cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ibrahim Mifthafariz Mirza
Contact Email
ibrahimmifthafarizmirza_uin@radenfatah.ac.id
Phone
+6282297049384
Journal Mail Official
ibrahimmifthafarizmirza_uin@radenfatah.ac.id
Editorial Address
Jl.Prof.K.H.Zainal Abidin Fikri KM.3,5 Palembang Sumatera Selatan 30126, Telepon (0711) 354668, Palembang, Sumatera Selatan 30126
Location
Kota palembang,
Sumatera selatan
INDONESIA
Jurnal Studi Ilmu Politik
Published by Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
ISSN : -     EISSN : 29624665     DOI : https://doi.org/10.19109/jsipol.v2i1
Core Subject : Religion, Education, Social,
Religion Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Studi Ilmu Politik (JSIPOL) adalah jurnal open access yang diterbitkan oleh Prodi Ilmu Politik FISIP Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang terbit empat kali setahun pada bulan Januari, April, Juli, dan Oktober. Tujuan utama jurnal ini adalah untuk mempublikasikan dan menyebarluaskan di lapangan pemahaman terkini tentang berbagai wacana sosial dan politik kontemporer dengan makalah penelitian asli, terutama yang berkaitan dengan masalah: Politik, pemerintahan dan demokrasi Politik Lokal Partai politik dan pemilu Pemikiran dan etika politik Politik dan identitas gender Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat dan Sosial. Dalam satu artikel diriview oleh 2 reviewer.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 55 Documents
 1   2   3   4   5 
Konflik FPI Dengan Pemerintahan Presiden Joko Widodo dilihat dari Sudut Pandang Teori Oposisi Achmad Arifin Muklai; Reza Aprianti; Ryllian Chandra Eka Viana
Jurnal Prodi Ilmu Politik Vol 1 No 1 (2022): Journal Studi Ilmu Politik
Publisher : Prodi Ilmu Politik FISIP Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (223.552 KB) | DOI: 10.19109/jsipol.v1i1.12188

Abstract

Artikel ini membahas konflik FPI dengan Pemerintahan Presiden Joko Widodo dilihat dari sudut pandang teori oposisi. Tujuan artikel untuk mengetahui konflik fpi dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo dilihat dari sudut pandang teori oposisi. Artikel ini merupakan kajian kepustakaan (library research) untuk mengumpulkan data dan informasi dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang tersedia diperpustakaan yang ada relevansinya dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini seperti buku, makalah, internet, youtube, dan lain sebagainya. Dalam artikel ini, penulis menggunakan metode dokumentasi yaitu dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, makalah dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Dalam artikel ini secara khusus membahas mengenai penyebab FPI berkonflik dengan Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hasil temuan yaitu dengan menggunakan teori oposisi (de Brauw, C.C.) ditemukan bahwa tindakan oposisi yang dilakukan FPI didasarkan adanya ketidakadilan oleh sikap dan kebijakan pemerintah terhadap umat islam. Jika dilihat dari teori oposisi de Brauw CC. FPI masuk dalam tahap Citizen Opposition (Oposisi Warga Negara). Oleh sebab itu sebenarnya konflik antara FPI dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo ini berada di dalam ranah hubungan antara pemerintah dengan oposisi, namun karena di dalam sistem politik pemerintah Indonesia tidak terdapat oposisi maka konflik ini terus berlanjut dan tidak terkendali. Kata Kunci: Oposisi, Pemerintahan, Presiden Joko Widodo, Front Pembela Islam
Kontradiksi antara Keulamaan dan Peran Politik Analisis Syofwatillah Mohzaib Selama menjadi Anggota DPR RI Sumatera Selatan Periode 2014-2019 Ahmad Fauzan; Yenrizal Yenrizal; Raegen Harahap
Jurnal Prodi Ilmu Politik Vol 1 No 1 (2022): Journal Studi Ilmu Politik
Publisher : Prodi Ilmu Politik FISIP Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (246.497 KB) | DOI: 10.19109/jsipol.v1i1.12195

Abstract

Indonesia merupakan salah satu negara demokratis terbesar di dunia. Demokrasi memberikan kemungkinan bagi semua lapisan masyarakat untuk ikut turut serta dalam mengelola pemerintahan. Oleh karena itu, selain sebagai objek pemerintahan, rakyat juga merupakan subjek karena pemerintahan berasal dan dilaksanakan oleh rakyat.Walaupun setiap rakyat punya kesempatan yang sama untuk dipilih, pada kenyataannya tidak semua orang mendaftarkan diri untuk dipilih dalam pemilu. Hal ini karena untuk dipilih, seseorang harus memiliki elektabilitas.Elektabilitas pada umumnya dimiliki oleh mereka yang dikenal secara luas oleh masyarakat, bisa dari kalangan partai politik, tokoh masyarakat, pengusaha, artis, hingga kiai dan ulama.Di Sumatra Selatan tepatnya di Palembang ada beberapa ulama yang tertarik akan dunia politik dan bahkan sudah menjadi anggota dewan. Salah satunya yaitu ulama Syowfatillah.Kontradiksi yang didapati dari penelitian ini ialah peran sebagai politikus dan ulama yang bisa dikatakan sangat bertentangan, dimana dewasa ini dinamika politik yang terjadi di Indonesia dianggap sebagian masyarakat menyesatkan dan tidak adil lagi mensejahterakan kehidupan masyarakatnya, sedangkan peran ulama ialah sebagai tuntunan atau penyampai syiar-syiar kebajikan dalam kehidupan yang adil dan memanusiakan.
Analisis Lirik Lagu Slank "Gosip Jalanan" Pada Kasus Politik di Indonesia Lintang Indra Lestari; Kun Budianto; Eraskaita Ginting
Jurnal Prodi Ilmu Politik Vol 1 No 1 (2022): Journal Studi Ilmu Politik
Publisher : Prodi Ilmu Politik FISIP Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (309.661 KB) | DOI: 10.19109/jsipol.v1i1.12317

Abstract

This research is entitled Analysis of Slank Song Lyrics "Gosip Jalanan" in Political Cases in Indonesia. With the formulation of the problem, what is the form of criticism of political institutions in Indonesia in the lyrics of the Slank song "Gosip Jalanan" and what is the meaning of the lyrics of the Slank song "Gosip Jalanan" in political cases in Indonesia. Slank in the lyrics of his song "Gosip Jalanan" in which there are criticisms of unscrupulous political institutions with satire through the song. This study uses a qualitative method with descriptive research in the form of descriptive words, sentences, and the results of the analysis are not in the form of numbers or coefficients about the relationship between variables. In a sense, the data obtained from collecting data through the lyrics of the Slank song "Gosip Jalanan", news, videos, and the internet. The theory used in this research is the theory of political communication from Harold Lasswell. The results of this study indicate that the lyrics of the Slank song "Gosip Jalanan" contain elements of satire to the government and political institutions. And there is also a meaning in the lyrics of the Slank song "Gosip Jalanan" which is related to the attitude of the government and political institutions. Keywords: Slank song lyrics, Gosip jalanan, Political Cases.
Political Will Pemerintahan Kabupaten Banyuasin dalam Meningkatkan Industri Pangan di Kecamatan Tungkal Ilir Luthfi Akhiri Ramadhan; Izomiddin Izomiddin; Yulion Zalpa
Jurnal Prodi Ilmu Politik Vol 1 No 1 (2022): Journal Studi Ilmu Politik
Publisher : Prodi Ilmu Politik FISIP Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (359.153 KB) | DOI: 10.19109/jsipol.v1i1.12433

Abstract

The growth of the food industry means an increase in supply which aims to increase the output of domestic food commodities. Food is the most basic need in human life. One of the areas where the food industry in Indonesia is developing is Banyuasin Regency in South Sumatra, as evidenced by the award received by the Regent of Banyuasin (Askolani) namely the Indonesian Self-Help Food Security Category 2020. In Tungkal Ilir sub-district, it is a sub-district that excels in plantation and food crop sector commodities, he also added that food crop commodities in Tungkal Ilir sub-district are included in IP200 or two harvests in one year. Of course, from this award there is a strong political will from the Regency Government. The method used in this study is a qualitative and descriptive method, which is a field research, the data source used in this study is the main data, namely interviews, for data analysis techniques the author uses three stages, namely, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The theory used is the theory of political willingness by Brinkerhoff which is associated with the political will of the Banyuasin district government. This theory is able to analyze the political will of the Banyuasin government in improving the food industry in Tungkal Ilir sub-district. The results of this study indicate that the political will of the Banyuasin district government in improving the food industry in Tungkal Ilir sub-district has various ways to do it, such as spending on initiatives in the form of receiving Field Extension Officers (PPL) for each village, then with the help of Production Facilities (SaProdi). Followed by the implementation of political policies to increase food production such as the SeRaSi policy and also the OpLa policy intended for the Tungkal Ilir sub-district and Indonesia as a whole. Keywords: Political Will, Government, Food
Analisis dalam Pemberitaan Pro Dan Kontra Terhadap Lahirnya UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) dan Kaitannya dengan Teori Demokrasi di Indonesia Bayu Septiyan; Ainur Ropik; Hatta Azuhri
Jurnal Prodi Ilmu Politik Vol 1 No 1 (2022): Journal Studi Ilmu Politik
Publisher : Prodi Ilmu Politik FISIP Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (246.494 KB) | DOI: 10.19109/jsipol.v1i1.12467

Abstract

This study is conducted for the purpose of analyzing the Pros and Cons of Reporting on the Birth of the UU Ite (Electronic Information and Transaction Law) in Indonesia and will focus on finding out how the pros and cons of the ITE Law (Electronic Information and Transaction Law) promulgated. in Indonesia? The increasingly rapid development of information and communication technology makes the community more active in it, and from this the law will not remain silent, this activity has been regulated in cyber law, which is described in the Constitution Number 11 of 2008 concerning Information and Electronics. This law is known as the ITE Law. This study uses a qualitative descriptive method, the data used are sourced from literature studies related to theories on the internet as well as journals and books, besides that the researchers also conduct observations, while the data analysis is inductive/qualitative, and the research results Qualitative research emphasizes meaning more than generation. The results of this study are that the pro and contra of the issuance of the Electronic Information and Transactions Law (ITE) in Indonesia is still a great debate among the Indonesian people, some people think that the existence of the Electronic Information and Transactions Law (ITE) can lead to several good benefits including: the public is more careful in commenting on social media which usually contains excessive hate speech, and the regularity of the public speaking space. Information and Electronic Transactions (ITE) are considered to affect democracy in Indonesia, they consider the Law on Information and Electronic Transactions (ITE) to limit their freedom of expression on social media by existing laws. They consider democracy no longer running properly and the level of democracy in Indonesia. a relative decrease Keywords: ITE Law, News, Democracy, Pros and Cons
Budaya Politik Masyarakat Urban Kecamatan Ilir Barat 1 Kota Palembang Muhammad Adi Arfasa; Taufik Akhyar; Yulion Zalpa
Jurnal Prodi Ilmu Politik Vol 1 No 2 (2022): Journal Studi Ilmu Politik
Publisher : Prodi Ilmu Politik FISIP Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (224.56 KB) | DOI: 10.19109/jsipol.v1i2.13700

Abstract

This research is entitled political culture in urban society in Ilir Barat I sub-district, Palembang city. This study aims to find out and also provide an overview of the results of research that the researcher has done carefully. This study uses a qualitative research method with the type of field research. In the sense that the data obtained by going into the field by collecting data and also information through the results of questions and answers that are used with resource persons. The problem that will be examined in this research is about the form of political culture that occurs in urban communities and also the factors that cause the formation of this political culture. The theory used in this research is the theory of political culture. The results of this study indicate that the political culture that occurs in the Ilir Barat I sub-district, Palembang City has a parochial political culture form caused by several first factors, environmental factors, second social factors, third educational factors, and fourth economic factors. Keywords : Political Culture, Urban Society, Ilir Barat Sub-District 1 Palembang City
Fenomena Rekrutmen Artis Anggota Legislatif Ditinjau dari Perspektif Teori Partai Politik Resty Nabilah; Izomiddin Izomiddin; Raegen Harahap
Jurnal Prodi Ilmu Politik Vol 1 No 2 (2022): Journal Studi Ilmu Politik
Publisher : Prodi Ilmu Politik FISIP Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (220.805 KB) | DOI: 10.19109/jsipol.v1i2.13710

Abstract

The phenomenon of artists entering the world of politics or becoming a legislative candidate has been happening for a long time. Since the election during the New Order era, several artists have sat in Senayan representing the group's envoy faction, which consists of artists and religious figures. In this reform era, a number of celebrities have even become candidates for legislative members registered by political parties. Political parties nominate artists for reasons of urgent pragmatism. Artists have requirements to be quickly accepted by voters. Artists have social and financial capital so that winning works will be easier for artists to do than cadres who may need to work extra hard. So, artists were chosen because of their strategic position to collect votes for parties in the midst of tight competition in the 2019 election. In fact, candidates from among artists cannot always guarantee that they will be an effective means to boost vote acquisition. The popularity of artists is a major factor in political parties recruiting artists to become members of the legislature. This study shows that political parties do not carry out the functions of political parties properly. Artist popularity is a major factor in political parties recruiting artists to become members of the legislature. In this study, it can be seen that political parties do not carry out the functions of political parties properly. Therefore, researchers are interested in conducting research on this phenomenon. Keywords: Political Party, Artist.
Model Keputusan Politik Rezim Teknokrat di Indonesia (Studi pada Periode Presiden B.J Habibie) Agung Setiawan; Eti Yusnita; Hatta Azzuhri
Jurnal Prodi Ilmu Politik Vol 1 No 2 (2022): Journal Studi Ilmu Politik
Publisher : Prodi Ilmu Politik FISIP Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (254.348 KB) | DOI: 10.19109/jsipol.v1i2.13719

Abstract

The title of this research is the Political Decision Model of the Technocrat Regime in Indonesia (Study During the Period of President B.J Habibie). The formulation of the problem in this research is how is the decision model of the technocrat regime in Indonesia (Presidential B.J Habibie Period Study) and what are the factors behind the technocratic regime's political decision model in Indonesia (Presidential B.J Habibie Period Study) literature as a reference. President B.J Habibie was sworn in on May 21, 1998, the first policy of President BJ. Habibie immediately announced and inaugurated a new cabinet called the Development Reform Cabinet on 22 May 1998. There were 36 ministers, consisting of 20 ministers for department heads, 12 ministers for state and 4 coordinating ministers. The Cabinet reflects all elements of the nation's strength, including the United Development Party, the Indonesian Democratic Party, the Working Group, ABRI, regional elements, scholars, and non-governmental organizations. Embracing all the political and social potential is the early democracy to demand reform. The basis of B.J Habibie's decision model comes from his proximity to Suharto as President of the Republic of Indonesia, young B.J Habibie Nationalism, B.J Habibie as an Expert in Science and Technology, introduction of B.J Habibie with Islamic figures, political situation and conditions of the New Order in 1990-1998. Keywords: Decision Model, Technocrat, B.J Habibie
Antusiasme Politik Masyarakat Kota Palembang Pada Pimilihan Presiden Tahun 2019 Indah Permata Sari; Yenrizal Yenrizal; Mariatul Qibtiyah
Jurnal Prodi Ilmu Politik Vol 1 No 2 (2022): Journal Studi Ilmu Politik
Publisher : Prodi Ilmu Politik FISIP Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (305.564 KB) | DOI: 10.19109/jsipol.v1i2.13725

Abstract

This study analyzes the Political Enthusiasm of the People of Palembang City in the presidential and vice presidential elections in 2019. This study aims to find out how the motives of the political enthusiasm of the people of Palembang City in the 2019 presidential and vice presidential elections and to find out how relevant the enthusiasm and political behavior of the people of Palembang City is. in the 2019 presidential and vice-presidential elections. The research method used is descriptive qualitative and the data sources in this study were obtained from the experiences of several figures in Palembang City and some people in Palembang City. Data were collected by observation, in-depth interviews, and documentation with technical analysis of data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of the research on the 2019 presidential and vice presidential elections in Palembang City showed the level of enthusiasm in the form of experiences that gave rise to various motives from the community and Because of Motive or motives that became the motives that dominated the enthusiasm of the people of Palembang City in the form of experiences shown through the role of the family, socialization of several important figures and General Election Commissions Palembang City institutions as well as the similarity of vision and mission with the leaders all influence the community in voting. Political behavior is divided into radical, moderate and status quo, conservative and liberal. The people of Palembang City are included in the type of radical political behavior that wants a change quickly in the form of people who are dissatisfied with the current government by voicing the #gantipresiden2019 Action which is an act of extreme political behavior. The relevance of intentions or motives also encourages people to carry out a political behavior to maintain, require a change and respond to the existing conditions in the 2019 presidential election. Keywords : Enthusiasm, Motives, Political Behavior. presidential election.
Gagasan Feminisme dalam Surat-Surat R.A Kartini Romi Oktarian Novasari; Kun Budianto; Erik Darmawan
Jurnal Prodi Ilmu Politik Vol 1 No 2 (2022): Journal Studi Ilmu Politik
Publisher : Prodi Ilmu Politik FISIP Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (286.393 KB) | DOI: 10.19109/jsipol.v1i2.13734

Abstract

Abstrak Penelitian ini membahas Gagasan Feminisme Dalam Surat-Surat R.A Kartini. Tujuan dari penelitian ini ialah Untuk mengetahui Gagasan Feminisme dalam Surat-surat R.A Kartini. Teori yang digunakan penelitian ini ialah teori feminisme liberal yang menitikberatkan pada pentingnya pendidikan kaum perempuan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, sedangkan tipe penelitian yang digunakan ialah eksploratif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan pembacaan mendalam dan mengeskplor surat-surat Kartini yang telah dibukukan. Sumber utama penelitian ini yaitu surat-surat Kartini yang berjumlah 87 surat di dalam buku Habis Gelap Terbitlah Terang yang disuusn oleh Armijn Pane. Hasil penelitian ini menunjukan bahwasanya didalam surat-surat Kartini tersebut terdapat gagasan feminsime khas dari Kartini yang berisikan perjuangan hak-hak kaum perempuan. Gagagsan Kartini muncul karena 4 faktor yaitu budaya feodal dan patriartki, pengalaman hidup, pendidikan dan pergaulan Kartini dengan bangsa Eropa. Keynote: Idea, Feminism, R.A Kartini.

Page 1 of 6 | Total Record : 55

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 1 (2025): Jurnal Studi Ilmu Politik Vol 3 No 4 (2024): Jurnal Studi Ilmu Politik Vol 3 No 3 (2024): Jurnal Studi Ilmu Politik Vol 3 No 2 (2024): Jurnal Studi Ilmu Politik Vol 3 No 1 (2024): Jurnal Studi Ilmu Politik Vol 2 No 4 (2023): Jurnal Studi Ilmu Politik Vol 2 No 3 (2023): Jurnal Studi Ilmu Politik Vol 2 No 2 (2023): Jurnal Studi Ilmu Politik Vol 2 No 1 (2023): Journal Studi Ilmu Politik Vol 1 No 2 (2022): Journal Studi Ilmu Politik Vol 1 No 1 (2022): Journal Studi Ilmu Politik More Issue