cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
T Heru Nurgiansah
Contact Email
therunurgiansah@gmail.com
Phone
+6281322551635
Journal Mail Official
therunurgiansah@gmail.com
Editorial Address
Perumahan Puri Nirwana Bangunjiwo No.A-5 Dusun Kenalan Kelurahan Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia
Published by CV. Rayyan Dwi Bharata
ISSN : 29646278     EISSN : 29641268     DOI : https://doi.org/10.57235
Core Subject : Religion, Economy, Health, Education, Social,
Religion Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia is a journal that publishes Focus & Scope research articles, which include: 1. Humanities and social sciences 2. Contemporary political science 3. Education science 4. Religion and philosophy 5. engineering science 6. Business and economy 7. cooperative 8. technology 9. HR Development 10. Design and media arts.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 266 Documents
 23   24   25   26   27 
Search results for , issue "Vol 4, No 1 (2025): June 2025" : 266 Documents clear
Analisis Pengaruh Aksesibilitas dan Fasilitas Bandara Terhadap Kepuasan Penumpang di Bandar Udara Internasional Kertajati Dafa, Haidar; Fakhrudin, Arif
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 1 (2025): June 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i1.6247

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh aksesibilitas dan fasilitas bandara terhadap kepuasan penumpang di Bandar Udara Internasional Kertajati.  Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif yang diuraikan dalam bentuk angka yang dianalisis untuk mengukur dan memperoleh temuan dari penelitian dan dijabarkan dalam bentuk pembahasan sistematik. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode penyebaran kuesioner kepada penumpang langsung yang menggunakan akses transportasi umum yang dari atau menuju Bandar Udara Internasional Kertajati dan penumpang yang berada di area keberangkatan dan kedatangan domestik. Pada penelitian ini teknik pengumpulan data menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji f, uji t, uji regresi linear berganda, serta uji koefisien determinasi R2. Hasil dari penelitian ini dapat di tunjukkan bahwa aksesibilitas memiliki pengaruh yang siginifikan terhadap kepuasan penumpang dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 dan T hitung 4,932. Fasilitas bandara pun memiliki pengaruh yang signifikan dengan  nilai signifikan sebesar 0,000 dan T hitung 5,865. Hasil secara simultan menunjukkan bahwa aksesibilitas dan fasilitas bandara berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan penumpang dengan nilai signifikansi 0,000 dan nilai F hitung 85,894. Kontribusi dua variabel terhadap kepuasan penumpang dapat ditunjukkan dengan nilai R square sebesar 63,9%. Dengan demikian, adanya peningkatan antara aksesibilitas dan fasilitas bandara merupakan faktor yang penting untuk meningkatkan kepuasan penumpang di Bandar Udara Internasional Kertajati.
Persyaratan Calon Perseorangan dalam Pilkada Pasca Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 Santoso, Edi; Tanudjaja, Tanudjaja
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 1 (2025): June 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i1.5840

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persyaratan calon perseorangan dalam Pilkada pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 60/PUU-XXII/2024 serta implikasi hukumnya terhadap mekanisme pencalonan kepala daerah, khususnya bagi calon perseorangan. Putusan ini membatalkan Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada yang menetapkan ambang batas pencalonan bagi partai politik, dengan alasan bertentangan dengan prinsip demokrasi dan hak konstitusional partai dalam mengajukan calon. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk mengevaluasi perubahan regulasi setelah putusan MK serta dampaknya terhadap dinamika politik elektoral di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan ini membuka peluang lebih luas bagi partai politik tanpa kursi di DPRD untuk mencalonkan kepala daerah serta menyoroti perlunya revisi mekanisme pencalonan calon perseorangan, termasuk persyaratan dukungan dan verifikasinya.
Perkembangan Tradisi Ningih pada Masyarakat Suku Dayak Darok Desa Bantai Kecamatan Bonti Kabupaten Sanggau Tahun 2000-2010 Ambun, Ponsianus; Chalimi, Ika Rahmatika; Rustiyarso, Rustiyarso
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 1 (2025): June 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i1.6522

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis asal usul dan tahapan pelaksanaan tradisi Ningih pada masyarakat suku Dayak Darok, Desa Bantai, Kecamatan Bonti, Kabupaten Sanggau, serta dinamika perkembangannya dalam kurun waktu sepuluh tahun, yaitu dari tahun 2000 hingga 2010. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang meliputi; (a) pemilihan topik, (b) heruistik, (c) verifikasi, (d) interpretasi, dan (e) historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Asal usul tradisi Ningih berasal dari Rukut'n Toyat'n (Adat Sebelumnya), yang berdasarkan kepercayaan masyarakat, menyakini bahwa padi memiliki jiwa atau roh yang hidup dan harus dihormati. (2) Tahapan pelaksanaan tradisi Ningih terdiri dari beberapa tahap, yaitu Ngu'duw, Ngisi Langka, Mpokat'n Botuh, Mpokat'n Data, dan Panta. Setiap tahapan menggunakan alat peraga seperti Bota Po'di, Joruw, Dout'n Gombi, Dout'n Lopiak, 1 mangkok nasi, 1 butir telur, 1 ekor ayam, 1 botol Tuak, Acjat'n, Simpuw, perkakas pertanian, dan Botuh Ngoso. (3) Dinamika perkembangan tradisi Ningih selama kurun waktu sepuluh tahun menunjukkan adanya berbagai perubahan, yang dipengaruhi oleh konflik antara adat dan agama, serta keterbatasan masyarakat dalam beradaptasi untuk melaksanakan tradisi seperti sebelumnya. Sebagai respon, masyarakat mulai menggunakan peralatan yang lebih sederhana agar tradisi Ningih tetap dapat dilestarikan.
Implikasi Perubahan Hukum Ketenagakerjaan Dalam Undang Undang Cipta Kerja Terhadap Sistem Outsourcing Wijaya, Niko; Lie, Gunardi
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 1 (2025): June 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i1.6363

Abstract

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan Kerja membawa perubahan signifikan dalam dunia ketenagakerjaan di Indonesia, khususnya terkait dengan struktur alih daya (outsourcing). Amandemen ini menghilangkan batasan pada berbagai pekerjaan yang memenuhi syarat untuk alih daya, memberikan perusahaan lebih banyak kebebasan, tetapi secara bersamaan memperkenalkan ambiguitas hukum bagi mereka yang dipekerjakan melalui alih daya. Pekerja yang dialihdayakan mempertahankan hak-hak kerja penting seperti upah minimum dan tunjangan jaminan sosial, meskipun mereka mungkin mengalami penurunan stabilitas pekerjaan. Lebih jauh, pengalihan kewajiban utama dari perusahaan ke penyedia tenaga kerja dapat menciptakan tantangan bagi pekerja yang ingin memanfaatkan hak-hak mereka. Sangat penting bagi pemerintah untuk meningkatkan pengawasan dan menerapkan langkah-langkah hukum untuk memastikan bahwa pekerja dilindungi secara adil. Dengan demikian, sangat penting untuk mengubah peraturan dan meningkatkan transparansi dalam praktik alih daya untuk melindungi pekerja dari eksploitasi.
Dampak Bullying Terhadap Kesehatan Mental Remaja di Sekolah Nurhayati, Nurhayati; Lubis, Putri Fakhira; Hafizh, Auliya Azahra; Khair, Afra Fitri Aulia
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 1 (2025): June 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i1.6221

Abstract

Bullying merupakan salah satu permasalahan sosial yang sering terjadi di lingkungan sekolah dan berdampak signifikan terhadap kesehatan mental remaja. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melibatkan siswa sebagai subjek utama untuk mengkaji secara langsung pengalaman mereka terkait bullying serta dampaknya terhadap kondisi psikologis. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi partisipatif terhadap sejumlah siswa di tingkat sekolah menengah atas. Selain itu, temuan lapangan didukung oleh kajian literatur dari berbagai jurnal ilmiah yang membahas bentuk, faktor penyebab, dan konsekuensi dari bullying. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bullying, baik secara verbal, fisik, maupun melalui media digital (siber), sangat berpengaruh terhadap munculnya gangguan mental seperti kecemasan, depresi, stres pascatrauma, hingga ide bunuh diri pada remaja. Penelitian ini menekankan pentingnya peran aktif pihak sekolah, guru, dan lingkungan sosial dalam melakukan deteksi dini serta intervensi preventif untuk menciptakan ruang belajar yang aman dan kondusif bagi kesehatan mental siswa.
Akibat Hukum Pengunduran Diri Karyawan Perusahaan Sebelum Berakhir Waktu Perjanjian Kriscandra, Marhaendra; Suwardi, Suwardi
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 1 (2025): June 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i1.6121

Abstract

Pengunduran diri karyawan sebelum masa berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) kerap terjadi dalam praktik hubungan kerja di Indonesia. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendalam mengenai kepastian hukum dan perlindungan hak bagi kedua belah pihak dalam hubungan kerja, yaitu pekerja dan pengusaha. Dalam kondisi di mana regulasi ketenagakerjaan lebih banyak mengatur tentang hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), maka pengunduran diri dalam masa PKWT menjadi wilayah yang masih belum diatur secara rinci dan menimbulkan kekosongan hukum (rechtsvacuum) (UU No. 13 Tahun 2003 dan PP No. 35 Tahun 2021). Akibatnya, banyak permasalahan muncul ketika seorang karyawan memutuskan untuk mengundurkan diri sebelum masa kontrak PKWT berakhir, terutama dalam hal tuntutan ganti rugi, penalti kontrak, hingga pelanggaran hak normatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dari tindakan pengunduran diri karyawan sebelum masa kontraknya berakhir dan bagaimana perlindungan hukum dapat diberikan secara proporsional bagi kedua belah pihak. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan konseptual, studi ini mengkaji ketentuan perundang-undangan yang berlaku, prinsip-prinsip hukum perdata (terutama Pasal 1243 KUHPerdata), dan beberapa putusan pengadilan terkait (misalnya Putusan MA No. 1554 K/Pdt.Sus-PHI/2021). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengunduran diri secara sepihak dapat dikategorikan sebagai wanprestasi sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata, kecuali dapat dibuktikan bahwa pengunduran diri tersebut dilakukan karena adanya pelanggaran dari pihak pengusaha. Di sisi lain, klausul kontrak kerja memiliki peranan penting dalam menegaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam banyak kasus, tidak dicantumkannya klausul pengunduran diri dalam PKWT menimbulkan kerugian bagi pekerja maupun pengusaha karena ketidakjelasan mengenai prosedur, kompensasi, dan konsekuensi hukum. Oleh sebab itu, diperlukan perhatian lebih dalam penyusunan kontrak kerja agar lebih rinci, adil, dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Selain itu, putusan-putusan peradilan telah menunjukkan adanya kecenderungan hakim untuk menilai motif pengunduran diri dan kondisi objektif hubungan kerja dalam memutus perkara semacam ini. Implikasi dari temuan ini mendorong perlunya reformasi regulasi ketenagakerjaan yang lebih komprehensif, terutama dalam mengatur pengunduran diri karyawan PKWT. Regulasi yang jelas akan membantu mencegah konflik hubungan industrial dan memberikan keadilan yang seimbang bagi pengusaha maupun pekerja. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penting bagi praktisi ketenagakerjaan, penyusun kontrak kerja, pengambil kebijakan, dan akademisi dalam memahami kompleksitas hubungan kerja berdasarkan PKWT di Indonesia. Permasalahan hukum yang timbul akibat pengunduran diri dalam masa PKWT juga erat kaitannya dengan ketentuan hukum perdata mengenai perjanjian. Dalam konteks ini, apabila pekerja melakukan pengunduran diri sebelum masa kerja yang disepakati berakhir, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai tindakan wanprestasi, kecuali terdapat alasan yang dibenarkan oleh hukum (Marzuki, 2017). Oleh karena itu, dalam perjanjian kerja seharusnya dimuat klausul yang memberikan ruang bagi pekerja untuk mengundurkan diri secara sah dan tanpa menimbulkan akibat hukum yang merugikan, selama hal tersebut dilandasi oleh alasan yang dapat diterima secara hukum dan moral. Pentingnya pembahasan mengenai akibat hukum dari pengunduran diri dalam PKWT juga tidak terlepas dari tujuan utama hukum ketenagakerjaan, yaitu untuk menciptakan keadilan dan perlindungan terhadap pihak yang lemah dalam hubungan kerja. Dengan demikian, pendekatan yang digunakan dalam menilai pengunduran diri tidak hanya didasarkan pada aspek formal dalam perjanjian, tetapi juga mempertimbangkan kondisi objektif yang melatarbelakangi pengunduran diri tersebut. Selain itu, pembuat kebijakan dan praktisi hukum perlu memperhatikan dinamika praktik hubungan kerja yang terus berkembang dan memerlukan regulasi yang adaptif terhadap kebutuhan zaman.

Page 27 of 27 | Total Record : 266

 23   24   25   26   27 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4, No 1 (2025): June 2025 Vol 3, No 2 (2024): December 2024 Vol 3, No 1 (2024): June 2024 Vol 2, No 2 (2023): December 2023 Vol 2, No 1 (2023): June 2023 Vol 1, No 2 (2022): December 2022 Vol 1, No 1 (2022): June 2022 Vol 1, No 1 (2022): September 2022