cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Jeperson Hutahaean
Contact Email
jepersonhutahean@gmail.com
Phone
+6281266157563
Journal Mail Official
jepersonhutahean@gmail.com
Editorial Address
http://ejurnal.bangunharapanbangsa.com/index.php/jhdn/about/editorialTeam
Location
Kab. batu bara,
Sumatera utara
INDONESIA
Jurnal Hukum Non Diskriminatif
Published by PT. Bangun Harapan Bangsa
ISSN : -     EISSN : 29624231     DOI : 10.56854/jhdn.v1i2
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Hukum Non Diskriminatif bidang hukum yang terbuka bagi peneliti, dosen dan mahasiswa dalam serta luar negeri serta terbuka juga diakses oleh umum agar kebaruan hasil temuan peneliti dapat dinikmati publik khususnya dalam bidnag ilmu hukum. Penerbit berharap kontribusi ini berguna dalam membangun khazanah keilmuan bidang ilmu hukum. Jurnal Hukum Non Diskriminatif (Non Discrimination) pada kamus hukum yaitu Tegakkan Hukum dengan selalu menghargai persamaan derajat tidak membeda-bedakan, baik para pihak, atas dasar agama, ras, etnis, suku bangsa, warna kulit, status social, afiliasi atau ideology dan sebagainya. Dengan demikian Jurnal Hukum Non Diskriminatif berharap untuk membangun bangsa dengan merubah pikiran dengan menyajikan hasil-hasil temuan insan peneliti, dosen dan mahasiswa dalam serta luar negeri di bidangnya. Jurnal Hukum Non Diskriminatif diterbitkan oleh PT. Bangun Harapan Bangsa, dengan harapan berkontribusi membangun negeri ini dari segmen dunia bidang hukum. Tujuan dari penerbitan jurnal ini untuk memberi ruang hasil penelitian ilmiah dari berbagai lingkup kajian ilmu hukum bagi insan peneliti, dosen dan mahasiswa dalam serta luar negeri. Dengan E-ISSN: 2962-4231 dan SK: 0005.29624231/K.4/SK.ISSN/2022.08 Jurnal Hukum Non Diskriminatif terbit 2 x setahun yaitu Juli dan Januari Focus dan scope: berupa berbagai kajian ilmu hukum yang ada di Indonesia dan Internasional, pada ruang lingkup khusus ilmu hukum dengan bidang : Hukum Perdata Hukum Lingkungan dan Tata Ruang Hukum Ekonomi Hukum Internasional Hukum dan Teknologi Hukum Pidana Hukum Administrasi Negara Hukum Tata Negara Hukum dan Perkembangan Masyarakat Hukum Acara (Peradilan) Dan lainnya yang terkait dengan ilmu hukum
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 2 No. 2: Januari 2024" : 5 Documents clear
Darurat Negara Perspektif Fiqh Siyasah Rohman, Moh. Mujibur; Nisa, Nurulia Shalehatun; Mohsi, Mohsi
Jurnal Hukum Non Diskriminatif Vol. 2 No. 2: Januari 2024
Publisher : PT. Bangun Harapan Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56854/jhdn.v2i2.287

Abstract

Dalam praktik penyelenggaraan negara atau pemerintahan sering terjadi hal-hal yang tidak normal dalam menata kehidupan kenegaraan, di mana sistem hukum yang biasa digunakan tidak mampu mengakomodasi kepentingan negara atau masyarakat. Sehingga memerlukan pengaturan tersendiri untuk menggerakkan fungsi-fungsi negara agar dapat berjalan secara efektif. Dengan demikian maka penggunaan perangkat hukum biasa sejak semula haruslah mengantisipasi berbagai kemungkinan keadaan yang bersifat tidak normal agar negara dapat menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Dalam tulisan ini kemudian peneliti tertarik menyimpulkan bagaimana persfektif fiqih siyasah melihat keadaan darurat negara tersebut. Kesimpulannya ialah suatu kondisi dimana keadaan negara dapat disebut darurat maka ketetapan hukum dalam bernegara akan mengikuti dan menyesuaikan selagi masih memenuhi kriteria darurat dan asas-asas keberlakuan keadaan darurat. Merujuk kembali pada kaidah fiqh tentang keadaan darurat tentunya pemerintah berhak mengeluarkan tindakan yang pada semestinya melanggar undang-undang demi tercapainya suatu kemaslahatan bagi negara maupun rakyat Indonesia.
Reformasi Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) Dalam Ekosistem Wakaf Nasional Sebagai Jalan Menuju Reforma Agraria Aulia Azahra, Fasya; Fristia Maulana, Ayang
Jurnal Hukum Non Diskriminatif Vol. 2 No. 2: Januari 2024
Publisher : PT. Bangun Harapan Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56854/jhdn.v2i2.305

Abstract

Wakaf merupakan salah satu peluang yang dapat dimanfaatkan sebagai sebuah inisiatif Reformasi agraria. Namun  pengelolaan wakaf belum dipraktikkan. BWI juga menjadi fokal point pengembangan wakaf nasional. Dan ada masalah dengan distribusi peran dalam hal ini. masalah peran Dengan kata lain, Badan Wakaf Indonesia bertindak sebagai otoritas pengatur; Operator dalam pengertian Pasal 49 UU Wakaf nampaknya memberikan alasan. Konflik kepentingan. Gabungkan kedua peran ini dalam satu fasilitas. Nama BWI tentu membuat  tidak efisien dalam pengembangan Wakaf Itu adalah masalah besar di Indonesia. Itu sebabnya reformasi peran diperlukan BWI bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dan oleh karena itu Semakin optimal dan tersedia sebagai jalur reforma agraria Ini dapat diakses oleh semua orang dan memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada orang-orang
Sudut Pandang Human Rights Watch Mengenai Isu Kejahatan Kemanusiaan Dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Sudan Selatan Heryanto, Ferry; Agustiawan, M. Nassir; Bagus Maulana, Roynaldy; Apud Saepudin, Eli
Jurnal Hukum Non Diskriminatif Vol. 2 No. 2: Januari 2024
Publisher : PT. Bangun Harapan Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56854/jhdn.v2i2.306

Abstract

Penelitian yang berjudul “Sudut Pandang Human Rights Watch Mengenai Isu Kejahatan Kemanusiaan dan Kekerasan Seksual di Sudan Selatan” ini dilatar belakangi dengan permasalahan kejahatan kemanusiaan dan kekerasan seksual yang terjadi di Sudan Selatan, sebuah negara yang terletak di Afrika Timur. Kasus ini bermula dari perang antar saudara yang mengakibatkan adanya kejahatan kemanusiaan tingkat internasional. Kekerasan seksual, krisis pangan, penyiksaan, pembantaian bahkan sampai pembunuhan merupakan hal yang sering dihadapi oleh penduduk Sudan Selatan tanpa memandang umur.  Banyak sekali anak dibawah umur dan wanita tak bersalah menjadi korban penyiksaan. Warga sipil pun terbatas dalam menyuarakan aspirasi dan berekspresi. Banyak sekali hal buruk yang menimpa warga Sudan Selatan. Dalam hal ini kami, para penulis membahas isu ini dalam sudut pandang Human Rights Watch. Human Rights Watch merupakan organisasi internasional yang bertindak sebagai bagian dari gerakan semangat besar para korban untuk tetap berjuang demi melindungi martabat dan mempromosikan hak asasi manusia. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan peran Human Rights Watch dalam merespon isu kejahatan kemanusiaan dan kekerasan seksual di Sudan Selatan. Metode penulisan dalam karya tulis ini memakai data sekunder dan data kualitatif yang bersifat deskriptif yang menjelaskan pokok permasalahan terhadap data-data sekunder yang ada. Oleh karena itu, dengan adanya Human Rights Watch dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat yang berada di Sudan Selatan.  
Kejahatan Genosida Myanmar Terhadap Etnis Rohingya Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Internasional Hidayat, Endang; Agustiawan, M. Nassir; Simaremare, Arie Amri; Saepudin, Eli Apud
Jurnal Hukum Non Diskriminatif Vol. 2 No. 2: Januari 2024
Publisher : PT. Bangun Harapan Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56854/jhdn.v2i2.309

Abstract

Penelitian yang berjudul “Sudut Pandang Human Rights Watch Mengenai Isu Kejahatan Kemanusiaan dan Kekerasan Seksual di Sudan Selatan” ini dilatar belakangi dengan permasalahan kejahatan kemanusiaan dan kekerasan seksual yang terjadi di Sudan Selatan, sebuah negara yang terletak di Afrika Timur. Kasus ini bermula dari perang antar saudara yang mengakibatkan adanya kejahatan kemanusiaan tingkat internasional. Kekerasan seksual, krisis pangan, penyiksaan, pembantaian bahkan sampai pembunuhan merupakan hal yang sering dihadapi oleh penduduk Sudan Selatan tanpa memandang umur.  Banyak sekali anak dibawah umur dan wanita tak bersalah menjadi korban penyiksaan. Warga sipil pun terbatas dalam menyuarakan aspirasi dan berekspresi. Banyak sekali hal buruk yang menimpa warga Sudan Selatan. Dalam hal ini kami, para penulis membahas isu ini dalam sudut pandang Human Rights Watch. Human Rights Watch merupakan organisasi internasional yang bertindak sebagai bagian dari gerakan semangat besar para korban untuk tetap berjuang demi melindungi martabat dan mempromosikan hak asasi manusia. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan peran Human Rights Watch dalam merespon isu kejahatan kemanusiaan dan kekerasan seksual di Sudan Selatan. Metode penulisan dalam karya tulis ini memakai data sekunder dan data kualitatif yang bersifat deskriptif yang menjelaskan pokok permasalahan terhadap data-data sekunder yang ada. Oleh karena itu, dengan adanya Human Rights Watch dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat yang berada di Sudan Selatan.
Dinamika Sengketa Tanah di Dago Elos Bandung Kautsar, Daffa; Fristia Maulana, Ayang
Jurnal Hukum Non Diskriminatif Vol. 2 No. 2: Januari 2024
Publisher : PT. Bangun Harapan Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56854/jhdn.v2i2.310

Abstract

Sengketa tanah di Dago Elos, Bandung, merupakan permasalahan kompleks yang memerlukan pemahaman mendalam terhadap sejarah, analisis sosio-ekonomi, dan penelusuran perubahan dalam pola hidup masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengupas tabir permasalahan, menganalisis akar masalah, perkembangan terkini, serta mencari solusi yang dapat menguntungkan semua pihak terlibat. Metode studi literatur diharapkan memberikan kontribusi penting dalam menyusun pemahaman yang mendalam tentang sengketa tanah di Dago Elos. Dengan merinci teori-teori terkait dan temuan empiris sebelumnya, penelitian ini diarahkan untuk membangun landasan konseptual yang kokoh dan memberikan wawasan bagi solusi yang berkelanjutan. Peneliti melakukan analisis terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 109 PK/Pdt/2022 dalam kasus sengketa tanah antara warga Dago Elos dan Keluarga Muller. Analisis ini menyoroti ketidaksesuaian pertimbangan hakim dalam putusan tersebut dengan aturan yang berlaku dalam UUPA dan UUD 1945. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa gugatan yang disampaikan oleh Keluarga Muller dan PT. Inti Graha kepada masyarakat Dago Elos merupakan eigendom verponding, yang merujuk pada sistem pendaftaran tanah yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda di Hindia Belanda pada abad ke-19. Solusi yang diusulkan melibatkan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan, pendekatan adaptif, kolaborasi aktif antara semua pihak terlibat, serta penerapan teori partisipasi masyarakat dan penyelesaian alternatif sengketa (PAS). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan yang komprehensif bagi para pengambil kebijakan dan menciptakan kondisi yang mendukung keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat setempat

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 2: Januari 2025 Vol. 3 No. 1: Juli 2024 Vol. 2 No. 2: Januari 2024 Vol. 2 No. 1: Juli 2023 Vol. 1 No. 2: Januari 2023 Vol. 1 No. 1: Juli 2022