Garuda - Garba Rujukan Digital

Kegagalan Jokowi Ma’ruf di Aceh Pada Pilpres 2019 Muliawati Muliawati; Rizal Fahmi
Journal of Governance and Social Policy Vol 1, No 1 (2020): JUNE 2020
Publisher : Department of Government Studies, Universitas Syiah Kuala

Selama berkontestasi politik di dua kali ajang Pilpres, Joko Widodo (Jokowi) belum pernah merasakan kemenangan di Propinsi Aceh, adapun kekalahan di Pilpres 2019 memiliki variabel yang berbeda dengan kekalahan pada Pilpres 2014. Penelitian ini, menggunakan metode kualitatif dengan beberapa pendekatan diantaranya observasi lapangan, wawancara, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan ada beberapa faktor kegagalan Jokowi-Ma’ruf di Aceh pada pilpres 2019. Adapun kegagalan tersebut, pertama, tidak terbendung berita Hoax, kedua, kebijakan pemerintahan Jokowi periode sebelumnya dianggap tidak memiliki keberpihakan kepada rakyat. Ketiga, isu identitas yang selalu dikembangkan oleh lawan Jokowi, keempat, terdapat isu mengenai cerita masa lalu. Kelima, kurang maksimalnya tim pada tingkatan grass root di daerah-daerah Kabupaten yang jauh dari pusat ibukota Provinsi, Kota Banda Aceh. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kegagalan Jokowi di Aceh yang paling kuat adalah berita hoax yang identik dengan isu negatif, hal tersebut menutupi berita positif tentang Jokowi. Sikap masyarakat yang fanatik selalu dimanfaatkan oleh elite politik yang memiliki kepentingan pada pilpres 2019 dan tim Jokowi di Aceh terbukti tidak mampu melawan propaganda lawan yang cukup massif dilapangan.

Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk Melalui Program Keluarga Berencana di Kota Banda Aceh M. Hade Ramadhan; Zahratul Idami
Journal of Governance and Social Policy Vol 1, No 1 (2020): JUNE 2020
Publisher : Department of Government Studies, Universitas Syiah Kuala

Pengendalian penduduk merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang kewenangannya secara konkuren menjadi kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Kota Banda Aceh terus mengalami pertumbuhan penduduk setiap tahunnya. Pada tahun 2018 jumlah penduduk di Kota Banda Aceh mencapai 265,111 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 2%. Dengan jumlah penduduk yang terus bertambah sehingga timbul beberapa masalah, yaitu tingginya tingkat produksi sampah, keterbatasan air bersih dan penurunan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) serta untuk mengetahui hambatan dan upaya yang dilakukan dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk di Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer yang didapat melalui proses wawancara dengan informan dan data sekunder yang didapat dari catatan, laporan, dan tulisan ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa program pengendaian laju pertumbuhan penduduk di Kota Banda Aceh belum berjalan dengan baik dan tidak tercapainya realisasi sasaran target. Beberapa faktor penghambatnya yaitu: rendahnya Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan alat kontrasepsi, rendahnya partisipasi pria dan keterbatasan sumber daya.

Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya Terhadap Program Listrik Gratis Afrijal Afrijal; Titin Purwaningsih
Journal of Governance and Social Policy Vol 1, No 1 (2020): JUNE 2020
Publisher : Department of Government Studies, Universitas Syiah Kuala

Penelitian ini memfokuskan pada analisis pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Jaya terhadap Program Listrik Gratis bagi masyarakat miskin. Sejak diimplementasikan tahun 2014, program ini masih ditemukan penerima bantuan tidak tepat sasaran atau penerima yang layak menerima tetapi tidak mendapatkan bantuan. Penelitian ini menggunakan metode kualitiatif. Pengumpulan data yang digunakan dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan DPRK Aceh Jaya, Bupati Aceh Jaya, Biro perekonomian dan SDA Setdakab Aceh Jaya dan civil society. Data dokumentasi dalam penelitian ini dari sekretariat DPRK, BPKK, Biro Perenomian SDA setdakab Aceh Jaya dan media. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan preventif DPRK Aceh Jaya terhadap program listrik gratis belum optimal. DPRK hanya melaksanakan pengawasan di pengesahan dan penetapan anggaran untuk program ini yang tertuang dalam APBK. Pengawasan preventif dari DPRK dalam hal pencegahan penyimpangan terhadap kebijakan yang akan direalisasikan tersebut seperti adanya penetapan prosedur pengawasan dan pembentukan tim khusus. Sedangkan pengawasan represif, secara kelembagaan belum optimal walaupun secara tata cara pengawasan sudah dilaksanakan seperti pembentukan tim, turun kelapangan dan tindaklanjut/ rekomendasi.

Front Matter June 2020 Journal Gaspol
Journal of Governance and Social Policy Vol 1, No 1 (2020): JUNE 2020
Publisher : Department of Government Studies, Universitas Syiah Kuala

Positivisation of Islamic Sharia as Local Government Regulations for Minority Citizens as Liyan in Aceh Helmi Helmi; Nyak Fadhlullah
Journal of Governance and Social Policy Vol 1, No 1 (2020): JUNE 2020
Publisher : Department of Government Studies, Universitas Syiah Kuala

Although the majority of Aceh's population is Muslim, the rules formulated in the form of Islamic Sharia Qanun cannot be separated from social interaction with non-Muslims as a minority community. This study wants to reveal the position of non-Muslims in Qanun (Sharia rules) for the application of Islamic law in Aceh, with the aim of analyzing how Islamic Sharia Qanun is made and their problems with diverse views on the equality of identity in Aceh. This is based on several facts which show that the paradigm of equality of diverse identities in Aceh has not been a major concern among religious communities. This research is library research using secondary data. Data collection techniques are carried out by reviewing the literature and related documents, namely analyzing 13 Qanun (Sharia Rules) of the application of Islamic Sharia and one Aceh Special Region Regulation, as well as other valid and credible sources. The findings in this library research are the rules formulated in Aceh's Jinayat Qanun giving freedom to the choice of punishment for non-Muslims. This freedom is granted through the principle of surrender, which is regulated in article 129 of Law Number 11 concerning the Government of Aceh and Article 5 of the Aceh Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law.

Back Matter June 2020 Journal Gaspol
Journal of Governance and Social Policy Vol 1, No 1 (2020): JUNE 2020
Publisher : Department of Government Studies, Universitas Syiah Kuala

Pendekatan Akuntabilitas Pelayanan Publik Dalam Mengikuti Perubahan Paradigma Baru Administrasi Publik Herizal Herizal; Mukhrijal Mukhrijal; Marno Wance
Journal of Governance and Social Policy Vol 1, No 1 (2020): JUNE 2020
Publisher : Department of Government Studies, Universitas Syiah Kuala

Paradigma baru administrasi publik muncul dengan merumuskan serangkaian idealisme dan praktik terkait penggunaan nilai dan norma tertentu dalam pelaksanaan akuntabilitas pelayanan publik. Akuntabilitas pelayanan publik merupakan salah satu isu penting dalam kajian ilmiah dan praktik di bidang administrasi publik. Akuntabilitas dibutuhkan organisasi publik dengan tujuan untuk menjadi landasan dalam memberikan penjelasan kepada semua pihak (stakeholders), baik dari internal maupun eksternal yang berkepentingan melakukan evaluasi ataupun penilaian terhadap tindakan dan kinerja yang dilakukan oleh organisasi publik tersebut. Metode yang digunakan untuk menyusun tulisan ini adalah pendekatan studi literatur dengan penelurusan dokumen akademis di bidang administrasi publik yang revelan dengan akuntabilitas pelayanan publik. Hasil yang diperoleh adalah Akuntabilitas perspektif The New Publik Service mempunyai banyak segi dan menuntut pengakuan akan peran kompleks yang dimainkan oleh pemerintah (birokrat) dalam tata pemerintahan kontemporer. Untuk itu, pemerintah dituntut untuk bertindak secara bertanggung jawab, etis, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan kepentingan publik.

Back Matter June 2020 Journal Gaspol
Journal of Governance and Social Policy Vol 1, No 1 (2020): JUNE 2020
Publisher : Department of Government Studies, Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/gaspol.v1i1.17896

Front Matter June 2020 Journal Gaspol
Journal of Governance and Social Policy Vol 1, No 1 (2020): JUNE 2020
Publisher : Department of Government Studies, Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/gaspol.v1i1.17895

Pendekatan Akuntabilitas Pelayanan Publik Dalam Mengikuti Perubahan Paradigma Baru Administrasi Publik Herizal Herizal; Mukhrijal Mukhrijal; Marno Wance
Journal of Governance and Social Policy Vol 1, No 1 (2020): JUNE 2020
Publisher : Department of Government Studies, Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/gaspol.v1i1.17327

Paradigma baru administrasi publik muncul dengan merumuskan serangkaian idealisme dan praktik terkait penggunaan nilai dan norma tertentu dalam pelaksanaan akuntabilitas pelayanan publik. Akuntabilitas pelayanan publik merupakan salah satu isu penting dalam kajian ilmiah dan praktik di bidang administrasi publik. Akuntabilitas dibutuhkan organisasi publik dengan tujuan untuk menjadi landasan dalam memberikan penjelasan kepada semua pihak (stakeholders), baik dari internal maupun eksternal yang berkepentingan melakukan evaluasi ataupun penilaian terhadap tindakan dan kinerja yang dilakukan oleh organisasi publik tersebut. Metode yang digunakan untuk menyusun tulisan ini adalah pendekatan studi literatur dengan penelurusan dokumen akademis di bidang administrasi publik yang revelan dengan akuntabilitas pelayanan publik. Hasil yang diperoleh adalah Akuntabilitas perspektif The New Publik Service mempunyai banyak segi dan menuntut pengakuan akan peran kompleks yang dimainkan oleh pemerintah (birokrat) dalam tata pemerintahan kontemporer. Untuk itu, pemerintah dituntut untuk bertindak secara bertanggung jawab, etis, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan kepentingan publik.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Wais Alqarni

Contact Email
waisalqarni@usk.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
journal_gaspol@unsyiah.ac.id

Editorial Address
Jl. Tgk Tanoh Abee - Kopelma Darussalam, Banda Aceh 23111, Aceh, Indonesia

Location
Kab. aceh besar,

Aceh

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Wais Alqarni

Contact Email waisalqarni@usk.ac.id

Phone -

Journal Mail Official journal_gaspol@unsyiah.ac.id

Editorial Address Jl. Tgk Tanoh Abee - Kopelma Darussalam, Banda Aceh 23111, Aceh, Indonesia

Location Kab. aceh besar, Aceh INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Wais Alqarni

Contact Email
waisalqarni@usk.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
journal_gaspol@unsyiah.ac.id

Editorial Address
Jl. Tgk Tanoh Abee - Kopelma Darussalam, Banda Aceh 23111, Aceh, Indonesia

Location
Kab. aceh besar,

Aceh

INDONESIA