cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Wahyu Nur Laili
Contact Email
ejurnal.bawaslukepri@gmail.com
Phone
+6282220152602
Journal Mail Official
ejurnal.bawaslukepri@gmail.com
Editorial Address
Kantor Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Jl. WR Supratman No. 4-7 Km. 8 Kelurahan Air Raja Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau
Location
Kota tanjung pinang,
Kepulauan riau
INDONESIA
Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau
Published by Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau
ISSN : 26864541     EISSN : 2808490X     DOI : https://doi.org/10.55108/jbk.v4i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
awaslu Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu lembaga pengawas yang ditugaskan pada wilayah pengawasan Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka pengawasan untuk Pemilu dan Pemilihan. Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan Pemilu dan Pemilihan yang berintegritas. Untuk mewujudkan Pemilu atau Pemilihan yang bermartabat dan berintegritas tersebut, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau akan berbenah diri untuk selalu berinovasi menjalankan peran pengawasannya guna meningkatkan hakikat demokratisasi. Sebagai bagian dari inovasi dan kontribusi, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau menerbitkan JURNAL BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU secara berkala 2 (dua) kali dalam setahun yang sudah dilakukan pada tahun 2019. Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau telah mengundang para akademisi, penyelenggara Pemilu, aktivis pro akademisi, pemerhati Pemilu dan penggiat Pemilu untuk ikut berpartisipasi mengirimkan karya ilmiah/ hasil penelitiannya berkaitan dengan Pemilu dan Pemilihan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 5 No 02 (2023): Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Volume 05 Nomor 02 Bulan Desember 2023" : 7 Documents clear
Kewenangan Bawaslu dalam Penegakan Hukum dan Keadilan Pemilu: Suatu Analisis Terhadap Pelanggaran Administratif Pemilu Melalui Kewenangan Adjudikasi Yuanita, Alifa Cikal
Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Vol 5 No 02 (2023): Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Volume 05 Nomor 02 Bulan Desember 2023
Publisher : Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55108/jbk.v5i02.310

Abstract

Kerangka hukum pemilu harus dapat melindungi hak-hak pemilih agar penegakan hukum dan keadilan pemilu dapat berjalan dan berfungsi secara jujur dan tidak memihak sehingga menciptakan pemilu yang bermartabat. Bawaslu diberikan lebih banyak kekuasaan oleh Undang-Undang Pemilu, selain memiliki tugas pencegahan dan pengawasan, Bawaslu juga diberi wewenang ajudikasi untuk menangani pelanggaran administrative pemilu. Adapun metode pennelitian yang digunakan adalah yuridis normatifyang mencakup sumber daya primer, sekunder dan tersier, data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu memikiki wewenang untuk mengambil tindakan hukum apabila pemilu tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan pemilu yang ada. Tindakan hukum ini dapat berupa hukuman, memungkinkan sanksi diberlakukan pada mereka yang melanggar hukum maupun bersifat konstruktif dan sifatnya mengikat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pelanggaran pemilu. Terkait dengan penyelesaian pelanggaran administrative Pemilu, Bawaslu berpedoman pada Perbawaslu dalam memberikan mekanisme adjudikasi. Kata Kunci: Pemilu; Kerangka Hukum; Bawaslu; Adjudikasi
DINAMIKA DESENTRALISASI : MENGKAJI INTERAKSI KOMPETISI PARTAI, INTEGRITAS PEMILU, DAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN Rita; Mustafa, Cecep
Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Vol 5 No 02 (2023): Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Volume 05 Nomor 02 Bulan Desember 2023
Publisher : Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This essay aims to provide a comprehensive analysis of decentralization, party competition, and electoral integrity within the framework of institutional design theory. By examining the interplay between central governments, regional authorities, and political parties, we seek to enrich academic scholarship and offer practical insights for policymakers engaged in governance and policy-making. Our analysis employs a literature analysis to examine the impact of decentralization on party behavior, electoral processes, and governance quality. Our comprehensive analysis reveals several key findings. First, decentralization is not a one-size-fits-all phenomenon; it varies across regions and contexts, influenced by a range of factors. Second, an inclusive measure for assessing the risk of electoral defeat within a decentralized framework provides deeper insights into electoral dynamics. Third, the interaction between regional and national parties shapes regional party systems in decentralized settings. Fourth, political parties engage in rational cost-benefit calculations, affecting their decisions on electoral fraud. Most importantly, we find that decentralization can enhance the fairness of national elections by reducing the incentives for electoral fraud, ultimately strengthening electoral integrity and the quality of government. Our study bridges existing gaps in the literature and offers a comprehensive understanding of the complex dynamics inherent to decentralized governance structures. This research contributes valuable insights to academic scholarship and provides practical guidance for policymakers navigating the challenges and opportunities presented by decentralization in contemporary elections.
ETIKA MEDIA DIGITAL : DAMPAK DAN POTENSINYA DALAM PROSES PEMILU 2024 DI INDONESIA: DAMPAK DAN POTENSINYA DALAM PROSES PEMILU 2024 DI INDONESIA Zahara, Rita
Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Vol 5 No 02 (2023): Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Volume 05 Nomor 02 Bulan Desember 2023
Publisher : Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55108/jbk.v5i02.327

Abstract

Media digital memiliki peran penting dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat terutama dalam bidang politik. Salah satu bidang politik yang dapat memanfaatkan media digital adalah proses pemilihan umum, namun sayangnya hingga hari ini pemanfaatannya belum maksimal. Pemilihan umum pada negara-negara Demokrasi, diantaranya Indonesia merupakan sarana yang digunakan warga negara untuk memilih perwakilannya pada lembaga legislatif maupun non legislatif serta pemilihan presiden dan para perangkat pemerintahan lainnya dalam menjalankan pemerintahan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat yuridis normatif, yaitu mencatat berbagai bacaan yang penting dan menyusun poin-poin dalam pembahasan yang akan diteliti. Dengan mendesripsikan berbagai kajian yang telah diperoleh serta menyelesaikan masalah terkait tema yang ada. Kesimpulan yang diperoleh adalah, media digital saat ini baru dipergunakan sebatas sarana penyedia informasi dan berbagai berita mengenai pemilihan umum. Juga sebagai sarana untuk memperkenalkan lebih jauh para tokoh atau kandidat yang mencalonkan diri sebagai pemimpin. Pemanfaatan media digital secara maksimal diharapkan dapat mengurangi kelemahan-kelemahan dalam pemilihan umum yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 termasuk dalam meminimalkan biaya dan mengefisienkan waktu, untuk membangun Indonesia lebih baik dengan pemilu yang inovatif dan berkualitas dalam menjaga asas demokrasi bangsa Indonesia.
Peran Tokoh Agama Dalam Upaya Mencegah Praktik Politik Identitas Pada Pemilu 2024 Ali, Mohammad
Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Vol 5 No 02 (2023): Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Volume 05 Nomor 02 Bulan Desember 2023
Publisher : Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran tokoh agama dalam upaya mencegah praktik politik identitas pada pemilu 2024. Karena keberadaan politik identitas menjadi isu negatif hingga sekarang. Hal ini tidak lepas dari keberadaannya yang dapat memecah persatuan masyarakat dan mengalihkan kepentingan publik seperti ekonomi, pendidikan, hukum dan lainnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, hal ini didasarkan pada tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui peran tokoh agama dalam upaya mencegah praktik politik identitas dalam menghadapi pemilu 2024, di mana jawaban penelitian ini membutuhkan kajian dan analisis yang relevansinya dengan metode kualitatif. Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini adalah review jurnal, buku, undang-undang, peraturan dan sumber lainnya. Analisis data dilakukan dengan menggunakan trianggulasi isi, di mana peneliti menelaah setiap sumber data yang diambil dan menganalisis korelasi dengan penelitian. Sehingga mendapatkan hasil yang objektif dan valid. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tokoh agama mempunyai peran dalam mencegah politik identitas. Karena tokoh agama mempunyai modal sosial. Pertama, memiliki kharisma dan kekuatan personal di masyarakat. Kedua, memiliki jamaah sebagai tempat berbagi informasi dan pengetahuan. Ketiga, landasan spiritual, moral dan etika. Sehingga dapat menciptakan harmonisasi sosial di masyarakat.
PEMILIHAN UMUM DAN DEMOKRASI : KEGAGALAN PEREMPUAN PADA PILEG 2019 KABUPATEN KERINCI , S.IP, Wahyu Hidayat
Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Vol 5 No 02 (2023): Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Volume 05 Nomor 02 Bulan Desember 2023
Publisher : Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55108/jbk.v5i02.333

Abstract

Democracy in Indonesia continues to develop by strengthening the electoral system as well as strengthening the monitoring and participation system in the implementation of elections. One important step in strengthening democracy is the presence of women present to ensure the quality of democracy. This strengthening of democracy has been accompanied by the increasing involvement of women in various aspects, starting with the increasing number of them becoming members of the legislature, executive, or being involved as part of election management institutions. This development is certainly a positive development, however, if we look at the proportions, the number of women involved in the legislative body is still small. This article argues that there are still socio-cultural barriers for women to be involved in the electoral field. This article uses qualitative analysis and relies on secondary data such as journals, research reports and online articles as a basis for constructing arguments. Political education is provided so that it can be used to hone a person's political abilities and skills, so that they can then participate in party activities and in legislative institutions. This is a manifestation of responsibility to society, constituents and political parties. Women's participation is a form of active action by women cadres in party and government activities which is driven by awareness of political knowledge, so that it results in successful women's political participation. The low participation of women in the Kerinci DPRD legislative body is the basis for this research. The representation of women in the legislative body in Kerinci district is very low, of the 30 legislative members there was only 1 woman in the legislative election results for the 2019-2024 period. Of course the 30% quota is far from being met. The author conducted research using interviews with active female legislative members who are currently serving as members of the DPRD. Using this method, some of the information the author obtained from this research is that society's political culture still tends towards patriarchy, and then women's political will and knowledge still tends to be low.
Idealitas Demokrasi Elektoral di Indonesia: Tautan Partisipasi Memilih dan Kesadaran Politik Uang di Daerah Istimewa Yogyakarta Imawan, Arga Pribadi; Ramadhan, Dimas
Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Vol 5 No 02 (2023): Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Volume 05 Nomor 02 Bulan Desember 2023
Publisher : Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55108/jbk.v5i02.350

Abstract

Salah satu persoalan serius dalam demokrasi di Indonesia ada pada praktik politik uang dalam pemilihan umum (Pemilu). Dalam banyak hal, praktik politik uang cukup problematik. Praktik politik uang diyakini berlangsung tetapi sulit untuk dibuktikan. Hal ini dapat disebabkan oleh keengganan dari warga negara untuk melaporkan praktik politik uang. Di sisi yang lain, angka partisipasi pemilih di Indonesia dari waktu ke waktu cukup tinggi. Untuk menjawab paradoks tersebut, tulisan ini mencoba mengelaborasi ketertarikan warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilu dengan kesadaran akan politik uang. Pertanyaan yang hendak dijawab yakni sejauh mana partisipasi memilih berpengaruh terhadap kesadaran politik uang? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, tulisan ini menggunakan data survei Kolasse di Daerah Istimewa Yogyakarta (D.I.Y) pada bulan Desember 2022 serta menggunakan data riset yang dilakukan oleh Research Center for Politics and Government (PolGov) pada pagelaran Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Yogyakarta pada bulan Desember 2018. Hasil analisa menunjukkan bahwa semakin seseorang hendak berpartisipasi untuk memilih, maka semakin seseorang tersebut tidak akan melaporkan praktik politik uang. Hal ini menarik, mengingat D.I.Y merupakan salah satu provinsi dengan provinsi dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang sangat tinggi di antara provinsi. Tingginya angka IPM menunjukkan tingginya kualitas hidup di wilayah tersebut yang diharapkan dapat berpengaruh pula terhadap kualitas demokrasi. Pun demikian dengan telaah kualitatif menunjukkan semakin rendah level pagelaran pemilu di Indonesia, semakin kecil kemungkinan terjadinya politik uang. Kondisi ini juga didukung oleh potensi terbangun dan kuatnya tautan politik antara warga dengan organisasi masyarakat sipil. Tulisan singkat ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk memantik pembahasan terkait dengan politik uang. Di sisi lain, tulisan ini masih memiliki kekurangan, terutama berkaitan dengan pentingnya untuk melakukan elaborasi terkait dengan operasionalisasi politik uang, kebutuhan pengukuran menggunakan data survei dengan jumlah responden yang besar serta berskala nasional serta penguatan pembuktikan dalam riset celah penggunaan politik uang dalam skala nasional dan regional.
Afiliasi Tanpa Partisipasi? Kedekatan Partai Politik dan Kesediaan Menjadi Pengawas Pemilu di D.I. Yogyakarta Imawan, Satria Aji; Adrinoviarini, Adrinoviarini
Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Vol 5 No 02 (2023): Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Volume 05 Nomor 02 Bulan Desember 2023
Publisher : Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55108/jbk.v5i02.351

Abstract

Menjelang pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) tahun 2024, dinamika politik sangat kuat tidak hanya terkait dengan kontestasi peserta pemilu, tetapi juga pengisian jabatan komisioner-komisioner Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU). Fenomena ini menarik untuk menelaah apakah pengisian jabatan politik komisioner-komisioner turut mendorong masyarakat yang berafiliasi kuat atau merasa dekat dengan partai politik untuk turut berpartisipasi sebagai pengawas pemilu. Untuk menjawab hal tersebut, tulisan singkat ini hendak menjawab pertanyaan sejauh mana kedekatan pada partai politik akan mendorong seseorang untuk menjadi pengawas pemilu? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, tulisan ini menggunakan data survei Kolasse di Daerah Istimewa Yogyakarta (D.I.Y) pada bulan November 2022. Temuan menunjukkan hal yang menarik, ketika seseorang memiliki kedekatan dengan partai politik, hal tersebut mendorong seseorang untuk terlibat menjadi pengawas pemilu. Studi kasus di D.I.Y menjadi penting, mengingat provinsi ini memiliki tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tinggi. Hal ini penting mengingat IPM tinggi seharusnya menunjukkan bahwa kelas sosial dalam masyarakat tersebut lebih baik dibandingkan daerah lain. Tulisan singkat ini diharapkan dapat memberikan penjelasan apa faktor apa yang mendorong keterlibatan seseorang sebagai pengawas pemilu. Tentu hasil dalam tulisan ini memiliki kekurangan, terutama terkait dengan faktor-faktor lain yang barangkali belum masuk dalam uji regresi. Pada aspek yang lebih praktis, diharapkan tulisan ini dapat menginspirasi kajian-kajian sejenis di masa mendatang.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6 No 01 (2024): Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Volume 06 Nomor 01 Bulan Juni 2024 Vol 5 No 02 (2023): Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Volume 05 Nomor 02 Bulan Desember 2023 Vol 5 No 01 (2023): Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Vol 4 No 2 (2022): Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Vol 4 No 1 (2022): Etika Penyelenggara Pemilu Vol 3 No 2 (2021): Electoral Justice Pada Pemilu 2024 Vol 3 No 1 (2021): Evaluasi Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020 Vol 2 No 2 (2020): IUS CONSTITUENDUM SISTEM PEMILU TAHUN 2024 Vol 2 No 1 (2020): Menakar Problematika Pilkada 2020 Vol 1 No 1 (2019): Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019