cover
Contact Name
Muhammad Dimas Rizqi
Contact Email
muhammaddimasrizqi@gmail.com
Phone
+6289672194582
Journal Mail Official
fisip.kybernan@gmail.com
Editorial Address
Jl. Letkol Sukirno, Air Kuti, Kec. Lubuk Linggau Tim. I, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan 31625
Location
Kota lubuk linggau,
Sumatera selatan
INDONESIA
Jurnal Kyberman (Ilmu Pemerintahan)
Published by Universitas Musi Rawas
ISSN : 20894708     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
KYBERNAN menerbitkan penelitian multi-disiplin dan tinjauan kritis terhadap isu-isu ilmu politik, ilmu pemerintahan, hukum negara dan pembangunan dalam konteks ilmu pemerintahan. KYBERNAN menyebarluaskan hasil-hasil penelitian dan analisis terkait isu-isu terkait ilmu politik yang meliputi bidang Politik Pemerintahan Politik Ekonomi Tata Kelola Pemerintahan Politik Pemerintahan Daerah Pemerintahan Desa Hukum Tata Pemerintahan Politik Kepartaian dan Pemilu Politik Pembangunan Sumber Daya Manusia KYBERNAN publishes multi-disciplinary research and critical reviews of issues of political science, government science, state law and development in the context of government science. KYBERNAN disseminates the results of research and analysis related to issues related to political science covering the fields of; 1. Government Politics2. Political Economy3. Governance4. Regional Government Politics5. Village Administration6. Governance Law7. Party Politics and Elections8. Politics of Human Resource Development
Articles 9 Documents
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERENCANA Administrator Administrator Administrator; Elfa Rizki Almuna Warni; M. Fadhillah Harnawansyah; Mardi Murahman
Jurnal Kybernan Vol 8 No 1 (2020): PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERENCANA
Publisher : Jurnal Kybernan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (95.933 KB)

Abstract

ABSTRACT This study aims to determine community participation in the implementation of the Family Planning Village Program (Study in Bukit Langkap Village, Karang Jaya District, Musi Rawas Utara Regency). This research uses descriptive method. The types of data sources in this study are primary data and secondary data through observation and interviews, while secondary data obtained through documentation related to research, and data analysis techniques used in this study include data reduction, data display and conclusion drawing / verification..From the results of the research and discussion, it was concluded that the form of community participation in the Kampung KB program in Dusun VI Bukit Langkap Village was pseudo participation or still low, the participation of village government such as counseling was still low, especially from the DPPKB-P3A and the inactive role of Family Planning Cadres so that KB participant targets that are not fulfilled and the need for additional competent extension staff in Bukit Langkap Village in order to be able to explain more deeply about the advantages and disadvantages of contraceptives provided by the government so that the public will better understand and no longer worry about. Keywords: Community Participation, Family Planning Village Program ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berencana (Studi di Desa Bukit Langkap Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara). Penelitian ini menggunakan metode Deskriftif Kualitatif. Adapun jenis sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder melalui observasi dan wawancara tentang kondisi partisipasi masyarakat dalam keikursertaannya pada program kampung KB, sedangkan data sekunder yang diperoleh melalui dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian, dan teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi reduksi data, display data dan conclution drawing/verivication. Dari hasil penelitian dan pembasan didapat simpulan bahwa bentuk partisipasi masyarakat dalam program Kampung KB di Dusun VI Desa Bukit Langkap adalah partisipasi semu atau masih rendah, partisipasi pemerintah desa seperti penyuluhan juga masih rendah terutama dari pihak DPPKB-P3A dan kurang aktifnya peran Kader Keluarga Berencana sehingga target-target peserta KB yang tidak terpenuhi serta perlunya penambahan pegawai penyuluh yang berkompeten di Desa Bukit Langkap agar bisa menjelaskan lebih mendalam mengenai kelebihan dan kekurangan alat kontrasepsi yang disediakan pemerintah sehingga masyarakat lebih paham dan tidak lagi khawatir akan efek samping beberapa jenis alat kontrasepsi dan mau menjadi peserta aktif atau akseptor KB. Kata kunci: Partisipasi Masyarakat, Program Kampung KB
PELANGGARAN ETIKA PUBLIK DALAM PROYEK HAMBALANG DAN ETIKA PUBLIK DALAM MEMIMPIN SUATU DAERAH DI INDONESIA Muhammad Dimas Rizqi
Jurnal Kybernan Vol 1 No 1 (2022): 30 Maret 2022
Publisher : Jurnal Kybernan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (339.657 KB)

Abstract

ABSTRACT This paper examines the role of public ethics in realizing good governance in Indonesia. We know that the inculcation of public ethical values ​​is still limited to socialization, not directly with practice. The research method used in this study uses descriptive qualitative methods based on literature studies. Where researchers examine cases or case studies using previous research. Then the case was taken and then a comparison between corruption cases and public ethics cases was emphasized in realizing the values ​​of good governance. The case taken was a corruption case from the Hambalang project, where with a background of power and leadership he collected resources from the community. From this study it was found that the principles of good governance play an important role in an organization or institution, even to a leader, bureaucrat and so on. These principles include, among others, the principles of Accountability, Participation, and Transparency. Keywords: Public Ethics, Good Governance, Good Governance Values ABSTRAK Tulisan ini mengkaji tentang peran etika publik dalam mewujudkan good governance di Indonesia. Kita tahu bahwa penanaman nilai-nilai etika publik masih sebatas sosialisasi, tidak langsung dengan praktik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif berdasarkan studi kepustakaan. Dimana peneliti mengkaji kasus atau studi kasus dengan menggunakan penelitian sebelumnya. Kemudian diambil kasusnya kemudian perbandingan antara kasus korupsi dan kasus etika publik ditekankan dalam mewujudkan nilai-nilai good governance. Kasus yang diambil adalah kasus korupsi dari proyek Hambalang, dimana dengan latar belakang kekuasaan dan kepemimpinan ia mengumpulkan sumber daya dari masyarakat. Dari penelitian ini ditemukan bahwa prinsip-prinsip good governance memegang peranan penting dalam suatu organisasi atau lembaga, bahkan terhadap seorang pemimpin, birokrat dan sebagainya. Prinsip-prinsip tersebut antara lain meliputi prinsip Akuntabilitas, Partisipasi, dan Transparansi. Kata kunci: Etika Publik, Good Governance, Nilai-nilai Good Governance
PERANAN DINAS SOSIAL DALAM MENANGGULANGI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) DI KOTA LUBUKLINGGAU Muhammad Danang Wicaksono; Hartawan Hartawan; Agus Tiansah
Jurnal Kybernan Vol 1 No 1 (2022): 30 Maret 2022
Publisher : Jurnal Kybernan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (274.44 KB)

Abstract

ABSTRACT The research aims to determine the role of the department of the social services in tackling social welfare problems towards vagrant children at the city of Lubuklinggau south Sumatera province. A qualitative method by descriptive approach was used in this research. The data was collected by the implementation of observation, interview, and collected documentation. The data was analyzed along with reduction, display, and verification. The results of the research showed that the department of the social service already carried out its role in tackling social welfare. It can be seen from the indicators of primary duty, service and information granted, and conducted consultation. The other results that the role of social service department can be seen due to the empowerment in carrying out the control of vagrant children through workshop. A part of the facilities is needed to complete in regard with the limited of infrastructure, limited signed cooperation and budgeting allocation. Keywords : Role, social service, vagrant children ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara sistematis dan mendalam tentang Peranan Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Di Kota Lubuklinggau terhadap Anak Jalanan, Khususnya pada Fungsi Primer Atau Fungsi Pelayanan dan Fungsi Sekunder Atau Fungsi Pemberdayaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan pengumpulan data melalui Pengamatan, Wawancara, dan Dokumentasi. Kemudian teknik analisa data dalam penelitian ini melalui pemilihan data, pengurangan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Peranan Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Di Kota Lubuklinggau terhadap Anak Jalanan, sudah terlaksana dapat dilihat dengan indikator yaitu, Pertama Peranan Pada Fungsi Primer Atau Fungsi Pelayanan di dalam memberikan pelayanan, informasi dan konsultasi khususnya kepada Anak Jalanan. Kedua Peranan Pada Fungsi Sekunder Atau Fungsi Pemberdayaan di dalam melakukan penertiban terhadap anak jalanan sudah dilakukan. Tetapi di dalam melakukan pembinaan terhadap anak jalan dalam memberikan pelatihan,pendidikan dan keterampilan ini belum terlaksana. Dikarenakan terkendala sarana dan prasarana, tenaga kerja yang sesuai dengan bidangnya, kurangnya kerja sama antar lembaga terkait dan alokasi anggaran. Kata Kunci : Peranan, Dinas Sosial, Anak Jalanan
STRATEGI PEMERINTAH KELURAHAN DALAM PELAKSANAAN SISTEM KEAMANAN LINGKUNGAN (SISKAMLING) (STUDI DI KELURAHAN BARU URIP KECAMATAN LUBUKLINGGAU UNTARA II) Juli Susila; Juliman Juliman
Jurnal Kybernan Vol 1 No 1 (2022): 30 Maret 2022
Publisher : Jurnal Kybernan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (268.599 KB)

Abstract

ABSTRACT The objective of the research is to determine the strategy implementation of Batu Urip sub district governmental in the responsibility order of environmental security system. A qualitative method was used in this study. Date collective technique was carried out through observation, interview, and documentation. Types of primary data were field notes based on the observation and conducting informal interview. The data of secondary was documentation which related to the topic of research. The research showed that the sub district of Batu Urip in Lubuklinggau south Sumatera carried out the strategy of security system properly due to the night guard and the community had positive respond in conducting participation in order to create security community and convenience of the society. The environmental community security is created through society participation and cooperation in order to become conducive and convenience environment. Keywords: Strategy, community security ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi apakah yang akan diusahakan oleh pemerintah kelurahan guna mewujudkan sistem keamanan lingkungan di Kelurahan Batu Urip. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara, serta data sekunder yang diperoleh dari dokumentasi, laporan, dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan strategi yang digunakan oleh pemerintah kelurahan dalam pelaksanaan sistem keamanan lingkungan dengan melakukan kegiatan penjagaan malam kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjalankan program kegiatan sistem keamanan lingkungan demi kenyamanan bersama. Tujuan strategi tersebut sudah tercapai dengan adanya sistem keamanan lingkungan yang ada di Kelurahan Batu Urip tersebut masyarakat menjadi lebih aman dan kondusif. Kata Kunci: Strategi, keamanan lingkungan
STRATEGI PEMERINTAHAN DESA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP BUKTI KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH DI DESA GIRIYOSO KECAMATAN JAYALOKA KABUPATEN MUSI RAWAS Ngatimin Ngatimin; Muhammad Fadhillah Harnawansyah
Jurnal Kybernan Vol 1 No 1 (2022): 30 Maret 2022
Publisher : Jurnal Kybernan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (289.929 KB)

Abstract

ABSTRACT The objective of this study is to determine the village government strategy in developing local community awareness towards land ownership in the village of Giriyoso Musi Rawas regency south Sumatera province. A qualitative method was used in this research. Data collected technique was carried out through observation, interview and documentation. It was analyzed by using reduction, display and drawing conclusion. The research showed that the influenced factors of local community awareness due to the land ownership are the economy, low level of the education and the weakness of the local community will towards land certificate. A village government and village deliberation agency collaborated to design strategy in developing the improvement of awareness ad local village governmental implementation that there are three stage strategies included village deliberation, evaluation of village regulation, and the propose of PRONA program. Village governmental affiliated to national land agency implemented socialization of issued land certificate for communities.. Keywords: Strategy, village government, community awareness ABSTRAK Penelitian ini bertujuan mengetahui secara mendalam Strategi Pemerintahan Desa dalam Meningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah, Khususnya di Desa Giriyoso Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas. Penelitian menggunakan metode kualitatif merupakan penelitian yang mengharuskan data yang didapat dari penelitian bersifat alamiah atau data yang di dapat tidak dimanipulasi atau data sesuai dengan keadaan dilapangan dimana tempat yang menjadi objek penelitian. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dengan dimensi uraian, reduksi data, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian adalah kurangnya tingkat kesadaran masyarakat Desa Giriyoso Kecamatan Jayaloka mengenai pentingnya pendaftaran tanah dikarenakan adanya faktor-faktor yang menghambat masyarakat, yaitu. 1) faktor ekonomi, 2) Tingkat pendidikan yang rendah, 3) Kurangnya keinginan masyarakat untuk mensertipikasi tanahnya. Pemerintah Desa dan BPD Desa Giriyoso Kecamatan Jayaloka melaksanakan musyawarah untuk membuat strategi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa penting sertifikat hak milik. Strategi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Giriyoso Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas dilakukan dengan 3 langkah yaitu, 1) Musyawarah Desa, 2) Evaluasi Penetapan Peraturan Desa, 3) Pengajuan Prona. Pemerintah Desa Giriyoso Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas telah melakukan sosialisasi Pertanahan. BPN Kabupaten Musi Rawas dan Pemerintah Desa Giriyoso kecamatan Jayaloka melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pembuatan Sertifikat Tanah. Masyarakat Giriyoso golongan berekonomi lemah sampai menengah difasilitasi membuat sertifikat melelui program prona, biaya dalam melaksanakan prona di tanggung oleh APBN. Kata kunci: Strategi, Pemerintah Desa, Kesadaran Masyarakat
PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA Dwina Oktasari; Wendi Aji Saputra
Jurnal Kybernan Vol 1 No 1 (2022): 30 Maret 2022
Publisher : Jurnal Kybernan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (298.742 KB)

Abstract

ABSTRACT The purpose of this study is to see role and function of BPD (Badan Permusyawaratan Desa) for village governance. This is desscriptive qualitative study to describe phenomena in the form of word by using primary and secondary data. Based on the result of this study, the agreement process about village regulations between village head and BPD (Badan Permusyawaratan Desa) has not been implemented. Accomodation and distribution of aspiration in society has been implemented although the accomodation is located of each BPD (Badan Permusyawaratan Desa) member becaus is has not provided supported facilites and infrastructure. Many efforts did by village goverment to coordinate with BPD (Badan Permusyawaratan Desa) seen from reports that submitted from village head to BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Keywords: Role, BPD (Badan Permusyawaratan Desa), Village Government ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Manfaat penelitian ini diharapkan agar dapat bermanfaat dan menambah literatur serta memberikan sumbangan pemikiran kepada Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan peranannya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian dengan mendeskripsikan dengan kata-kata. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data skunder. Hasil peneliti ini menunjukan bahwa proses menyepakati dan membahas peraturan desa bersama kepala desa Badan Permusyawaratan Desa belum terlaksananya. Fungsi BPD dalam merumuskan rancangan peraturan desa. Fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sudah terlaksana meskipun dalam penampungan dilakukan dirumah masing-masing anggota BPD dikarenakan belum adanya sarana dan prasarana yang menunjang. Dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Upaya-upaya yang ditekankan kepada Pemerintahan Desa untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Badan Permusyawaratan Desa, adanya laporan-laporan yang dilaporkan yang disampikan kepala desa ke pada BPD. Kata Kunci: Peranan, BPD, Pemerintahan Desa
EVALUASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU Nurhuda Pratama; Suramto Suramto
Jurnal Kybernan Vol 1 No 1 (2022): 30 Maret 2022
Publisher : Jurnal Kybernan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (291.546 KB)

Abstract

ABSTRACT The purpose of the research is to determine market retribution collected service in improving local revenue Lubuklinggau south Sumatera. A descriptive qualitative method was used in this research. The data collected techniques was conducted through observation, interview, and documentation. Observation and interview were as primary data and documentation was as secondary data. Data was analyzed through reduction, display, and drawing conclusion. Based on the result of the research, there are some obstacles in collecting market retribution thus it is necessary to evaluate input, process and output. The obstacle included lack of people for collecting the retribution, inadequate facilities and infrastructure that must be repaired, the lack of comprehension from local trader about the importance of retribution. The policy of market was not effective in retribution and it was also not optimal to contribute in local revenue. Keywords: Market retribution service, Local revenue ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam tentang Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar dalam Meningkakan Pendapatan Asli Daerah Kota Lubuklinggau. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan dianalisa secara kualitatif, sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik Analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan serta pengujian kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar di Kota Lubuklinggau masih terdapat beberapa hambatan. Sehingga perlu adanya evaluasi baik dari input, proses, dan output. Masih kurangnya jumlah tenaga pemungut retribusi pasar. Infrastruktur sarana dan prasarana yang belum memadai dan harus diperbaiki. Proses pemungutan retribusi masih banyak pedagang yang kurang mengerti betapa pentingnya membayar retribusi pasar. Target penerimaan retribusi pasar khususnya pasar Inpres Kota Lubuklinggau belum efektif. Penerimaan pemungutan retribusi pelayanan pasar pada kota Lubuklinggau belum memenuhi target karena penerimaan retribusi pelayanan pasar tidak terealisasi sepenuhnya. Penerimaan retribusi pelayanan pasar belum maksimal dalam memberikan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli daerah. Kata Kunci : Retribusi Pelayanan Pasar, Pendapatan Asli Daerah
STRATEGI DINAS KOPERASI DAN UKM DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH KOTA LUBUKLINGGAU PADA MASA PANDEMI COVID-19 Reza Mareta Qory; Mardi Murahman; Herawati Herawati
Jurnal Kybernan Vol 1 No 1 (2022): 30 Maret 2022
Publisher : Jurnal Kybernan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (369.159 KB)

Abstract

ABSTRACT The aim of the research is to determine the Strategy of the Cooperatives and SMEs Service in Empowering Micro, Small and Medium Enterprises in Lubuklinggau during the Covid-19 Pandemic. The research method used in this study is a qualitative method by analyzing data obtained from data collection techniques of observation, interviews and documentation. The types and sources of data are primary data through interviews with the informants involved and secondary data in the form of documents related to research. The results showed that the strategy of the Cooperatives and SMEs Office in empowering micro, small and medium enterprises in Lubuklinggau during the COVID-19 pandemic had been going well, although not yet maximized because not all MSME actors had received empowerment and conditions during this pandemic made the activities carried out very difficult. limited. However, MSME actors are happy to get empowerment from the Cooperatives and SMEs Service. and empowering MSMEs can help MSME actors in developing their businesses and surviving the Covid-19 pandemic. Keywords: Strategy, Cooperatives and SMEs Service, empowerment, Covid-19 ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam mengenai Strategi Dinas Koperasi dan UKM Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Lubuklinggau Pada Masa Pandemi Covid-19.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menganalisis data yang diperoleh dari teknik pengumpulan dataobservasi, wawancara dan dokumentasi. Jenis dan sumber datanya adalah data primer melalui wawancara dengan informan yang terlibat dan data sekunder yang berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Strategi Dinas Koperasi dan UKM dalam pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah kota Lubuklinggau pada masa pandemi covid-19sudah berjalan dengan baik walaupun belum maksimal karena seluruh pelaku UMKM belum mendapatkan pemberdayaan serta kondisi pada masa pandemi ini membuat aktivitas yang dilakukan sangat terbatas. Namun para pelaku UMKM senang mendapatkan pemberdayaan dari Dinas Koperasi dan UKM.dan pemberdayaan UMKM dapat membantu para pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya dan bertahan di masa pandemi Covid-19. Kata Kunci : Strategi, Dinas Koperasi dan UKM, pemberdayaan, Covid-19
IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU INDONESIA SEHAT DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI RAWAS (STUDI PADA PUSKESMAS JAYALOKA) Riko Tri Pamungkas; Anton Mardoni; Syafri Aprudi
Jurnal Kybernan Vol 1 No 1 (2022): 30 Maret 2022
Publisher : Jurnal Kybernan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (306.865 KB)

Abstract

ABSTRACT The purposes of the research is to determine the implementation of healthy Indonesia card program in the department health Musirawas regency south Sumatera. A descriptive qualitative method was used in this research. Data collected technique was carried out through observation, interview and documentation. The data of observation and interview were used as primary data and documentation was used as secondary data. The data was analyzed in the stage of data reduction, display and drawing conclusion. Based on the result of this research that healthy Indonesia card program was implemented well for poor family in Jayaloka district as health service. It is due to the regulation number 42 of 2008 article 4 about main function of health department Musirawas in implementing health service. Village head and public health center coordinated and provided the program for poor family. It could be granted service to a situation of a patient and given a recommendation to get more medical treatment. In the stage of medical check up due to the patient emergency condition. Keywords: implementation, KIS Program ABSTRAK Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi Program Kartu Indonesia Sehat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas. Metode Penelitian ini pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi dan jenis sumber data primer dan sekunder. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil Penelitian menunjukan bahwa Program Kartu Indonesia Sehat ini sudah terlaksana dengan baik. KIS sangat membantu keluarga miskin di Kecamatan Jayaloka untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas dalam Implementasi Program sudah terlaksana sesuai dengan peraturan. Berdasarkan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 42 tahun 2008 pasal 4 tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas, maka tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di bidang kesehatan. Kepala Desa selalu berkoordinasi dengan Puskesmas Jayaloka dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang tidak mampu baik yang memiliki Kartu Indonesia Sehat atau tidak. Kartu Indonesia Sehat memberikan jaminan bahwa pelayanan oleh fasilitas kesehatan tidak membedakan peserta berdasarkan status sosial. Implementasi KIS ini melihat kondisional, jika pemegang Kartu Indonesia Sehat kondisi penyakitnya harus mendapatkan pelayanan kesehatan tingkat lanjut, maka puskesmas Jayaloka memberikan surat rujukan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan lanjutan. Peserta KIS harus terlebih dahulu mendatangi puskesmas sebagai pelayanan kesehatan tingkat pertama untuk melakukan pemeriksaan tahap awal. Peraturan ini tidak berlaku jika pemilik KIS sedang dalam kondisi darurat. Kata kunci: Implementasi, Program Kartu Indonesia Sehat

Page 1 of 1 | Total Record : 9