cover
Contact Name
Fatin Hamamah
Contact Email
focus@library-untagcirebon.ac.id
Phone
+6285351417897
Journal Mail Official
focus@library-untagcirebon.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum UNTAG Cirebon Jl. Perjuangan No.17, Karyamulya, Kec. Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat 45131
Location
Kab. cirebon,
Jawa barat
INDONESIA
Focus: Jurnal of Law
ISSN : -     EISSN : 27745783     DOI : https://doi.org/10.47685/focus
Core Subject : Social,
FOCUS: Jurnal of Law merupakan Jurnal media komunikasi dan publikasi ilmiah diterbitkan dua kali setahun oleh Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon, menerima artikel hasil penelitian di bidang hukum diantaranya: Teori Hukum, Hukum Perdata, Hukum Administrasi, Hukum Indonesia, Hukum Filsafat, Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Agama, Filsafat Hukum dan lain-lain.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
Search results for , issue "Vol 1 No 1 (2020): Focus: October Edition" : 5 Documents clear
Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanganan Anak Yang Bermasalah Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Hamamah, Fatin
FOCUS: Jurnal of Law Vol 1 No 1 (2020): Focus: October Edition
Publisher : Faculty of Law Universitas 17 Augustus 1945 Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (185.932 KB) | DOI: 10.47685/focus.v1i1.83

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana upaya dalam menangani anak yang bermasalah dengan hukum dalam peradilan pidana serta kebijakan hukum yang digunakan Majelis Hakim (PN Cirebon) dalam memutuskan perkara tindak kejahatan yang dilakukan anak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Pustaka. Adapun sifat penelitian yaitu deskriptif analitik, penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan fenomenasosial, praktek dan „urf (kebiasaan) yang terdapat dalam masyarakat. Dalam hal ini penyusun membatasi pada kasus perkara kejahatan yang dilakukan oleh dalam bentuk perkosaan No. 45/Pid.B/2011/PN.CN dan kemudian dianalisis menurut hukum positif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa upaya penanganan anak yang bermasalah maka pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan diantaranya pertimbangan yuridis (Pasal 81 ayat (1), Pasal 82 UndangUndang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Pasal 287 ayat (1) KUHP), keterangan saksi, keterangan terdakwa, unsur- unsur tindak pidana, pertanggungjawaban pidana pelaku, tujuan pemidanaan, hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Kebijakan yang diambil oleh hakim kurang sesuai sebab hakim tidak mempertimbangkan proses penyelesaian perkara sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997, Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2007, Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 61 ayat (2) UndangUndang No. 3 Tahun 1997).
Analisis Yuridis Tentang Pembuktian Tindak Pidana Penipuan Sesuai Ketentuan Pasal 378 KUHP Dihubungkan Dengan Alat-Alat Bukti Media Elektronika Samsudin, Juju
FOCUS: Jurnal of Law Vol 1 No 1 (2020): Focus: October Edition
Publisher : Faculty of Law Universitas 17 Augustus 1945 Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (374.419 KB) | DOI: 10.47685/focus.v1i1.84

Abstract

Kecanggihan teknologi seluler dewasa ini cukup memudahkan setiap orang melakukan berbagai komunikasi satu dengan yang lain. Seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi yang begitu pesat, orang-orang tertentu dapat juga menyalahgunakan sarana komunikasi itu dengan memanfaatkan teknologi seluler untuk melakukan kejahatan. Salah satu dampak negatif teknologi seluler ini adalah munculnya penipuan melalui Media Elektronika yang sudah sering terjadi di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana penipuan serta mengetahui bagaimana proses transformasi barang bukti menjadi alat bukti dalam tindak pidana melalui sarana Short Message Service. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau kepustakaan, dan penelitian hukum sosiologis atau empiris. Data yang diperoleh melalui dokumentasi dan studi pustaka serta studi lapangan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Suatu perbuatan dapat dikatakan tindak pidana penipuan apabila terpenuhi unsur – unsurnya yang sesuai menurut Undang – undang.
Tanggung Jawab Asuransi Jasa Raharja Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya Berdasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 1964 Kamal, P Maulana
FOCUS: Jurnal of Law Vol 1 No 1 (2020): Focus: October Edition
Publisher : Faculty of Law Universitas 17 Augustus 1945 Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (179.106 KB) | DOI: 10.47685/focus.v1i1.85

Abstract

Eksistensi PT Jasa Raharja (Persero) dalam menyalurkan santunan asuransi jasa raharja terhadap korban/ahliwaris korban kecelakaan di jalan raya sangat penting dan strategis kedudukannya. Sehingga dengan demikian maka, Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Jasa Raharja Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalan Raya, sangatlah penting untuk di cermati dan di pahami secara lebih mendalam. Permasalahan sebagai berikut : Bagaimanakah pelaksanaan Undang-undang No. 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Undangundang No. 34 Tahun 1964 Tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas oleh Perusahaan PT Jasa Raharja (Persero)? Apakah tanggung jawab Perusahaan PT. Jasa Raharja (Persero) dalam meyalurkan santunan asuransi terhadap korban/ahli waris korban kecelakaan di jalan raya sudah dilaksanakan sesuai dengan Undang undang No. 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Undang-undang No. 34 Tahun 1964 Tentang Dana Kecelakaan Lalu lintas atau belum ? Bagaimanakah tanggung jawab Perusahaan PT Jasa Raharja (Persero) apabila korban mempunyai hubungan hukum dengan Perusahaan Asuransi lain dalam kasus yang sama ?, Tanggung jawab Perusahaan PT. Jasa Raharja (Persero) sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Undang-undang No. 34 Tahun 1964 Tentang Dana Kecelakaan Lalu lintas. Santunan asuransi jasa raharja yang salurkan oleh PT Jasa Raharja (Persero) kepada korban/ahli waris korban adalah berwujud uang tunai, sesuai dengan ketentuan yang diatur Bahwa penggantian santunan jasa raharja tidak akan diberikan kepada korban yang pada saat kecelakaan terjadi berada dalam keadaaan : bunuh diri; percobaan embunuhan atau kesengajaan lain pada korban/ahli warisnya; korban dalam keadaan mabok ata tak sadar; melakukan perbuatan kejahatan
Tinjauan Yuridis Terhadap Pengawasan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Atas Penumpang dan Barang Dihubungkan Dengan Ketentuan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Kereta Api Sukama, Sukama
FOCUS: Jurnal of Law Vol 1 No 1 (2020): Focus: October Edition
Publisher : Faculty of Law Universitas 17 Augustus 1945 Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (184.194 KB) | DOI: 10.47685/focus.v1i1.86

Abstract

Sistem Transportasi atau pengangkutan memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, dan berpengaruh pada berbagai aspek. Dari aspek hukum dalam pengoprasian dan pemilikan alat angkutan diperlukan ketentuan hukum mengenai hak, kewajiban dan tanggung jawab serta pengasuransian apabila terjadi kecelakaan. Kereta api merupakan moda transportasi darat yang memiliki karakteristik dan keunggulan khusus dan lebih efisien dibandingkan dengan moda transportasi jalan raya untuk angkutan jarak jauh dan untuk daerah yang padat lalu lintas. Maka dari itu, pengangkutan melalui kereta api memegang peranan penting. Meskipun demikian, tak dapat disangkal kemungkinan adanya resiko yang menimbulkan kerugian pada penumpang maupun pengirim barang. Oleh karena itu penulis dapat mengidentifikasi suatu permasalahan yang menyangkut judul yang penulis bahas. Adapun identifikasi masalah penulis kemukakan sebagai suatu bahasan untuk mempersempit suatu permasalahan sehingga penelitian ini sesuai dengan sasaran antara lain: bagaimana bentuk tanggung jawab PT. Kereta Api Indonesia (Persero) terhadap penumpang dan barang, bagaimana bentuk pengawasan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) terhadap penyelenggaraan pengangkutan penumpang dan barang melalui kereta api. Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian di bidang hukum yang bertujuan mencari kaedah, norma-norma, azas-azas hukum positif serta usaha menemukan hukum yang sesuai untuk diterapkan guna menyelesaikan suatu hukum tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab PT. Kereta Api Indonesia terhadap penumpang dalam hal terjadi kecelakaan yang mengakibatkan luka-luka, cacat tetap ataupun meninggal dunia, akan diberi ganti rugi sebesar nilai kerugian yang dibatasi sejumlah maksimum asuransi yang ditutup oleh PT. KAI kepada PT. Jasa Raharja. Jika penumpang mengalami kerugian bukan akibat kecelakaan, malainkan kelalaian penyelenggara kereta api ataupun bencana alam, maka PT. KAI akan memberikan ganti rugi secara langsung ataupun menyediakan moda transportasi lain seperti bus yang dapat mengantarkan penumpang hingga ke tempat tujuan. Berdasarkan aturan Pasal 166 sampai dengan Pasal 171 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Kereta Api
Pendidikan Ideologi Pancasila Bagi Pemuda Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Kepemudaan Jo Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan Kasidin, Sunarko
FOCUS: Jurnal of Law Vol 1 No 1 (2020): Focus: October Edition
Publisher : Faculty of Law Universitas 17 Augustus 1945 Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (305.399 KB) | DOI: 10.47685/focus.v1i1.87

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis yang dimaksud dengan pendidikan ideologi Pancasila serta pemberdayaan pemuda yang telah memiliki pengetahuan dan pemahaman ideologi Pancasial hasil pendidikan dalam pembangunan NKRI. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang juga sering disebut penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting). Lokasi penelitian yang akan dilakukan yaitu bertempat di Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon dan Pemerintah Daerah Kota Cirebon.Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu; Observasi (Observation), wawancara mendalam (In depth interview), dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pendidikan ideologi Pancasila merupakan pelajaran yang memberikan pedoman kepada setiap insan untuk mengkaji, menganalisis, dan memecahkan masalah-maslah pembangunan bangsa dan Negara dalam perspektif nilai-nilai dasar Pancasila sebagai ideologi dan dasar Negara Republik Indonesia serta Pemberdayaan pemuda yang telah memiliki pengetahuan dan pemahaman ideologi Pancasila hasil pendidikan di perguruan tinggi, tidak ada upaya dari pemerintah maupun pemerintah daerah untuk memberdayakannya, melainkan pemuda yang telah menempuh pendidikannya di perguruan tinggi dibiarkan mencari tempat pengabdiannya secara mandiri.

Page 1 of 1 | Total Record : 5