cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Fahmi Ramadhan Firdaus
Contact Email
puskapsi@unej.ac.id
Phone
+6285785847476
Journal Mail Official
puskapsi@unej.ac.id
Editorial Address
https://jurnal.unej.ac.id/index.php/PUSKAPSI/about/editorialTeam
Location
Kab. jember,
Jawa timur
INDONESIA
PUSKAPSI Law Review
Published by Universitas Jember
ISSN : -     EISSN : 27981053     DOI : https://doi.org/10.19184/puskapsi
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
PUSKAPSI Law Review adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) Fakultas Hukum, Universitas Jember, Indonesia. Publikasi dalam jurnal ini berfokus pada kajian Pancasila, Konstitusi, hukum dan ketatanegaraan dengan pendekatan doktrinal, empiris, sosio-hukum, dan komparatif. Jurnal ini menyambut baik semua pengajuan tentang wacana terkini tentang hukum dan konstitusi dari berbagai perspektif dalam yurisdiksi tertentu atau dengan analisis komparatif. Pengiriman naskah harus antara 5.000-8.000 kata, meskipun makalah yang lebih pendek yang berkaitan dengan analisis dan debat kebijakan akan dipertimbangkan. Proses peer-review dan keputusan publikasi biasanya akan diselesaikan dalam waktu 60 hari sejak diterimanya pengajuan. Silakan lihat Instruksi untuk Penulis kami untuk informasi tentang pengiriman naskah. Jika Anda memerlukan informasi atau bantuan lebih lanjut, silakan kunjungi Pusat Dukungan kami.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 40 Documents
 1   2   3   4 
Refleksi Peraturan Bupati Kabupaten Jember Atas Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Sebagai Pajak dan Retribusi Daerah Dengan Pungutan Liar Arifiansa, Luyzha Dita; Tausha, Syahrany Nisrina Arifah; Wibowo, Alvisi Patricia
PUSKAPSI Law Review Vol 3 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) FH UNEJ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/puskapsi.v3i2.43821

Abstract

Pelayanan parkir tentunya menjadi pengalaman berbeda dengan pandangan yang berbeda pula di setiap sudut masyarakat. Ada yang berpikiran bahwa parkir adalah kewajiban mereka untuk membayarnya kepada juru parkir yang ada sebagai ganti balas budi, namun sebagaian juga merasa dibodohi oleh juru parkir karena menurutnya membayar jasa parkir bukanlah kewajiban karena kewajiban masyarakat adalah membayar pajak motor yang di dalamnya telah ada biaya jasa parkir yang telah dibebankan. Hal tersebut merupakan sebuah anomali dalam sistem pemerintahan daerah, terjadi ketimpangan antara hukum dan pengetahuan yang tidak sejalan di setiap daerah-daerah di dalam satu kabupaten/Kota. Sebelumnya diketahui bahwa biaya parkir merupakan pajak yang disediakan oleh pemerintah daerah atas usahanya menggunakan retribusi parkir sebagai pelayanan yang diperuntukkan kepada masyarakat umum. Namun, didalam peraturan yang menghubungkan isu tersebut dengan pelayanan publik dan prinsip-prinsip pemerintah dalam mensejahterahkan masyarakatnya, muncul anomali yang terjadi karena kurangnya pengawasan dan ketidakpahaman masyarakat dalam menggunakan layanan tersebut. Buktinya masih ada pemahaman masyarakat terhadap pungutan liar yan terjadi di setiap daerah-daerah di kabupaten/kota. Sehingga hal tersebut memunculkan pemahaman bahwa sistematika pemerintah daerah adalah hanya untuk kesewenang-wenangan dan cari untung semata. Namun adanya hal tersebut tidak bisa dijauhkan pula oleh pemerintah karena masih banyaknya juru parkir ilegal yang tanpa haknya memberikan pungutan tanpa pengetahuan dari daerah bahwa ia ditugaskan untuk hal tersebut. Lagi-lagi pemerintah harus dihadapkan dengan konsep keadilan sehingga mau tidak mau pemerintah hanya dianggap buruk tanpa mengerti bagaimana konsep peraturan yang dibuatnya. Maka dari itu, adanya kebaharuan pemikiran ini diperuntukkan kepada masyarakat agar mampu memahami dan meminimalisir anomali yang terjadi sehingga pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk mensejahterakan masyarakatnya dapat berjalan dengan baik tanpa adanya kejanggalan bagi masyarakat dan berkeadilan.
Politik Hukum Dalam Program Legislasi Di Indonesia Arfandy, Muh Farhan; Maharani, A Rafika
PUSKAPSI Law Review Vol 4 No 1 (2024): June 2024
Publisher : Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) FH UNEJ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/puskapsi.v4i1.48357

Abstract

Penyusunan undang-undang yang demokratis harus menggambarkan peran hukum sebagai alat untuk memfasilitasi dinamika masyarakat. Dengan cara ini, peran hukum dalam negara yang sedang mengalami perubahan dapat mencakup semua kompleksitas masyarakat seperti Indonesia. Perkembangan teknologi dan industri menuntut kehadiran suatu kerangka hukum yang mampu mencapai tujuan yang diinginkan oleh masyarakat. Dalam artikel ini, akan dibahas tentang politik hukum dalam pembentukan undang-undang di Indonesia yang berkaitan dengan Konstitusi, sehingga dampaknya sesuai dengan yang diinginkan. Tujuan dari artikel ini antara lain, untuk mengetahui bagaimana aspek yang mempengaruhi legislasi di Indonesia, dan untuk mengetahui bagaimana Politik Hukum Legislasi di Indonesia. Adapun metode penelitian yang akan digunakan menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan konsep dan pendekatan perundang-undangan. Untuk menghasilkan kualitas yang berbeda dengan kualitas legislasi saat ini membutuhkan proses dalam menghasikan produk tersebut, yaitu undang-undang, tanpa perubahan dalam mekanisme tersebut maka tidak bisa lagi kita berharap terjadi perubahan kualitas dengan mesin proses yang sama. Kekuasaan politik yang dijalankan oleh pemerintah bersama lembaga-lembaga kenegaraan lainnya, harus sesuai dengan konstitusi yang telah disepakati bersama demi tegaknya negara hukum. Dalam hal ini semua komponen bangsa, baik organisasi politik, harus secara sadar melaksanakan kewajibannya sesuai dengan aturan hukum.
Penerapan Prinsip Keterbukaan dalam Securities Crowdfunding sebagai Upaya Melindungi Investor dari Infomasi yang Menyesatkan Asshidiq, Abdullah Widy
PUSKAPSI Law Review Vol 3 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) FH UNEJ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/puskapsi.v3i2.43932

Abstract

Abstrack The development of Digital Economy Technology produces Innovations in the field of Financial Technology. One of the developments in technological progress in the field of Fintech is the birth of Securities Crowdfunding. Securities Crowdfunding is a new financing method that differs from the conventional financial system because it considers the crowdfunding model to be formed by equity. In the development of increasingly advanced technology, it is necessary to protect the interests of investors as an effort to maintain trust and the crowdfunding securities market. therefore the application of the principle of transparency is necessary in order to protect investors in making business decisions. This study uses a normative method with a statutory approach to determine the application of the Principle of Disclosure. In Securities Crowdfunding The principle of transparency is necessary to protect investors from false information. Keywords: Securities Crowdfunding, Disclosure Principle, Investors, false information. Abstrak Perkembangan Teknologi Ekonomi Digital menghasilkan Inovasi di bidang Finansial Teknologi. Salah satu perkembangan nya kemajuan teknologi di bidang Fintech adalah lahir nya Securities Crowdfunding, Securities Crowdfunding adalah metode pembiayaan baru yang berbeda dari sistem keuangan konvensional karena menganggap model crowdfunding dibentuk Ekuitas. dalam perkembangan teknologi yang semakin maju maka perlu untuk melindungi kepentingan investor sebagai upaya menjaga kepercayaan dan pasar securities crowdfunding. maka dari itu penerapan prinsip keterbukaan diperlukan guna untuk melindungi investor dalam mengambil keputusan bisnis. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan untuk mengetahui penerapan Prinsip Keterbukaan.Pada Securities Crowdfunding Prinsip keterbukaan perlu dilakukan guna melindungi investor dari informasi palsu. Kata Kunci: Securities Crowdfunding, Prinsip Keterbukaan, Investor, informasi palsu.
Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang Pada Masa Keadaan Darurat Uz Zaman, Muhamad Nafi
PUSKAPSI Law Review Vol 4 No 1 (2024): June 2024
Publisher : Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) FH UNEJ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/puskapsi.v4i1.48309

Abstract

Penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) sering terjadi pada saat keadaan darurat, karena pemerintah menggunakan keadaan darurat sebagai dalih untuk menyimpangi berbagai peraturan hingga konstitusi. Oleh sebab itu kekuatan masyarakat berperan sebagai penyeimbang dalam pembentukan undang-undang yang dihasilkan oleh "dictatorial leaders" pada saat krisis. Namun partisipasi masyarakat dalam keadaan darurat mengalami keterbatasan. Hal ini disebabkan adanya pembatasan aktivitas masyarakat, pengurangan hak-hak warga negara hingga penyimpangan terhadap pemenuhan hak asasi manusia. Melalui pendekatan doktriner dan literatur review serta analisis terhadap berbagai pengaturan kedaruratan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang pada masa keadaan darurat di Indonesia. Hasilnya menunjukkan dalam pembentukan undang-undang pada masa keadaan darurat, partisipasi masyarakat cenderung terbatas bahkan ditiadakan. Pemerintah biasanya mengeluarkan Perpu yang secara konsep tidak memberikan ruang partisipasi masyarakat. Namun dalam perkembangan hukum modern, masyarakat dapat menempuh upaya hukum sebagai bentuk kontrol untuk mengkoreksi aturan dalam keadaan darurat. Misalnya melalui mekanisme lembaga legislatif dengan menggunakan fungsi pengawasan oleh parlemen sebagai bentuk checks and balances kepada eksekutif, serta melalui mekanisme lembaga yudikatif seperti pengujian undang-undang (judicial review) di Mahkamah Konstitusi dan gugatan tata usaha negara di Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana langkah hukum tersebut telah ditempuh masyarakat pada masa keadaan darurat kesehatan Covid-19 yang lalu. Poinnya adalah sekalipun terjadi keadaan darurat, partisipasi masyarakat seharusnya tetap dilakukan sepanjang masih bisa dijalankan dengan berbagai penyesuaian tergantung keadaan darurat yang dihadapi.
Legal Protection Copyright of Non-Fungible Token-Based Painting Works (NFT) in Indonesia Yustisio, Rifki; Asshidiq, Abdullah Widy; Wafi, Muhammad Syafiq
PUSKAPSI Law Review Vol 3 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) FH UNEJ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/puskapsi.v3i2.43954

Abstract

In the midst of increasingly massive digitalization and modernization, the use of technology and information in producing masterpieces has brought new problems, one of which is related to digital-based copyright protection. In the background of this, this research then produces 2 (two) problem formulations that need to be researched, namely: how is the protection of copyright of Non-Fungible Token (NFT) based paintings in Indonesia? And what are the obstacles in the protection of copyright of Non-Fungible Token (NFT) based paintings in Indonesia?. This research is empirical research, with a sociological approach research method. The results showed that, Non-Fungible Token (NFT) as a digital work of art, civilly categorized as "rights" according to article 499 of the Civil Code, by Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, is still recognized as one of the protected objects. More than that, the obstacles found by researchers related to copyright protection of digital-based paintings, based on the results of interviews at the Ministry of Law and Human Rights of the Special Region of Yogyakarta and the Special Criminal Investigation Directorate of the Yogyakarta Police, among others: Regulatory Factors, Law Enforcement Factors, Supporting Facilities and Facilities, Individual, Environmental and Community Factors. Keywords: Non-Fungible Token, copyright protection, technology
Peluang Reformulasi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Samudra, Lintang Akbar
PUSKAPSI Law Review Vol 4 No 1 (2024): June 2024
Publisher : Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) FH UNEJ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/puskapsi.v4i1.48107

Abstract

Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat telah diatur bagaimana persaingan usaha yang sehat. Dalam perkembangannya antara tahun 2021 – 2022 terdapat persaingan usaha yang tidak sehat terhadap minyak goreng berupa membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan sebagaimana sebagaimana Putusan Perkara Nomor: 15/KPPU-I/2022. Terdapat permasalahan yang mendasar pada undang-undang a quo khususnya terhadap batasan kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk melakukan penyelidikan dugaan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat serta ketidakjelasan ketentuan jenis-jenis tindak pidana yang dapat diberikan kepada pelaku usaha ketika hukum administrasi atau perdata kurang efektif. Berdasarkan latar belakang hal tersebut, pada penelitian ini kemudian menghasilkan 2 (dua) rumusan masalah, yaitu bagaimana implikasi penegakan hukum pidana berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopol dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan bagaimana aturan hukum yang ideal demi mewujudkan keadilan dalam penegakan hukum pidana persaingan usaha. Penelitian ini berjenis penelitian yuridis-normatif dengan mengkaji data-data sekunder melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopol dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terbatas mengatur ketentuan pidana jika pelaku usaha tidak melaksanakan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagaimana Pasal 44 ayat (4), lebih lanjut tidak terdapat ketentuan siapakah yang berhak melakukan penyelidikan atas pelanggaran tindak pidana pada Pasal 48 dan Pasal 49, serta terhadap Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tidak memiliki norma pengaturan untuk melakukan penyelidikan. Oleh karena itu dirasa perlu untuk dilakukan pembaharuan hukum Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopol dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang mengakomodir keseluruhan permasalahan tersebut maupun mempertimbangkan aspek pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi.
Perbandingan Melalui Pendekatan Hukum terhadap Hak Penyandang Disabilitas dalam Penyediaan Fasilitas: Indonesia, Amerika Serikat, dan Mesir Kurnia, Eyda
PUSKAPSI Law Review Vol 4 No 1 (2024): June 2024
Publisher : Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) FH UNEJ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/puskapsi.v4i1.47804

Abstract

Aksesibilitas fasilitas umum bagi penyandang disabilitas merupakan isu krusial di berbagai negara. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pendekatan hukum yang diadopsi oleh Indonesia, Amerika Serikat, dan Mesir dalam memastikan penyediaan fasilitas yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Ketiga negara tersebut telah menerapkan pendekatan hukum yang berbeda. Indonesia mengandalkan peraturan khusus tertulis, Amerika Serikat menggunakan undang-undang komprehensif, dan Mesir menggabungkan unsur-unsur dari kedua pendekatan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif. Data primer diperoleh dari bahan hukum primer seperti undang-undang dan peraturan di ketiga negara. Data sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel, dan karya ilmiah lainnya yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga negara telah menunjukkan komitmen dalam memastikan aksesibilitas fasilitas bagi para penyandang disabilitas. Namun, masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasi, seperti kesenjangan kepatuhan, mekanisme penegakan yang lemah, dan kurangnya kesadaran masyarakat.
Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Kurir di Kota Batam Dalam Sistem Cash on Delivery Dalam Perspektif Kepastian Hukum Anshari, Muhammad; Winda Fitri; Agustini, Shenti
PUSKAPSI Law Review Vol. 4 No. 2 (2024): Desember 2024
Publisher : Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) FH UNEJ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/puskapsi.v4i2.53775

Abstract

Pembeli menganggap paket yang mereka beli melalui jasa pengiriman dan sistem pembayaran online terutama sistem Cash on Delivery sangat menguntungkan. Tetapi tidak sedikit juga masalah yang timbul akibat belanja dari e-commerce dan menggunakan sistem pembayaran Cash on Delivery Banyak pembeli yang menolak untuk membayar paket yang mereka beli karena merasa paket tersebut tidak sesuai, bahkan sampai meminta pengembalian dana dari kurir. Sementara itu, kurir tidak bertanggung jawab atas ketidaksesuaian produk yang diterima, kurir hanya berfungsi sebagai perantara antara penjual dan pembeli kemudian mengantarkan paket dan menagih pembayaran dari mereka. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana regulasi tentang perlindungan hukum terhadap kurir dalam sistem pembayaran Cash on Delivery. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris yang dilakukan dengan cara meneliti data primer kemudian didukung dengan data sekunder berupa studi kepustakaan dan perundang-undangan. Hasi dari penelitian ini menemukan bahwa adanya kerugian yang dialami oleh kurir, wajib ada ganti rugi dan pertanggungjawaban penjual apabila terbukti ketidaksesuaian dan kerusakan barang dari awal merupakan akibat dari kesalahan penjual.
Extended Producer Responsibility (EPR) di Indonesia: Tantangan Regulasi dan Solusi Peningkatan Kepatuhan Jerry Shalmont; Christabella, Sheren; Jessy Yohanes; Saragih, Rae Bennet Celeste 
PUSKAPSI Law Review Vol. 5 No. 1 (2025): Juni 2025
Publisher : Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) FH UNEJ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/puskapsi.v5i1.53729

Abstract

Penjualan produk Fast-Moving Consumer Goods (FMCG) di Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan positif dalam tiga tahun terakhir, dengan peningkatan sebesar 34% pada tahun 2024 dan proyeksi pertumbuhan 19% pada tahun 2025. Namun, pertumbuhan ini berdampak pada peningkatan volume sampah, khususnya sampah plastik, yang menurut data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) 2024 mencapai 19,64% dari total timbulan sampah nasional. Untuk mengatasi permasalahan ini, pendekatan Extended Producer Responsibility (EPR) diterapkan, yang mewajibkan produsen bertanggung jawab hingga tahap pasca konsumsi produk. Implementasi EPR di Indonesia telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan EPR dalam pengelolaan sampah plastik di Indonesia. Metodologi yang digunakan adalah studi kepustakaan dan analisis regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun EPR secara konseptual dapat menjadi solusi berkelanjutan, pelaksanaannya masih menghadapi kendala seperti rendahnya tingkat kepatuhan industri, lemahnya pengawasan, kurangnya insentif, dan ketidaktegasan penerapan sanksi. Oleh karena itu, penguatan regulasi, pengawasan yang lebih efektif, serta pemberian insentif kepada produsen menjadi hal yang mendesak untuk mendorong keberhasilan program EPR di Indonesia.
Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembangunan Hukum Tata Negara di Indonesia Fatroyah Ars Himsyah; Muhammad Abdillah; Abdul Malik
PUSKAPSI Law Review Vol. 5 No. 1 (2025): Juni 2025
Publisher : Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) FH UNEJ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/puskapsi.v5i1.53777

Abstract

This paper explores the pivotal role of Pancasila as the foundational philosophy and normative source in the development of Indonesia’s national legal system. The study addresses the challenge of aligning legal reconstruction with the cultural identity of the Indonesian nation, while simultaneously adapting to societal dynamics and advances in science and technology. Employing a qualitative normative research methodology, the paper analyzes legal doctrines, constitutional provisions, and philosophical underpinnings related to Pancasila's integration into lawmaking processes. The findings underscore that Pancasila serves as an indispensable framework that ensures the national legal system reflects the core values of justice, democracy, human rights, and social welfare inherent to Indonesian society. Furthermore, the research highlights the necessity of grounding legal reform on these values to foster a just and sustainable legal order. The study contributes to the ongoing discourse on legal development by emphasizing the harmonization of indigenous values with contemporary legal demands. Recommendations for future research include empirical investigations into the practical implementation of Pancasila-based legal principles across diverse regional contexts.

Page 4 of 4 | Total Record : 40

 1   2   3   4 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 1 (2025): Juni 2025 Vol. 4 No. 2 (2024): Desember 2024 Vol 4 No 1 (2024): June 2024 Vol 3 No 2 (2023): Desember 2023 Vol 3 No 1 (2023): June 2023 Vol 2 No 2 (2022): December 2022 Vol 2 No 1 (2022): June 2022 Vol 1 No 2 (2021): Desember 2021 Vol 1 No 1 (2021): Mei 2021