were analyzed qualitatively through the interpretation and harmonization of legal provisions related to banks' legal liability and the implementation of customer due diligence principles. The findings indicate that legal liability for customer transactions involving illegal cryptocurrency investments rests with the party responsible for conducting the unlawful activities. Banks are obligated to protect customers and prevent the misuse of the banking system. Weak implementation of the Know Your Customer (KYC) principle reflects deficiencies in banks' internal control systems, while the application of the KYCC principle can strengthen transaction monitoring and risk mitigation. Strengthening both KYC and KYCC is essential to maintaining the integrity and stability of the banking system. The implementation of KYC by Bank BCA and Bank Mandiri has not yet been fully optimized, as suspicious transaction patterns should be identified and monitored in accordance with Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 8 of 2023.   Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk tanggung jawab hukum bank terkait dengan transaksi nasabah yang diduga terlibat dalam investasi kripto ilegal dan juga untuk menganalisis penerapan prinsip Know Your Customer’s Customer (KYCC) oleh bank guna mencegah keterlibatan transaksi nasabah dalam investasi aset kripto yang ilegal. Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer berupa regulasi yang mengatur tentang sektor perbankan, pencegahan pencucian uang, dan perdagangan aset kripto, serta bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku, jurnal penelitian, dan literatur hukum yang berkaitan. Analisis dilaksanakan secara kualitatif lewat penafsiran dan sinkronisasi berbagai peraturan hukum yang relevan dengan tanggung jawab bank dan penerapan prinsip pengenalan nasabah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa bentuk pertanggungjawaban hukum bank terhadap transaksi nasabah terkait investasi kripto ilegal menyatakan bahwa kerugian ditanggung oleh pihak yang melakukan. Bank harus melindungi nasabah dan mencegah penyalahgunaan sistem. Kegagalan KYC menunjukkan kelemahan kontrol internal bank. Penerapan prinsip KYCC dapat memperkuat pengawasan. Penguatan KYC dan KYCC penting untuk menjaga sistem perbankan. Penerapan KYC oleh Bank BCA dan Bank Mandiri belum optimal. Pola transaksi mencurigakan harus terdeteksi sesuai dengan POJK Nomor 8 Tahun 2023.  
Perlindungan Hukum Pelaku Usaha atas Penahanan Dana Penjualan Sepihak di TikTok Shop Adila Nurhakimah; Muhammad Ilman Abidin
Bandung Conference Series: Law Studies 1035 - 1042
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v6i2.23886

Abstract

Abstract. The rapid growth of social commerce in Indonesia has positioned TikTok Shop as one of the fastest-growing digital trade platforms, yet numerous business actors have reported unilateral withholding of their sales proceeds without clear justification. This research aims to analyze the form of legal protection granted to business actors whose sales proceeds are withheld unilaterally by TikTok Shop, and to examine the legal responsibility of TikTok Shop as an Electronic System Operator under Government Regulation Number 71 of 2019 concerning the Implementation of Electronic Systems and Transactions. The method used is normative juridical with a descriptive-explanative specification, collecting data through library research on primary, secondary, and tertiary legal materials, which are then analyzed qualitatively. The results show that business actors are entitled to preventive and repressive legal protection, including administrative complaints to the Ministry of Communication and Digital Affairs, lawsuits for tort and breach of contract under the Indonesian Civil Code, and alternative dispute resolution. TikTok Shop is also legally obliged to operate its system reliably, safely, and responsibly, and remains liable when fund withholding is carried out without adequate notice, clear grounds, or a proportionate time limit.   Abstrak. Pesatnya pertumbuhan social commerce di Indonesia menjadikan TikTok Shop sebagai salah satu platform perdagangan digital dengan pertumbuhan tercepat, namun sejumlah pelaku usaha melaporkan adanya penahanan dana hasil penjualan secara sepihak tanpa alasan yang jelas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pelaku usaha atas penahanan dana hasil penjualan secara sepihak oleh TikTok Shop, serta mengkaji tanggung jawab TikTok Shop sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-eksplanatif, data dikumpulkan melalui studi kepustakaan atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha memiliki hak atas perlindungan hukum preventif dan represif, di antaranya pengaduan administratif kepada Kementerian Komunikasi dan Digital, gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta penyelesaian sengketa alternatif. TikTok Shop juga secara hukum wajib menyelenggarakan sistemnya secara andal, aman, dan bertanggung jawab, serta tetap bertanggung jawab apabila penahanan dana dilakukan tanpa pemberitahuan yang memadai, dasar yang jelas, maupun batas waktu yang proporsional.
Reformulasi Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pembubaran Partai Politik Melalui Prinsip Negara Demokrasi Muhammad Yasa Shofiyulloh; Rusli Kustiaman Iskandar
Bandung Conference Series: Law Studies 1053 - 1060
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v6i2.23890

Abstract

Abstract. This study is motivated by the fact that the Constitutional Court's authority to adjudicate political party dissolution cases has never been exercised since its establishment, reflecting a gap between legal norms (das sollen) and factual implementation (das sein). This condition is primarily caused by the limitation of applicants' legal standing under Constitutional Court Regulation (PMK) Number 12 of 2008, which grants such authority exclusively to the Government and limits public participation in safeguarding constitutional democracy. This research aims to analyze the Constitutional Court's authority in political party dissolution and examine the urgency of reformulating legal standing from the perspective of participatory democracy. This study employs normative legal research with descriptive-analytical specifications using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the exclusive legal standing arrangement makes the implementation of the Court's constitutional authority entirely dependent on the Government's political will, resulting in ineffective constitutional oversight. Therefore, reformulating legal standing is essential to broaden access to constitutional justice for parties with legitimate constitutional interests while ensuring accountability. The study concludes that revising PMK Number 12 of 2008 is necessary to strengthen democratic governance, uphold the rule of law, and balance constitutional democracy with the protection of human rights.   Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara pembubaran partai politik yang belum pernah digunakan sejak Mahkamah Konstitusi berdiri pada tahun 2003, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum (das sollen) dan implementasi faktual (das sein) akibat pembatasan legal standing pemohon. Masalah utama dalam penelitian ini adalah monopoli kedudukan hukum oleh Pemerintah dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 12 Tahun 2008 yang menumpulkan fungsi pengawasan masyarakat, dengan tujuan untuk menganalisis pengaturan kewenangan tersebut serta mengkaji urgensi reformulasinya melalui perspektif demokrasi partisipatif. Prosedur penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Ringkasan hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan legal standing secara sempit menyebabkan efektivitas kewenangan Mahkamah Konstitusi bergantung secara mutlak pada kehendak politik pemerintah, sehingga reformulasi hukum acara pembubaran partai politik mendesak dilakukan guna memperluas akses keadilan konstitusional bagi subjek hukum yang memiliki kepentingan konstitusional secara proporsional dan akuntabel. Simpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa reformulasi legal standing dalam PMK Nomor 12 Tahun 2008 diperlukan untuk mewujudkan mekanisme peradilan yang demokratis dan partisipatif. Saran yang dapat diberikan adalah agar Mahkamah Konstitusi bersama pembentuk undang-undang segera menyempurnakan hukum acara pembubaran partai politik demi menjaga keseimbangan antara perlindungan demokrasi konstitusional (militant democracy), supremasi hukum, dan hak asasi manusia.
Perlindungan Hukum Korban Child Grooming di Ruang Siber (Perspektif Viktimologi) Widya Andarestiani; Dian Alan Setiawan
Bandung Conference Series: Law Studies 1061 - 1068
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v6i2.23892

Abstract

Abstract. The rapid development of digital communication has increased children's interaction in cyberspace while also creating opportunities for sexual violence, including child grooming. This crime is committed through gradual approaches, manipulation, and the formation of trust toward children for the purpose of sexual exploitation. This article examines the legal protection of child victims of child grooming in cyberspace under Indonesian laws and the efforts to address the crime from a victimological perspective. This research uses a normative juridical method with descriptive-analytical specifications, relying on secondary data obtained from legislation, legal literature, journal articles, and relevant reports. The results show that legal protection for child victims is regulated through the Constitution, the Child Protection Law, the Sexual Violence Crimes Law, and the Electronic Information and Transactions Law. However, the legal framework remains dispersed and has not specifically regulated child grooming from its earliest manipulative stages. Therefore, protection must combine penal and non-penal measures by prioritising victim recovery and preventing repeated victimisation.   Abstrak. Perkembangan teknologi informasi telah memperluas interaksi anak di ruang siber, tetapi juga membuka peluang terjadinya kejahatan seksual seperti child grooming. Kejahatan ini dilakukan melalui pendekatan, manipulasi, dan pembentukan kepercayaan terhadap anak dengan tujuan eksploitasi seksual. Artikel ini membahas perlindungan hukum terhadap anak korban child grooming di ruang siber berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia serta upaya penanggulangannya dalam perspektif viktimologi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis, menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan laporan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban telah diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Perlindungan Anak, UU TPKS, dan UU ITE. Namun, pengaturannya masih tersebar dan belum secara khusus mengatur child grooming sejak tahap awal manipulasi. Oleh karena itu, perlindungan perlu dilakukan melalui pendekatan penal dan non-penal dengan mengutamakan pemulihan korban dan pencegahan viktimisasi berulang.  
Mekanisme Hak Prakarsa DPRD Provinsi Jawa Barat dalam Pembentukan Peraturan Daerah Salma maharani pratama; Fabian Fadhly Jambak
Bandung Conference Series: Law Studies 1069 - 1076
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v6i2.23934

Abstract

Abstract. The enactment of local regulations (Perda) is a crucial aspect of the implementation of regional autonomy, involving the Regional People's Representative Council (DPRD) as the regional legislative body. The DPRD has the right of initiative to propose draft local regulations (Ranperda) as a means of channeling public aspirations. This study uses a normative juridical approach with descriptive-analytical specification, based on library research on primary, secondary, and tertiary legal materials, analyzed qualitatively and normatively with deductive reasoning. The results show that the exercise of the right of initiative in the West Java Provincial DPRD tends to be suboptimal and is still dominated by proposals from the executive branch. This condition is related to the DPRD's internal mechanisms, which are based on the collective-collegial principle but have not been fully balanced with accountability to the public. Although the right of initiative is regulated by law, its implementation still faces obstacles such as the limited capacity of expert staff, the complexity of internal mechanisms, and low public participation. The collective-collegial principle in decision-making has been implemented formally, but has not yet been fully accompanied by adequate transparency and accountability, so that the resulting local regulations do not yet fully reflect the needs of public.   Abstrak. Pembentukan peraturan daerah (Perda) merupakan aspek penting dalam pelaksanaan otonomi daerah, yang melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai badan legislatif daerah. DPRD memiliki hak inisiatif untuk mengajukan rancangan peraturan daerah (Ranperda) sebagai sarana untuk menyalurkan aspirasi masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis, melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara kualitatif normatif dengan pola penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan hak prakarsa di DPRD Provinsi Jawa Barat menunjukkan kecenderungan kinerja yang kurang optimal dan masih didominasi oleh usulan dari pihak eksekutif. Situasi ini berkaitan dengan mekanisme internal DPRD yang didasarkan pada prinsip kolektif-kolegial, namun belum sepenuhnya seimbang dengan akuntabilitas kepada masyarakat. Hak prakarsa DPRD memang telah diatur oleh undang-undang, namun pelaksanaannya masih menghadapi hambatan seperti keterbatasan kapasitas tenaga ahli, kompleksitas mekanisme internal, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Penerapan prinsip kolektif-kolegial dalam pengambilan keputusan telah berjalan secara formal, namun belum sepenuhnya disertai dengan transparansi dan akuntabilitas yang memadai, sehingga peraturan daerah yang dihasilkan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan masyarakat.  
Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Pemegang SHM dalam Kasus Penertiban Lahan di Bantaran Kali Baru Bekasi Ditinjau dari PP No. 19 Tahun 2021 Amanda Rahmania Pranata; Arif Firmansyah
Bandung Conference Series: Law Studies 1077 - 1084
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v6i2.23935

Abstract

Abstract. Land in the legal sense is part of the earth’s surface that can be controlled and utilized by individuals or legal entities based on rights recognized by the state. In practice, these regulations do not always operate as intended, particularly in land acquisition for public interest, as seen in the land clearance along the Kali Baru Bekasi riverbank in 2025. This study aims to examine the implementation of land acquisition and legal protection for holders of Certificates of Ownership (SHM) based on Government Regulation Number 19 of 2021. This research uses a normative juridical method with statutory and case approaches, relying on secondary data analyzed descriptively and qualitatively. The results indicate that the implementation has not fully complied with applicable regulations, especially regarding compensation. Some SHM holders did not receive proper compensation, and legal protection has not been optimally implemented. Therefore, there remains a gap between legal norms and practice, requiring a more transparent and procedurally compliant land acquisition process.   Abstrak. Tanah dalam arti hukum merupakan bagian dari permukaan bumi yang dapat dikuasai dan dimanfaatkan oleh individu maupun badan hukum berdasarkan hak yang diakui oleh negara. Dalam praktiknya, pengaturan tersebut tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya, terutama dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, seperti yang terjadi pada penertiban lahan di bantaran Kali Baru Bekasi tahun 2025. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan pengadaan tanah serta perlindungan hukum bagi masyarakat pemegang Sertipikat Hak Milik (SHM) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, menggunakan data sekunder yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penertiban lahan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, khususnya terkait pemberian ganti kerugian. Sebagian pemegang SHM tidak memperoleh kompensasi sebagaimana mestinya dan perlindungan hukum belum berjalan optimal. Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan, sehingga diperlukan pelaksanaan pengadaan tanah yang lebih transparan dan sesuai prosedur.
Pertanggungjawaban Dan Akibat Hukum Penerbitan Sertifikat Hak Milik Oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Di Kawasan Hutan Konservasi Taman Nasional Tesso Nilo Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah indah andara batu bara; Arif Firmansyah
Bandung Conference Series: Law Studies 1085 - 1094
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v6i2.23943

Abstract

Abstract. The issuance of a Certificate of Ownership (SHM) by the National Land Agency (BPN) in the conservation forest area of Tesso Nilo National Park raises legal problems, especially related to land administration authority and legal certainty of land rights. This study aims to analyze the form of legal accountability of BPN and the legal consequences of the issuance of SHM in conservation forest areas, reviewed from the provisions of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration. The research method used is normative juridical with a legislative and conceptual approach. The results of the study show that the issuance of SHM in conservation forest areas is contrary to the principles of legality and the principle of prudence in land registration, so the certificates issued have the potential to be legally defective and can be canceled. The legal consequences of the issuance include the abolition of land rights, the return of land to the state, and the existence of administrative and legal responsibilities for land officials who issue certificates. This research is expected to contribute to land law enforcement and the protection of conservation forest areas.   Abstrak Penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) di kawasan hutan konservasi Taman Nasional Tesso Nilo menimbulkan permasalahan hukum, khususnya terkait kewenangan administrasi pertanahan dan kepastian hukum hak atas tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum BPN serta akibat hukum atas penerbitan SHM yang berada di dalam kawasan hutan konservasi, ditinjau dari ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerbitan SHM di kawasan hutan konservasi bertentangan dengan prinsip legalitas dan asas kehati-hatian dalam pendaftaran tanah, sehingga sertifikat yang diterbitkan berpotensi cacat hukum dan dapat dibatalkan. Akibat hukum dari penerbitan tersebut meliputi hapusnya hak atas tanah, pengembalian tanah kepada negara, serta adanya tanggung jawab administratif dan hukum bagi pejabat pertanahan yang menerbitkan sertifikat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penegakan hukum pertanahan dan perlindungan kawasan hutan konservasi.  
Pemenuhan Hak Pesangon Pekerja dalam Pemutusan Hubungan Kerja Massal Akibat Penutupan Pabrik PT Sepatu Bata Tbk di Purwakarta Tahun 2024 Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan PP No. 35 Alia putri adinda; Rusli Kustiaman Iskandar
Bandung Conference Series: Law Studies 1103 - 1110
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v6i2.23995

Abstract

Abstract.  Mass termination of employment due to the closure of a production facility raises legal questions regarding the qualification of grounds for termination, the scope of employees' rights, employer liability, and the legal consequences if those rights are not fulfilled. This study examines the closure of PT Sepatu Bata Tbk's factory in Purwakarta in 2024, which triggered the mass termination of 233 workers. The research aims to analyze the juridical qualification of the grounds for mass termination, the form of employer liability in fulfilling employees' rights, and the legal consequences and remedies if those obligations are not met. The method used is normative juridical with statutory and conceptual approaches, descriptive-analytical in nature, using secondary data analyzed qualitatively with deductive conclusions. The results show that the closure of the Purwakarta factory cannot be equated with the closure of the entire corporate entity, because what ceased was a specific production facility as part of a restructuring, while PT Sepatu Bata Tbk as a corporate entity continued to operate and remained listed on the Indonesia Stock Exchange. Based on audited financial statements, the company recorded consecutive net losses in 2021–2023, so the most legally appropriate qualification is efficiency due to losses as regulated under Article 43 paragraph (1) of Government Regulation Number 35 of 2021, with a minimum multiplier of 0.5 times the provision of Article 40 paragraph (2). The company’s payment using a formula of 1 times the provision exceeds that minimum, meaning the fulfillment of employees’ rights has surpassed the binding legal standard. Should the obligations not be fulfilled, a rights dispute arises to be resolved through bipartite negotiation, mediation, and the Industrial Relations Court.   Abstrak . Artikel ini membahas pewarisan aset digital melalui perbandingan hukum waris Indonesia dan Amerika Serikat. Urgensi penelitian muncul karena penggunaan aset digital seperti cryptocurrency, e-wallet, dan NFT semakin berkembang serta memiliki nilai ekonomi, tetapi pengalihannya kepada ahli waris masih menghadapi hambatan hukum dan teknis. Objek penelitian ini adalah mekanisme pewarisan aset digital di Indonesia dan Amerika Serikat. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan comparative law. Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, lalu diolah dengan mengelompokkan bahan hukum berdasarkan tema aset digital, mekanisme pewarisan, dan perlindungan ahli waris. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui metode deduktif dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah mengakui aset kripto sebagai benda bergerak tidak berwujud, tetapi belum memiliki aturan khusus mengenai pewarisan aset digital. Ahli waris masih bergantung pada akses teknis seperti private key, password, dan wallet. Amerika Serikat memiliki mekanisme lebih jelas melalui probate dan RUFADAA. Indonesia perlu membentuk aturan khusus mengenai pewarisan aset digital.  

Page 53 of 57 | Total Record : 563

 51   52   53   54   55 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2 (2025): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 1 No. 1 (2021): Bandung Conference Series: Law Studies 1353 - 1360 1345 - 1352 1337 - 1344 1327 - 1336 1319 - 1326 1311 - 1318 1303 - 1310 1293 - 1302 1287 - 1292 1279 1286 1271 - 1278 1265 - 1270 1257 - 1264 1249 - 1256 1241 - 1248 1233 - 1240 1225 - 1232 1219 - 1224 1209 - 1218 1201 - 1208 1193 - 1200 1183 - 1192 1175 - 1182 1167 - 1174 1149 - 1156 1141 - 1148 1135 - 1140 1127 - 1134 1119 - 1126 1111 - 1118 1103 - 1110 1085 - 1094 1077 - 1084 1069 - 1076 1061 - 1068 1053 - 1060 1043 - 1052 1035 - 1042 1027 - 1034 1009 - 1018 1001 - 1008 985 - 992 977 - 984 961 - 968 953 - 960 More Issue