cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Fahmi Ramadhan Firdaus
Contact Email
puskapsi@unej.ac.id
Phone
+6285785847476
Journal Mail Official
puskapsi@unej.ac.id
Editorial Address
https://jurnal.unej.ac.id/index.php/PUSKAPSI/about/editorialTeam
Location
Kab. jember,
Jawa timur
INDONESIA
PUSKAPSI Law Review
Published by Universitas Jember
ISSN : -     EISSN : 27981053     DOI : https://doi.org/10.19184/puskapsi
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
PUSKAPSI Law Review adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) Fakultas Hukum, Universitas Jember, Indonesia. Publikasi dalam jurnal ini berfokus pada kajian Pancasila, Konstitusi, hukum dan ketatanegaraan dengan pendekatan doktrinal, empiris, sosio-hukum, dan komparatif. Jurnal ini menyambut baik semua pengajuan tentang wacana terkini tentang hukum dan konstitusi dari berbagai perspektif dalam yurisdiksi tertentu atau dengan analisis komparatif. Pengiriman naskah harus antara 5.000-8.000 kata, meskipun makalah yang lebih pendek yang berkaitan dengan analisis dan debat kebijakan akan dipertimbangkan. Proses peer-review dan keputusan publikasi biasanya akan diselesaikan dalam waktu 60 hari sejak diterimanya pengajuan. Silakan lihat Instruksi untuk Penulis kami untuk informasi tentang pengiriman naskah. Jika Anda memerlukan informasi atau bantuan lebih lanjut, silakan kunjungi Pusat Dukungan kami.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 46 Documents
 1   2   3   4   5 
Subtitusi Teori dalam Hukum Pidana Indonesia dengan Perspektif Hukum Pidana Modern dan Humaniti Sesuai Kultur Pancasila Oktarina, Surya; Taufiqurrahman, Mohamad; Nasution, M Yamin
PUSKAPSI Law Review Vol 3 No 1 (2023): June 2023
Publisher : Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) FH UNEJ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/puskapsi.v3i1.38400

Abstract

Mendekati satu abad Indonesia merdeka, namun tidak serta merta dapat melahirkan hukum yang memberikan solusi bagi isu-isu hukum yang ada. Banyak para ahli hukum melakukan perbandingan hukum hingga ke universitas internasional dengan tujuan menemukan deontologis hukum yang lebih baik, sehingga dapat menemukan ontologis lebih baik. Kalangan ahli hukum pidana Indonesia sepakat bahwa hukum pidana saat ini adalah warisan dari kolonial Belanda, namun faktanya lebih dari itu, bahwa ada dua lipatan ruh hukum penjajah yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam hukum pidana Indonesia. Permasalahan yang tedapat dalam penelitian ini ialah : Apakah sistem hukum pidana dengan nas teologi nasrani, dimana dalam sejarahnya digunakan dari Era Romawi, Prancis, Belanda, Inggris (common law), kembali ke Belanda yang kemudian kembali lagi paska 1811-1816, dan diterapkan dalam sistem hukum pidana Indonesia yang mayoritas masyarakat muslim sejalan?, Apakah asas hukum dalam hukum pidana saat ini dan KUHPidana baru berubah dengan menggunakan asas hukum Indonesia Pancasila, atau apakah KUHPidana baru tetap memiliki asas-asas hukum nasional atau asas Pancasila?, dan Apakah Subtitusi Teori yang kami ajukan tepat untuk mengghapus sistem hukum pidana yang notabene memiliki dua, bahkan tiga lipat karakteristik penjajah akan memberikan solusi bagi kehidupan baru berbangsa dan bernegara sehingga membentuk kultur masyarakat yang lebih harmonis?. Metode penelitian yang kami gunakan melalui pendekatan kualitatif dengan data sekunder (library research), dengan teknik pengumpulan literature tua dari tulisan -tulisan para ahli hukum terdahulu, dimana mayoritas Professor hukum Indonesia merujuk pada ahli-ahli yang kami jadi. Hukum pidana memiliki multi fungsi, selain menghukum, fungsi lainnya adalah mencegak sebuah tindak Pidana baru. Dapat kita bayangkan bagaimana penegakan keadilan selama Indonesia merdeka dimungkinkan melanggar hukum. Hukum Pidana harus menemukan formulasi yang jauh lebih baik sehingga hukum dapat melahirkan keadilan, berkemanfaatan yang besar bagi negara dan masyarakat yang dapat digunakan dan bertahan untuk masa yang panjang,serta mampu membentuk kultur sosial yang sesuai pancasila, yaitu persatuan. Subtitusi Teori adalah penggunaan unsur teologi gabungan antara teologi islam dan nasrani, yang merujuk pada Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia, dengan karakteristik masyarakat Indonesia yang majemuk, modern, dengan paradigma negara simbiotik.
Analisis Yuridis Terkait Penerapan Euthanasia yang dilakukan di Indonesia Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana Sudirman, Dita Cahyani
PUSKAPSI Law Review Vol 3 No 1 (2023): June 2023
Publisher : Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) FH UNEJ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/puskapsi.v3i1.38769

Abstract

Abstrak Sebagai hasil dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak signifikan pada perubahan kehidupan manusia, pasien atau keluarga kini dapat meminta bantuan dokter atau tenaga medis untuk mempercepat kematian orang yang dicintai. Namun, permintaan kematian tersebut dilakukan karena tidak ada pengobatan medis yang dapat meramalkan atau mengurangi penyakit pasien, semua upaya dokter untuk menyembuhkan pasien gagal, dan pasien serta keluarganya tidak mampu membayar perawatan pasien. Berdasarkan penelitian penulis terhadap euthanasia dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem hukum di Indonesia belum memiliki tempat yang secara khusus dan jelas mengatur praktek euthanasia, praktek euthanasia itu sendiri belum mendapatkan tempat terhadap regulasi guna mengatur baik secara spesifik dan jelas. Bahwa seperti apa yang telah dijelaskan dalam pembahasan, meskipun ada berbagai Pasal dalam berbagai perundang-undangan baik seperti KUHP dan UUDNRI 1945 terdapat beberapa Pasal yang sedikit bersinggungan dengan euthanasia, namun perihal eksistensi euthanasia di Indonesia, masih belum mendapat tempat khusus yang secara sah dan legal. Bahwa penerapan euthanasia di Indonesia sendiri, telah terdapat beberapa kasus euthanasia yang terjadi di Indonesia, dan beberapa kasus tersebut dalam permohonannya ke ranah Pengadilan di Indonesia belum diberikan ruang dalam prakteknya, berbeda dengan beberapa negara lain yang telah melegalkan praktek euthanasia, seperti Belanda dan Amerika. Namun dalam melakukan praktek euthanasia itu sendiri terdapat beberapa syarat-syarat untuk melakukan praktek euthanasia itu sendiri. Kata Kunci : Permintaan Mati, Euthanasia, Hukum Pidana.
Reformasi Sistem Hukum Atas Penanganan Kekerasan (Cultural Violence) Bagi Pekerja Perempuan Ferdinan Manuel, Elkristi; Purba, Tri Putri
PUSKAPSI Law Review Vol 3 No 1 (2023): June 2023
Publisher : Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) FH UNEJ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/puskapsi.v3i1.39087

Abstract

Violence (cultural violence) has a different meaning from crime, violence has a broader meaning that includes direct, structural, and cultural violence. Violence against women workers is still occurring, recorded as many as 17 cases/day. This concern is coupled with the existence of power relations and culture that exist in Indonesia. Victims of violence, especially women, become worried about what they experience, considering the difficulty of getting justice and reporting on what is experienced. The handling of cases that occur is deadlocked, in fact, the company does not have adequate arrangements and structures to protect victims. For this reason, reform is needed within the scope of the legal system where the substance, structure, and legal culture to answer these problems. In this study, the author uses a socio-legal research methodology that can provide a comprehensive picture not only in the normative realm but the realm of real practice.
Kebijakan Afirmasi Pemerintah Terhadap Perlindungan Masyarakat Adat Distrik Mandobo, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua Maulana, Rifqi Arif
PUSKAPSI Law Review Vol 3 No 1 (2023): June 2023
Publisher : Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) FH UNEJ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/puskapsi.v3i1.30690

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk membahas penelitian yang dilakukan secara yuridis normatif terhadap permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat adat Distrik Mandobo, yaitu ketertinggalan pembangunan infrastruktur dan kualitas pendidikan yang belum dapat diakses dengan baik bagi para anak-anak masyarakat adat. Untuk mengurangi jarak diantara ketertinggalan tersebut, Pemerintah negara Indonesia sebagai pihak regulator dapat mengimplementasikan Corporate Social Responsibility berdasarkan Pasal 74 ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas kepada para perusahaan yang melakukan aktivitas di sekitar lingkungan masyarakat adat dengan tujuan perusahaan dapat berkontribusi untuk menjaga lingkungan serta turut melindungi kepentingan masyarakat adat Distrik Mandobo yang terdampak secara langsung. Sebagai bentuk dari perkembangan zaman, pemerintah bersama perseroan dapat bekerja sama dengan organisasi internasional yang bergerak dalam bidang kemanusiaan seperti UNICEF untuk membantu masyarakat Distrik Mandobo. Dalam catatan jejak program keberhasilan UNICEF, organisasi tersebut telah tercatat sukses melakukan beberapa program seperti perbaikan sanitasi di wilayah Papua pada tahun 2018 dan proteksi terhadap ancaman malnutrisi kepada anak-anak yang terdampak bencana alam di Aceh pada tahun 2004. Dengan demikian, kebijakan afirmasi memiliki peran yang sangat penting terhadap upaya memberikan bantuan kepada masyarakat adat karena sebagai salah satu kelompok rentan, apabila tidak terlindungi dengan baik, maka akan terdapat banyak konflik yang akan muncul seperti Gerakan Papua Merdeka yang merasakan kecemburuan terhadap perilaku pemerintah yang terkesan tidak peduli, berbeda dengan sikap di pulau Bali dan Jawa yang memiliki intensitas pembangunan serta perkembangan yang berbeda. Hal ini mendasari bahwa urgensi permasalahan ini memerlukan solusi dan tindakan yang konkrit demi menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat adat selama ini, khususnya masyarakat yang berada di Distrik Mandobo. KATA KUNCI: Kebijakan afirmasi, UNICEF, Distrik Mandobo, Corporate Social Responsibility, Perseroan Terbatas
Refleksi Asas Kemanfaatan: Mengilhami Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Tiada Kesalahan Tanpa Kemanfaatan Nugroho, Fiska Maulidian; Eskanugraha, Andika Putra
PUSKAPSI Law Review Vol 3 No 1 (2023): June 2023
Publisher : Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) FH UNEJ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/puskapsi.v3i1.40295

Abstract

The principle of no crime without fault is a fundamental principle, its existence does not seem to appear on the surface like the principle of legality contained in the criminal law law. However, the existence of this principle greatly influences the determination of the judge in imposing a sentence. By Indonesian criminal law officer, Romli Atmasasmita, he offers a complementary principle of the principle of no crime without error - no mistake without benefit. The references offered by Romli are very fundamental, both from a philosophical, sociological, and juridical perspective. Especially reviewing, the principle of expediency that exists side by side with two legal objectives, namely justice and legal certainty. The reflection on material criminal law offered by Romli through the reconstruction of this principle really inspires a point of view for anyone who studies the principle of guilt as the basis for criminal responsibility. It seems that it is time for legal education in Indonesia to look and reflect again, many criminal law officers in Indonesia are full of practical and theoretical experience (retired). The effect of the reconstruction of this principle should be interpreted as a legal view in the future, especially a strong legal structure by seeing and inspiring the Pancasila as the basis for balancing individual interests and the interests of society.
Penerapan Kualifikasi Kerja Berpenampilan Menarik dalam Konteks Hak Asasi Manusia dan Keadilan Sosial Afifatur Rizqiyah, Ayunda Nurul
PUSKAPSI Law Review Vol 3 No 1 (2023): June 2023
Publisher : Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) FH UNEJ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/puskapsi.v3i1.34760

Abstract

Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengentaskan kemiskinan melalui pembukaan lapangan kerja. Beberapa posisi tertentu pada perusahaan juga mengharuskan perusahaan menempatkan kualifikasi tertentu pula, salah satunya adalah berpenampilan menarik. Akan tetapi, kualifikasi ini justru lebih condong pada kecantikan atau ketampanan fisik, sehingga para pelamar lain merasa didiskriminasi dan tidak ada keadilan di dalamnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, yaitu dengan memahami permasalahan untuk dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan maupun kajian hukum kepustkaan yang ada sebagai dasar hipotesis. Hasil temuan dari penelitian ini adalah bahwa penempatan kualifikasi berpenampilan menarik tanpa penjelasan definitif menumbuhkan anggapan masyarakat bahwa penampilan menarik yang dimaksud adalah soal kecantikan dan ketampanan fisik secara mutlak, oleh karena realitanya memang demikian. Penempatan kualifikasi berpenampilan menarik memberikan konsekuensi yuridis, yaitu bahwa hal tersebut merupakan diskriminasi sebagaimana dimaksud dalam UU HAM dan Permenaker Nomor 39 Tahun 2019, sehingga banyak pelamar yang kehilangan haknya untuk bekerja. Akibatnya, angka pengangguran masih tergolong tinggi hingga sekarang. Penetapan aturan yang membatasi syarat-syarat atau kualifikasi kerja adalah suatu langkah yang tepat. Aturan-aturan yang ditetapkan dihasilkan dari hasil kesepakatan antara pengusaha dengan pihak serikat buruh yang disetujui oleh Depnaker. Nantinya, sebelum, selama dan setelah proses recruitment berlangsung, Depnaker berperan sebagai pemberi izin, pengawas, dan eksekutor untuk memberi sanksi kepada perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran atau kecurangan berdasarkan aduan dari pelamar yang merasa dicurangi. Langkah ini dapat mewujudkan keadilan sosial dalam bidang ketenagakerjaan.
Penyelanggaraan Sistem PTSP sebagai Strategi Pengoptimalan Pelayanan Publik dan Eliminasi Praktik Korupsi Maharani, Audila
PUSKAPSI Law Review Vol 3 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) FH UNEJ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/puskapsi.v3i2.40193

Abstract

Pelayanan publik dari pemerintah seperti PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) diharapkan dapat berjalan efektif dan menjadi salah satu cara meningkatkan citra baik lembaga bagi masyarakat. Dibentuknya sistem PTSP di daerah bertujuan untuk menyederhanakan pelayanan perizinan dan non perizinan. Bentuk penyederhanaan tersebut berupa prosedur dalam mengajukan perizinan menjadi lebih singkat dan rasionalisasi retribusi yang lebih berbasis pada administrasi. Namun disisi lain, perilaku penyimpangan kewenangan seperti korupsi di bidang pelayanan perizinan sangat rentan terjadi, sebab adanya intensitas pertemuan tatap muka antara pemohon dengan petugas pelayanan publik pemerintah. Pada kasus ini, hukum administrasi negara berperan penting sebagai pencegah dan pengawas lembaga administrasi negara dari praktik korupsi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas penyelenggaraan PTSP serta sebagai upaya pencegahan korupsi ditinjau dari perspektif Hukum Administrasi Negara. Metode penelitian yang digunakan adalah metodologi yuridis normatif dengan bersumber dari beragam kepustakaan.
Konsep Penanggulangan Kejahatan Jalanan Anak yang Ideal Berdasarkan Prinsip Best Interests of The Child Sari, Agrita Permata; Floranti, Diantika Rindam
PUSKAPSI Law Review Vol 3 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) FH UNEJ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/puskapsi.v3i2.43990

Abstract

Maraknya kasus kejahatan jalanan yang terjadi tentunya memerlukan penegakan hukum agar pelaku merasa jera dan tidak mengulangi kejahatan tersebut. Namun, hal ini menjadi dilema tersendiri mengingat pelaku kejahatan jalanan merupakan anak. Hal tersebut karena Indonesia telah mengadopsi Konvensi tentang Hak-Hak Anak yang memberikan implikasi pada penerapannya. Di dalam konvesi tersebut disebutkan pula terkait prinsip best interests of the child. Sebagaimana di dalam General Comment No.14 Tahun 2013 bahwasanya prinsip best interests of the child ini mengingatkan kepada semua pihakyang terlibat dalam pelindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak, bukan dengan ukuran apalagi kepentingan orang dewasa sehingga segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak agar tidak mencederai hak-hak anak. Meskipun begitu, hukum tetaplah harus ditegakkan agar dapat menekan jumlah kejahatan jalanan anak. Mengingat sampai saat ini kejahatan jalanan dengan pelaku merupakan anak masih terus terjadi bahkan mengalami keberulangan. Hal tersebut dikarenakan masih terjadi benturan antara aturan yang diberlakukan dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Hal ini menunjukan penerapan prinsip best interests of the child di Indonesia masih belum maksimal. Maka diperlukan suatu terobosan terkait konsep penanggulangan kejahatan jalanan anak. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana konsep penanggulangan kejahatan jalanan anak yang ideal berdasarkan prinsip best interests of the child. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yuridis dengan mengkaji data-data sekunder melalui studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ketentuan hukum di Indonesia masih belum selaras dengan konsep ideal dari prinsip best interests of the child yang diatur di dalam intrumen hukum internasional. Guna melindungi hak-hak anak maka diperlukan perbaikan substansi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, perbaikan birokrasi di lingkungan penegak hukum, dan perbaikan budaya hukum akan stigma anak yang buruk sebagai pelaku kejahatan jalanan.
Perlindungan Hukum Pengguna Nomor Telepon Seluler dari Penyebaran Tanpa Hak Atas Data Pribadinya Fajrin, Belgis Octa
PUSKAPSI Law Review Vol 3 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) FH UNEJ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/puskapsi.v3i2.40890

Abstract

Permasalahan terkait banyaknya kebocoran terkait nomor telepon seluler yang dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik yang ada di Indonesa merupakan bentuk pelanggaran hak asasi dan hak privasi pemilik pengguna telepon seluler yang tidak memiliki perlindunngan hukum yang tepat. Pemilik nomor telepon seluler merupakan seorang yang secara mutlak yang dapat memiliki akses terhadap apa yang dimilikinya atas nomor telepon seluler. Nomor telepon seluler saat ini banyak digunakan sebagai akses penting pada layanan yang ada di telepon seluler. Atas banyaknya percobaan pegambila hak yang dilakukan secara illegal membuat nomor telepon seluler banyak mendapati kerugian yang didapatkan secara materiil ataupun immateriil.
Prinsip Kepastian Hukum Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Aset Kripto di Indonesia Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 Vidi Adhar, Meuthia Syaharani; Sugiharti, Dewi Kania; Cahyandani, Amelia
PUSKAPSI Law Review Vol 4 No 1 (2024): June 2024
Publisher : Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) FH UNEJ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/puskapsi.v4i1.48330

Abstract

ABSTRAK Pengakuan cryptocurrency (yang selanjutnya disebut Aset Kripto) sebagai komoditi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menimbulkan konsekuensi hukum berupa pengenaan Aset Kripto sebagai Barang Kena Pajak (BKP) yang dapat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pengaturan PPN atas Aset Kripto terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto. PMK tersebut mengatur mengenai objek, subjek, taatbestand, serta tarif dari PPN Transaksi Aset Kripto. Pengaturan mengenai pajak materiil PPN Aset Kripto dalam PMK tersebut tentu menimbulkan permasalahan, karena Pasal 23A Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan pengaturan pajak diatur dalam Undang-undang. Maka dari itu, penelitian ini berupaya untuk menganalisis prinsip kepastian hukum dalam pemungutan PPN terhadap Aset Kripto di Indonesia berdasarkan PMK No.68/PMK.03/2022 serta praktik pemungutan PPN Aset Kripto agar secara efektif dapat meningkatkan Penerimaan Negara Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan melakukan telaahan terhadap asas-asas pembentukan hukum perpajakan dan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dan Penulis akan mengurai hasil analisis secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa PMK 68/PMK.03/2022 tidak memenuhi prinsip kepastian hukum pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Selain itu, dalam meningkatkan penerimaan negara yang dilakukan melalui pemungutan PPN Aset Kripto, Kementerian Keuangan dapat melakukan upaya-upaya kerjasama dengan stakeholders lain dan melakukan optimalisasi arsitektur teknologi. KATA KUNCI: Kepastian Hukum, Pajak Pertambahan Nilai, Aset Kripto, Arsitektur Teknologi ABSTRACT The recognition of cryptocurrency (hereinafter referred to Crypto Assets) as a commodity by the Commodity Futures Trading Supervisory Agency (Bappebti) creates legal consequences in the form of the taxation of Crypto Assets as a Taxable Item (BKP) that can be subject to Value Added Tax (VAT). The regulasi of VAT of Crypto Assets is regulated in the Regulation of the Minister of Finance Number 68/PMK.03/2022 on Value Added Tax and Income Tax on Crypto Asset Trading Transactions. The PMK regulates the object, subject, compliance, and rate of VAT on Crypto Assets. The arrangement regarding the material tax of PPN Crypto in the PMK certainly causes problems, because Article 23A of the 1945 Constitution pof the Republik of Indonesia explicitly states that the tax arrangement is governed by the law. Therefore, this research tries to analyze the principle of legal certainty in the collection of VAT on Crypto Assets in Indonesia based on PMK Number 68/PMK.03/2022. As wlell as the practice of collecting VAT on Crypto Assets do effectively increase Indonesia’s State Revenue. The method use in this research is normative jurisprudence by studying the principles of the formation of taxation law and legislation in the field of taxation. The data obtained is then analyzed qualitatively and the author will describe the results of the analysis descriptively. The results on this research show that PMK 68/PMK/03/2022 does not meet the principle of legal certainty in the information of legislation and regulations in the field of taxation. In addition, in increasing the state’s revenue through the collection of Crypto Asset VAT, The Ministry of Finance can make efforts to cooperate with other stakeholders and optimize architecture of technology. KEYWORD: Legal Certainty, Valued Added Tax, Crypt Assets, Architecture of Technology

Page 3 of 5 | Total Record : 46

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2 (2025): Desember 2025 (On Progress) Vol. 5 No. 1 (2025): Juni 2025 Vol. 4 No. 2 (2024): Desember 2024 Vol 4 No 1 (2024): June 2024 Vol 3 No 2 (2023): Desember 2023 Vol 3 No 1 (2023): June 2023 Vol 2 No 2 (2022): December 2022 Vol 2 No 1 (2022): June 2022 Vol 1 No 2 (2021): Desember 2021 Vol 1 No 1 (2021): Mei 2021