cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Samanoi Halowo Fau
Contact Email
panahkeadilan@uniraya.ac.id
Phone
+6282286352622
Journal Mail Official
panahkeadilan@uniraya.ac.id
Editorial Address
Jln. Pramuka Nari-nari, Keluarahan Pasar Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara
Location
Kab. nias selatan,
Sumatera utara
INDONESIA
JURNAL PANAH KEADILAN
Published by Universitas Nias Raya
ISSN : -     EISSN : 27763560     DOI : 10.57094
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Panah Keadilan ini diterbitkan oleh Universitas Nias Raya. Fokus dan cakupan jurnal ini yaitu karya ilmiah di bidang Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Bisnis, hukum lainnya, sosial dan politik. Terbitan pertama jurnal ini yaitu dimulai dari edisi Volume 1 Nomor 1 tahun 2021. Jurnal ini diterbitkan 2 kali setahun yaitu Februari-Juli, dan Agustus-Desember.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 69 Documents
 3   4   5   6   7 
PERBANDINGAN SISTEM PERKAWINAN ADAT NIAS DI DESA AMANDRAYA KECAMATAN AMANDRAYA KABUPATEN NIAS SELATAN DENGAN DESA HILIGANÖWÖ KECAMATAN TELUK DALAM KABUPATEN NIAS SELATAN Gaurifa, Agnes Kurniati
JURNAL PANAH KEADILAN Vol 4 No 2 (2025): Jurnal Panah Keadilan
Publisher : LPPM Universitas Nias Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57094/jpk.v4i2.3804

Abstract

Sistem perkawinan adat suku Nias adalah patrineal yaitu mengikuti hitungan hubungan kekerabatan melalui laki-laki dengan adat setelah nikah yang virilocal, dan sistem perkawinan suku nias juga merupakan egsogami mempelai pria harus melunasi emas kawin kepada semua pihak yang punya hubungan famili dengan mempelai wanita terutama kepada pihak ibunya (uwu). Jika perbedaan dan perbandingan sistem perkawinan adat di Desa Amandraya dengan Desa Hiliganöwö tidak dipandang sebagai pertentangan, maka perbedaan sistem perkawinan adat dimaksud dapat dijadikan sebagai alat pemersatu dan kekayaan bersama yang harus dikembangkan ke arah yang lebih baik lagi. sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan sistem perkawinan adat di Desa Amandraya dengan Desa Hiliganöwö. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Lokasi penelitian ini di Desa Amandraya, Kecamatan Amandraya dan Desa Hiliganöwö Kecamatan Telukdalam, Kabupaten Nias Selatan. Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan observasi, wawancara dan studi dokumen dan didukung oleh bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik analisis data penelitian yaitu analisis data sesuai kualitatif yang bersifat deskripstif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti tentang perbandingan sistem perkawinan adat nias di Desa Amandraya Kabupaten Nias Selatan dengan Desa Hiliganöwö Kecamatan Teluk Dalam Kabuputaen Nias Selatan. Maka dapat disimpulkan bahwa setiap desa yang berada di pulau nias memiliki keragaman dan keunikan dalam melangsungkan perkawinan namun, sistem perkawinan tersebut masih diakui dan ditaati setiap desa sampai saat ini khususnya di Desa Amandaraya dan Desa Hiliganöwö yang berada di Kabupaten Nias Selatan. sistem adat tersebut memiliki tujuan yang penting kepada laki- laki dan perempuan yang melangsungkan perkawinan agar budaya adat dapat dilestarikan secara turun temurun. Berdasarkan simpulan tersebut, maka saran saya sebagai penulis adalah ketentuan hukum adat harus dibuat secara tertulis dalam bentuk peraturan desa supaya ada kepastian adat bagi setiap orang yang melangsungkan perkawinan, dan supaya sistem adat di Kabupaten Nias Selatan biar sama.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PEMERKOSAAN YANG DISELESAIKAN SECARA HUKUM ADAT Ndruru, Finiswati
JURNAL PANAH KEADILAN Vol 4 No 2 (2025): Jurnal Panah Keadilan
Publisher : LPPM Universitas Nias Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57094/jpk.v4i2.3805

Abstract

Hukum adat adalah hukum kebiasaan yang artinya aturan dibuat dari tingkah laku masyarakat yang tumbuh dan berkembang sehingga menjadi sebuah hukum yang ditaati secara tidak tertulis. Apabila adat ini tidak dilaksanakan akan terjadi kerancuan yang menimbulkan sanksi tak tertulis oleh masyarakat setempat terhadap pelaku yang dianggap menyimpang. Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan itu dianggap bisa mengganggu stabilitas sosial. Karena itu, orang yang melanggar akan dikenai sanksi tradisional oleh masyarakat melalui pemimpin tradisoinalnya. Penelitian yang diterapkan adalah penelitian hukum sosiologis dengan pendekatan empiris yang langsung terlibat dilapangan, dengan tujuan untuk mengevaluasi implementasi hukum dan realitasnya dalam kehidupan masyarakat. Pengumpulan data melibatkan penggunaan bahan primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif dengan metode analisis data, dan kesimpulan diambil dengan pendekataan deduktif. Dari hasil penelitian dan diskusi, dapat disarikan bahwa perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pemerkosaan yang diselesaikan secara hukum adat (studi di desa sikhorilafau) penulis menyarankan supaya dilakukan pendekatan terlebih dahulu kepada kedua belah pihak untuk dapat mengetahui apa yang menjadi keinginan dari kedua belah pihak tersebut, dan pada proses penyelesaian sanksi atau denda menjadi hal penting untuk dapat mencegah perbuatan tindak pidana tersebut terulang kembali dan juga untuk memberikan perlindungan terhadap anak.
KEKUATAN HUKUM ADAT DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERKELAHIAN Dakhi, Andiliskan
JURNAL PANAH KEADILAN Vol 4 No 2 (2025): Jurnal Panah Keadilan
Publisher : LPPM Universitas Nias Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57094/jpk.v4i2.3810

Abstract

The village community of Soto'o Hilisimaetano in Indonesia adheres to customary law for resolving conflicts. In 2023, a conflict in Soto'o Hilisimaetano Village was resolved using customary law, based on the author's observations. The legality of the peace was established through a peace agreement signed by both the perpetrator and the victim. The resolution of peace was achieved by adhering to customary law in order to prevent further complication of the situation. This paper aims to assess the efficacy of customary law in adjudicating conflict cases within Soto'o Hilisimaetano Village, Maniamolo District. This study employs a sociological research approach, utilizing primary data gathered through observation, interviews, and document analysis, and employing qualitative data analysis techniques. Based on the research findings and discussion, it can be concluded that the authority of customary law in addressing criminal acts of fighting in Soto'o Hilisimaetano Village, Maniamolo District is absolute and obligatory. This is due to the enduring strength of the traditional governance system in Soto'o Hilisimaetano Village. Failure to comply will result in social repercussions such as minor penalties or expulsion from the village for more severe infractions. The author recommends that addressing the issue of criminal fights in Soto'o Hilisimaetano Village should involve the assistance of security forces, specifically the police, to ensure a proper resolution of the cases.
PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KEPOLISIAN SEKTOR BAWOLATO KABUPATEN NIAS Lafau, Firman Fati Zaya
JURNAL PANAH KEADILAN Vol 4 No 2 (2025): Jurnal Panah Keadilan
Publisher : LPPM Universitas Nias Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57094/jpk.v4i2.3812

Abstract

Restorative justice or restorative justice is the resolution of criminal cases involving the perpetrator, victim, family of the perpetrator/victim, and other related parties to jointly seek a fair solution by emphasizing restoration to the original condition, and not retaliation. The aim of this research is to find out how Restorative Justice is implemented in the crime of ill-treatment in the Bawolato Police Sector, Nias Regency. The type of research used is sociological or empirical legal research, namely examining applicable legal provisions based on existing facts in a society. Data collection was carried out using primary data, secondary data and tertiary data. obtained from secondary legal materials. The data analysis used is qualitative data analysis. Qualitative data analysis is carried out together with the data collection process. Based on the research findings and discussion, it can be concluded that the application of restorative justice to criminal acts of abuse in the Bawolato Sector Police, Nias Regency is the best solution offered by the Bawolato Sector Police, Nias Regency in resolving a crime in a family manner. This settlement provides benefits to both parties in terms of time, penalties and costs. For its implementation, the Police will present both parties to provide direction and make peace. If they agree, the police will punish the perpetrator according to the agreement. Then, both parties make a written agreement which functions as a binding promise for both parties to be used in the future if one of them violates the agreement.
EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI HUKUM ADAT DI DESA HILIMBARUZO KECAMATAN MAZO KABUPATEN NIAS SELATAN Laia, Aferianus
JURNAL PANAH KEADILAN Vol 4 No 1 (2025): Jurnal Panah Keadilan
Publisher : LPPM Universitas Nias Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57094/jpk.v4i1.3815

Abstract

One may say that issues involving property or land disputes are common in Indonesia because there is a lack of legal clarity about land that is owned by people or organizations. In Hilimbaruzo Village, Mazo District, a land dispute including crop destruction and redrawing of land ownership borders was settled in accordance with customary law. The purpose of this study is to determine how well Hilimbaruzo Village, Mazo District, South Nias Regency, uses customary law to settle property disputes. The study methodology is sociological legal research, which looks at relevant legal provisions in light of societal realities as they exist. Primary, secondary, and tertiary data were used in the data gathering process. acquired from secondary Qualitative data analysis is the method employed. Analyzing qualitative data is done concurrently with the process of gathering data. The resolution of land disputes using customary punishments differs between land disputes that happened in 2014 and land conflicts that happened in 2018, according to the research findings and discussion in this study. Based on these findings, the researcher suggests that the best way to resolve land disputes in the village of Hilimbaruzo, Mazo District, South Nias Regency is through customary law, which should be upheld and continued. This is because using customary law to resolve land disputes is the most effective way to resolve criminal acts and is advantageous to both parties.
PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 16 TAHUN 2023 DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III TELUKDALAM Waruwu, Refisi
JURNAL PANAH KEADILAN Vol 4 No 1 (2025): Jurnal Panah Keadilan
Publisher : LPPM Universitas Nias Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57094/jpk.v4i2.3816

Abstract

Remission is a reduction in the period of serving a sentence given to prisoners and children who are in conflict with the law. A convict is a person who is serving a prison sentence. The definition of prisoner according to the Indonesian dictionary is a convicted person (a person who is serving a sentence for committing a criminal act). The aim of this research is to find out how the granting of remissions to convicts is seen from the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 16 of 2023 at the Class III Telukdalam Penitentiary. The type of research used is sociological legal research, namely examining applicable legal provisions based on existing facts in a society. Data collection was carried out using primary data, secondary data and tertiary data. obtained from secondary legal materials. The data analysis used is qualitative data analysis. Qualitative data analysis is carried out together with the data collection process. Based on the research findings and discussion in the research, the granting of remissions to prisoners is viewed from the Minister of Law and Human Rights Regulation Number 16 of 2023. At the Class III Telukdalam Penitentiary, remissions are always granted to prisoners who have fulfilled the requirements set out in the provisions of the law. -invitation. Based on the results of the conclusions that have been made by the researcher, the researcher provides suggestions regarding the granting of remissions to prisoners in view of the Minister of Law and Human Rights Regulation Number 16 of 2023 at the Class III Telukdalam Penitentiary, namely that the granting of remissions to prisoners continues to be carried out to fulfill the prisoners' rights.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP GURU DALAM MENDIDIK SISWA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN STUDI DI SMP NEGERI 1 ONOLALU Bago, Laurensia Dewi
JURNAL PANAH KEADILAN Vol 4 No 1 (2025): Jurnal Panah Keadilan
Publisher : LPPM Universitas Nias Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57094/jpk.v4i1.3819

Abstract

Legal Protection is a variety of legal efforts that must be provided by law enforcement officials to provide a sense of security; both mentally and physically from interference and various threats from any party. A teacher is a position or profession that requires special expertise in its main tasks such as educating, teaching, guiding, directing, training, assessing and evaluating students in early childhood education through formal education, primary and secondary education. The aim of this research is to find out how legal protection is for teachers in educating students based on Law Number 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers at SMP Negeri 1 Onolalu. The type of research used is sociological legal research, namely examining applicable legal provisions based on existing facts in a society. Data collection was carried out using primary data, secondary data and tertiary data. obtained from secondary legal materials. The data analysis used is qualitative data analysis. Qualitative data analysis is carried out together with the data collection process. Based on the research findings and discussion, it can be concluded that legal protection for teachers in educating students based on Law Number 14 of 2005 concerning Teachers and Study Lecturers at SMP Negeri 1 Onolalu is to provide guarantees for teachers to have the freedom to give sanctions to students if they violate the rules. , politeness norms and others. This is in line with the protection provided by SMP Negeri 1 Onolalu to teachers, namely that the school will provide protection to teachers if there are students who make punishment from the teacher a form of criminal act by resolving the problem amicably.
KONTROVERSI PEMBATASAN MASA JABATAN PRESIDEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA Muhammad Mas Davit Herman Rudiyansah
JURNAL PANAH KEADILAN Vol 4 No 1 (2025): Jurnal Panah Keadilan
Publisher : LPPM Universitas Nias Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57094/jpk.v4i2.3821

Abstract

Presidential term limits are an important effort to maintain the balance of power and prevent abuse of power in the Indonesian government system. From a constitutional law perspective, these limitations are designed to avoid authoritarianism by ensuring a rotation of leadership that can bring about reform. However, presidential term limits have also raised controversy related to the principle of popular sovereignty, where the people have the right to choose a leader without limitations that are considered to limit their freedom. This study examines presidential term limits from the perspective of constitutional law and popular sovereignty, and analyzes their implications for political stability and people's rights in Indonesia's democratic system. Using normative legal methods, this study provides a comprehensive picture of the relevance of presidential term limits in maintaining a just democracy in Indonesia.
PERAN MAHASISWA DAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT Alifah Herawati; Hartanto
JURNAL PANAH KEADILAN Vol 4 No 1 (2025): Jurnal Panah Keadilan
Publisher : LPPM Universitas Nias Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57094/jpk.v4i1.3823

Abstract

Students (undergraduate programs) have various titles, including agents of change and critical intellectual groups, in various histories of national struggles, as well as today, students are always at the forefront of change and struggle for society; In the context of legal aid, students are also expected to play an active role in realizing justice. The history of legal aid has existed since before independence, but its development can be said to be slow, while poor people often ignore their right to seek legal aid as seekers of justice. The right to obtain legal aid is the state's obligation to provide services to the community through various programs, as an embodiment of a legal state that respects human rights. In this post-reform era, it is worth discussing again what is the role of law faculty students in legal aid? This research uses normative research methods, namely Law no. 16 of 2016 concerning Legal Aid with the role of students in particular and the role of community organizations/advocates in general. On the other hand, legal assistance must also be provided by advocates and community organizations, with various requirements that must be met first.

Page 7 of 7 | Total Record : 69

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 2 (2025): Jurnal Panah Keadilan Vol 4 No 1 (2025): Jurnal Panah Keadilan Vol 3 No 2 (2024): Jurnal Panah Keadilan Vol 3 No 1 (2024): Jurnal Panah Keadilan Vol 2 No 2 (2023): Jurnal Panah Keadilan Vol 2 No 1 (2023): Jurnal Panah Keadilan Vol 1 No 2 (2022): Jurnal Panah Keadilan Vol 1 No 1 (2022): Jurnal Panah Keadilan