cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Reza Nurul Ichsan
Contact Email
rezaichsan31@gmail.com
Phone
+6281269969197
Journal Mail Official
rezaichsan31@gmail.com
Editorial Address
Jalan Rahmadsyah Gg Bahagia 19 19
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Jurnal Meta Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Islam Tholabul Ilmi
ISSN : ""     EISSN : 29853338     DOI : https://doi.org/10.47652/jmh.v1i1.266
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Meta Hukum Journal is a journal managed by the Yayasan Pendidikan Islam Tholabul Ilmi , intended to be a medium for information exchange and exchange of scholarly articles, especially in the field of law. Lecturers/Faculties, Alumni, Students, Practitioners, Law and Humanities Scholarships and Community Observers. Focus and Range: Legal theory, comparative law, sociology of law, international law, constitutional law, private law, economic law, environmental law, criminal law, administrative law, cyber law, human rights law, inheritance law, civil law, state administrative law, agricultural law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 39 Documents
 1   2   3   4 
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA AHLI WARIS YANG MENJADIKAN HARTA WARISAN SEBAGAI JAMINAN KREDIT TANPA PERSETUJUAN AHLI WARIS (Studi Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 121/Pid.B/2021/PN. Met) Rahmatin Triyunda; Mustamam Mustamam; Danialsyah Danialsyah
Jurnal Meta Hukum Vol. 2 No. 2 (2023): Edisi Juli 2023
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47652/jmh.v2i2.429

Abstract

Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi pada lingkungan masyarakat adalah memberikan tanah harta warisan sebagai jaminan kredit tanpa persetujuan ahli waris lainnya. Pengaturan hukum tanah harta warisan sebagai jaminan kredit diatur dalam Pasal 266 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun yang dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian. Pertanggungjawaban pidana ahli waris yang menjadikan tanah waris sebagai jaminan kredit tanpa persetujuan ahli waris adalah Terdakwa suwartinah binti siswo suwito (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menggunakan akta autentik yang dipalsukan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum dan Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA MENDISTRIBUSIKAN INFORMASI ELEKTRONIK DAN DOKUMEN ELEKRONIK YANG MEMUAT PENGHINAAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4457 K/Pid.Sus/2021) Rohadi Rohadi; Danialsyah Danialsyah; Indra Gunawan Purba
Jurnal Meta Hukum Vol. 2 No. 2 (2023): Edisi Juli 2023
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47652/jmh.v2i2.430

Abstract

Pencemaran nama baik dalam informasi elektronik merupakan hal yang membuat kerugian disisi orang yang dirugikan akibat serangan kehormatan di informasi elektronik. Pengaturan hukum tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang merupakan hal yang membuat kerugian seseorang akibat serangan kehormatan di informasi elektronik yang ditujukan secara pribadi. Penegakan hukum dan sanksi terhadap pelaku tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik menggunakan Pasal 45 UU ITE. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4457 K/Pid.Sus/2021 bahwa hakim dalam memutus perkara tersebut menerapkan ketentuan yang terdapat dalam UU ITE dengan pertimbangan bahwa pelaku tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik telah memenuhi unsur-unsur Pasal 27 Ayat (3) juncto Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE sehingga terdakwa dijatuhi dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAJURIT TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Putusan Pengadilan Militer I-02 Nomor 109-K/PM.I-02/AL/XI/2022) Vindo Montana; M Yamin Lubis; Ibnu Affan
Jurnal Meta Hukum Vol. 2 No. 2 (2023): Edisi Juli 2023
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47652/jmh.v2i2.431

Abstract

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan oleh penegak hukum, juga terhadap pelaku telah banyak pula yang dijatuhi putusan pengadilan dan menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan termasuk penyalahgunaan narkotika oleh oknum anggota TNI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika diatur dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pertanggungjawaban pidana terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 109-K/PM.I-02/AL/XI/2022 pada dasarnya merupakan suatu tindakan penjeraan sebagai upaya memberikan pembelajaran bagi anggota TNI untuk taat dan patuh terhadap aturan dan menghindar dari segala perbuatan yang dilarang karena pertanggungjawaban tersebut akan selalu melekat pada diri anggota TNI. Anggota oknum TNI yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan pidana pokok berupa penjara selama selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,00(delapan ratus juta rupiah) serta pidana tambahan dipecat dari dinas Militer Cq.TNI AL. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 109-K/PM.I-02/AL/XI/2022 dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh oknum anggota TNI adalah perbuatan terdakwa mencerminkan sifat terdakwa yang tidak baik dan tidak patuh lagi terhadap aturan hukum yang berlaku, dengan tidak lagi meperdulikan kepentingan dan nama baik kesatuannya.
TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENGGELAPAN DALAM HUBUNGAN KERJA (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 616/Pid.B/2016/PN.Lbp) Cut Nurita
Jurnal Meta Hukum Vol. 2 No. 2 (2023): Edisi Juli 2023
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47652/jmh.v2i2.432

Abstract

Tindak pidana penggelapan merupakan suatu tindak pidana yang berhubungan dengan masalah moral ataupun mental dan suatu kepercayaan atas kejujuran seseorang. Tindak pidana ini bermula dari adanya suatu kepercayaan pihak yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana penggelapan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode telaah pustaka (library research) untuk mentelaah data-data sekunder dengan melakukan analisis kasus putusan Nomor 616/Pid.B/2016/ PN.Lbp. Jenis data penelitian ini adalah data sekunder. Bahan hukum primer dan sekunder disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif Pengaturan hukum tindak pidana penggelapan jabatan terhadap dana nasabah diatur dalam Pasal 374 KUHPidana. Terjadi tindak pidana bersama-sama melakukan penggelapan karena ada hubungan kerja berhubungan dengan harta kekayaan dan benda terdapat suatu tindak pidana yang dikenal dengan istilah penggelapan dimana penyalahgunaan kepercayaan yang mendominasi sebagai unsur utama terjadinya tindak pidana ini. Penerapan sanksi pidana dalam tindak pidana bersama-sama melakukan penggelapan karena ada hubungan kerja terhadap para terdakwa dengan hukuman penjara masing 5 (lima) bulan. Perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut jelas telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana yang unsur-unsurnya. Sanksi pidana yang dijatuhkan lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu pidana penjara selama ( (lima) bulan penjara.
STRATEGI DINAS KETENAGAKERJAAN DALAM PENEMPATAN TENAGA KERJA DI KOTA MEDAN Pin Pin; Doli Tua Mulia Raja Panjaitan; Rada Agencia Girsang
Jurnal Meta Hukum Vol. 2 No. 1 (2023): Edisi Maret 2023
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47652/jmh.v2i1.434

Abstract

Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah penting yang harus ditanggapi secara serius oleh Pemerintah Kota Medan, terlebih lagi jumlah penduduk yang semakin bertambah sehingga banyak yang menganggur atau dicap sebagai pengangguran. Dampak dari pengangguran adalah pertumbuhan ekonomi yang lambat, kriminalitas, pemukiman kumuh, kemiskinan dan ketidakseimbangan antara pasar tenaga kerja dan pencari kerja juga menjadi penyebab pengangguran. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi Dinas Ketenagakerjaan dalam penempatan tenaga kerja di kota Medan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, wawancara, observasi, dokumentasi dengan teknik pengumpulan data. Fokus utama pada penelitian ini adalah menggunakan indikator penempatan tenaga kerja, yaitu; pendidikan, kesehatan fisik dan mental, Pengalaman kerja, Keterampilan Kerja, Fokus Status Perkawinan, Sikap, Usia. Informan dan dokuman yang saling adalah sumber data pada penelitian ini, penggunaan teknik pengumpulan data, analisis data penyajian data yang diterapkan pada penelitian ini. Pada hasil penelitian ini strategi yang digunakan dalam penempatan tenaga kerja di kota Medan, dengan menyediakan aplikasi SIDUTA, menberikan program pelatihan, melakukan job fair mini, dan melakukan kerja sama dengan perusahan yang menyediakan lowongan kerja ke luar negeri, program tersebut telah dilaksanakan, pada evaluasi program tersebut sudah ada yang bekerja, namun ada juga yang belum bekerja. Diharapkan pemerintah lebih sering melakukan pelatihan dan lowongan pekerjaan,agar lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat tersebut.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DISERTAI DENGAN KEKERASAN DI MINIMARKET INDOMARET (Studi Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 24/Pid.B/2021/PN Bnj) Krisno Krisno; Mustamam Mustamam; Adil Akhyar
Jurnal Meta Hukum Vol. 2 No. 1 (2023): Edisi Maret 2023
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47652/jmh.v2i1.435

Abstract

Tindak pidana pencurian sampai saat ini masih dilematis dan menjadi masalah yang cukup serius serta memerlukan pemecahan. Permasalahan dalam ini adalah bagaimana pengaturan hukum tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan di minimarket Indomaret, bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di minimarket Indomaret, bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 24/Pid.B/2021/PN Bnj. Hasil penelitian menunjukkan pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 24/Pid.B/2021/PN Bnj adalah Majelis Hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan mulai dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan pasal yang didakwakan dan tidak ada alasan pembenar dan pemaaf, sehingga dinyatakan bersalah, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Adapun pertimbangan Majelis Hakim yang telah memutus perkara ini yaitu hal yang meringankan terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, sedangkan hal yang memberatkan adalah terdakwa sudah pernah dihukum serta terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN WALI KOTA MEDAN NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG PELIMPAHAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN KEPADA CAMAT (Studi Kasus di Kecamatan Medan Sunggal) Besti Rohana Simbolon; Pin Pin; Teman Yuce Gulo
Jurnal Meta Hukum Vol. 2 No. 1 (2023): Edisi Maret 2023
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47652/jmh.v2i1.436

Abstract

Di kecamatan medan sunggal sampah merupakan salah satu persoalaan yang cukup mengganggu dimana peningkatan penduduk dan bergantinya pola konsumsi masyarakat sehinggadapat menyebabkan pengaruh pada tingkat volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beraneka macam. Sampah merupakan benda yang tidak lagi digunakan oleh makhluk hidup. Dalam hal ini PEMKO Medan melimpahkan kewenagan kepada Camat untuk bertanggung jawab atas pengelolaan sampah pada lingkungannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan dan untuk mengetahui faktor penghambat kebijakan PERWAL 18 tahun 2021 di Kecamatan Medan Sunggal. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data penelitian ini reduksi data,penyajian data, kesimpulan dan verifikasi. Bersasarkan PERWAL nomor 18 tahun 2021 Kecamatan Medan Sunggal melibatkan berbagai lapisan masyarakat untuk berpatisipasi dalam pengelolaan sampah. Kecamatan Medan Sunggal juga memberikan pelayanan pengelolaan sampah melalui personil yang ditugaskan untuk pengelolaan sampah masyarakat. Dengan mempersiapkan seperti sarana dan prasarana.
PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENINGKATAN MOTIVASI KERJA PEGAWAI DI KANTOR LURAH TANJUNG GUSTA KECAMATAN MEDAN HELVETIA Fitriani Saragih; Doli Tua Mulia Raja Panjaitan; Pin Pin
Jurnal Meta Hukum Vol. 2 No. 1 (2023): Edisi Maret 2023
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47652/jmh.v2i1.437

Abstract

Motivasi sangat penting bagi manusia untuk melakukan sesuatu. Jika motivasinya rendah, maka yang dikerjakan seadanya dan sekadar memenuhi target. Sementara jika motivasinya tinggi, maka bukan hasilnya akan maksimal, dalam mengerjakannya pun secara sadar, penuh semangat dan bukan karena semata perintah atasan atau orang lain. Itu sebabnya motivasi pegawai kelurahan perlu dijaga agar kinerjanya tetap cemerlang, sehingga pelayanan dan pembangunan yang menjadi kewenangannya berjalan baik. Dalam penelitian awal ditemukan penerapan prinsip good governance berhubungan dengan peningkatan motivasi, yang pada gilirannya akan berdampak terhadap kinerja masing-masing. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun subyek penelitian dalam tulisan ini, adalah Lurah dan ASN yang bekerja di Kantor Lurah Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia. Adapun hasil penelitian ini adalah penerapan prinsip good governance memotivasi mereka dalam bekerja. Faktor yang memengaruhi penerapan prinsip good governance, antara lain sarana dan prasarana, sumber daya manusia, kedisplinan dan kerjasama. Jika faktor ini diabaikan bisa menjadi penghambat, dan sebaliknya jika dimaksimalkan akan menjadi pendukung. Kendala penerapan prinsip good governance meningkatkan motivasi kerja, antara lain sumber daya manusia (SDM), anggaran dan fasilitas.
STRATEGI KEPEMIMPINAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN DALAM MENINGKATKAN KEDISIPLINAN PEGAWAI DI KANTOR DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KARO Nusantara Ginting; Besti Rohana Simbolon Simbolon; Pin Pin
Jurnal Meta Hukum Vol. 2 No. 1 (2023): Edisi Maret 2023
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47652/jmh.v2i1.438

Abstract

Berdasarkan PP No. 94 tahun 2021, pasal 1, ayat 4, disiplin dalam organisasi pemerintahan yang disebut disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan terkait pelanggaran disiplin pada pasal 1 ayat 6, menjelaskan bahwa pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan Disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. Dalam pemantauan atau observasi penulis di Kantor Dinas Perhubungan, masih ditemukan ketidakdisiplinan pegawai ASN yakni, masih ada pegawai ASN yang terlambat masuk kantor di pagi hari. Masih ada yang masuk lewat pukul 08.00 WIB. Selain itu, kebiasaan pegawai yang sering pulang kerumah untuk kepentingan pribadi pada saat jam kerja menyebabkan banyak pekerjaan tertunda, juga masih ada. Selama ini, di kantor sudah dilaksanakan cara fingerprint untuk memastikan ketepatan kehadiran pegawai ASN agar malu untuk terlambat. Namun peneguran karena pelanggaran keterlambatan masih belum efektif sehingga berakibat pada kinerja pekerjaan yang tertunda. Pimpinan juga sudah melakukan komunikasi yang baik agar pegawai bekerja tanpa tekanan namun hal ketidakdisiplinan masih tetap ada. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian memiliki kewenangan dalam memberikan informasi terkait dan terlibat strategi kepemimpinan di kantor dinas perhubungan Kabupaten Karo Adapun hasil penelitian ini adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karo memiliki strategi tersendiri dalam meningkatkan disiplin bawahannya. Strategi kepemimpinan kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karo sinilai berhasil meningkatkan disiplin pegawai. Ada 11 hal yang menjadi hambatan dalam strategi kepemimpinan kepala dinas perhubungan Kabupaten Karo sehingga berpotensi tidak efektif. Antara lain, sumber daya manusia, mental ASN, keinginan untuk memajukan/meningkatkan disiplin pegawai, kurangnya kesadaran dari ASN tentang tugas dan tupoksinya, dan arana dan prasarana kantor dinas perhubungan. Faktor pendukung strategi kepemimpinan kepala dinas perhubungan Kabupaten Karo antara lain adanya sosialisasi perundangundangan, penerapan aturan disiplin kepegawaian, ketegasan dari Kepala Dinas, kesadaran dari ASN tentang tugas dan tupoksinya, dan fasilitas prasarana dalam menjalankan tugas

Page 4 of 4 | Total Record : 39

 1   2   3   4 

Filter by Year

2022 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 2 (2023): Edisi Juli 2023 Vol. 2 No. 1 (2023): Edisi Maret 2023 Vol. 1 No. 3 (2022): Edisi November 2022