cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ayu Widowati Johannes
Contact Email
ayuwidowati@ipdn.ac.id
Phone
+6281222242754
Journal Mail Official
ayuwidowati@ipdn.ac.id
Editorial Address
Jl. Ir. Soekarno Km.20, Jatinangor, Jawa Barat, Sumedang, Jawa Barat 45363
Location
Kab. sumedang,
Jawa barat
INDONESIA
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)
Published by Institut Pemerintahan Dalam Negeri
ISSN : -     EISSN : 26856069     DOI : -
Core Subject : Economy, Social,
Economics, Econometrics & Finance Social Sciences
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) berisi tulisan, artikel yang berisi isu-isu hangat terkait Manajemen Keuangan dan Ekonomi baik dilingkup Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat.
Arjuna Subject : Bisnis, Menejemen, dan Akutansi (semua kategori) - Bisnis, Menejemen, dan Akutansi (Lain-Lain)
Articles 134 Documents
 9   10   11   12   13 
Integrasi Big Data Dan Data Science Dalam Tata Kelola Keuangan Daerah: Pembelajaran Dari Kota Bandung Muh Rivandi Setiawan
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol. 12 No. 1 (2025): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)
Publisher : Program Studi Keuangan Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jekp.v12i1.5565

Abstract

ABSTRACT Regional budget planning is a crucial pillar of public financial governance at the local level, yet it often faces uncertainty due to fluctuations in regional own-source revenue, changes in central fiscal policies, and non-linear spending dynamics. Inaccurate projections may lead to budget deficits, inefficient expenditures, or even public resource waste. This study aims to analyze the potential application of Data Science methodsöparticularly regression and time series forecastingöto develop predictive models capable of more accurately estimating revenue and expenditure realization for the Bandung City Government. Secondary data were collected from the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK), Central Bureau of Statistics (BPS), and Bandung’s Open Data portal, covering historical Regional Revenue and Expenditure Budgets (APBD), budget realization records, macroeconomic indicators (such as inflation, economic growth, and unemployment rates), and demographic data. By analyzing historical patterns and identifying key determinants of budget performance, the model is designed to generate realistic projections and data-driven policy recommendations. Results indicate that the Data Science approach enhances budget planning precision, minimizes deviation risks, and supports more transparent and accountable decision-making. This research is expected to serve as a foundation for digital transformation in regional financial management, while also promoting budget efficiency and responsiveness to actual community needs. Ultimately, integrating predictive analytics into fiscal planning can strengthen governance, optimize resource allocation, and improve public service delivery at the local government level. Keywords: Data Science, budget prediction, regional finance, Bandung City, planning. ABSTRAK Perencanaan anggaran daerah merupakan pilar penting dalam tata kelola keuangan publik di tingkat lokal, namun seringkali dihadapkan pada ketidakpastian akibat fluktuasi pendapatan asli daerah, perubahan kebijakan fiskal pusat, serta dinamika belanja yang tidak selalu linier dengan rencana awal. Ketidakakuratan proyeksi dapat berdampak pada defisit anggaran, inefisiensi belanja, atau bahkan pemborosan sumber daya publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis potensi penerapan metode Data Scienceökhususnya teknik regresi dan time series forecastingöuntuk membangun model prediktif yang mampu memperkirakan realisasi pendapatan dan belanja Pemerintah Kota Bandung secara lebih akurat. Data sekunder dikumpulkan dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Badan Pusat Statistik (BPS), dan portal Open Data Kota Bandung, mencakup APBD historis, realisasi anggaran, indikator ekonomi makro (seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat pengangguran), serta data demografi. Melalui analisis pola historis dan identifikasi variabel penentu kinerja anggaran, model ini dirancang untuk memberikan proyeksi realistis dan rekomendasi kebijakan berbasis data. Hasilnya menunjukkan bahwa pendekatan Data Science mampu meningkatkan presisi perencanaan anggaran, meminimalkan risiko deviasi, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih transparan dan akuntabel. Penelitian ini diharapkan menjadi dasar transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah, sekaligus mendorong efisiensi dan responsivitas anggaran terhadap kebutuhan riil masyarakat. Kata kunci: Data Science, prediksi anggaran, keuangan daerah, Kota Bandung, perencanaan.
Dampak Investasi Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Pariwisata Milik Daerah Terhadap Pertumbuhan Sektor Pariwisata Di Kabupaten Bogor Tumija Tumija; Ika Agustina; M. Ilham Husni Zarkasi
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol. 12 No. 2 (2025): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)
Publisher : Program Studi Keuangan Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jekp.v12i2.5274

Abstract

ABSTRACT This study aims to analyse the impact of Bogor Regency Government's investment through BUMD PT Sayaga Wisata on tourism sector growth. This study uses a descriptive quantitative approach with before-and-after analysis method, as well as Compound Annual Growth Rate (CAGR) calculation to measure the annual average growth in key variables, namely the number of tourist visits, the value of tourism sector GRDP, and the number of hotels as potential tourism supporters. The results showed that after the establishment of the BUMD in 2015, the number of tourists experienced growth with a CAGR value of 6.1% per year. The GRDP value of the tourism sector, which includes the subsectors of Accommodation and Drinking Food Provision and Transportation and Warehousing, increased from 7.41% before BUMD to 7.81% per year after BUMD. Meanwhile, the number of hotels experienced a significant surge with CAGR reaching 42.49% per annum after the establishment of BUMD, compared to only 0.49% per annum in the previous period. Overall, the existence of BUMD plays an important role in increasing tourist attraction, driving economic growth through tourism sector GRDP, and developing supporting infrastructure such as hotels and accommodation. However, challenges such as competition with the private sector and external factors such as the COVID-19 pandemic need to be addressed to ensure the sustainability of the tourism sector development. Keywords: Investment Impact, Government Investment, Tourism SOEs, Tourism, GRDP, ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak investasi Pemerintah Kabupaten Bogor melalui BUMD PT Sayaga Wisata terhadap pertumbuhan sektor pariwisata. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode before-and-after analysis, serta perhitungan Compound Annual Growth Rate (CAGR) untuk mengukur pertumbuhan rata-rata tahunan pada variabel kunci, yakni jumlah kunjungan wisatawan, nilai PDRB sektor pariwisata, dan jumlah hotel sebagai potensi pendukung pariwisata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah berdirinya BUMD pada tahun 2015, jumlah wisatawan mengalami pertumbuhan dengan nilai CAGR sebesar 6.1% per tahun. Nilai PDRB sektor pariwisata, yang mencakup subsektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum serta Transportasi dan Pergudangan, mengalami peningkatan dari 7.41% sebelum BUMD menjadi 7.81% per tahun setelah BUMD. Sementara itu, jumlah hotel mengalami lonjakan signifikan dengan CAGR mencapai 42.49% per tahun setelah berdirinya BUMD, dibandingkan hanya 0.49% per tahun pada periode sebelumnya. Secara keseluruhan, keberadaan BUMD berperan penting dalam meningkatkan daya tarik wisata, mendorong pertumbuhan ekonomi melalui PDRB sektor pariwisata, serta mengembangkan infrastruktur pendukung seperti hotel dan akomodasi. Namun, tantangan seperti persaingan dengan sektor swasta dan faktor eksternal seperti pandemi COVID-19 perlu menjadi perhatian untuk memastikan keberlanjutan perkembangan sektor pariwisata. Kata kunci: Dampak Investasi, Investasi Pemerintah, BUMD Pariwisata, Pariwisata, PDRB
Inovasi Pemungutan Pajak Tanah Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Melalui E-Banking Di Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat agni grandita; Husnun Muallifah
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol. 12 No. 2 (2025): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)
Publisher : Program Studi Keuangan Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jekp.v12i2.5610

Abstract

ABSTRAK Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tuntutan penting bagi pemerintah daerah dalam rangka mendukung pembiayaan pembangunan. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai salah satu pajak daerah strategis memerlukan inovasi dalam sistem pemungutannya. Kabupaten Pasangkayu telah menerapkan inovasi pemungutan PBB-P2 melalui layanan e-banking, namun implementasinya belum menunjukkan hasil yang optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan inovasi pemungutan PBB-P2 melalui e-banking serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang memengaruhi efektivitas peningkatan PAD di Kabupaten Pasangkayu. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Data diperoleh melalui wawancara terhadap enam informan kunci dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Selain itu, penelitian ini menggunakan Interpretative Structural Modelling (ISM) untuk menentukan prioritas dan hubungan antar faktor penghambat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi pemungutan PBB-P2 melalui e-banking belum berjalan secara efektif akibat rendahnya literasi digital wajib pajak, keterbatasan akses internet, belum optimalnya kerja sama dengan pihak perbankan dan penyedia sistem, serta kurangnya sosialisasi oleh aparat pemungut pajak. Analisis ISM mengidentifikasi bahwa keterbatasan akses internet merupakan faktor penghambat utama dengan daya pengaruh tertinggi terhadap faktor lainnya. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada pemanfaatan ISM untuk memetakan dan menentukan prioritas faktor penghambat inovasi pemungutan PBB-P2 berbasis e-banking di tingkat pemerintah daerah, sehingga dapat menjadi dasar perumusan kebijakan peningkatan PAD yang lebih terarah dan berkelanjutan. Kata kunci: Inovasi; Pemungutan Pajak; E-Banking; PBB-P2 ABSTRAK Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tuntutan penting bagi pemerintah daerah dalam rangka mendukung pembiayaan pembangunan. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai salah satu pajak daerah strategis memerlukan inovasi dalam sistem pemungutannya. Kabupaten Pasangkayu telah menerapkan inovasi pemungutan PBB-P2 melalui layanan e-banking, namun implementasinya belum menunjukkan hasil yang optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan inovasi pemungutan PBB-P2 melalui e-banking serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang memengaruhi efektivitas peningkatan PAD di Kabupaten Pasangkayu. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Data diperoleh melalui wawancara terhadap enam informan kunci dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Selain itu, penelitian ini menggunakan Interpretative Structural Modelling (ISM) untuk menentukan prioritas dan hubungan antar faktor penghambat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi pemungutan PBB-P2 melalui e-banking belum berjalan secara efektif akibat rendahnya literasi digital wajib pajak, keterbatasan akses internet, belum optimalnya kerja sama dengan pihak perbankan dan penyedia sistem, serta kurangnya sosialisasi oleh aparat pemungut pajak. Analisis ISM mengidentifikasi bahwa keterbatasan akses internet merupakan faktor penghambat utama dengan daya pengaruh tertinggi terhadap faktor lainnya. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada pemanfaatan ISM untuk memetakan dan menentukan prioritas faktor penghambat inovasi pemungutan PBB-P2 berbasis e-banking di tingkat pemerintah daerah, sehingga dapat menjadi dasar perumusan kebijakan peningkatan PAD yang lebih terarah dan berkelanjutan. Kata kunci: Inovasi; Pemungutan Pajak; E-Banking; PBB-P2.
Paradoks Kemanfaatan dan Keadilan: Analisis Ekonomi-Politik Kebijakan Tax Amnesty Berulang di Indonesia Riris Prasetyo; Mohammad Rezza Fahlevvi
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol. 12 No. 2 (2025): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)
Publisher : Program Studi Keuangan Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jekp.v12i2.5702

Abstract

ABSTRACT The recurrent implementation of tax amnesty policies in Indonesia has sparked a fundamental tension between pragmatic fiscal needs and rule-of-law principles. Previous studies tend to focus on quantitative fiscal impacts while overlooking the long-term implications for legal integrity. Therefore, this research is conducted to critically deconstruct how such policies risk metamorphosing into mechanisms of legalized impunity due to the underlying political-economy structure. Employing a qualitative approach with an interdisciplinary library research design, the dialectic between fiscal expediency (Zweckmäßigkeit) versus justice (Gerechtigkeit) and legal certainty (Rechtssicherheit) is analyzed using Gustav Radbruch's legal philosophy framework and political-economy theories. The results indicate that recurrent amnesty is not merely a fiscal strategy, but a triumph of short-term pragmatic calculus driven by clientelism dynamics and oligarchic wealth defense. This policy has been shown to create discriminatory parity gaps, erode tax morale, and undermine legal predictability through the phenomenon of strategic non-enforcement. It is concluded that without structural reform, tax amnesty poses an existential threat to legal integrity; thus, the implementation of strict judicial "guardrails" is recommended to prevent the normalization of non-compliance in the future. Keywords: Impunity, Legal Philosophy, Political Economy, Rule of Law, Tax Amnesty. ABSTRAK Kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) yang diterapkan secara berulang di Indonesia memicu ketegangan fundamental antara kebutuhan fiskal pragmatis dan prinsip negara hukum. Studi terdahulu cenderung fokus pada dampak fiskal kuantitatif, namun mengabaikan implikasi jangka panjang terhadap integritas hukum. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mendekonstruksi secara kritis bagaimana kebijakan tersebut berisiko bermetamorfosis menjadi mekanisme impunitas yang dilegalkan (legalized impunity) akibat struktur ekonomi-politik yang melatarbelakanginya. Melalui pendekatan kualitatif dengan desain studi kepustakaan interdisipliner, dialektika antara kemanfaatan fiskal (Zweckmäßigkeit) melawan keadilan (Gerechtigkeit) dan kepastian hukum (Rechtssicherheit) dianalisis menggunakan kerangka filsafat hukum Gustav Radbruch serta teori ekonomi-politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengampunan berulang bukan sekadar strategi fiskal, melainkan kemenangan kalkulus pragmatis jangka pendek yang didorong oleh dinamika klientelisme dan pertahanan kekayaan oligarki. Kebijakan ini terbukti menciptakan kesenjangan paritas yang diskriminatif, merusak moral pajak (tax morale), serta meruntuhkan prediktabilitas hukum melalui fenomena strategic non-enforcement. Disimpulkan bahwa tanpa reformasi struktural, tax amnesty menjadi ancaman eksistensial bagi integritas hukum, sehingga direkomendasikan penerapan "pagar pelindung" (guardrails) yudisial yang ketat untuk mencegah normalisasi ketidakpatuhan di masa depan . Kata Kunci: Ekonomi-Politik, Filsafat Hukum, Impunitas, Rule of Law, Tax Amnesty.
Descriptive and Predictive Analysis of Village Fund Allocation in Bandung Regency in 2025 Integrating the Roles of Data Analysts and Data Scientists: Analisis Deskriptif dan Prediktif Alokasi Dana Desa di Kabupaten Bandung pada Tahun 2025_ Mengintegrasikan Peran Analis Data dan Ilmuwan Data Muh Rivandy Setiawan
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol. 12 No. 2 (2025): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)
Publisher : Program Studi Keuangan Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jekp.v12i2.5716

Abstract

ABSTRACT This study aims to analyze the allocation of Village Funds in Bandung Regency in 2025 by integrating descriptive and predictive approaches through the roles of Data Analyst and Data Scientist. Official data from the Ministry of Finance (2025), covering all villages in Bandung Regency, served as the primary dataset. The descriptive approach focused on identifying distribution patterns, inter-village disparities, and differences in performance-based allocations. Meanwhile, the predictive approach employed clustering techniques to uncover hidden structures within the allocation patterns. The findings reveal that a portion of villages received performance-based allocations with a fixed value of IDR 396.180.329.000, which increased their total allocation by approximately 25% compared to villages without such allocations. Cluster analysis identified three main distribution patterns, reflecting variations in fiscal characteristics and village capacities. Geographic visualization further highlighted disparities across sub-districts, with certain areas receiving relatively higher allocations than others. These results underscore the importance of integrating descriptive and predictive analytics in public policy studies, particularly in the management of Village Funds. Practically, the study provides empirical evidence to support local governments in formulating allocation policies that are more transparent, equitable, and data-driven. Furthermore, the findings demonstrate the potential of data analytics to enhance fiscal governance at the village level, contributing to more effective and accountable resource distribution. Keywords: Village Funds, Performance Allocation, Descriptive Analysis, Clustering, West Java
Dampak Kenaikan Inflasi Terhadap Kemiskinan Ekstrem dan Strategi Penanggulangannya Di Kabupaten Bandung Anindita Primastuti, SE, ME; Jatnika Dwi Asri
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol. 12 No. 2 (2025): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)
Publisher : Program Studi Keuangan Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jekp.v12i2.5938

Abstract

ABSTRACT There are at least four problems currently facing the people of Bandung Regency, including stunting, extreme poverty, inflation, and waste. This study aims to analyze the impact of rising inflation on poverty rates in Bandung Regency and to analyze the poverty alleviation strategies implemented by the Bandung Regency government. This study uses a descriptive qualitative approach, with data sources from interviews supported by related document studies. The results of the study indicate that rising inflation can drive up poverty rates because spending on minimum needs for the extremely poor becomes unaffordable. Meanwhile, the strategies implemented by the Bandung Regency Government are; 1. Increasing Community Income; 2. Reducing the Expenditure Burden of Poor Households; 3. Reducing Pockets of Poverty; 4. Organizing Integrated Program Governance. Practically, the results of this study can be a consideration for local governments in formulating strategies to alleviate extreme poverty. In addition, this research also provides scientific contributions to the literature that focuses on poverty alleviation and local economic development. Keywords: Extreme Poverty, Inflation, Poverty alleviation, Strategies ABSTRAK Setidaknya ada empat permasalahan yang saat ini tengah dihadapi masyarakat Kabupaten Bandung di antaranya adalah masalah stunting, kemiskinan ekstrem, inflasi, dan permasalahan sampah. Penelitian ini ditujukan untuk mengalisa dampak kenaikan inflasi terhadap angka kemiskinan di Kabupaten Bandung dan juga untuk menganalisa strategi penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bandung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan sumber data dari hasil wawancara didukung dengan studi dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan inflasi dapat mendorong kenaikan angka kemiskinan karena pengeluaran untuk kebutuhan minimum masyarakat miskin ekstrem menjadi tidak terjangkau. Sementara strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung adalah; 1. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat; 2. Menurunkan Beban Pengeluaran Rumah Tangga Miskin; 3. Mengurangi Kantong Kemiskinan; 4. Menata Tata Kelola Program Secara Terpadu. Secara praktis, hasil penelitian ini bisa menjadi pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi penangulangan kemiskinan ekstrem. Selain itu penelitian ini juga memberikan kontribusi ilmiah pada literatur yang berfokus pada penanggulangan kemiskinan dan pembangunan ekonomi lokal. Kata Kunci: Kemiskinan ekstrem, inflasi, penanggulangan kemiskinan, strategi
ANGGARAN BERBASIS KINERJA DAN PERWUJUDAN GOOD GEVERNANCE PEMERINTAHAN DAERAH Edy Sudaryanto
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol. 4 No. 01 (2017): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)
Publisher : Program Studi Keuangan Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang direvisi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, membuka kesempatan luas bagi pemerintahan daerah untuk memperbaiki dan membangun daerah berdasarkan kebutuhan dan prioritas mereka.Dengan diberlakukannya undang-undang tersebut di atas, maka akan membawa konsekuensi bagi daerah dalam bentuk tanggung jawab pengelolaan keuangan, terutama dalam hal meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan publik kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan pelayanan publik, orientasi yang kuat telah membuat birokrasi yang semakin menjauh dari misinya untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan syarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan bangsa. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik di pemerintahan daerah tanpa peran penganggaran merupakan salah satu isu penting yang harus diuji. Sejak diundangkan proses penganggaran berbasis kinerja, semua pemerintahan daerah dituntut kemampuannya untuk menghasilkan kinerja keuangan dan kinerja non keuangan pemerintahan daerah yang lebih baik.Dari keadaan tersebut pemerintahan daerah perlu mengembangkan sistem penganggaran yang berbasis kinerja, sehingga akan mengarah pada tanggung jawab keuangan daerah yang tepat, jelas dan nyata hasilnya, pelaksanaan dan pembangunan pemerintahan daerah dapat berjalan secara efisien, efektif, bersih, bertanggungjawab dan bebas dari korupsi. Kata kunci: Anggaran Berbasis Kinerja, Good Governance, dan Kualitas Pelayanan Publik
PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN Indra Muhammad Nur Nasution
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol. 4 No. 01 (2017): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)
Publisher : Program Studi Keuangan Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan alat perwujudan desentralisasi fiskal. APBD memiliki peranan yang cukup penting untuk mempercepat gerak roda pembangunan di setiap daerah terutama dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Berutu (2009:3) dengan dikelolanya APBD oleh pemerintah daerah masing-masing tanpa ada campur tangan pemerintah pusat dalam rangka otonomi daerah maka pemerintah daerah dapat leluasa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya dalam rangka mensejahterakan masyarakat.Penelitian ini dibangun berdasarkan beberapa teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan suatu gejala sehingga didapat hubungan kausal yaitu hubungan sebab akibat. Penelitian ini akan menggambarkan adanya pengaruh variabel pengeluaran pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten tahun 2011–2015. Desain penelitian merujuk pada data sekunder dari tahun 2011-2015 karena penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang berguna untuk menguji hubungan antar fenomena dengan data sekunder serta untuk validasi dan menguji reliabilitas data penelitian.Hasil penilitian yang diperoleh berupa Variabel Pengeluaran Pemerintah Daerah (X) memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y1) dengan nilai koefisien korelasi (R) antara variabel 0,804 dan nilai R Square (R2) atau koefisien determinasi 0,647, artinya 64,70% variasi yang terjadi terhadap tinggi atau rendahnya pertumbuhan ekonomi disebabkan variasi Pengeluaran Pemerintah, sedangkan sisanya (35,30%) tidak dapat diterangkan.
PENGARUH KESIAPAN SUMBER DAYA APARATUR DAN PERSEPSI PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA, 2016) Marja Sinurat
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol. 4 No. 01 (2017): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)
Publisher : Program Studi Keuangan Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesiapan pemerintah daerah dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual, pengaruh persepsi pemerintah daerah untuk menerapkan SAP akrual, dan pengaruh kesiapan sumber daya manusia dan persepsi terhadap menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya (2016).Penelitian ini bersifat ex post facto, dengan responden 80 orang yang terdiri dari 60 pejabat dan staf PPK SKPD dan 20 pejabat dan staf PPK SKPKD Kabupaten Tasikmalaya. Teknik pengumpulan data adalah tes (soal) dan survai dengan menggunakan instrument skala Likert. Penolahan data menggunakan Analisis Varians Dua Jalan (two way Anova). Karena jumlah n tiap sel tidak sama, maka perhitungan rata-ratanya menggunakan rata-rata harmonik (harmonic means) atau menggunakan the method of unweighted means, bukan rata-rata hitung. Untuk menguji rerata sesudah Anava (multiple comparison) menggunakan Metode Tuckey.Temuan pertama dimana aparatur yang mempunyai kesiapan yang tinggi mempunyai kemampuan penerapan akuntansi berbasis akrual yang lebih tinggi dibandingkan dengan kemampuan aparatur dengan kesiapan sumber daya rendah dengan hasil perhitungan Fh = 93,01> Ft = 6,98 (a= 0.01) dan kedua aparatur dengan tingkat persepsi pemerintah daerah tinggi mempunyai kemampuan yang lebih baik dibandingkan dengan kemampuan penerapan akuntansi berbasis akrual dengan tingkat persepsi pemerintah daerah rendah diperoleh Fh = 34,48 > Ft = 6,98 (a= 0.01) serta ketiga, tidak ada pengaruh interaksi antara kemampuan aparatur rendah dan persepsi pemerintah daerah yang rendah dengan tingkat penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah, dengan ANAVA diperoleh Fh = 0,64 < Ft = 3,97 (a= 0.05).
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA DI DESA SUNGAIRAYA KECAMATAN SUNGAIRAYA KABUPATEN KUBURAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT Abdul Harsin
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol. 4 No. 2 (2017): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)
Publisher : Program Studi Keuangan Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses implementasikebijakan alokasi dana desa tahun 2015 di Desa Sungairaya Kecamatan SungairayaKabupaten Kuburaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan alokasidana desa di Desa Sungairaya Kecamatan Sungairaya Kabupaten Kuburaya secara umumcukup terlaksana dengan baik. Akan tetapi, ditemukannya berbagai permasalahan dalamimplementasi kebijakan alokasi dana desa. Kenyataan tersebut terungkap dari tiga aspekproses implementasi kebijakan alokasi dana desa yang terdiri dari tahap pengorganisasian(organization), tahap interpretasi (interpretation) dan tahap aplikasi (application). Tahappengorganisasian (organization) antara lain: implementasi kebijakan alokasi dana desatahun 2015 membutuhkan penataan sumber daya yang memiliki kompetensi dalampengelolaan kebijakan alokasi dana desa. Akan tetapi, penataan sumber daya manusiabelum kompeten belum tersedianya standar operasional procedure (SOP) yang baku dankesuksesan pelaksanaan implementasi kebijakan alokasi dana desa tahun 2015 sangatberhubungan erat dengan kesatuan antarpelaksana. Pemerintah Desa Sungairaya masihmengalami hambatan dalam menyukseskan kebijakan alokasi dana desa dikarenakanpendamping desa hanya berjumlah 1 orang dari jumlah 20 desa yang ada di KecamatanSungairaya. Penetapan sarana dan prasarana sangat dibutuhkan dalam implementasikebijakan. Sarana dan prasarana di Desa Sungairaya sudah memenuhi standar dalammelaksanakan kebijakan alokasi dana desa. Tahap interpretasi (interpretation) antaralain: isi dan tujuan implementasi kebijakan alokasi dana desa tahun 2015 sesuai denganPeraturan Bupati Kuburaya Nomor 44 Tahun 2014 yang bertujuan penyelenggaraanpemerintahan desa, pembangunan desa dan pembinaan kemasyarakatan desa. Kebijakanalokasi dana desa tahun 2015 di Desa Sungairaya sangat berhubungan erat denganpetunjuk pelaksanaan. Petunjuk pelaksanaan yang saat ini dipedomani oleh pemerintahDesa Sungairaya adalah Peraturan Bupati Kuburaya Nomor 44 Tahun 2014. Pelaksanaankebijakan alokasi dana desa tahun 2015 harus didukung dengan adanya perkiraan sumberdaya manusia yang berkompeten. Akan tetapi, kompetensi sumber daya manusia dalampengelolaan kebijakan alokasi dana desa belum terlaksana dengan baik, ketelitian dankonsisten implementasi kebijakan alokasi dana desa belum terwujud, rendahnya dukungandan sikap masyarakat terhadap kebijakan yang diakibatkan sosialisasi yang kurang kepadamasyarakat. Tahap aplikasi (application) antara lain: diarahkan pada pelaksanaan programdan kegiatan. realisasi penggunaan alokasi dana desa tahun 2015 di bidang penyelenggaraanpemerintahan desa, bidang pembangunan desa dan bidang pembinaan kemasyarakatanterlaksana dengan baik.Kata kunci: implementasi, kebijakan, alokasi dana desa

Page 11 of 14 | Total Record : 134

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 2 (2025): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol. 12 No. 1 (2025): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) In Progress Vol. 12 No. 1 (2025): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol 11 No 2 (2024): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol. 11 No. 2 (2024): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol 11 No 1 (2024): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol. 11 No. 1 (2024): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol 10 No 2 (2023): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol. 10 No. 2 (2023): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol 10 No 1 (2023): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol 9 No 1 (2022): Vol 9 No. 1 (2022): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol 9 No 2 (2022): Vol 9 No. 2: JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol. 9 No. 2 (2022): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol. 9 No. 1 (2022): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol 8 No 2 (2021): Vol 8 No. 2 (2021): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol 8 No 1 (2021): Vol 8 No. 1 (2021): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol. 8 No. 2 (2021): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol. 8 No. 1 (2021): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) JEKP : Vol.5, No.2 - Desember 2018 Vol. 5 No. 2 (2018): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol. 4 No. 01 (2017): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) JEKP : Vol.4, No.2 - Des 2017 Vol. 4 No. 2 (2017): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) JEKP : Vol.4, No.1 - Juni 2017 More Issue