cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Afifah Mayaningsih
Contact Email
afifahmayaningsih@iainkediri.ac.id
Phone
+6282143360367
Journal Mail Official
verfassung@iainkediri.ac.id
Editorial Address
Jalan Sunan Ampel No.7 Kota Kediri
Location
Kota kediri,
Jawa timur
INDONESIA
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara
Published by Institut Agama Islam Negeri Kediri
ISSN : -     EISSN : 29644623     DOI : https://doi.org/10.30762/vjhtn.v1i2
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara merupakan media diseminasi pemikiran dan hasil penelitian para akademisi dan praktisi di bidang hukum tata negara. Jurnal akses terbuka ini terbit 2 (dua) kali dalam setahun: Juni dan Desember.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 1 No 2 (2022)" : 10 Documents clear
Pengaruh People Power dalam Peradilan di Indonesia Firnanda, Amalia; Romadhon, Muhammad Zainur
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Vol 1 No 2 (2022)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (233.363 KB) | DOI: 10.30762/vjhtn.v1i2.177

Abstract

Peran masyarakat dalam penegakan hukum di negeri ini sangatlah penting. Peran tersebut perlu ditunjang dengan disiplin dalam mematuhi peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan. Artikel yang menggunakan metodologi penelitian hukum normatif ini menyimpulkan, sejatinya, isi dari rule of law yang diterapkan di Indonesia mengandung asas dignity of man, yaitu berisi prinsip dari demokrasi mengenai ide-ide konstitualisme beserta pemerintah yang diberi kewenangan terbatas. Dengan adanya rule of law, maka keadilan juga kesejahteraan rakyat bisa tercapai, karena adanya hak dari rakyat untuk ikut serta dalam menyuarakan keadilan sesuai dengan Pancasila sila kelima yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.
Menyoal Efektivitas Kode Etik Hakim dalam Menjaga Marwah Kualitas Putusan yang Berkeadilan Syndo, Sivana Amanda Diamita
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Vol 1 No 2 (2022)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (246.114 KB) | DOI: 10.30762/vjhtn.v1i2.178

Abstract

Pemaknaan hakim sebagai wakil Tuhan menjadikan putusan hakim seakan mandat langsung dari Tuhan yang harus dilaksanakan. Dengan demikian, baik buruk segala sesuatu yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusan merupakan aspek penting yang menentukan kualitas suatu putusan itu sendiri. Namun, faktanya saat ini, menunjukkan terjadinya penurunan kualitas dalam beberapa putusan hakim, sehingga membuat segala aspek yang berhubungan dengan penetapan suatu putusan, termasuk penerapan kode etik, harus dilakukan sebuah pengkajian guna evaluasi pelaksanaan. Penerapan dan penegakan kode etik dirasa efektif dalam upaya meningkatkan kualitas putusan hakim, karena sifatnya yang batiniah. Pun, infrastruktur etika mampu secara komplementer dalam hal pembangunan dan pengembangan infrastruktur hukum itu sendiri.
Akibat Hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 155/G/2021/PTUN.SBY Mayaningsih, Afifah; Hanin, Kamilatul
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Vol 1 No 2 (2022)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (164.841 KB) | DOI: 10.30762/vjhtn.v1i2.185

Abstract

Berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya Nomor: 155/G/2021/PTUN.SBY, Surat Keputusan Bupati Bangkalan tentang Pengesahan Penetapan Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Banyuajuh, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, dianggap batal dan tidak berlaku. Artikel hasil studi kepustakaan yang menggunakan metode penelitian hukum normatif ini menyimpulkan, pertama, surat keputusan yang dimaksud diputuskan batal dan tidak berlaku sejak putusan PTUN memiliki kekuatan hukum tetap. Kedua, Bupati Bangkalan perlu membuat keputusan baru menyesuaikan dengan hasil perhitungan terbanyak saat pemilihan umum. Ketiga, perlu adanya penegakan hukum terkait upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan sanksi adminitratif jika Bupati Bangkalan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dalam putusan pengadilan yang dimaksud.
Tinjauan Asas Equalty Before the Law terhadap Penegakan Hukum di Indonesia Waliden, Ibnu Alwaton Surya; Maulida, Selvia Fitri; Rachmatulloh, Mochammad Agus
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Vol 1 No 2 (2022)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (209.456 KB) | DOI: 10.30762/vjhtn.v1i2.186

Abstract

Penegakan hukum merupakan upaya tegaknya serta berfungsinya nilai-nilai keadilan yang tertuang dalam aturan formal. Namun, yang kerap menjadi penghambat adalah tindakan oknum aparat penegak hukum yang bertentangan dengan prosedur yang ada. Artikel ini membahas penegakan hukum di Indonesia dalam perspektif konstitusi dan asas equality before the law dengan menggunakan metode penelitian yuridis-empiris melalui studi kepustakaan. Hasilnya, terjadinya beberapa penyimpangan dalam proses penegakan hukum yang menjadi hambatan dalam mewujudkan asas equality before the law. Penyebab yang paling mempengaruhi, salah satunya, moralitas dari aparat penegak hukum itu sendiri.
Judicial Review terkait Presidential Threshold di Mahkamah Konstitusi dalam Optik Hak Asasi Manusia Widodo, Muhammad Fajar Sidiq; Munajad, Munajad; Bazla, Bahru Rosyid
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Vol 1 No 2 (2022)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (253.027 KB) | DOI: 10.30762/vjhtn.v1i2.188

Abstract

Pengaturan mengenai presidential threshold masih berdiri kokoh, meskipun telah dilaksanakan judicial review sebanyak 14 (empat belas) kali, yang berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara, sehingga artikel ini mengulasnya dengan menggunakan penelitian hukum normatif melalui pendekatan sejarah dan konseptual. Hasilnya, presidential threshold sebenarnya tidak cocok digunakan dalam negara bersistem multipartai dan pemerintahan yang presidensial, karena persentase kekuatan presiden dengan parlemen harus terjadi secara natural dan praktik yang transaksional akan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang. Sistem checks and balance juga tidak akan terwujud dengan baik jika dibentuk dari perhitungan ambang batas pemilu sebelumnya. Hak warga negara untuk maju dan dipilih sebagai calon presiden juga kian terbatas.
Pengaruh People Power dalam Peradilan di Indonesia Firnanda, Amalia; Romadhon, Muhammad Zainur
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Vol 1 No 2 (2022)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara (HTN), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/vjhtn.v1i2.177

Abstract

Peran masyarakat dalam penegakan hukum di negeri ini sangatlah penting. Peran tersebut perlu ditunjang dengan disiplin dalam mematuhi peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan. Artikel yang menggunakan metodologi penelitian hukum normatif ini menyimpulkan, sejatinya, isi dari rule of law yang diterapkan di Indonesia mengandung asas dignity of man, yaitu berisi prinsip dari demokrasi mengenai ide-ide konstitualisme beserta pemerintah yang diberi kewenangan terbatas. Dengan adanya rule of law, maka keadilan juga kesejahteraan rakyat bisa tercapai, karena adanya hak dari rakyat untuk ikut serta dalam menyuarakan keadilan sesuai dengan Pancasila sila kelima yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.
Menyoal Efektivitas Kode Etik Hakim dalam Menjaga Marwah Kualitas Putusan yang Berkeadilan Syndo, Sivana Amanda Diamita
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Vol 1 No 2 (2022)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara (HTN), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/vjhtn.v1i2.178

Abstract

Pemaknaan hakim sebagai wakil Tuhan menjadikan putusan hakim seakan mandat langsung dari Tuhan yang harus dilaksanakan. Dengan demikian, baik buruk segala sesuatu yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusan merupakan aspek penting yang menentukan kualitas suatu putusan itu sendiri. Namun, faktanya saat ini, menunjukkan terjadinya penurunan kualitas dalam beberapa putusan hakim, sehingga membuat segala aspek yang berhubungan dengan penetapan suatu putusan, termasuk penerapan kode etik, harus dilakukan sebuah pengkajian guna evaluasi pelaksanaan. Penerapan dan penegakan kode etik dirasa efektif dalam upaya meningkatkan kualitas putusan hakim, karena sifatnya yang batiniah. Pun, infrastruktur etika mampu secara komplementer dalam hal pembangunan dan pengembangan infrastruktur hukum itu sendiri.
Akibat Hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 155/G/2021/PTUN.SBY Mayaningsih, Afifah; Hanin, Kamilatul
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Vol 1 No 2 (2022)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara (HTN), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/vjhtn.v1i2.185

Abstract

Berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya Nomor: 155/G/2021/PTUN.SBY, Surat Keputusan Bupati Bangkalan tentang Pengesahan Penetapan Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Banyuajuh, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, dianggap batal dan tidak berlaku. Artikel hasil studi kepustakaan yang menggunakan metode penelitian hukum normatif ini menyimpulkan, pertama, surat keputusan yang dimaksud diputuskan batal dan tidak berlaku sejak putusan PTUN memiliki kekuatan hukum tetap. Kedua, Bupati Bangkalan perlu membuat keputusan baru menyesuaikan dengan hasil perhitungan terbanyak saat pemilihan umum. Ketiga, perlu adanya penegakan hukum terkait upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan sanksi adminitratif jika Bupati Bangkalan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dalam putusan pengadilan yang dimaksud.
Tinjauan Asas Equalty Before the Law terhadap Penegakan Hukum di Indonesia Waliden, Ibnu Alwaton Surya; Maulida, Selvia Fitri; Rachmatulloh, Mochammad Agus
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Vol 1 No 2 (2022)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara (HTN), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/vjhtn.v1i2.186

Abstract

Penegakan hukum merupakan upaya tegaknya serta berfungsinya nilai-nilai keadilan yang tertuang dalam aturan formal. Namun, yang kerap menjadi penghambat adalah tindakan oknum aparat penegak hukum yang bertentangan dengan prosedur yang ada. Artikel ini membahas penegakan hukum di Indonesia dalam perspektif konstitusi dan asas equality before the law dengan menggunakan metode penelitian yuridis-empiris melalui studi kepustakaan. Hasilnya, terjadinya beberapa penyimpangan dalam proses penegakan hukum yang menjadi hambatan dalam mewujudkan asas equality before the law. Penyebab yang paling mempengaruhi, salah satunya, moralitas dari aparat penegak hukum itu sendiri.
Judicial Review terkait Presidential Threshold di Mahkamah Konstitusi dalam Optik Hak Asasi Manusia Widodo, Muhammad Fajar Sidiq; Munajad, Munajad; Bazla, Bahru Rosyid
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Vol 1 No 2 (2022)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara (HTN), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/vjhtn.v1i2.188

Abstract

Pengaturan mengenai presidential threshold masih berdiri kokoh, meskipun telah dilaksanakan judicial review sebanyak 14 (empat belas) kali, yang berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara, sehingga artikel ini mengulasnya dengan menggunakan penelitian hukum normatif melalui pendekatan sejarah dan konseptual. Hasilnya, presidential threshold sebenarnya tidak cocok digunakan dalam negara bersistem multipartai dan pemerintahan yang presidensial, karena persentase kekuatan presiden dengan parlemen harus terjadi secara natural dan praktik yang transaksional akan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang. Sistem checks and balance juga tidak akan terwujud dengan baik jika dibentuk dari perhitungan ambang batas pemilu sebelumnya. Hak warga negara untuk maju dan dipilih sebagai calon presiden juga kian terbatas.

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 2 (2025) Vol 4 No 1 (2025) Vol 3 No 2 (2024) Vol 3 No 1 (2024) Vol 2 No 2 (2023) Vol 2 No 1 (2023) Vol 1 No 2 (2022) Vol 1 No 1 (2022)