cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Wais Alqarni
Contact Email
waisalqarni@usk.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
journal_gaspol@unsyiah.ac.id
Editorial Address
Jl. Tgk Tanoh Abee - Kopelma Darussalam, Banda Aceh 23111, Aceh, Indonesia
Location
Kab. aceh besar,
Aceh
INDONESIA
Journal of Governance and Social Policy
Published by Universitas Syiah Kuala
ISSN : 27456617     EISSN : 27233758     DOI : https://doi.org/10.24815/gaspol
Core Subject : Humanities, Art, Social,
Arts Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The journal aims to provide an in-depth analysis of organizational, administrative, and policy science developments that apply to government and governance. Each issue brings you critical perspectives and convincing analysis, functioning as a way out for the best theoretical and research work in this field.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 16 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 1, No 2 (2020): DECEMBER 2020" : 16 Documents clear
Peran Pemerintah Aceh Dalam Mendukung Standarisasi Kopi Menurut Konsep Value Chain Governance Wais Alqarni; Farnanda Farnanda; Said Hamzali
Journal of Governance and Social Policy Vol 1, No 2 (2020): DECEMBER 2020
Publisher : Department of Government Studies, Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/gaspol.v1i2.19039

Abstract

Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki potensi kopi yang bercita rasa tinggi. Komoditi ini menjadi banyak memberikan kontribusi dalam perolehan devisa kepada negara. Peneliti menarik melihat Peran Pemerintah Aceh Dalam Mendukung Standarisasi Kopi Menurut Konsep Value Chain Governance. Sampel penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka dengan referensi yang kuat dan bisa dipertanggung jawabkan. Adapun konsep yang penulis gunakan dalam melihat standarisasi tersebut adalah konsep Governance of Value Chain dengan berfokus pada rule-keeping dan rule-making, yang di dalamnya terdapat peran pemerintah dan juga pihak swasta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tiga variasi peran pemerintah (eksekutif, legislatif dan yudikatif) belum berjalan maksimal. Hal ini terlihat dengan belum bersinerginya ketiga lembaga tersebut dalam melakukan peran untuk standarisasi ekspor kopi. Ini juga yang mengakibatkan belum maksimalnya pendapatan daerah dari hasil ekspor kopi.The province of Aceh is one of provinces in Indonesia that have the potential coffee high flavor. Commodity this be contributed a lot in foreign exchange earnings to the state. Researchers interesting look at the Role of the Government of Aceh In Support of the Standardization of Coffee According to the Concept of Value Chain Governance. Sample this research was conducted by means of literature with strong references and can be accounted for. As for the concept that the authors use in view of standardization is the concept of Governance of the Value Chain with focus on rule-keeping and rule-making, that in it there is the role of the government and also private parties. The results showed that the three variations of the role of government (executive, legislative and judicial) has not been running optimally. It is seen with yet the synergy of the three institutions in performing the role for the standardization of the export of coffee. This also resulted in not maximum revenue from the proceeds of coffee exports.
Social Movement Ala Seniman Kota Yogyakarta Dalam Meramaikan Kontestasi Demokrasi Lokal Ammar Rahmat; Amalinda Savirani
Journal of Governance and Social Policy Vol 1, No 2 (2020): DECEMBER 2020
Publisher : Department of Government Studies, Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/gaspol.v1i2.18595

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk mengkaji gerakan-gerakan sosial baru yang digagas para seniman di kota Yogyakarta, khususnya dalam kaitannya dengan demokrasi lokal. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Objek dalam penelitian ini adalah Jogja Independent (JOINT) dan Komik Media Sosial (@stripjogja). JONT dan Komik Media Sosial dipilih karena kedua gerakan tersebut mewakili dua kutub yang berbeda. Wawancara mendalam digunakan untuk mengungkap fakta-fakta yang ditemukan, informan dipilih secara purposive dan bersifat snowball sampling. JOINT dan Komik Media Sosial merupakan gerakan sosial baru yang tidak lagi fokus pada persoalan perebutan sumber daya ekonomi, hal ini dikarenakan JOINT dan Komik Media Sosial sama-sama merupakan wadah seniman untuk menyalurkan aspirasi politik. JOINT dan Komik Media Sosial sama-sama telah melalui 3 fase gerakan sosial sebagaimana yang dikemukakan oleh John E. Farley. Tantangan yang dihadapi JOINT adalah masalah pengumpulan KTP, sedangkan Komik Media Sosial dihadapkan pada kondisi jangkauan media sosial yang luas namun tidak bisa fokus pada dapil yang diinginkan.This study examines the new social movements initiated by artists in Yogyakarta, especially concerning local democracy. This research is a qualitative study with a case study approach. The objects in this study are Jogja Independent (JOINT) and Komik Media Sosial (@stripjogja). JOINT and Komik Media Sosial were chosen because the two movements represented two different poles. In-depth interviews are used to reveal the facts found, informants were selected purposively, and snowball sampling in nature. JOINT and Komik Media Sosial is a new social movement that is no longer focused on struggling for economic resources because JOINT and Social Media Comics are both a forum for artists to channel political aspirations. JOINT and Komik Media Sosial have both gone through 3 phases of social movements as stated by John E. Farley. The challenge faced by JOINT was gathering ID cards, while Komik Media Sosial was faced with the conditions of the broad reach of social media but cannot focus on the desired electoral districts.
Birokrasi Digital: Studi Tentang Partisipasi dan Kesiapan Masyarakat Rizqi Bachtiar; Dewi Laksmi Dwi Pramesti; Hanna Eka Pratiwi; Naghma Saniyyah
Journal of Governance and Social Policy Vol 1, No 2 (2020): DECEMBER 2020
Publisher : Department of Government Studies, Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/gaspol.v1i2.18585

Abstract

Birokrasi merupakan unsur yang penting bagi sebuah negara. Esensi dari kinerja birokrasi sendiri berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dan keinginan dari masyarakat. Birokrasi digital membuka peluang untuk memperbaiki kinerja birokrasi serta membuka kesempatan selebar-lebarnya bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Namun ternyata masyarakat Indonesia tidak sepenuhnya siap untuk berpartisipasi dalam birokrasi digital. Hal ini dikarenakan masih saja tampak di beberapa daerah masyarakat yang lebih memilih menggunakan cara konvensional dalam kegiatannya yang berkaitan dengan birokrasi. Padahal pemerintah sedang gencar-gencarnya menginisiasi dan meluncurkan birokrasi digital. Pembahasan dalam artikel ini mencoba melihat bagaimana kondisi kesiapan masyarakat untuk berpartisipasi dalam birokrasi digital, dengan metode deskriptif kualitatif dan menggunakan data sekunder. Dari beberapa faktor yang ada, yang cukup mempengaruhi ketidaksiapan masyarakat untuk berpartisipasi dalam birokrasi digital diantaranya yakni faktor budaya adopsi teknologi yang tidak merata, kualitas SDM yang masih rendah, dan adanya ketimpangan infrastruktur. Untuk menekan semua faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam birokrasi digital, penting kiranya untuk memastikan kualitas pendidikan, memperkuat e-literacy, melakukan sosialisasi secara intensif, serta mengusahakan pendistribusian infrastruktur teknologi.Bureaucracy is an important element for a country. The essence of bureaucracy performance is related to fulfilling the desires of the citizen. Digital bureaucracy opens opportunities to improve bureaucratic performance and opens the widest possible opportunity for people to participate. Therefore, citizen participation is needed here. But in fact, the citizen is not truly prepared to participate in the digital bureaucracy because some citizens still use the conventional methods in their activities related to the bureaucracy. Even though the government is intensively initiating a digital bureaucracy, this article discusses how citizens' condition is to participate in the digital bureaucracy using qualitative-descriptive methods and secondary data. Of the several existing factors, the cultural factors of uneven technology adoption, low quality of human resources, and the existence of infrastructure inequality are the factors that influence citizen unpreparedness to participate in the digital bureaucracy. To suppress it all, it is important to ensure the quality of education, strengthen e-literacy, conduct intensive socialization, and seek technology infrastructure distribution.
Pendayagunaan Kekuasaan Pemerintah Kota Banda Aceh Era Illiza Sa'aduddin Djamal Dalam Mewujudkan Kota Madani Reza Fahmi; Haryanto Haryanto
Journal of Governance and Social Policy Vol 1, No 2 (2020): DECEMBER 2020
Publisher : Department of Government Studies, Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/gaspol.v1i2.18538

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh era Illiza Saaduddin Djamal dalam mewujudkan kota madani. Untuk menjawab hal tersebut, penulis menggunakan konsep sumber daya kekuasaan dari Charles F. Andrain untuk melihat seberapa besar sumber daya kekuasaan yang dimiliki dan bagaimana sumber daya kekuasaan tersebut dimanfaatkan. Metode penelitian adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara. Aktor-aktor yang terlibat langsung dalam pelaksanaan syariat Islam di kota Banda Aceh terutama dari unsur pemerintah menjadi sumber data utama dalam penelitian ini. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa sumber daya kekuasaan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Banda Aceh cukup besar. Walaupun demikian, refleksi atas upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mewujudkan kota madani menunjukkan bahwa sumber daya yang dimiliki masih belum dapat dimaksimalkan, sehingga hal ini berimbas pada hasil akhir yang dapat dicapai. Sekalipun upaya untuk mewujudkan kota madani belum bisa terwujud sepenuhnya, pada dasarnya dapat dimaknai bahwa Pemerintah Kota sedang membangun tatanan sumber daya yang lebih kuat, dukungan yang lebih memadai lewat partisipasi masyarakat untuk ikut andil bersama meningkatkan pelaksanaan syariat Islam guna mewujudkan Banda Aceh menjadi kota madani.This study aims to explain how the efforts made by the Banda Aceh City Government in the era of Illiza Sa'aduddin Djamal in realizing a civilized city. To answer this, the author uses the concept of power resources from Charles F. Andrain to see how much power resources are owned and how these power resources are utilized. The research method is qualitative with a case study approach. The data collection technique was carried out by the interview. Actors who are directly involved in the implementation of Islamic law in the city of Banda Aceh, especially from government elements, are the main data sources in this study. The results showed that the power resources owned by the Banda Aceh City Government were quite large. However, reflections on the efforts that have been made by the Banda Aceh City Government in realizing a civilian city show that the resources they have are still not maximized, so this has an impact on the final results that can be achieved. Even though the effort to realize a civil city has not yet been fully realized, it can basically be interpreted that the City Government is building a stronger resource structure, more adequate support through community participation to take part in increasing the implementation of Islamic law in order to make Banda Aceh a civil city.
Konsolidasi Elit Dalam Membentuk Kekuasaan Politik Lokal Keluarga Mus di Kabupaten Kepulauan Sula Fitri Aprillia Fokatea; Wawan Mas'udi
Journal of Governance and Social Policy Vol 1, No 2 (2020): DECEMBER 2020
Publisher : Department of Government Studies, Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/gaspol.v1i2.18530

Abstract

Studi ini menekankan pada bagaimana konsolidasi elit dilakukan untuk membentuk dan mempertahankan kekuasaan bagi sebuah politik keluarga di Kabupaten Kepulauan Sula. Bermula dari salah satu anggota keluarga yang maju dan berhasil dalam Pilkada sebagai Bupati, lalu menciptakan elit lokal Kepulauan Sula yang baru sehingga sumber-sumber kekuasaan dapat dikelola untuk membentuk suatu politik keluarga yang dikenal dengan Keluarga Mus. Penelitian bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, data diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menemukan bahwa ada beberapa jalur yang digunakan keluarga Mus untuk melanggengkan kuasa politiknya. Dua jalur utama sebagai sumber kekuasaan yakni melalui kooptasi kekuasaan di internal partai politik dan juga jalur birokrasi. Selain itu, dugaan adanya jalur sumber kekuasaan lain yaitu melalui pemekaran Pulau Taliabu yang juga akan dijelaskan. Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa elit lokal di Kepulauan Sula melalui konsolidasi kekuatan dan kekuasaannya telah menciptakan satu fenomena politik yakni hadirnya politik keluarga di Kabupaten Kepulauan Sula. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi keilmuan di bidang politik dan pemerintahan, dan secara praktis memberikan pelajaran penting bagaimana elit lokal meraih kekuasaan politiknya.This study emphasizes how elite consolidation is carried out to form and maintain power for family politics in the Sula Islands Regency. Starting from one of the family members who advanced and succeeded in the Pilkada as a Regent, then created a new local elite in the Sula Islands. The sources of power could be managed to form a family politics known as the Mus Family. This research is descriptive using a qualitative approach, data obtained through field observations, in-depth interviews, and documentation. The study results found that there were several routes used by the Mus family to perpetuate their political power. Two main lines as a source of power, namely through the co-optation of power within political parties and bureaucracy. Also, the alleged existence of another source of power through Taliabu Island's expansion will be explained. Based on these findings, it can be concluded that the local elites in the Sula Islands, through their consolidation of strength and power, have created a political phenomenon, namely the presence of family politics in the Regency of Sula Islands. This research is expected to contribute to science in politics and government and practically provide important lessons on how local elites gain political power.
Tinjauan Trias Politika Terhadap Terbentuknya Sistem Politik dan Pemerintahan di Indonesia Ruhenda Ruhenda; Heldi Heldi; Hasan Mustapa; Muhammad Andi Septiadi
Journal of Governance and Social Policy Vol 1, No 2 (2020): DECEMBER 2020
Publisher : Department of Government Studies, Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/gaspol.v1i2.18221

Abstract

Penerapan Trias Politika mempunyai beberapa khas tertentu di setiap negara tidak terkecuali Indonesia. Walau tidak secara resmi menyatakan menggunakan konsep-konsep Trias Politika namun apabila dilihat dalam UUD 1945 ternyata Indonesia juga mengacu pada konsep Trias Politika. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau konsep Trias Politika menurut John Locke dan Montesquieu terhadap terbentuknya sistem politik di Indonesia. Dengan pendekatan kualitatif serta menggunakan metode Kajian Pustaka, penulis mencari berbagai referensi dari sumber-sumber utama dan menyimpulkan bahwa konsep pembagian kekuasaan yang dilakukan oleh Indonesia cenderung mendekati konsep yang dikemukakan oleh Montesquieu dengan sedikit berbeda pada pemisahan tugas Eksekutif dan Legislatif dimana di Indonesia Presiden dapat mengusulkan rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat serta memberlakukan kekuasaan Eksaminatif yaitu kekuasaan mandiri dalam pemeriksaan keuangan negara.The implementation of Trias Politica has certain characteristics in every country, including Indonesia. However, Indonesia does not officially declare to use Trias Politica concepts, but as seen from 1945, Indonesia's Constitution refers to a Trias Politica concept. According to John Lock and Montesquieu, this study aims to review the concept of Trias Politica for the formation of a political system in Indonesia. Using a qualitative approach and using the Literature Review method, the writer seeks various references from major sources and concludes that the concept of power distribution carried out by Indonesia tends to approach the concept put forward by Montesquieu only slightly different in the separation of executive and legislative duties in Indonesia where the president can propose a bill to the House of Representatives and in Indonesia impose an examination power, namely an independent power in the examination of state finances.

Page 2 of 2 | Total Record : 16

 1   2 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 1 (2025): JUNE 2025 Vol 5, No 2 (2024): DECEMBER 2024 Vol 5, No 1 (2024): JUNE 2024 Vol 4, No 2 (2023): DECEMBER 2023 Vol 4, No 1 (2023): JUNE 2023 Vol 3, No 2 (2022): DECEMBER 2022 Vol 3, No 1 (2022): JUNE 2022 Vol 2, No 2 (2021): DECEMBER 2021 Vol 2, No 1 (2021): JUNE 2021 Vol 1, No 2 (2020): DECEMBER 2020 Vol 1, No 1 (2020): JUNE 2020 More Issue