cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Afifah Mayaningsih
Contact Email
afifahmayaningsih@iainkediri.ac.id
Phone
+6282143360367
Journal Mail Official
verfassung@iainkediri.ac.id
Editorial Address
Jalan Sunan Ampel No.7 Kota Kediri
Location
Kota kediri,
Jawa timur
INDONESIA
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara
Published by Institut Agama Islam Negeri Kediri
ISSN : -     EISSN : 29644623     DOI : https://doi.org/10.30762/vjhtn.v1i2
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara merupakan media diseminasi pemikiran dan hasil penelitian para akademisi dan praktisi di bidang hukum tata negara. Jurnal akses terbuka ini terbit 2 (dua) kali dalam setahun: Juni dan Desember.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "vol 5 no 1 (2026)" : 5 Documents clear
Anotasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 135/PUU-XXII/2024, tanggal 26 Juni 2025, terkait Pemisahan Waktu Pelaksanaan antara Pemilihan Umum Nasional dengan Daerah Mukammal Mukammal; Mochammad Rafli Bagus Pratama; Wistyo Dwi Setiawan; Putri Wahyuning Ratri
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Vol 5 No 1 (2026)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara (HTN), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Wasil Kediri, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/vjhtn.v5i1.778

Abstract

Pemohon sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK)  Nomor: 135/PUU-XXII/2024, tanggal 26 Juni 2025, memohon kepada MK untuk memberikan penafsiran konstitusional terkait waktu pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah. Anotasi ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan. Hasilnya, putusan MK menyatakan mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian dengan merumuskan: pelaksaanaan pemilu nasional dan daerah harus dilaksanakan pada waktu tertentu, sehingga menyebabkan adanya  norma baru. MK, dalam putusan tersebut, bertindak sebagai positive legislator, yang sesungguhnya merupakan kewenangan dari pembentuk undang-undang, sehingga MK melampaui kewenangannya.
Tantangan Pengelolaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Pelindungan Hak Asasi Manusia di Era Digital dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Atiqah Nurmaulidyawati; Ema Zaskia Neza Bella; Suryaningsi Suryaningsi
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Vol 5 No 1 (2026)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara (HTN), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Wasil Kediri, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/vjhtn.v5i1.782

Abstract

Artikel ini menganalisis efektivitas sistem pemerintahan parlementer dan presidensial di Indonesia dalam perspektif hukum tata negara dengan fokus pada pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta pelindungan hak asasi manusia (HAM). Artikel ini menggunakan metode penelitian socio-legal. Hasilnya, sistem presidensial pasca-amandemen UUD NRI Tahun 1945 lebih stabil dalam mendukung penguatan IPTEK dan mekanisme akuntabilitas, namun masih menghadapi tantangan berupa literasi digital rendah, kebocoran data, dan potensi pelanggaran HAM melalui pengawasan digital dan bias algoritmik. Sementara itu, contoh negara parlementer menunjukkan fleksibilitas politik yang lebih tinggi, namun rentan terhadap instabilitas eksekutif.
Makna Kesetaraan dalam Hak Asasi Manusia Perspektif al-Qur’an terkait Isu Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender Areza, Mohammad Darel Aska
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Vol 5 No 1 (2026)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara (HTN), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Wasil Kediri, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/vjhtn.v5i1.831

Abstract

Artikel ini menganalisis makna prinsip kesetaraan dalam al-Qur’an, khususnya surat al-Hujurat ayat 13 serta implikasinya terhadap pemenuhan hak asasi manusia (HAM) terkait isu lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT). Artikel ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui kajian peraturan perundang-undangan, ayat al-Qur’an, literatur tafsir, dan konsep HAM dalam Islam. Hasil analisis menunjukkan bahwa surat al-Hujurat ayat 13 menegaskan kesetaraan manusia dalam harkat dan martabat kemanusiaan tanpa diskriminasi berdasarkan atribut lahiriah dengan ketakwaan sebagai ukuran kemuliaan. Namun, kesetaraan dalam perspektif Islam tidak dimaknai sebagai legitimasi terhadap orientasi seksual atau perilaku yang bertentangan dengan fitrah dan nilai syariat. Pemenuhan HAM terhadap individu LGBT dalam Islam menekankan pelindungan martabat kemanusiaan tanpa membenarkan penyimpangan moral.
Kepemimpinan Perempuan di Jawa Timur Perspektif al-Qur’an Anastasia Anggi Pramesti
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Vol 5 No 1 (2026)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara (HTN), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Wasil Kediri, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/vjhtn.v5i1.834

Abstract

Artikel ini menganalisis kepemimpinan perempuan di Jawa Timur perspektif al-Qur’an, khususnya surat an-Naml ayat 32 hingga 34. Ayat tersebut menggambarkan kepemimpinan Ratu Balqis yang menekankan musyawarah, kehati-hatian dalam mengambil keputusan, serta pertimbangan terhadap dampak kebijakan bagi rakyat, namun tetap mampu mengambil langkah strategis. Artikel ini termasuk sebagai penelitian socio-legal yang bersifat deskriptif-kualitatif. Hasilnya, kepemimpinan perempuan di Jawa Timur mencerminkan prinsip kehati-hatian dan stabilitas kebijakan yang sejalan dengan nilai-nilai dalam surat an-Naml ayat 32 hingga 34. Namun, pada periode kepemimpinan lanjutan, kebijakan yang cenderung berorientasi pada keberlanjutan yang memunculkan evaluasi kritis mengenai sejuh mana prinsip tersebut diimbangi dengan visi inovatif dan terobosan kebijakan dalam mewujudkan kemaslahatan publik.
New York sebagai Kota Kosmopolitan: antara Keberagaman dengan Ketimpangan Rasial Perspektif Hak Asasi Manusia Elok Fitrotul Maulidah; Mutiara Anugerah Pekerti
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Vol 5 No 1 (2026)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara (HTN), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Wasil Kediri, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/vjhtn.v5i1.892

Abstract

Artikel ini membahas kosmopolitanisme New York dalam perspektif hak asasi manusia (HAM), yang fokus pada kesenjangan antara keberagaman dengan kesetaraan rasial. Artikel ini termasuk sebagai penelitian socio-legal yang analisisnya bersifat deskriptif-kualitatif berbasis pada prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi sebagaimana tertuang dalam Universal Declaration of Human Rights dan International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination. Hasilnya, kosmopolitanisme di New York hanya bersifat simbolik, yaitu keberagamannya tidak disertai dengan pemenuhan hak yang merata. Oleh karena itu, kosmopolitanisme perlu direkonstruksi sebagai kerangka yang berbasis HAM agar dapat mewujudkan keadilan sosial di kota global.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2026 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5 No 1 (2026) Vol 4 No 2 (2025) Vol 4 No 1 (2025) Vol 3 No 2 (2024) Vol 3 No 1 (2024) Vol 2 No 2 (2023) Vol 2 No 1 (2023) Vol 1 No 2 (2022) Vol 1 No 1 (2022)