cover
Contact Name
Ibrahim Mifthafariz Mirza
Contact Email
ibrahimmifthafarizmirza_uin@radenfatah.ac.id
Phone
+6282297049384
Journal Mail Official
ibrahimmifthafarizmirza_uin@radenfatah.ac.id
Editorial Address
Jl.Prof.K.H.Zainal Abidin Fikri KM.3,5 Palembang Sumatera Selatan 30126, Telepon (0711) 354668, Palembang, Sumatera Selatan 30126
Location
Kota palembang,
Sumatera selatan
INDONESIA
Jurnal Studi Ilmu Politik
ISSN : -     EISSN : 29624665     DOI : https://doi.org/10.19109/jsipol.v2i1
Jurnal Studi Ilmu Politik (JSIPOL) adalah jurnal open access yang diterbitkan oleh Prodi Ilmu Politik FISIP Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang terbit empat kali setahun pada bulan Januari, April, Juli, dan Oktober. Tujuan utama jurnal ini adalah untuk mempublikasikan dan menyebarluaskan di lapangan pemahaman terkini tentang berbagai wacana sosial dan politik kontemporer dengan makalah penelitian asli, terutama yang berkaitan dengan masalah: Politik, pemerintahan dan demokrasi Politik Lokal Partai politik dan pemilu Pemikiran dan etika politik Politik dan identitas gender Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat dan Sosial. Dalam satu artikel diriview oleh 2 reviewer.
Articles 65 Documents
ETIKA POLITIK MELAYU DALAM RELASI PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DI INDONESIA Ari Firdaus Uus; Muchlis Minako
Jurnal Studi Ilmu Politik Vol 5 No 4 (2026)
Publisher : Prodi Ilmu Politik FISIP Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/jsipol.v5i4.36780

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis peran etika politik Melayu dalam menjalankan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia. Penelitian di latarbelakangi adanya berbagai permasalahan dalam hubungan pemerintah pusat dan daerah, seperti tidak meratanya pembangunan, perbedaan kepentingan kebijakan, serta kurang optimalnya koordinasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) melalui penelusuran literatur dari jurnal ilmiah nasional dan literatur akademik lainnya. Pengumpulan data dilakukan melalui pencarian sumber menggunakan platform akademik, sedangkan analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan cara mengelompokkan, membandingkan, dan menginterpretasikan data yang diperoleh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai etika politik Melayu, seperti keadilan, amanah, musyawarah, dan kebijaksanaan, memiliki relevansi yang kuat dalam mendukung terciptanya hubungan yang harmonis antara pemerintah pusat dan daerah. Nilai-nilai tersebut menjadi landasan moral dalam pengambilan kebijakan, distribusi sumber daya, serta pelaksanaan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Namun demikian, implementasi nilai-nilai tersebut masih menghadapi tantangan, seperti dominasi praktik politik yang pragmatis serta belum optimalnya internalisasi nilai budaya dalam birokrasi pemerintahan. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi etika politik Melayu dalam tata kelola pemerintahan dapat menjadi alternatif pendekatan dalam memperkuat hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Dinamika Penyalahgunaan Kekuasaan di Tingkat Lokal: Kasus Korupsi Pengadaan Lahan Rumah DP 0 Rupiah di Pulo Gebang Mila Kamilah; Fadilla Safitri; Muhammad Nazhif Ramadhan; Siti Rahmah Zalfania; Ridwan; Maisarah Mitra Adrian
Jurnal Studi Ilmu Politik Vol 5 No 4 (2026)
Publisher : Prodi Ilmu Politik FISIP Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/jsipol.v5i4.37235

Abstract

Studi ini mengeksplorasi interaksi penyalahgunaan kekuasaan di tingkat lokal melalui analisis kasus korupsi dalam pengadaan lahan untuk program perumahan dengan skema uang muka nol rupiah di Pulo Gebang, Jakarta Timur, yang melibatkan perusahaan daerah Sarana Jaya. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan metode penelitian literatur, data diperoleh dari dokumen hukum resmi, keputusan pengadilan, serta laporan berita daring yang dianggap terpercaya, kemudian dianalisis melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kasus korupsi ini timbul dari kombinasi besar keleluasaan dalam pengambilan keputusan oleh mantan direktur utama perusahaan dan relasi transaksional yang erat dengan pengusaha swasta, sehingga manipulasi harga lahan dapat terjadi tanpa terdeteksi dalam waktu yang lama. Pola tersebut dijelaskan dengan menggunakan kerangka pemikiran Robert Klitgaard, yang mengindikasikan bahwa korupsi muncul dari interaksi antara monopoli dan keleluasaan kewenangan yang tidak diimbangi oleh akuntabilitas yang memadai, serta teori kelompok kepentingan dari Mancur Olson mengenai kelompok kecil yang terorganisir rapat dan lebih mampu memengaruhi kebijakan dibandingkan dengan masyarakat yang lebih luas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberadaan sistem pengawasan internal yang formal, termasuk sistem manajemen anti penyuapan, tidak cukup untuk menghindari penyimpangan tersebut karena kurangnya komitmen dari pimpinan menjadikan instrumen tersebut hanya sebagai formalitas administratif. Kasus ini menunjukkan bagaimana kekuasaan publik yang semestinya ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dapat disalahgunakan untuk keuntungan pribadi ketika tata kelola formal tidak didukung oleh integritas yang substansial dan pengawasan yang independen.
STUDIO ANIMASI SEBAGAI AKTOR NON-NEGARA DALAMDIPLOMASI BUDAYA: ANALISIS PERAN STUDIO UFOTABLE DALAMKIMETSU NO YAIBA (SWORDSMITH VILLAGE ARC) TAHUN 2023 Rajaa Yusuf Taufiqulhakim; Rizki Rahmadini Nurika
Jurnal Studi Ilmu Politik Vol 5 No 4 (2026)
Publisher : Prodi Ilmu Politik FISIP Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/jsipol.v5i4.37598

Abstract

Artikel ini mengkaji peran aktor non-negara dalam diplomasi budaya melalui studi kasusStudio Ufotable dan anime Kimetsu no Yaiba: Swordsmith Village Arc tahun 2023. Berbedadengan diplomasi konvensional yang menempatkan negara sebagai satu-satunya penentukebijakan luar negeri, diplomasi budaya secara inheren bergantung pada partisipasi aktornon-pemerintah seperti seniman, kurator, studio, dan industri kreatif. Dengan menggunakan kerangka konseptual Gienow-Hecht dan Donfried mengenai tingkatan hubungan kulturalinternasional (state-level dan societal-level), penelitian ini memposisikan pemerintah Jepangsebagai aktor yang merumuskan arah strategis melalui kebijakan Cool Japan, sementaraStudio Ufotable, sebagai studio animasi swasta, berfungsi sebagai aktor societal yangmenerjemahkan arah tersebut menjadi produk budaya yang dikonsumsi audiens global.Menggunakan metode kualitatif deskriptif berbasis analisis dokumentasi, penelitian inimenemukan bahwa Ufotable mendukung diplomasi budaya Jepang melalui dua jalur utama:pertama, representasi visual yang detail dan otentik atas tradisi Jepang termasuk pandai besi(katanakaji), topeng Hyottoko, dan estetika era Taisho; dan kedua, strategi distribusi globallintas platform streaming yang menjangkau audiens yang tidak dapat dicapai langsung olehinstitusi pemerintah. Relasi antara kedua aktor ini lebih tepat digambarkan sebagai relasikomplementer, bukan hierarkis: negara membangun ekosistem kebijakan dan infrastruktur,sedangkan aktor non-negara memasok konten budaya dan daya jangkau yang memberikebijakan tersebut dampak nyata.
EVOLUSI INSTITUSIONAL KEPARTAIAN INDONESIA DARI GERAKAN NASIONAL HINGGA PARTAI LOKAL Frans Tory Damara Pradipta; Rigo Firmanto; Hosea Alfandi Irawan; Subri Rahmadani
Jurnal Studi Ilmu Politik Vol 5 No 4 (2026)
Publisher : Prodi Ilmu Politik FISIP Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/jsipol.v5i4.38328

Abstract

Penelitian ini membahas evolusi institusional kepartaian Indonesia dari masa gerakan nasional hingga perkembangan partai politik lokal di Aceh. Penelitian menggunakan studi literatur dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan tiga pola utama, yaitu pembentukan institusi politik pada masa gerakan nasional, konsolidasi dan penyederhanaan kepartaian pada masa Orde Baru, serta diversifikasi kepartaian pada era Reformasi. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa perkembangan partai tidak hanya dipengaruhi oleh sistem politik, tetapi juga oleh identitas sosial, budaya politik, mobilisasi pemilih, dan kepentingan daerah. Munculnya partai politik lokal di Aceh menunjukkan perkembangan bentuk representasi politik dalam sistem demokrasi Indonesia. Penelitian ini terbatas pada penggunaan sumber sekunder sehingga belum menggali pengalaman aktor partai dan pemilih secara langsung. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan wawancara, observasi, dan data elektoral untuk memperdalam kajian pelembagaan partai nasional dan lokal.
KEDAULATAN DIGITAL BERSYARAT: AKTIVISME POLITIK ORANG MUDA DI ANTARA KOERSI NEGARA DAN RESPONS PLATFORM DI INDONESIA Bilal Sukarno; Muhammad Prakoso Aji; Anang Setiawan
Jurnal Studi Ilmu Politik Vol 5 No 4 (2026)
Publisher : Prodi Ilmu Politik FISIP Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/jsipol.v5i4.38492

Abstract

Ruang digital kerap dipahami sebagai arena otonom bagi partisipasi politik orang muda Indonesia. Artikel ini menguji anggapan itu dengan teori kapitalisme pengawasan dan kekuasaan instrumentarian (Zuboff, 2019) sebagai landasan utama, didukung konsep represi digital dan tata kelola platform, untuk menjelaskan mengapa kedaulatan digital orang muda menjadi bersyarat pada negara dan korporasi platform. Penelitian berpendekatan kualitatif dengan desain studi kasus diagnostik atas protes 25 Agustus–5 Oktober 2025. Data berupa dokumen sekunder publik (pemberitaan, siaran pers, laporan organisasi advokasi, dan pernyataan resmi) yang dikumpulkan sampai 6 Oktober 2026, dianalisis lewat analisis hukum doktrinal atas Pasal 19 ayat (3) ICCPR, pengodean tematik atas insiden pembatasan yang diberi tingkat keyakinan bukti, serta penelusuran proses (process tracing) atas lima penjelasan saingan bagi tindakan platform. Hasilnya, kerentanan hukum terpusat pada Permenkominfo 5/2020, tempat kategori “meresahkan masyarakat” masuk jalur penurunan empat jam. Bukti yang paling membedakan penjelasan berada pada jalur formal negara ke platform, yakni pembekuan pendaftaran TikTok yang dicabut sehari setelah data diserahkan, sedangkan pembatasan pada tingkat akun hampir seluruhnya tidak menyebut peminta maupun dasar tindakan. Penangguhan LIVE tidak berdasar perintah formal tetapi waktunya berdekatan dengan gelombang protes. Dengan lensa Zuboff, pola ini terbaca sebagai penyetelan syarat penggunaan ruang digital yang dasarnya sulit diperiksa publik. Kesimpulannya, kedaulatan digital orang muda nyata tetapi bersyarat.