cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ayu Widowati Johannes
Contact Email
ayuwidowati@ipdn.ac.id
Phone
+6281222242754
Journal Mail Official
ayuwidowati@ipdn.ac.id
Editorial Address
Jl. Ir. Soekarno Km.20, Jatinangor, Jawa Barat, Sumedang, Jawa Barat 45363
Location
Kab. sumedang,
Jawa barat
INDONESIA
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)
Published by Institut Pemerintahan Dalam Negeri
ISSN : -     EISSN : 26856069     DOI : -
Core Subject : Economy, Social,
Economics, Econometrics & Finance Social Sciences
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) berisi tulisan, artikel yang berisi isu-isu hangat terkait Manajemen Keuangan dan Ekonomi baik dilingkup Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat.
Arjuna Subject : Bisnis, Menejemen, dan Akutansi (semua kategori) - Bisnis, Menejemen, dan Akutansi (Lain-Lain)
Articles 134 Documents
 10   11   12   13   14 
PENGARUH EARNING PER SHARE (EPS), PRICE EARNING RATIO (PER) PRICE TO BOOK VALUE (PBV) DAN NET PROFIT MARGIN (NPM)TERHADAP DEVIDEN PAYOUT RATIO (DPR) Dheri Febiyani Lestari
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol. 9 No. 1 (2022): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)
Publisher : Program Studi Keuangan Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jekp.v9i1.2778

Abstract

AbstractThe purpose of this study to know and analyze the Influence Earning Per Share (EPS), Price Earning Ratio (PER), Price to Book Value (PBV) and Net Profit Margin (NPM) of the Dividend Payout Ratio (DPR) at a manufacturing company in Indonesia Stock Exchange year period 2012-2014 partial and simultaneous. The method used by the author was the correlation method, the technique of data collection was done by used secondary data such as financial statements manufacturing company in Indonesia Stock Exchange 2012-1014 period. The sample in this study manufacturing company in Indonesia Stock Exchange 2012-1014 period by 22 companies. In this study, the analysis used was multiple regression analysis. The results of data analysis showed EPS and PER negatively affect, PBV and DPR NPM significant effect on EPS DPR, and PBV PER NPM significant effect on the Parliament on Manufacturing Company in Indonesia Stock Exchange year period 2012-2014Keywords: Earning Per Share (EPS), Price Earning Ration (PER), Price to Book Value (PBV), Net Profit Margin (NPM Dividend Payout Ratio(DPR) AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Earning Per Share (EPS), Price Earning Ratio (PER), Price to Book Value (PBV) dan Net Profit Margin (NPM) terhadap Deviden Payout Ratio (DPR) pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2012-2014 secara parsial dan simultan Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif verifikatif, dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaptar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014. Sampel dalam penelitian ini perusahaan manufaktur yang terdaptar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014 sebanyak 22 perusahaan. Dalam penelitian ini, analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil analisis ata menunjukkan EPS dan PER berpengaruh negatif terhadap DPR dan PBV dan NPM berpengaruh signifikan terhadap DPR. EPS, PER PBV dan NPM berpengaruh signifikan terhadap DPR pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indoensia periode tahun 2012-2014Kata kunci : Earning Per Share (EPS), Price Earning Ration (PER), Price to Book Value (PBV), Net Profit Margin (NPM) Dividend Payout Ratio(DPR)
ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 20 TAHUN 2018, TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Riswati Riswati
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol. 8 No. 1 (2021): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)
Publisher : Program Studi Keuangan Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The purpose of writing this article is to find out how village financial management is based on Permendagrinumber 20 of 2018, Regarding Village Financial Management Guidelines, and how much of an impact thesechanges have on their implementation in the field with case studies in several villages in Jatinangor District,namely Cileles and Cibeusi villages. . The data source was obtained from sukender data by conductingobservations in several villages.The results obtained were that the 2 (two) villages, that village financialmanagement was carried out, referred to Permendagri number 20 of 2018, and in operation there were noproblems and obstacles. everything is going well and can be held accountable. The village has collaboratedwith the West Java Province BPSDM, in increasing the competency capacity of village financial managementofficials.Keywords: Analysis, Village Financial Management. AbstrakTujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan desa berdasarkanPermendagri Nomor 20 Tahun 2018, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan seberapa besardampak dari perubahan dimaksud terhadap implementasinya dilapangan dengan studi kasus dibeberapadesa di Kecamatan Jatinangor, yaitu desa Cileles dan desa Cibeusi.Metode yang digunakan dalam penelitianini metode kualitatif deskriptif, dengan sumber data diperoleh dari data sukender dengan melakukanobsevasi didua desa, Hasil yang didapat bahwa 2 (dua) desa tersebut, bahwa pengelolaan keuangan desadilakukan merujuk kepada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, dan dalam operasionalnya tidakmengalami masalahan danhambatan-hambatan, semua berjalan dengan baik dan dapatdipertanggungjawabkan secara akuntabel.Desa telah bekerjasama dengan BPSDM Provinsi Jawa Barat,dalam meningkatkan kapasitas kompetensi pejabat pengelolaan keuangan desa.Kata Kunci : Analisis, Pengelolaan Keuangan Desa
ANALISIS KEBIJAKAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH DALAM MENINGKATKAN PAD DI KABUPATEN BANDUNG Riswati Riswati
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol. 9 No. 1 (2022): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)
Publisher : Program Studi Keuangan Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jekp.v9i1.2780

Abstract

AbstractThe purpose of this research is to find out how far the increase in local revenue through local tax management mechanisms. Regional Revenue Agency is the Agency responsible for managing local revenue in Bandung Regency. For this reason, researchers are interested in conducting research related to "Analysis of Regional Tax Management Policies in increasing PAD in Bandung Regency". The method that the researcher uses in this research is a qualitative, descriptive method with an inductive approach, with data sources obtained from primary data and secondary data. Primary data was obtained through direct observation, spaciousness, by observing and interviewing several respondents related to local taxes. While secondary data obtained from literature studies, documentation and regulations as well as previous scientific journals. The results and conclusions, that local taxes, greatly contribute to the increase in PAD in Bandung Regency, and for excellent service, the Regional Government, picks up the ball, by establishing UPTs for regional tax services, and doing it by using a mobile car on a scheduled basis at each UPT -UPT. In this way, the benefits are greatly felt, where the community is greatly helped, with the existence of UPT-UPT and mobile car services which are held on a scheduled basis for local tax services. This mechanism has been running, in accordance with the Motto of the elected Regional Head, the results of the simultaneous regional elections in 2020, with the "BEDAS" program, which has the meaning and meaning of "Clean without extortion, Effective and efficient in service, Accurate data used, Safe and trustworthy in confidentiality data, Always make the community happy "Keywords: Policy analysis, Local Tax Management, PAD AbstrakTujan dari penelitian yang peneliti lakukan ini adalah untuk mengetahui sejauhmana peningkatan pendapatan asli daerah melalui mekanisme pengelolaan pajak daerah. Badan Pendapatan Daerah adalah Dinas yang bertanggungjawab untuk mengelola pendapatan asli daerah di Kabupaten Bandung. Untuk itu peneliti tertarik melakukan penelitian terkait dengan “Analisis Kebijakan Pengelolaan Pajak Daerah dalammeningkatkan PAD di Kabupaten Bandung”.Metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, deskriptif dengan pendekatan induktif, dengan sumberdata diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui obersevasi secara langsung, kelapangan, dengan melakukan pengamatan dan mewancarai beberapa responden terkait pajak daerah. Sedangkan data sekunder diperoleh dari kajian-kajian pustaka, dokumentasi-dokumentasi dan peraturan-peraturan serta jurnal-jurnal ilmiah sebelumnya. Hasil dan simpulan, bahwa pajak daerah, sangat berkontribusi bagi peningkatan PAD di Kabupaten Bandung, dan untuk adanya pelayanan yang prima, Pemerintah Daerah, melakukan jemput bola, dengan mendirikan UPT-UPT pelayanan pajak daerah, dan melakukan dengan menggunakan mobil keliling secara terjadwal disetiap UPT-UPT. Dengan cara ini, sangat dirasakan manfaatnya, dimana masyarakat sangat terbantu, dengan adanya UPT-UPT dan pelayanan dengan mobil keliling yang diselenggarakan secara terjadwal untuk pelayanan pajak daerah. Mekanisme ini sudah berjalan, sesuai dengan Motto dari Kepala Daerah terpilih, hasil Pilkada serentak ditahun 2020, dengan program “BEDAS”, yang memiliki makna dan arti “Bersih Tanpa Pungli, Effektif dan efisiesn dalam pelayanan, Data akurat dimanfaatkan,Aman dan amanah dalam kerahasian data, Senantiasa membahagiakan masyarakat “Kata Kunci : Analisis kebijakan, Pengelolaan Pajak Daerah, PAD
PERAN UMKM DALAM MENINGKATKAN KUNJUNGAN WISATAWAN DI KECAMATAN SIDAMULIH KABUPATEN PANGANDARAN Eljawati Eljawati
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol. 8 No. 1 (2021): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)
Publisher : Program Studi Keuangan Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The purpose of this study is to determine how far the role of MSMEs is in increasing tourist visitsinSidamulih Subdistrict, Pangandaran Regency. This study uses descriptive qualitative methods with aninductive approach, and the scope of this research is how much the role of MSMEs has aneffect on increasingtourist visits to tourist destinations in Sidamulih District. To get the expectedresults, the researchers madedirect observations by visiting tourist destinations in Sidamulih District, the results obtained were thatSidamulih sub-district is one of the Districts in Pangandaran Regency, which has many tourism objects,including cultural tourism, beach tourism, culinary tourism, natural tourism. with a variety of productsproduced by the communitythrough UMKM businesses, with the assistance of the Pangandaran Regency Tradeand IndustryOffice. Tourist destinations in Sidamulih District have their own appeal for tourists, so thatMSMEs play a very strategic role in increasing tourist visits in Sidamulih District.Keyword: The role of MSMEs, Increase visits, tours, Pangandaran Regency AbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh peran UMKM dalam meningkatkankunjungan wisatawan di Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran, Penelitian ini menggunakanmetode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif, serta ruang lingkup penelitian ini adalah seberapabesar peran UMKM berpengaruh terhadap peningkatan kunjungan wisatawan pada destinasi wisata diKecamatan Sidamulih. Untuk mendapatkan hasil yang diharapkan peneliti melakukan observasi secaralangsung dengan mengunjungi destinasi wisata Kecamatan Sidamulih, hasil yang didapat, bahwakecamatan Sidamulih merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Pangandaran, yang memiliki banyakobyek wisata, diantaranya wisata budaya, wisata pantai, wisata kuliner, wisata alam dengan berbagaiproduk-produk yang dihasilkan oleh masyarakatnya melalui usaha UMKM, dengan binaan dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran. Destinasi wisata di Kecamatan Sidamulihmemiliki daya Tarik tersendiri bagi wisatawan, sehingga UMKM berperan sangat strategis dalammeningkatkan kunjungan wisatawan di Kecamatan Sidamulih.Kata Kunci: Peran UMKM, Meningkatkan kunjungan, wisata, Kab Pangandaran
PENGELOLAAN OBJEK WISATA PANTAI OLEH DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR Tumija Tumija; Jadog Bagus Bambang Bayu P
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol. 9 No. 1 (2022): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)
Publisher : Program Studi Keuangan Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jekp.v9i1.2783

Abstract

AbstractThis study aims to describe and get an overview of the management of coastal tourism objects in increasing local revenue. The method used in this research is descriptive with an inductive approach. Data collection techniques by means of interviews, documentation. The data analysis technique used is the Interactive Model proposed by Miles and Huberman in Sugiyono (2016: 246), namely data reduction, data presentation, and conclusions. The results of the study show that the management of coastal tourism objects carried out by theTourism, Culture, Youth and Sports Office in increasing Regional Original Income in Blitar Regency has been carried out and implemented according to existing procedures and regulations, but is still not optimal, because there are still several obstacles that hinder the management process. beach tourism objects. The implementation of management in the field has not been in accordance with the plans that have been made, not all programs have achieved their goals and there is still a lack of supervision.Keywords: Management, Coastal Tourism Objects, Regional Original Income (PAD) AbstrakArtikel ini membahas mengenai pengelolaan objek wisata pantai untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Lokus penelitian Dinas Pariwisata, Kebudayan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan mendapatkan gambaran mengenai pengelolaan objek wisata pantai dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, dokumentasi.Teknik analisis data yang di gunakan adalah Interactive Model yang di kemukakan oleh Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2016:246) yakni reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Hasil penelitian bahwa Pengelolaan objek wisata pantai yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Blitar sudah dijalankan dan dilaksanakan sesuai prosedur dan regulasi yang ada, akan tetapi masih belummaksimal, dikarenakan masih terdapat beberapa kendala yang menghambat proses pengelolaan obyek wisata pantai. Pelaksanaan pengelolaan di lapangan belum sesuai dengan rencana yang telah dibuat, belum semuanya program yang dijalankan mencapai tujuan dan masih kurangnya pengawasan yang dilakukan.Kata Kunci : Pengelolaan, Objek Wisata Pantai, Pendapatan Asli Daerah (PAD)
POTENSI RETRIBUSI DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DIKABUPATEN BANDUNG Eljawati Eljawati
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol. 9 No. 1 (2022): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)
Publisher : Program Studi Keuangan Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jekp.v9i1.2784

Abstract

Abstract This study aims to identify and obtain supporting data, related to the potential for local revenue originating from regional levies in Bandung Regency, in this study, the study used descriptive qualitative methods with an inductive approach, with data obtained from primary data and secondary data. The results and conclusions that the researchers got at the time of field observations, obtained under the Bandung Regency regional retribution, can contribute to increasing local revenue in Bandung Regency every year. In particular, somevery prominent retributions made a very significant contribution, namely general levies, business service levies and certain licensing fees. The increasing number of fees is due to an increase in community activities in Bandung Regency which are increasingly dynamic, especially with the current population growing so fast, and the population having various activities in their daily life that is increasingly dynamic. So that it has a very positive impact on the development and increase of regional levies. Bandung Regency is famous, with various tourist destinations that are very amazing and make so many tourist visitors come to tourist destinations in Bandung Regency. The potentials of these tourist destinations contribute to the increase in user fees in Bandung Regency.Keywords: Potential, regional levies, PAD AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengatahui dan mendapatkan data dukung, terkait potensi pendapatan asli daerah yang bersumber dari retribusi daerah di Kabupaten Bandung, dalam penelitian yang ini, penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif, dengan data diperoleh dari dataprimer dan data sekunder. Hasil dan simpulan yang peneliti dapatkan pada saat dilakukannya observasi kelapangan, didapat bawah retribusi daerah Kabupaten Bandung, dapat memberikan kontribusi kepada peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Bandung setiap tahunnya. Khususnya beberapa retribusi yang sangat menonjol memberikan kontribusi yang sangat signifikan, yaitu retribusi umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perijinan tertentu. Meningkatnya beberapa retribusi tersebutdikarenakan adanya peningkatan aktifitas masyarakat di Kabupaten Bandung yang semakin dinamis,apalagi dengan jumlah penduduk saat ini tumbuh begitu cepat, dan penduduk memiliki berbagai aktifitas dalam kesehariannya semakin dinamis. Sehingga berdampak sangat positif bagi pengembangan dan peningkatan retribusi daerah. Kabupaten Bandung terkenal, dengan berbagai destinasi-destinasi wisata yang sangat menakjubkan dan membuat begitu banyak pengunjung wisata yang berdatangan kedestinasi wisata di Kabupaen Bandung. Potensi-potensi destinasi wisata ini yang memberikan kontribusi kepada peningkatan retribusi di Kabupaten Bandung.Kata Kunci : Potensi, Retribusi daerah, PAD
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYALURAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK BIDANG KESEHATAN DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN GARUT Hezbi Fajar Alfain; Gradiana Tefa
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol. 8 No. 1 (2021): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)
Publisher : Program Studi Keuangan Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research was motivated by a change in the distribution of the Physical Spesial Allocation Fund(DAK) for the health sector due to the Covid-19 pandemic. This is stated in the decree of the Minister of Healthof the Republic of Indonesia Number HK.01.07/ MENKES/ 215/2020 concerning the utilization of the SpecialAllocation Fund for Health for the prevention and/ or handling of covid-19 for Fiscal Year 2020 which orderschanges and additions to menus/ details of activities for the sake of acceleration handling Covid-19. This studyaims to determine the implementation of the policy for the Health Sector during the Covid-19 pandemic inGarut Regency. The method used is descriptive with an inductive approach, which describes theimplementation of the policy on the distribution of the physical Special Allocation Fund (DAK) in the healthsector by using the policy implementation model according to Edward III. From the result of the study it isknown that communication and resources are less effective, whereas the disposition and SOP have been goingwell. Implementation of the Regular Physical DAK Distribution for Health Sector Budget 2020 at the GarutRegency Health Office after the additional menu/ activities as a whole has not been maximized because theHealth Office is still unable to carry out all additional activities optimally.Keywords: Policy Implementation, Distribution of Special Allocation Funds, Health Sector AbstrakPenelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perubahan terhadap penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK)Fisik Bidang Kesehatan akibat terjadinya pandemi Covid-19. Hal ini tertuang dalam Keputusan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/215/ 2020 tentang pemanfaatan Dana AlokasiKhusus Bidang Kesehatan untuk pencegahan dan/ atau penanganan Covid -19 Tahun Anggaran 2020 yang memerintahkan perubahan dan penambahan menu/ rincian kegiatan untuk kepentingan percepatanpenanganan Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan PenyaluranDana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kesehatan pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Garut.Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif, yaitu mendeskripsikanimplementasi kebijakan penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik bidang kesehatan denganmenggunakan model implementasi kebijakan menurut Edward III. Dari hasil penelitian diketahui bahwakomunikasi dan sumber daya masih kurang efektif, sedangkan untuk disposisi dan SOP telah berjalandengan baik. Implementasi Penyaluran DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 diDinas Kesehatan Kabupaten Garut setelah adanya menu/ rincian kegiatan tambahan secara keseluruhanbelum maksimal sebab Dinas Kesehatan masih belum dapat melakukan seluruh kegiatan tambahan denganoptimal.Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK), Bidang Kesehatan
KEBIJAKAN DANA BAGI HASIL (DBH) BERDASARKAN PERIMBANGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH Ika Agustina
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol. 9 No. 1 (2022): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)
Publisher : Program Studi Keuangan Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jekp.v9i1.2787

Abstract

Abstract The government in implementing the allocation of transfer funds to the regions, through DAU, DAK and DBH, in accordance with Law 33 of 2004 concerning Central and Regional Financial Balance. It is interesting to do research. Because with regional autonomy problems arise in the regions, because not all autonomous regions have abundant natural resources, causing gaps and gaps between regions. This study aims to determine the implementation of policies carried out by the Government. The research method used in this research is descriptive qualitative method. Sources of data obtained from secondary data, namely data taken from various library books, documents, laws and regulations and studies related to DBH, Central and Regional Financial Balance Funds. The results and conclusions, which the authors get from various print and electronic media, are that the government has made the right policies, and currently with regional autonomy the results have been seen, where regions in Indonesia are actively carrying out development, and have maintained gaps. between the center and the regions and between regions and regions, especially the fiscal gap, so that the DBH allocated by the government to the regions is to maintain the intended balance. Government commitment, which has been stipulated and promulgated by Law number 1 of 2022, concerning Central and Regional Financial Balance, where there are improvements related to DBH, which are generated by producing regions, and distributions made by the government to other regions are carried out proportionally according to regional needs , and to maintain regional fiscal balance.Keywords: Policy, Central and Regional Finance. DBH AbstrakPemerintah didalam menerapkan pengalokasi dana transfer kedaerah, melalui DAU,DAK dan DBH, sesuai Undang-Undang 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Hal tersebut menarik untuk dilakukan penelitian.Karena dengan otonomi daerah timbul masalah didaerah, karena tidak semua daerah otonom memiliki sumberdaya alam yang melimpah, sehingga menimbulkan kesenjangan dan gap antar daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan yang dilakukan olehPemerintah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif diskriptif. Sumber data diperoleh dari data sekunder, yaitu data diambil dari berbagai buku-buku pustaka, dokumen- dokumen, peraturan perundang-undangan dan kajian-kajian terkait dengan DBH, Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Hasil dan simpulan, yang penulis dapatkan dari berbagai media-media cetak dan elektronik, bahwa pemerintah telah tepat membuat kebijkan, dan saat ini dengan otonomi daerah telah terlihat hasilnya, dimana daerah-daerah diIndonesia sedang giat-giatnya melakukan pembangunan, dan telah menjaga adanya kesenjangan antara pusat dan daerah dan antara daerah dengan daerah, khususnya kesenjangan fiskal, sehingga DBH yang dialokasi pemerintah kepada daerah untuk menjaga keseimbangan dimaksud. Komitmen Pemerintah, dimana telah ditetapkan dan diundangkan atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 2022, tentang Perimbangan keuangan Pusat dan Daerah, dimana adanya penyempurnaan terkait dengan DBH, yang dihasilkan daerah penghasil, dan distribusi yang dilakukan pemerintah kepada daerah lainnya dilakukan secara proporsional sesuai kebutuhan daerah, dan untuk menjaga keseimbangan fiskal daerah.Kata Kunci : Kebijakan, Keuangan Pusat dan Daerah. DBH.
TATA KELOLA KEUANGAN DAN KEKAYAAN DESA BERDASARKAN TINJAUAN LEGALISTIK ika agustina
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol. 8 No. 1 (2021): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)
Publisher : Program Studi Keuangan Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This article aims to describe the extent of the changes in Permendagri Number 20 of 2018, RegardingGuidelines for Village Financial Management, and is a revision of Permendagri 113 of 2014. Regarding VillageManagement Guidelines. And what is the connection with Law 6 of 2014, Concerning Villages. The source ofthe data obtained is secondary data, by obtaining data from various literature on Village Laws, GovernmentRegulations and Permendagri related to Financial Management and Village Wealth. The results of thedescription that the writing did, that Law 6 of 2014, Concerning Villages is a reference for the making andstipulation of Permendagri 113 of 2014 and revised to Permendagri 20 of 2018 concerning Guidelines forVillage Management. The conclusion is from the author's opinion, that there are no very significant changesrelated to the substance, Permendagri 113 of 2014, outlines the articles of the Village Law, and improvementsare confirmed by Permendagri 20 of 2018, Regarding Guidelines for Village Financial Management, strictlyaccording to the task. the main and functions of the Official who is given responsibility for the Village Financeand Wealth Manager.Keywords: Governance, Finance and Village Wealth AbstrakArtikel ini bertujuan ingin mendeskripsikan seberapa jauh perubahan yang ada didalam PermendagriNomor 20 Tahun 2018, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan merupakan revisi atasPermendagri 113 Tahun 2014. Tentang Pedoman Pengelolaan Desa. Serta apa kaitanya dengan UndangUndang 6 Tahun 2014, Tentang Desa. Sumber data yang diperoleh merupakan data sekunder, denganmendapatkan data dari berbagai leteratur Undang Undang tentang Desa, Peraturan Pemerintah danPermendagri terkait dengan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa. Hasil deskripsi yang penulisanlakukan, bahwa Undang-Undang 6 Tahun 2014, Tentang Desa merupakan rujukan atas pembuatan danpenetapan Permendagri 113 Tahun2014 dan direvisi menjadi Permendagri 20 Tahun 2018 TentangPedoman Pengelolaan Desa. Simpulannya dari pendapat penulis, bahwa tidak adanya perubahan yangsangat signifikan terkait subtansi, Permendagri 113 Tahun 2014, menjabarkan atas pasal-pasal dariUndang-Undang Desa, dan penyempurnaan ditegaskan oleh Permendagri 20 Tahun 2018, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, secara tegas sesuai tugas pokok dan fungsi dari Pejabat yang diberitanggung jawab terhadap Pengelola Keuangan dan Kekayaan Desa.Kata Kunci : Tata Kelola, Keuangan dan Kekayaan Desa
IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG INSENTIF PAJAK DAERAH PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA MADIUN Lusy Riadina Putri; Mayresita Anggun Sari
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol. 9 No. 2 (2022): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)
Publisher : Program Studi Keuangan Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jekp.v9i2.2796

Abstract

Abstract The purpose of this research is to study and analyze the extent of implementation of Mayor Regulation Number 8 of 2020 concerning Regional Tax Incentives by Regional Revenue Agency and how taxpayers respond to these policies. The research method used is descriptive research with an inductive approach. In collecting data, the writer used interview and documentation techniques. Data analysis in this study includes data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results show how the regional tax incentive policy is implemented by the Regional Revenue Agency Madiun City in order to handle the impact of Covid-19 in order to achieve economic stability in the community. Inhibiting factors in the implementation of local tax incentives comes from internal and external factors, where internal factors are influenced by conditions in the Regional Revenue Agency while external factors are influenced by the community, namely taxpayers. The conclusion from this research is that there are still some obstacles that become obstacles in the implementation of local tax incentive policies. Judging from the indicators of communication, Resources, Disposition, and Organizational Structure. These obstacles can be overcome by increasing the efforts of the Madiun City Regional Revenue Agency in maximizing the handling of the impact of Covid-19 on taxpayers through good public services. Keywords: Implementation, Local Tax Incentives, Impact Handling Covid-19 Abstrak Tujuan penelitian ini untuk mempelajari dan menganalisis sejauh mana implementasai Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2020 tentang Insentif Pajak Daerah oleh Badan Pendapatan Daerah dan bagaimana respon wajib pajak terhadap kebijakan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan induktif. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini meliputi Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bagaimana implementasi kebijakan insentif pajak daerah oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun dalam rangka percepatan penanganan dampak Covid-19 agar tercapai stabilitas perekonomian masyarakat. Faktor penghambat dalam pelaksanaan insentif pajak daerah berasal dari faktor internal dan eksternal, dimana faktor internal dipengaruhi oleh kondisi yang ada di Badan Pendapatan Daerah sedangkan faktor eksternal dipengaruhi oleh masyarakat yaitu wajib pajak. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu masih ditemukan beberapa kendala yang menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan insentif pajak daerah. Dilihat dari indikator komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, serta Struktur Organisasi. Kendala tersebut dapat diatasi dengan meningkatkan upaya Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun dalam memaksimalkan penanganan dampak Covid-19 terhadap wajib pajak melalui pelayanan publik yang baik. Kata Kunci: Implementasi, Insentif Pajak Daerah, Penanganan Dampak Covid-19.

Page 13 of 14 | Total Record : 134

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 2 (2025): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol. 12 No. 1 (2025): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol. 12 No. 1 (2025): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) In Progress Vol 11 No 2 (2024): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol. 11 No. 2 (2024): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol 11 No 1 (2024): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol. 11 No. 1 (2024): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol 10 No 2 (2023): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol. 10 No. 2 (2023): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol 10 No 1 (2023): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol 9 No 1 (2022): Vol 9 No. 1 (2022): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol 9 No 2 (2022): Vol 9 No. 2: JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol. 9 No. 2 (2022): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol. 9 No. 1 (2022): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol 8 No 2 (2021): Vol 8 No. 2 (2021): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol 8 No 1 (2021): Vol 8 No. 1 (2021): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol. 8 No. 2 (2021): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol. 8 No. 1 (2021): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) JEKP : Vol.5, No.2 - Desember 2018 Vol. 5 No. 2 (2018): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol. 4 No. 01 (2017): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) JEKP : Vol.4, No.2 - Des 2017 Vol. 4 No. 2 (2017): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) JEKP : Vol.4, No.1 - Juni 2017 More Issue