cover
Contact Name
Rahmawati Sururama
Contact Email
rahmawatisururama@ymail.com
Phone
+6281321130752
Journal Mail Official
jmb@ipdn.ac.id
Editorial Address
Jl. Ir. Soekarno Km.20, Jatinangor, Jawa Barat, Sumedang, Jawa Barat 45363
Location
Kab. sumedang,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Media Birokrasi
ISSN : 27221695     EISSN : 27147339     DOI : https://doi.org/10.33701/jmb.v4i2
Core Subject : Social,
Jurnal Media Birokrasi merupakan upaya Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah Fakultas Manajemen Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri dalam meningkatkan publikasi karya ilmiah dalam bidang Administrasi Pemerintahan Daerah. Jurnal Media Birokrasi terbit dua kali dalam setahun pada bulan April dan Oktober. Jurnal Media Birokrasi telah terdaftar dengan nomor ISSN 2722-1695 (media cetak) dan nomor e-ISSN 2714-7339. Jurnal Media Birokrasi memuat artikel dan karya ilmiah baik berupa hasil penelitian maupun non penelitian. Jurnal Media Birokrasi bertujuan untuk menyebarluaskan pemikiran atau gagasan konseptual dan hasil penelitian yang telah dicapai di bidang administrasi pemerintahan daerah. Jurnal Media Birokrasi secara khusus menitikberatkan pada permasalahan pokok dalam pengembangan ilmu Administrasi Pemerintahan Darah. Jurnal ini berfokus pada kajian teoritis dan praktis diantaranya: Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Administrasi Pembangunan Daerah Administrasi Pertanahan Administrasi Publik Administrasi Kependudukan dan Lingkungan Hidup Pemerintahan Daerah Desentralisasi dan Otonomi Daerah Pelayanan Publik
Articles 5 Documents
Search results for , issue "Jurnal Media Birokrasi, Vol. 1 No. 2, Oktober 2019" : 5 Documents clear
PARADIGMA DAN INOVASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Baharuddin Thahir
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 1 No. 2, Oktober 2019
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintahan beraktivitas ditengah tuntutan lingkungan dan sistem. Ia bergerak beriringan dengan tuntutan masyarakat yang tidak akan berhenti bahkan akan terus berkembang yang pada saat yang sama lingkungan mengalami perubahan. Paradigma pemerintahan dan paradigma administrasi publik menempatkan organisasi pemerintahan sebagai akumulasi dari aktivitas hukum, politik dan administrasi dalam upaya melaksanakan fungsi pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan. Menanggapi realitas tersebut, pemerintahan menjadi pihak yang dituntut untuk terus meningkatkan kemampuannya dalam merespon dinamika politik, sosial, ekonomi pada berbagai tingkatan. Atas semua itu, Governance dipandang sebagai proses yang mengaktualisasikan titik keseimbangan antara Negara, privat dan sosial hanya bisa diwujudkan jika ketiga unsur tersebut terus berpikir kreatif dan inovatif. Bagi pemerintah daerah, inovasi bukan semata-mata respons atas paradigma pemerintahan dan administrasi namun juga suatu keharusan supaya eksistensinya semakin bermakna dalam konteks sistem pemerintahan Daerah di Indonesia dan pada saat yang sama meningkatkan kemampuan dalam mengatur dan mengurus rakyatnya. Kemampuan inovasi tersebut akan muncul jika pemerintah daerah lebih terbuka pada lingkungan di sekitarnya. Kata kunci: paradigma, inovasi, pemerintahan yang baik, pemerintah daerah
PENGARUH KOMITMEN DAN PROFESIONALISME TERHADAP EFEKTIVITAS PELAYANAN PUBLIK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT Dadang Supriatna
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 1 No. 2, Oktober 2019
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Komitmen dan Profesionalime Pegawai Berdampak langsung terhadap Efektivitas Pelayanan Publik, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan tata kerja Dinas Kabupaten Sumedang. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumedang berkedudukan sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang Catatan sipil sekaligus melaksanakan sebahagian tugas Pemerintah Daerah dalam menata manajemen kependudukan yang akuntabel, transparan dan memiliki daya saing yang tinggi terhadap tugas dalam upaya mempercepat Terwujudnya Good Local Corporate yang ditunjang oleh Sumber Daya Aparatur professional sesuai Kompetensi yang dimilki.” Desain penelitian ini menggunakan Konklusif di mana Metode Deskriptif untuk mengulas dan menggambarkan data serta keseluruhan informasi hasil penelitian yang diperoleh serta Metode veriϐikatif untuk memeriksa dan melakukan pegujian kuantitatif terhadap,Hubungan antar variabel penelitian yang diduga saling memengaruhi sekaligus mengukur seberapa besar dampak variabel bebas terhadap variabel terikat. Teknik pengumpulan data yaitu dengan Observasi, wawancara, Kuesioner dan telaah Dokumen. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Semakin tinggi Komitmen dan Profesianalisme pegawai maka semakin Tinggi Efektivitas pelayanan publik sebaliknya jika Komitmen dan Profesionalisme rendah maka Efektivitas pelayanan menurun. Agar Terciptanya Efektivitas Pelayanan publik pada DISDUKCAPIL Kabupaten Sumedang Dengan peningkatan Komitmen dan Profesionalisme pegawai maka dirasa perlu pengawasan dan pembinaan secara periodik sehingga mengdapatkan masukan yang akurat untuk menentukan Kebijakan dalam rangka peningkatan Efektivitas Pelayanan Publik. Kata kunci: komitmen, profesionalisme, efektivitas pelayanan publik
EFEKTIVITAS PENGGABUNGAN KELURAHAN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KELURAHAN NUNANG DAYA BANGUN KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT KOTA PAYAKUMBUH PROVINSI SUMATERA BARAT Citra Firmadhani
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 1 No. 2, Oktober 2019
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penggabungan kelurahan di Kota Payakumbuh bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di kelurahan termasuk pelayanan administrasi kependudukan. Namun dalam pelaksanaan penggabungan kelurahan masih ditemukan permasalahan pada aspek penggabungan kelurahannya, sehingga pelayanan administrasi kependudukan belum menunjukkan improvisasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Untuk menganalisis dan mendeskripsikan efektivitas penggabungan. kelurahan dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan di Kelurahan Nunang Daya Bangun Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh. Untuk menganalisis efektivitas penggabungan kelurahan digunakan teori William N. Dunn yang mana memperhatikan dua faktor yaitu harapan masyarakat dan realisasi kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, kemudian menyusun strategi untuk mengatasi faktor penghambat efektivitas penggabungan kelurahan dengan menggunakan analisis SWOT dan selanjutnya diukur dengan tes litmus. Hasil penelitian ditemukan bahwa penggabungan kelurahan belum efektif. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor penghambat, yaitu kelurahan tidak memiliki SOP, kurangnya jumlah aparatur kelurahan, berkurangnya dana operasional kelurahan dan ada beberapa masyarakat yang belum mengetahui tentang penggabungan kelurahan. Saran yang diberikan yaitu Pemerintah Kota Payakumbuh khususnya Kelurahan Nunang Daya Bangun sebaiknya membuat standar operasional pelayanan serta senantiasa melakukan sosialisasi mengenai penggabungan kelurahan kepada masyarakat. Kata kunci: efektivitas, penggabungan kelurahan, pelayanan
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK ȍGOOD GOVERNANCEȎ DI BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN INDIKASI GEOGRAFIS Nunung Muwaroh
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 1 No. 2, Oktober 2019
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai administrator Pemerintah Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Dalam pelaksanaan urusan ini, tata kelola yang baik harus dilakukan kepada pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Pemerintah Daerah dalam melakukan optimalisasi peran pembinaan dan pengawasan Indikasi Geograϐis dan keberadaan perlindungan hukum Indikasi Geograϐis dalam mensejahterakan masyarakat, khususnya petani. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan spesiϐikasi penelitian deskriptif analitis, jenis penelitian yang digunakan penelitian hukum normatif, metode pendekatan yuridis analitis normatif. Salah satu peran Pemerintah Daerah adalah pengembangan dan pengawasan Indikasi Geograϐis, yang sesuai dengan amanat Pasal 70 dan 71 Undang-Undang. Merek dan Indikasi Geograϐis Nomor 20 tahun 2016. Hal ini penting dalam perlindungan hukum terhadap produk yang memiliki karakteristik khusus. Alasan mengapa menjadi produk istimewa karena sesuai wilayah geograϐisnya, produk tersebut hanya ada di daerah itu dan bukan menjadi milik daerah lain. Ini dapat menjadi aset regional yang dapat bermanfaat bagi masyarakat petani. Kata kunci: pemerintah daerah, tata kelola pemerintahan, kekuasaan, pengembangan dan pengawasan, indikasi geograϐis.
OPTIMALISASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT Tumija Tumija; Anwari F. Ramadhan; Dedi Kusmana
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 1 No. 2, Oktober 2019
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini membahas mengenai pemungutan retribusi pelayanan persampahan yang merupakan salah satu pendapaatan asli daerah. Lokus penelitian ini di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mendapat gambaran dan mengetahui optimalisasi retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, kemudian faktor penghambat serta upaya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam mengatasi hambatan yang terjadi. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk membuat pecandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. (Suryabrata, 2010:75). Sedangkan sumber data berupa berupa person, place,dan paper (3p). Sedangkan dalam analisis data yang penulis lakukan yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/veriϔication. Hasil penelitian berdasarkan teori Rahardjo Adisasmita menunjukkan bahwa indikator memperluas basis penerimaan hingga meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik sudah sesuai, sementara indikator peningkatan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan masih belum sesuai sehingga pelaksanaan pemungutan di lapangan memang tidak sesuai dengan yang di harapkan. Adapun hambatan yang dihadapi yaitu sarana dan prasarana untuk menunjang proses pemungutan retribusi masih kurang, tingkat kesadaran mayarakat untuk membayar wajib retribusi pelayanan persampahan/kebersihan rendah, tidak ada sanksi yang tegas bagi wajib retribusi, dan masih minimnya pengawasan. Kata kunci: optimalisasi, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, dan pendapatan asli daerah.

Page 1 of 1 | Total Record : 5