cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Samanoi Halowo Fau
Contact Email
panahkeadilan@uniraya.ac.id
Phone
+6282286352622
Journal Mail Official
panahkeadilan@uniraya.ac.id
Editorial Address
Jln. Pramuka Nari-nari, Keluarahan Pasar Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara
Location
Kab. nias selatan,
Sumatera utara
INDONESIA
JURNAL PANAH KEADILAN
Published by Universitas Nias Raya
ISSN : -     EISSN : 27763560     DOI : 10.57094
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Panah Keadilan ini diterbitkan oleh Universitas Nias Raya. Fokus dan cakupan jurnal ini yaitu karya ilmiah di bidang Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Bisnis, hukum lainnya, sosial dan politik. Terbitan pertama jurnal ini yaitu dimulai dari edisi Volume 1 Nomor 1 tahun 2021. Jurnal ini diterbitkan 2 kali setahun yaitu Februari-Juli, dan Agustus-Desember.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 69 Documents
 2   3   4   5   6 
SISTEM PROPORSIONAL PEMILIHAN UMUM DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM Nurhayu Handayani Putri; Aturkian Laia; Bestari Laia
JURNAL PANAH KEADILAN Vol 2 No 2 (2023): Jurnal Panah Keadilan
Publisher : LPPM Universitas Nias Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57094/jpk.v2i2.1006

Abstract

Penelitian ini menganalisis peran pemilihan umum dalam konteks pencapaian kedaulatan rakyat sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis dan yuridis untuk memeriksa bagaimana nilai-nilai sosial, geografi, sejarah, dan dinamika politik memengaruhi implementasi tujuan negara. Pemilihan umum dianggap sebagai tolok ukur penting dalam mengukur tingkat demokrasi, memungkinkan partisipasi aktif warga negara dalam menentukan arah pemerintahan dan negara mereka. Partai politik berfungsi sebagai wahana untuk mengartikulasikan aspirasi rakyat dalam pemilihan umum, dengan berbagai sistem pemilihan umum yang diterapkan di seluruh dunia. Sejarah pemilihan umum di Indonesia mencatat perubahan signifikan, terutama pasca-reformasi tahun 1998. Pemilihan umum menjadi sarana krusial untuk mendapatkan legitimasi pemerintahan yang dipilih oleh rakyat, sesuai dengan semangat UUD 1945 dan prinsip kedaulatan rakyat. Pentingnya pemilihan umum dalam mewujudkan pemerintahan yang mencerminkan kehendak rakyat mencerminkan komitmen Indonesia terhadap nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Temuan penelitian ini memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang peran pemilihan umum dalam mencapai tujuan negara dan menjaga prinsip demokrasi di Indonesia.
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PEMIDANAAN KEPADA ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN DENGAN KEKERASAN Emiasari Sarumaha
JURNAL PANAH KEADILAN Vol 2 No 2 (2023): Jurnal Panah Keadilan
Publisher : LPPM Universitas Nias Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57094/jpk.v2i2.1007

Abstract

Anak sebagai sumber daya manusia merupakan generasi penerus dan pemimpin di masa depan. Namun, perkembangan zaman dan kurangnya pengawasan terhadap anak seringkali mengarah pada situasi di mana anak-anak menjadi korban atau pelaku tindak pidana, termasuk tindak pidana persetubuhan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan dengan kekerasan, dengan fokus pada studi kasus putusan nomor 10/Pid.Sus-anak/2016/PN.Sgm. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan analisis. Data sekunder terkait kasus ini dikumpulkan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan kepada anak pelaku tindak pidana persetubuhan yang dilakukan dengan kekerasan didasarkan pada pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yuridis mencakup dakwaan jaksa penuntut umum serta alat bukti seperti keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Namun, dalam penjatuhan pidana dengan ancaman hukuman minimum bagi pelaku, hakim sering kali kurang mempertimbangkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Oleh karena itu, penulis menganjurkan agar hakim lebih mempertimbangkan UU SPPA dalam menjatuhkan pidana kepada anak pelaku tindak pidana ini, dengan tujuan memberikan efek jera kepada terdakwa serta mencegah tindak pidana serupa di masa depan.
PIDANA MATI DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF POLITIK HUKUM Aziz Prasetio; Aturkian Laia; Bestari Laia
JURNAL PANAH KEADILAN Vol 2 No 2 (2023): Jurnal Panah Keadilan
Publisher : LPPM Universitas Nias Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57094/jpk.v2i2.1008

Abstract

Pidana mati selalu menarik perhatian dalam konteks hukum dan pelaksanaannya karena erat kaitannya dengan hak asasi manusia paling fundamental, yaitu hak untuk hidup. Di seluruh dunia, terdapat dua pendekatan yang berbeda terkait hukuman mati: negara-negara yang masih menerapkan hukuman mati sebagai bagian dari sistem hukumnya, dan negara-negara yang telah menghapuskan hukuman mati dari undang-undang mereka. KUHP Indonesia menetapkan hukuman mati sebagai salah satu sanksi utama, sementara juga mengancamkan sanksi lain di luar KUHP untuk pelanggaran tertentu. Penelitian ini mengkaji politik hukum pidana Indonesia terkait hukuman mati menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini mencakup asas-asas dan kaidah yang mengatur perilaku sosial dan kehidupan manusia dalam masyarakat, serta melibatkan sudut pandang eksternal. Penelitian ini secara deskriptif mendalami permasalahan hukuman mati, mencoba memahami konteks hukum pidana Indonesia dalam hal ini. Seiring dengan perdebatan global tentang hukuman mati, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan lebih lanjut tentang implementasi dan dampaknya dalam sistem hukum Indonesia.
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PADA TINDAK PIDANA EKSPLOITASI TERHADAP ANAK Laia, Fariaman; Laia, Laka Dodo; Ndruru, Antonius
JURNAL PANAH KEADILAN Vol 3 No 1 (2024): Jurnal Panah Keadilan
Publisher : LPPM Universitas Nias Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57094/jpk.v3i1.1339

Abstract

In cases of criminal acts of exploitation of children, many still occur in the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia, and this is very likely to occur because there are several ways to destroy the economy of each person and also fulfill the interests of individuals who take advantage of this opportunity so that in this situation it occurs. this exploitation. The type of research used in this research is normative legal research. In resolving the legal problems that occurred in this research, the author also used the statutory approach, case approach and analytical approach methods. The author uses secondary data collection to draw conclusions from general to specific. So from these results the author believes that, in the judge's consideration of child exploitation carried out by certain elements the judge must reflect the applicable law even though the judge is not only a mouthpiece for the applicable law but at least the judge can look further into the future of the child himself. . The conditions experienced, mental and physical. It must really be able to be recovered well. The judge must be able to provide a deterrent effect on the perpetrator to break the chain of crimes, as in the discussion the term punishment theory is known as a theory of retaliation in correcting crimes against children themselves. The state must also be present in protecting its citizens, as well as parents in the current situation must be really wary because there are so many methods used by each person so that their interests can be achieved.
PENJATUHAN SANKSI ADAT MELEKAT NE BIS IN IDEM Kosmas, Amajihono
JURNAL PANAH KEADILAN Vol 3 No 1 (2024): Jurnal Panah Keadilan
Publisher : LPPM Universitas Nias Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57094/jpk.v3i1.1435

Abstract

In Indonesia, especially in some areas, people still uphold the value of customs when carrying out several activities. Such as traditional ceremonies if you want to hold a wedding, funeral ceremonies, and even when someone commits an immoral act, customary punishment will be carried out on the perpetrator. Each region has its own historical and cultural background and this also influences the implementation of punishment according to the beliefs that apply in each region. The state, which is a powerful social organization, has the obligation to regulate so that security is guaranteed and there is protection for the interests of each person, and so that equal happiness is achieved in society. In Article 27 paragraph (1) of the 1945 Constitution (UUD 1945) it is stated that all citizens have the same position under the law and government and are obliged to uphold the law and government without exception. Then Article 5 paragraph (3) Law no. 39 of 1999 concerning Human Rights which confirms the following: (1) Every person is recognized as an individual human being who has the right to demand and obtain equal treatment and protection in accordance with his or her human dignity before the law. (2) Everyone has the right to receive fair assistance and protection from an objective and impartial court. (3) Every person belonging to a vulnerable group of people has the right to receive more treatment and protection with regard to their specific characteristics.
EKSITENSI HUKUM ADAT DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERZINAAN Laia, Fianusman; Dalinama Telaumbanua; Klaudius Ilkam Hulu
JURNAL PANAH KEADILAN Vol 3 No 1 (2024): Jurnal Panah Keadilan
Publisher : LPPM Universitas Nias Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57094/jpk.v3i1.1444

Abstract

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari beberapa daerah, sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum adat merupakan salah satu bentuk hukum yang masih eksis/ada dalam kehidupan masyarakat hukum adat di Indonesia. Berdasarkan latar belakang maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana eksitensi hukum adat dalam penyelesaian tindak pidana perzinaan. Jenis penelitian yaitu penelitian hukum normatif (normative law research) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa eksistensi hukum adat dalam penyelesaian tindak pidana perzinaan adalah telah di akui oleh negara berdasarkan Undang-Undanga Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan serta kodifikasi hukum pidana adat setelah kemerdekaan diatur dalam ketentuan Pasal 1 dan Pasal 5 ayat (3) sub b Undang-Undang Nomor 1 Drt tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan, dan Acara PengadilanPengadilan Sipil. Oleh karena itu, hukum pidana adat secara holistik menjiwai seluruh lapisan ilmu hukum dalam praktek hukum sehingga eksistensi dari dimensi ilmu hukum hukum pidana adat tidak diragukan kapabilitasnya sebagai karakteristik praktek hukum di Indonesia.
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG Hartono, Yohana Liely Klarita
JURNAL PANAH KEADILAN Vol 3 No 1 (2024): Jurnal Panah Keadilan
Publisher : LPPM Universitas Nias Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57094/jpk.v3i1.1530

Abstract

The crime of trafficking in persons is the act of recruiting, transporting, hiding, sending, transferring or receiving someone with the threat of violence, use of violence, kidnapping, confinement, forgery, fraud, abuse of power or position, one of which is the crime of trafficking in persons which is tried by a panel of court judges. . Kupang State, this research is entitled Judges' Considerations in Handing Down Decisions for Perpetrators of the Crime of Human Trafficking (Decision Study Number 178/Pid.Sus/2021/PN.Kpg). The type of research used is normative legal research using a statutory approach, case approach and analytical approach. Data collection was carried out using primary, secondary and tertiary data. The data analysis used is qualitative descriptive analysis and conclusions are drawn using deductive methods. Based on the results of the research and discussion, the researcher assesses that there was an error in the sentencing where the defendant should not only be sentenced to prison but accompanied by a fine of at least 120,000,000.00 million rupiah and a maximum of 600,000,000.00 million rupiah, namely in accordance with article 6 number 21 of 2007 concerning Eradication of the Crime of Human Trafficking. The panel of judges who examine and decide a criminal case of human trafficking must be more careful in giving punishment to individuals who commit criminal acts in accordance with applicable laws and regulations, so as to create justice, legal certainty and usefulness with the applicable regulations. .
SUMBA TRIBAL CATCH MARRIAGE TRADITION IN THE PERSPECTIVE OF LEGAL PLURALISM Adinda Agis Fitria Cahyani; Nadia Elvin Eka Azaria
JURNAL PANAH KEADILAN Vol 3 No 1 (2024): Jurnal Panah Keadilan
Publisher : LPPM Universitas Nias Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57094/jpk.v3i1.1533

Abstract

Kawin tangkap is a tradition originating from Sumba, East Nusa Tenggara with the Merapu faith. Kawin tangkap is a tradition of marriage without proposal by capturing and kidnapping a woman to marry. The purpose of this study is to determine the legal pluralism of the capture marriage tradition in Sumba. This type of study uses a qualitative type method with a legal pluralism approach. The results of this study show that kawin tangkap is a tradition commonly practiced in Sumba, but it violates national law, namely Article 328 of the Criminal Code on the crime of kidnapping, Article 6 paragraph 1 of Law Number 16 of 2019 concerning Marriage, and Article 10 Paragraph (1) of Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence.
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKUTINDAK PIDANA PERBUATAN CABUL Gulo, Herman Leonard
JURNAL PANAH KEADILAN Vol 3 No 1 (2024): Jurnal Panah Keadilan
Publisher : LPPM Universitas Nias Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57094/jpk.v3i1.1585

Abstract

Before making a decision on a case, the judge uses the judge's consideration, which is an argument or reason used as a legal consideration. The crook demonstration of vulgarity is a wrongdoing carried out by somebody who disregards respectability and goodness or it can likewise be a grievous demonstration which falls inside the domain of desire. for example, contacting privates, kissing, contacting bosoms, etc. A kid is somebody who isn't yet 18 (eighteen) years of age, remembering youngsters for the belly. A youngster is somebody who is brought into the world from a marriage between a lady and a man, despite the fact that they are not hitched, they are as yet supposed to be kids. Additionally, the judge's consideration has benefits for the parties involved, necessitating that it be addressed properly in the present case. According to Decision Number 3/Pid, the author's sentence was more severe than the public prosecutor's indictment. Sus-Anak/2022/PN. Gst, the appointed authority condemned the respondent to jail for quite a long time and occupation preparing for quite a long time. This paper asks whether the judge's reasoning for imposing a sentence that is greater than the maximum threat for the crime of threatening violence in decision number 3/Pid is sound. Sus-Anak/2022/PN.Gst. The author carried out normative research employing the case method, analytical approach, and statutory regulatory approach. Information assortment was completed utilizing auxiliary information, which was acquired through library materials comprising of lawful materials essential and optional legitimate materials. The information investigation utilized is graphic subjective examination and decisions are made utilizing a rational technique. For the situation brought by the creator up in agreement with concentrate on choice number 3/Pid. Sus-Anak/2022/PN. Gst, the creator found a few things that turned into the reason for this issue, specifically the adjudicator's heedlessness in choosing the case, answering and looking at the proof in the preliminary and furthermore the exclusion of the beating of the culprit by the examiner during the examination.
KETERWAKILAN PEREMPUAN PADA PEMILIHAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEBAGAI UPAYA PARTISIPASI DALAM PEMBANGUNAN DESA Ndruru, Meniwati
JURNAL PANAH KEADILAN Vol 3 No 1 (2024): Jurnal Panah Keadilan
Publisher : LPPM Universitas Nias Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57094/jpk.v3i1.1586

Abstract

The institution that carries out government functions in the field of drafting and enacting Village regulations is the Village Consultative Body which is tasked with accommodating community aspirations in the context of preparing village income and expenditure budget programs and monitoring the performance of village government. Women's representation means participating in village development, both in the fields of government and in the fields of politics and education. Participation in village development is an effort to build and develop a particular village. In accordance with Article 5 Number 110 of the Indonesian State Protection Law of 2016. Regarding the Village Consultative Body, it is determined that a woman is elected to become a member of the BPD by calling members of the BPD in accordance with women's representation as intended in article 6 letter b. The type of research used is sociological legal research, namely an approach carried out directly by examining relevant legal provisions and social realities. Primary and secondary data collected through interviews were used in the data collection process. A deductive approach is used in the analysis of observation data and documentation investigations, resulting in descriptive results. Based on research findings and discussions, it can be concluded that women's representation in the election of the Village Consultative Body (BPD) of Orahili Village still does not meet the requirements for filling in as members of the BPD. This is because women are still not involved in managing BPD members, not because they are limited, but because no woman has expressed a desire to run for office. Therefore, the author recommends socialization or community education that discusses women's representation in politics and gvernment, gender equality, and the importance and role of women in village government.

Page 4 of 7 | Total Record : 69

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 2 (2025): Jurnal Panah Keadilan Vol 4 No 1 (2025): Jurnal Panah Keadilan Vol 3 No 2 (2024): Jurnal Panah Keadilan Vol 3 No 1 (2024): Jurnal Panah Keadilan Vol 2 No 2 (2023): Jurnal Panah Keadilan Vol 2 No 1 (2023): Jurnal Panah Keadilan Vol 1 No 2 (2022): Jurnal Panah Keadilan Vol 1 No 1 (2022): Jurnal Panah Keadilan