Garuda - Garba Rujukan Digital

Tinjauan Yuridis Terhadap Pengawasan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Atas Penumpang dan Barang Dihubungkan Dengan Ketentuan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Kereta Api Sukama, Sukama
FOCUS: Jurnal of Law Vol 1 No 1 (2020): Focus: October Edition
Publisher : Faculty of Law Universitas 17 Augustus 1945 Cirebon

Sistem Transportasi atau pengangkutan memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, dan berpengaruh pada berbagai aspek. Dari aspek hukum dalam pengoprasian dan pemilikan alat angkutan diperlukan ketentuan hukum mengenai hak, kewajiban dan tanggung jawab serta pengasuransian apabila terjadi kecelakaan. Kereta api merupakan moda transportasi darat yang memiliki karakteristik dan keunggulan khusus dan lebih efisien dibandingkan dengan moda transportasi jalan raya untuk angkutan jarak jauh dan untuk daerah yang padat lalu lintas. Maka dari itu, pengangkutan melalui kereta api memegang peranan penting. Meskipun demikian, tak dapat disangkal kemungkinan adanya resiko yang menimbulkan kerugian pada penumpang maupun pengirim barang. Oleh karena itu penulis dapat mengidentifikasi suatu permasalahan yang menyangkut judul yang penulis bahas. Adapun identifikasi masalah penulis kemukakan sebagai suatu bahasan untuk mempersempit suatu permasalahan sehingga penelitian ini sesuai dengan sasaran antara lain: bagaimana bentuk tanggung jawab PT. Kereta Api Indonesia (Persero) terhadap penumpang dan barang, bagaimana bentuk pengawasan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) terhadap penyelenggaraan pengangkutan penumpang dan barang melalui kereta api. Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian di bidang hukum yang bertujuan mencari kaedah, norma-norma, azas-azas hukum positif serta usaha menemukan hukum yang sesuai untuk diterapkan guna menyelesaikan suatu hukum tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab PT. Kereta Api Indonesia terhadap penumpang dalam hal terjadi kecelakaan yang mengakibatkan luka-luka, cacat tetap ataupun meninggal dunia, akan diberi ganti rugi sebesar nilai kerugian yang dibatasi sejumlah maksimum asuransi yang ditutup oleh PT. KAI kepada PT. Jasa Raharja. Jika penumpang mengalami kerugian bukan akibat kecelakaan, malainkan kelalaian penyelenggara kereta api ataupun bencana alam, maka PT. KAI akan memberikan ganti rugi secara langsung ataupun menyediakan moda transportasi lain seperti bus yang dapat mengantarkan penumpang hingga ke tempat tujuan. Berdasarkan aturan Pasal 166 sampai dengan Pasal 171 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Kereta Api

Pembuktian Tindak Pidana Aduan Antara Suami Dan Istri Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sukama, Sukama
FOCUS: Jurnal of Law Vol 2 No 2 (2021): Focus: October Edition
Publisher : Faculty of Law Universitas 17 Augustus 1945 Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47685/focus.v2i1.178

Kekerasan dalam rumah tangga sering kali terjadi dalam sutau keluarga. Banyak faktor yang ditimbulkan dan akibat dari kekerasan rumah tangga tersebut. Tidak sedikit aduan tentang hubungan suami istri. berdasarkan uraian diatas penulis bertujuan ingin mengetahui bagaimanakah sistem pembuktian yang diterapkan dalam tindak pidana aduan yang terjadi antara suami dan isteri dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan kendala-kendala apa saja yang mempersulit atau menghambat sistem pembuktian dalam tindak pidana aduan yang terjadi antara suami dan isteri. hukum. Kegiatan penelitian hukum tersebut berpedoman kepada metode penelitian sebagai standard baku dalam melakukan suatu penelitian hukum. Metode penelitian hukum yang penulis pergunakan adalah metode penelitian yuridis-normatif. Hasil dari penelitian ini adalah Sistem pembuktian dalam kasus tindak pidana KDRT yang merupakan tindak pidana aduan yang terjadi antara suami-isteri di Kabupaten Serang Provinsi Banten, Pengadilan masih menerapkan sistem pembuktian berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu harus ada minimal 2 (dua) alat bukti. Sehingga banyak kasus-kasus KDRT yang tidak dapat diajukan ke Penuntut Umum karena kurangnya pembuktian yang akhirnya diselesaikan secara perdata (damai), tanpa diproses ke Pengadilan. Kendala-kendala yang mempengaruhi atau menghambat dalam sistem pembuktian dalam tindak pidana aduan yang terjadi antara suami isteri dalam rumah tangga adalah Lambatnya proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap tindak pidana aduan yang terjadi antara suami dan isteri yang mengakibatkan hilangnya alat bukti.

ANALISIS YURIDIS PERANAN PIHAK KEPOLISIAN RESOR KOTA CIREBON DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN Sukama, Sukama; Aldiansyah, Reza
FOCUS: Jurnal of Law Vol 3 No 1 (2022): Focus: March Edition
Publisher : Faculty of Law Universitas 17 Augustus 1945 Cirebon

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peranan pihak kepolisian dalam menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh geng motor di kabupaten cirebon dan menganalisis kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh geng motor di kabupaten cirebon. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Cirebon yaitu di Polres Resor Kota Cirebon. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan, yaitu peran polisi dalam menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh geng motor tampak dari upaya yang dilakukan polisi baik secara represif maupun preventif. Dalam upaya preventif pihak kepolisian melakukannya dengan cara mengadakan kegiatan-kegiatan seperti operasi tertentu, razia selektif, penjagaan, patrol kepolisian, dan patrol rutin. Sedangkan upaya represif pihak kepolisian melakukan tindakan secara bersama-sama dengan pihak kejaksaan dan pengadilan dalam menjatuhkan sanksi pidana. Kurangnya sistem keamanan di gedung-gedung, pusat keramaian dan tempat lainnya yang menjadi pusat sasaran tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor. Selain itu adanya factor kurangnya fasilitas pendukung seperti kamera CCTV di tempat kejadian juga ikut menjadi kendala pihak kepolisian dalam mengungkap pelaku kejahatan. Selain itu hambatan yang sering kali dijumpai yaitu polisi merasa kesulitan dalam melakukan penyidikan karena kurangnya saksi kunci kejahatan dikarenakan saksi merasa takut akan ancaman para pelaku geng motor. Begitu juga mengenai sarana dan prasarana yang minim dapat menghambat kerja pihak kepolisian.

HUMAN RESOURCES EXPERIENCES IN HYBRID WORKING MODELS: A QUALITATIVE STUDY OF THE IMPACT ON BEHAVIOUR AND PERFORMANCE Kurniawan, Zuki; Hamamah, Fatin; Erna, Erna; Sukama, Sukama; Eliyawati, Eliyawati
International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR) Vol 8, No 4 (2024): IJEBAR, VOL. 08 ISSUE 04, DECEMBER 2024
Publisher : LPPM ITB AAS INDONESIA (d.h STIE AAS Surakarta)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29040/ijebar.v8i4.15333

Hybrid working models have become an increasing phenomenon, triggered by developments in information technology and the changing needs of organisations. The concept combines in-office and remote working, offering flexibility that is expected to improve employee well-being and productivity. While there is a wealth of research on hybrid working models, there is a lack of understanding about the experiences of Human Resources (HR) in this context, particularly in relation to the impact on their behaviour and performance. This is important to study given the challenges and opportunities that arise in this transition. This research offers a new perspective by focusing on the direct experiences of employees in a hybrid working model, providing deep insights into how this approach affects their daily behaviour and performance. This research aims to explore and analyse HR experiences in hybrid working models and their impact on employee behaviour and performance across different industry sectors. This research uses a qualitative approach with in-depth interviews and focus group techniques. Data was collected from 30 participants from various industry backgrounds and analysed using thematic analysis techniques. Results show that hybrid working models provide significant benefits in improving work-life balance, but also present challenges in terms of communication and collaboration. Employees who adapted well to this model showed improvements in individual performance and job satisfaction. The findings of this study have important implications for HR management and organisational policy development.

HUMAN RESOURCES EXPERIENCES IN HYBRID WORKING MODELS: A QUALITATIVE STUDY OF THE IMPACT ON BEHAVIOUR AND PERFORMANCE Kurniawan, Zuki; Hamamah, Fatin; Erna, Erna; Sukama, Sukama; Eliyawati, Eliyawati
International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR) Vol 8 No 4 (2024): IJEBAR, VOL. 08 ISSUE 04, DECEMBER 2024
Publisher : LPPM ITB AAS INDONESIA (d.h STIE AAS Surakarta)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29040/ijebar.v8i4.15333

Hybrid working models have become an increasing phenomenon, triggered by developments in information technology and the changing needs of organisations. The concept combines in-office and remote working, offering flexibility that is expected to improve employee well-being and productivity. While there is a wealth of research on hybrid working models, there is a lack of understanding about the experiences of Human Resources (HR) in this context, particularly in relation to the impact on their behaviour and performance. This is important to study given the challenges and opportunities that arise in this transition. This research offers a new perspective by focusing on the direct experiences of employees in a hybrid working model, providing deep insights into how this approach affects their daily behaviour and performance. This research aims to explore and analyse HR experiences in hybrid working models and their impact on employee behaviour and performance across different industry sectors. This research uses a qualitative approach with in-depth interviews and focus group techniques. Data was collected from 30 participants from various industry backgrounds and analysed using thematic analysis techniques. Results show that hybrid working models provide significant benefits in improving work-life balance, but also present challenges in terms of communication and collaboration. Employees who adapted well to this model showed improvements in individual performance and job satisfaction. The findings of this study have important implications for HR management and organisational policy development.

PIDANA MATI MENURUT PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP Susanto, Ari; Sukama, Sukama; Jarodi, Odi
Journal of Correctional Studies Vol 1 No 1 (2024): Journal of Correctional Studies (January)
Publisher : Politeknik Pengayoman Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52472/jcs.v1i1.369

Pidana mati dalam KUHP 2023 bukan lagi merupakan pidana pokok melainkan pidana khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan undang-undang dan diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis: 1) kedudukan pidana mati dalam perspektif KUHP 2023; 2) Ketentuan mengubah pidana mati menjadi pidana seumur hidup atau pidana 20 tahun dalam perspektif KUHP 2023. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil pembahasan menyimpulkan bahwa 1) kedudukan pidana mati dalam perspektif KUHP 2023 bukan sebagai pidana pokok tetapi sebagai pidana yang khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan dapat diancam dengan pidana penjara seumur hidup. atau penjara paling lama 20 tahun. 2) Ketentuan pidana mati yang dapat diubah adalah pidana mati dengan masa percobaan 10 tahun dengan memperhatikan: a) rasa penyesalan terdakwa dan harapan untuk memperbaiki diri; atau b) peran terdakwa dalam Tindak Pidana. Pidana mati dengan masa percobaan harus dicantumkan dalam putusan pengadilan. Ketentuan mengenai masa percobaan dalam putusan pidana mati harus diatur dalam peraturan pelaksanaannya. Saran dari penelitian ini 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (KUHP 2023) sebaiknya segera disosialisasikan kepada seluruh masyarakat agar penegakannya mudah dilaksanakan. 2) Peraturan pelaksanaan pidana percobaan harus mengatur lebih jelas dan rinci

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search