cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Samanoi Halowo Fau
Contact Email
panahkeadilan@uniraya.ac.id
Phone
+6282286352622
Journal Mail Official
panahkeadilan@uniraya.ac.id
Editorial Address
Jln. Pramuka Nari-nari, Keluarahan Pasar Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara
Location
Kab. nias selatan,
Sumatera utara
INDONESIA
JURNAL PANAH KEADILAN
Published by Universitas Nias Raya
ISSN : -     EISSN : 27763560     DOI : 10.57094
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Panah Keadilan ini diterbitkan oleh Universitas Nias Raya. Fokus dan cakupan jurnal ini yaitu karya ilmiah di bidang Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Bisnis, hukum lainnya, sosial dan politik. Terbitan pertama jurnal ini yaitu dimulai dari edisi Volume 1 Nomor 1 tahun 2021. Jurnal ini diterbitkan 2 kali setahun yaitu Februari-Juli, dan Agustus-Desember.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 69 Documents
 3   4   5   6   7 
DIKOTOMI PRESIDENTIAL THRESHOLD 20% DALAM PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA Wildan, Munawar; Eldo, Dwian Hartomi Akta Padma
JURNAL PANAH KEADILAN Vol 4 No 2 (2025): Jurnal Panah Keadilan
Publisher : LPPM Universitas Nias Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57094/jpk.v4i2.1904

Abstract

Pada tahun 2004 Indonesia menyelenggarakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) yang pertama kalinya. Presidential threshold menjadi salah satu kebijakan pembuat undang-undang dalam mekanisme Pilpres. Presdential threshold adalah ambang batas pencalonan capres dan cawapres hasil dari perolehan suara partai politik pada pemilihan legislatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui urgensi presidential threshold 20%, dan mendeskripsikan letak dikotomi presidential threshold 20% dengan Pilpres. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau library research dengan Undang-Undang No. 7 2017 dan UUD 1945 sebagai sumber primernya. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengolahan data deskriptif-analitis menggunakan pendekatan in-depth analysis. Penelitian ini menyimpulkan urgensi presidential threshold 20% sebagai upaya menyederhanakan partai politik dan memperkuat sistem presidensial. Secara yuridis presidential threshold 20% bertentangan terhadap UUD 1945, dan secara teoritis bertentangan dengan sistem multi partai dan sistem presidensial. harapanya pelaku pembuat udnang-undang dan MK mengevaluasi aturan tersebut sesuai dengan kosntitusi dan sistem lebih kompetitif. Pada tahun 2004 Indonesia menyelenggarakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) yang pertama kalinya. Presidential threshold menjadi salah satu kebijakan pembuat undang-undang dalam mekanisme Pilpres. Presdential threshold adalah ambang batas pencalonan capres dan cawapres hasil dari perolehan suara partai politik pada pemilihan legislatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui urgensi presidential threshold 20%, dan mendeskripsikan letak dikotomi presidential threshold 20% dengan Pilpres. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau library research dengan Undang-Undang No. 7 2017 dan UUD 1945 sebagai sumber primernya. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengolahan data deskriptif-analitis menggunakan pendekatan in-depth analysis. Penelitian ini menyimpulkan urgensi presidential threshold 20% sebagai upaya menyederhanakan partai politik dan memperkuat sistem presidensial. Secara yuridis presidential threshold 20% bertentangan terhadap UUD 1945, dan secara teoritis bertentangan dengan sistem multi partai dan sistem presidensial. harapanya pelaku pembuat udnang-undang dan MK mengevaluasi aturan tersebut sesuai dengan kosntitusi dan sistem lebih kompetitif.
PEMOTONGAN GAJI PESERTA TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT (TAPERA) S.M, Probo Pribadi; Rony Andre Christian Naldo
JURNAL PANAH KEADILAN Vol 4 No 2 (2025): Jurnal Panah Keadilan
Publisher : LPPM Universitas Nias Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57094/jpk.v4i2.2659

Abstract

Pemerintah telah menerbitkan UU Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (UU Tapera) dengan peraturan pelaksanaan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 (PP Tapera) dan telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Polemik aturan terbaru Tapera yang diberlakukan di Indonesia dengan melibatkan Pekerja swasta. Penelitian ini mengkaji pemotongan gaji peserta Tabungan perumahan rakyat (TAPERA) dikaitkan Teori kepastian hukum. Penelitian ini merupakan jenis penelitian Normatif. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian juridis normatif. Penelitian ini bersifat preskriptif analisis, dengan menggunakan berbagai jenis data dalam penelitian hukum. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa apabila pemotongan gaji pada program Tapera mampu memenuhi ketiga aspek kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan sebagaimana disampaikan dalam teori Gustav Radbruch, maka dapat disimpulkan bahwa program ini telah sesuai dengan prinsip-prinsip kepastian hukum. Namun, jika terdapat kekurangan atau penyimpangan dalam salah satu atau beberapa aspek tersebut, maka kepastian hukum program Tapera dapat dipertanyakan.
PERAN PEMERINTAH DESA TERHADAP PENGAWASAN LARANGAN PENGGALIAN PASIR TANPA IZIN Duha, Sindi Dewintasari
JURNAL PANAH KEADILAN Vol 4 No 2 (2025): Jurnal Panah Keadilan
Publisher : LPPM Universitas Nias Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57094/jpk.v4i2.3777

Abstract

Indonesia is a country of law, meaning that actions carried out in national and state life must be regulated in accordance with the law. The village government is a government institution tasked with managing village-level areas, where the village head and assisted by village officials are the organizing elements of village government. Prohibition is an order or rule that regulates an action. Excavation of sand without a permit is excavation below the surface of the land either on land or under riverbeds with the intention of returning non-metallic mineral minerals (sand) which have economic significance which is carried out without having a permit. The case in Ganowo Saua Village is the role of the Village Government in supervising the prohibition on excavating sand without a permit. The type of research used in this research is sociological research. Data collection was carried out by interviews and document study. The data analysis carried out was descriptive qualitative analysis and conclusions were drawn using a deductive method. Based on research findings and discussion, it can be concluded that the reason for sand excavation is because of economic problems and the lack of employment opportunities. Excavating sand is detrimental to other communities by causing landslides in areas of people's houses which destroy the walls dividing people's houses and the sea. The role of the Ganowo Saua Village government is only to convey the prohibition verbally to the community. The author suggests that the community no longer digs sand without permission, the village government must be firm and active and collaborate with the local government in supervising and taking action against sand diggers through outreach and going directly to the field by following Regional Regulation Number 11 of 2008 concerning Retribution for Material Mining Business Permits. Class “C” Excavations in South Nias Regency.
KEDUDUKAN HUKUM ANAK DI LUAR KAWIN SEBAGAI AHLI WARIS BERDASARKAN HUKUM ADAT DI DESA BAWOLAHUSA Faana, Pikiran
JURNAL PANAH KEADILAN Vol 3 No 2 (2024): Jurnal Panah Keadilan
Publisher : LPPM Universitas Nias Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57094/jpk.v3i2.3780

Abstract

Every family always dreams that the family will always live happily, peacefully and prosperously because that is the direction of marriage, namely forming a happy, eternal and prosperous family. When a married couple in a marriage has children, they can form their own family. This research aims to find out the legal position of illegitimate children as heirs based on customary law in Bawolahusa Village. The type of research used is sociological legal research. Sociological legal research is legal research in the form of empirical studies to find the application and truth of law in society regarding something that happens. The type of approach used is descriptive using initial data as a comparison. Data collection techniques were carried out through interviews, observation and document study. The analysis of this research data is a descriptive research specification, which means research that aims to conduct research about something in the village and at a certain time. Based on research findings and discussions, the existence of the legal position of illegitimate children according to customary law in the village of Bawolahusa means that children who are illegitimate have no legal relationship with their biological father, unless the parents are united according to customary law, then the illegitimate child has the status Customary law in Bawolahusa Village. In customary law, an illegitimate child is understood as a child born outside a legal marriage and the child is only related to the mother. The existence of children outside of wedlock has its own legal consequences, which are viewed from customary law in positioning the position of children born outside of a legal marriage. So the position of an illegitimate child can only be recognized if the child has been recognized according to customary law.
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN BEBAS PADA TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN SECARA DEELNEMING Zagoto, Herisman
JURNAL PANAH KEADILAN Vol 3 No 2 (2024): Jurnal Panah Keadilan
Publisher : LPPM Universitas Nias Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57094/jpk.v3i2.3783

Abstract

An exoneration is a choice in regards to an individual's activities that the public examiner blames for being a lawbreaker act or not, however, which can't be legitimately and convincingly demonstrated in a preliminary. One of the quittance choices for criminal demonstrations of brutality that was concluded in court was choice number 144/Pid.B/2020/PN.Gst. In this choice, the respondent was associated with abusing Article 170, Article 212, and Article 351 of the Lawbreaker Code. The sort of exploration utilized is regulating legitimate examination utilizing legal methodology, case approach, relative methodology, and logical correlation. Information assortment was brought out utilizing auxiliary information obtained through library materials comprising essential legitimate materials, optional legitimate materials, and tertiary legitimate materials. The information investigation utilized is a distinct subjective examination, and determinations are made utilizing a logical technique. In light of examination discoveries and conversation, it tends to be reasoned that the adjudicator's contemplations are obligatory in a choice. For the situation (Investigation of Choice Number 114/Pid.B/2020/PN.Gst), in the appointed authority's thought in the choice of exoneration in criminal demonstrations of brutality carried out by deelneming choice Number 144/Pid.B/2020/PN.Gst, to be specific, the respondent's activities, which were charged by the public examiner with not being legitimately and convincingly demonstrated to have perpetrated a crook demonstration of savagery against the casualty as expressed in the third incrimination of Article 212 passage (1) Jo 55 Section (1) first of the Lawbreaker Code, which is Article 183 of the Lawbreaker Code to decide the wrongdoing against the litigant in light of his culpability. completed should be demonstrated with no less than two substantial bits of proof that can persuade the adjudicator. The creator proposes that the public examiner, while making charges at preliminary, ought to be more cautious in drafting his arraignment as per the proof. The public examiner ought to be more cautious and focus on equity for the respondent.
ANALISIS PERAN DAN EFEKTIVITAS HUKUM DALAM MELAWAN ANCAMAN CYBERCRIME DI INDONESIA Fahmi, Muhammad Hisyam; Henri Marusaha Tambunan
JURNAL PANAH KEADILAN Vol 3 No 2 (2024): Jurnal Panah Keadilan
Publisher : LPPM Universitas Nias Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57094/jpk.v3i2.3799

Abstract

This article discusses the challenges faced and the role of law in dealing with the threat of cybercrime in Indonesia amidst the rapid progress of digital technology. The main focus of this article is on the Information and Electronic Transactions Law (UU ITE) as the main legal framework, and the role of the National Cyber ​​and Crypto Agency (BSSN) in coordinating and dealing with cyber threats. In addition, this article identifies several crucial challenges such as technical limitations, rapid technological developments, and digital anonymity of cybercriminals. Evaluation of the effectiveness of regulations and personal data protection is also the focus of this discussion, while providing recommendations for strengthening technological infrastructure, increasing training, strengthening international cooperation, and revising existing regulations to be able to face increasingly complex threats in today's digital era.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI PELAPOR TINDAK PIDANA KORUPSI Zalukhu, Cleaver Two Mey
JURNAL PANAH KEADILAN Vol 3 No 2 (2024): Jurnal Panah Keadilan
Publisher : LPPM Universitas Nias Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57094/jpk.v3i2.3800

Abstract

Tindak Pidana Korupsi Adalah Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Namun tindak pidana korupsi baru akan diproses ketika adanya suatu dugaan dan laporan dari masyarakat atau lembaga yang salah satunya disebut Saksi Pelapor. Dan agar masyarakat tidak takut untuk melaporkan ketika adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak yang menyalahgunakan kewenangannya maka Saksi Pelapor perlu adanya perlindungan hukum dari pihak yang berwenang. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul Perlindungan Hukum Bagi Saksi Pelapor Tindak Pidana Korupsi di Polres Nias Selatan. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis disebut juga dengan penelitian hukum yang memperoleh data langsung di lapangan atau di tempat penelitian dilakukan. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data primer, yang artinya data yang masih mentah atau data yang belum melalui proses pengolahan yang diperoleh oleh peneliti langsung dari lapangan. Data primer tersebut dikumpulkan melalui pengamatan (observasi) wawancara, dan studi dokumen. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data kualitatif yang bersifat deskriptif dan penarikan kesimpulan secara deduktif yang penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus. Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan dapat di simpulkan bahwa Perlindungan Hukum Bagi Saksi Pelapor Tindak Pidana Korupsi di Polres Nias Selatan, yaitu Polres Nias Selatan memberikan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor berupa merahasiakan identitas saksi pelapor, menjamin keamanan saksi, menjamin saksi pelapor dapat beraktivitas secara normal, dan lain sebagainya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan pembahasan tersebut, maka penulis menyarankan agar masyarakat Nias Selatan atau pihak yang mengetahui adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak yang menyalahgunakan kekuasaannya maka segera dapat melaporkannya kepada Polres Nias Selatan karena sudah adanya perlindungan hukum bagi saksi pelapor yang akan diberikan oleh Polres Nias Selatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL JENIS TUAK DI DESA HILISATARO KECAMATAN TOMA KABUPATEN NIAS SELATAN Gowasa, Roselina Erniwati
JURNAL PANAH KEADILAN Vol 4 No 2 (2025): Jurnal Panah Keadilan
Publisher : LPPM Universitas Nias Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57094/jpk.v4i2.3801

Abstract

Perlindungan adalah hak yang didapatkan oleh setiap masyarakat dalam wilayah suatu negara. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat. Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pembelian dan atau penjualan termasuk penawaraan untuk menjual serta kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan dengan memperoleh imbalan. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol. Tuak adalah minuman beralkohol nusantara yang merupakan hasil fermentasi dari nira, beras, atau bahan minuman/buah yang mengandung gula. Di desa Hilisataro terdapat beberapa warung yang memperjual belikan minuman keras berjenis tuak, sehingga dalam tulisan ini penulis tertarik untuk meneliti mengenai Perlindungan Konsumen Dalam Peredaran Minuman Beralkohol Jenis Tuak di Desa Hilisataro Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan. Peredaran minuman beralkohol di Indonesia diatur dalam Pasal 1 ayat (5) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20.M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Perlindungan Konsumen Dalam Peredaran Minuman Beralkohol Jenis Tuak. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian sosiologis dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan. Pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen. Analisis data yang dilakukan adalah analisis kualitatif yang bersifat deskriptif serta penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif. Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada perlindungan kepada konsumen karena berdasarkan hasil penelitian di Desa Hilisataro tidak ada peraturan desa terkait larangan peredaran minuman beralkohol jenis tuak, sehingga terkadang terjadi kericuhan yang di sebabkan oleh tuak itu sendiri, pemerintah Desa Hilisataro memberi larangan secara lisan kepada para penjual minuman beralkohol jenis tuak. Penulis menyarankan dalam minuman beralkohol jenis tuak ini harusnya penegak hukum memberikan sanksi yang tegas kepada penjual minuman beralkohol jenis tuak dengan mempedomani Undang-Undang yang telah ada, sehingga para penjual minuman beralkohol jenis tuak ini dapat dihentikan selain itu sebaiknya di buat peraturan desa, berikut sanksi-sanksinya tentang larangan peredaran minuman beralkohol jenis tuak.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AHLI WARIS PEREMPUAN DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI DESA HILIZANUWO KECAMATAN SIDUA’ORI Hulu, Verdin Yanus
JURNAL PANAH KEADILAN Vol 4 No 1 (2025): Jurnal Panah Keadilan
Publisher : LPPM Universitas Nias Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57094/jpk.v4i1.3802

Abstract

Masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat Desa Hilizanuwo (desa tempat berdirinya dinasti tersebut), hingga kini masih berupaya mencari penyelesaian atas permasalahan harta waris adat.Telah dicapai penyelesaian masalah pembagian harta warisan sebagaimana yang dikemukakan penulis dalam hasil pengamatannya di Desa Hilizanuwo.Untuk menetapkan kebenaran pembagian warisan, surat kepercayaan harus diberikan kepada dua orang ahli waris yang terpisah. Pembagian harta warisan diputuskan sesuai dengan kegunaannya agar tidak memperumit masalah. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mendefinisikan dan menganalisis perlindungan hukum ahli waris dalam pembagian harta warisan di Desa Hilizanuwo Kecamatan Sidua'ori. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian sosiologi dengan menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan studi pustaka, serta analisis data kualitatif.Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa tidak ada jaminan hukum bagi ahli waris perempuan untuk dilindungi dalam pembagian harta warisan di Desa Hilizanuwo, Kecamatan Siduaori, sejauh menyangkut hak-haknya sebagai anak perempuan. Hal ini dikarenakan masyarakat adat desa Hilizanuwo masih menganut sistem pewarisan atau warisan patrilineal yang hanya dapat diterima oleh anak laki-laki, sedangkan anak perempuan tidak menerima satu sen pun warisan dari orang tuanya dan hanya akan menerima jika ia mempunyai perasaan. sensitivitas. dari ahli waris. Penulis menyarankan agar masyarakat Desa Hilizanuwo mengubah sistem pembagian warisan sedikit demi sedikit, sehingga anak perempuan juga mendapat sedikit warisan dari orang tuanya. Hal ini bertujuan untuk memahami nilai keadilan dan agar anak perempuan tidak merasa terintimidasi oleh aturan yang ada. yang menekan hak-hak mereka sebagai anak
ANALISIS PENERAPAN DIVERSI KEPADA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ANAK DI KEPOLISIAN RESOR NIAS SELATAN Ndruru, Fiktor
JURNAL PANAH KEADILAN Vol 4 No 1 (2025): Jurnal Panah Keadilan
Publisher : LPPM Universitas Nias Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57094/jpk.v4i1.3803

Abstract

Diversi adalah suatu bentuk pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Berdasarkan observasi penulis di Polres Nias Selatan, bahwa pada tahun 2019 pernah dilakukan upaya diversi pada tindak pidana penganiyaan anak. Legalitas perdamaian tersebut dibuat sebuah surat perdamaian antara pelaku dan korban. Perdamaian tersebut diselesaikan secara mediasi dengan tujuan agar masalah tersebut tidak menjadi rumit. Oleh karena itu, penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis menganalisis penerapan diversi kepada anak pelaku tindak pidana penganiayaan anak di kepolisian resor nias selatan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian sosiologis dengan menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan studi dokumen, serta menggunakan analisis data secara kualitatif. Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penerapan diversi dalam penyelesaian kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resor Nias Selatan telah dilakukan secara optimal, mengingat usia para pelaku tindak pidana tersebut memenuhi kriteria untuk diterapkannya diversi. Perlindungan hak anak yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan dalam proses diversi di Polres Nias Selatan telah dilaksanakan dengan baik oleh penyidik di Polres Nias Selatan, dengan merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penulis menyarankan kepada Polres Nias Selatan diharapkan untuk terus berupaya mencapai kesepakatan diversi antara korban, pelaku, dan keluarga dari kedua belah pihak dalam kasus pidana yang memenuhi kriteria untuk dilakukan diversi, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU RI No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Page 6 of 7 | Total Record : 69

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 2 (2025): Jurnal Panah Keadilan Vol 4 No 1 (2025): Jurnal Panah Keadilan Vol 3 No 2 (2024): Jurnal Panah Keadilan Vol 3 No 1 (2024): Jurnal Panah Keadilan Vol 2 No 2 (2023): Jurnal Panah Keadilan Vol 2 No 1 (2023): Jurnal Panah Keadilan Vol 1 No 2 (2022): Jurnal Panah Keadilan Vol 1 No 1 (2022): Jurnal Panah Keadilan