cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
BASYARUDIN
Contact Email
lp3mpainan22@gmail.com
Phone
+6281808362356
Journal Mail Official
lp3mpainan@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota tangerang,
Banten
INDONESIA
JURNAL ILMIAH HUKUM DAN KEADILAN
Published by SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM PAINAN
ISSN : 24071250     EISSN : 27470628     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
FOCUS AND SCOPE JURNAL ILMIAH HUKUM DAN KEADILAN merupakan jurnal ilmiah yang berisikan gagasan dan pengetahuan hukum yang berasal dari akademisi, peneliti dan praktisi dibidang hukum, atas fenomena hukum yang jamak terjadi di masyarakat. JURNAL ILMIAH HUKUM DAN KEADILAN akan Diterbitkan oleh Lembaga Penjaminan Mutu, Penelitian dan Pengbdian Masyarakt sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu (Maret dan September). Ruang lingkup Jurnal Hukum dan Keadilan adalah: A. Hukum: 1. hukum perdata, 2. hukum pidana, 3. hukum administrasi, 4. hukum militer, 5. hukum konstitusional, 6. hukum internasional. B. Yudikatif: 1. manajemen kasus pengadilan 2. manajemen peradilan. C. Kriminologi dan Hukum: D. Victimology dan Hukum E. Forensik dan Hukum
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 171 Documents
 7   8   9   10   11 
URGENSI SINERGI PEMBERANTASAN ILLEGAL, UNREPORTED AND UNREGULATED (IUU) FISHING SEBAGAI KEJAHATAN TRANSNASIONAL DI PERAIRAN INDONESIA BELLITA TRI AYU DERIA
Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan Vol. 8 No. 1 (2021): Hukum Dan Keadilan
Publisher : STIH Painan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (404.098 KB) | DOI: 10.59635/jihk.v8i1.143

Abstract

Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUU fishing) adalah suatu kegiatan perikanan yang dilakukan secara tidak sah, kegiatan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepala suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang telah tersedia. Dengan maraknya kegiatan IUU Fishing yang terjadi di perairan Indonesia tentu akan mengganggu kelestarian laut Indonesia. Hal itu juga akan berdampak pada keamanan laut. Hal tersebut memberikan pengaruh pada ekosistem terumbu karang, kesehatan manusia dan spesies ikan lainnya. Selain itu, IUU Fishing juga menimbulkan kerugian bagi Indonesia. Operasi IUU fishing sangat sering terjadi secara transnasional dan terjadi secara massif dan juga memiliki hubungan yang sangat kuat dengan kejahatan terorganisasi. Artikel ini membahas pengaturan terkait IUU Fishing menurut hukum nasional Indonesia dan hukum internasional serta menelaah urgensi dan sinergi pemerintah dalam penanggulangan IUU Fishing sebagai kejahatan transnasional. Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang menelusuri instrumen hukum nasional dan internasional yang relevan yang dianalisis dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IUU Fishing sudah diatur secara tegas baik dalam hukum nasional maupun hukum internasional, Oleh karenanya, urgensi dan sinergi pemerintah dalam penanggulangan IUU Fishing harus harus kuat dilakukan melalui kerjasama internasional
TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN KOMISI INFORMASI PUBLIK DIHUBUNGKAN DENGAN SISTEM PERADILAN DI INDONESIA SYAMSUDIN SYAMSUDIN
Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan Vol. 8 No. 1 (2021): Hukum Dan Keadilan
Publisher : STIH Painan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (772.835 KB) | DOI: 10.59635/jihk.v8i1.144

Abstract

Reformasi tahun 1998 melahirkan perubahan mendasar yang sebagiannya dituangkan dalam konstitusi sebagai fondasi dalam mentransformasi perubahan yang diinginkan, diantara hak-hak mendasar kemanusiaan adalah hak asasi manusia untuk dapat berkamunikasi dan memperoleh informasi, perubahan tersebut melahirkan Lembaga Komisi Informasi sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kewenangan menyelesaikan sengketa informasi menempatkan lembaga ini sebagai lembaga peradilan khusus, sementara itu sebagai lembaga pengadilan khusus menurut UUD 1945 maupun peraturan delegasinya yaitu Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-Undang tentang Mahkamah Agung menyatakan bahwa Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang, bahwa Komisi Informasi sebagai lembaga pengadilan khusus tidak dibentuk seperti amanat undang-undang tersebut menarik minat penulis untuk menyusun tulisan hukum ini dengan permasalahan berikut: Bagaimana kedudukan Komisi Informasi Publik sebagai Lembaga Negara bantu / Auxiliary State ? dan Bagaimana kewenangan Komisi Informasi Publik dihubungkan dengan Sistem Peradilan di Indonesia ? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif melalui penelitian pustaka, data yang digunakan data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Untuk analisis data dilakukan dengan metode yuridis normatif. Dari hasil penelitian dapat diperoleh bahwa Komisi Informasi sebagai lembaga negara bantu tidak tepat dikatakan sebagai lembaga peradilan khusus walaupun diberikan kewenangan dalam bidang penyelesaian sengketa yang merupakan ciri khas lembaga peradilan kecuali diberikan perubahan regulasinya, demikian juga kewenangan yang diberikan oleh legislatif dalam bidang penyelesaian sengketa adalah tidak tepat ketika dihubungkan dengan kewenangan sistem peradilan yang menimbulkan ketidak pastian hukum
DITINJAU DARI SUDUT FILSAFAT TERHADAP PRO DAN KONTRA PENGATURAN TENTANG POLIGAMI ENDI SUHADI
Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan Vol. 8 No. 1 (2021): Hukum Dan Keadilan
Publisher : STIH Painan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (721.96 KB) | DOI: 10.59635/jihk.v8i1.145

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana asumsi dasar pengaturan poligami dan pandangan-pandangan tentang konsep dari pelaksanaan perkawinan poligami. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan memaparkan kajian dan analisa terhadap hukum poligami, nilai falsafah perkawinan poligami, hikmah poligami, dampak poligami terhadap para istri, dampak poligami bagi anak, kodrat manusia, pandangan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang poligami serta stigma poligami dan kesetaraan jender. Hasil dari pernikahan bagi umat manusia adalah suatu yang sangat sakral dan mempunyai tujuan yang sakral pula, dan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh syariat agama. Perkawinan sebagai Homo Homini Socius perkawinan secara filosofis merupakan salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan masyarakat yang sempurna. Perkawinan bukan saja hanya sebagai satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara yang satu dengan yang lainnya. Poligami adalah suatu bentuk perkawinan dimana seorang pria dalam waktu yang sama mempunyai istri lebih dari seorang wanita. Konsep perkawinan poligami merupakan pengecualian dari konsep perkawinan Monogami. Tradisi perkawinan poligami telah ada jauh sebelum Islam datang,, terutama dilakukan dikalangan raja-raja, Yang dalam pandangan rakyatnya dianggap sebagai simbol ketuhanan oleh karena itu mereka dipandang suci
PENERAPAN SAFEGUARDS DALAM IMPORTASI CERTAIN IRON OR STEEL PRODUCTS OLEH PEMERINTAH INDONESIA DITINJAU DARI AGREEMENT OF SAFEGUARD NADA AMIRA
Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan Vol. 8 No. 1 (2021): Hukum Dan Keadilan
Publisher : STIH Painan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (833.643 KB) | DOI: 10.59635/jihk.v8i1.146

Abstract

Safeguards merupakan hak darurat suatu pemerintahan untuk membatasi impor apabila terjadi peningkatan impor yang menimbulkan cedera serius (serious injury) atau ancaman cedera serius (threat of serious injury) terhadap industri dalam negeri suatu negara. Tindakan safeguard dimaksudkan untuk menghindari keadaan dimana anggota WTO menghadapi suatu dilema antara membiarkan pasar dalam negeri yang sangat terganggu oleh barang impor atau menarik diri dari kesepakatan. Salah satu kasus yang menarik ialah Indonesia dengan China Taipei mengenai baja tertentu dan produk besi. China Taipei melaporkan Indonesia melanggar penerapan safeguard tetapi justru Panel memutuskan bahwa tindakan Indonesia melanggar klausal Most-Favored-Nation. China Taipei melakukan consultation requested pada tanggal 12 Februari 2015 di mana China Taipei menunjukan klaim bahwa tindakan safeguard Indonesia melanggar peraturan : (a) Art. XIX: 1 GATT 1944; (b) Art. 2.1, 3.1, 4.1(a). 4.1(b), 4.1(c), 4.2(a), 4.2(b), 4.2(c), 12.2,12.3 safeguards, yang mana menurut penelitian ini berdasarkan Artile 2.1 Safeguard Agreement mengenai cara pengidentifikasian penerapan safeguard yaitu dengan melihat peningkatan impor dibedakan dalam dua bentuk, yaitu secara absolut dan perbandingan secara relatif terhadap produksi dalam negeri atas barang serupa atau barang yang secara langsung tersaingi telah sesuai. Selain itu berdasarkan Article4.2 (a) Safeguard Agreement disebutkan faktor-faktor penting diberlakukannya safeguard yaitu, angka jumlah peningkatan impor barang yang bersangkutan yang dalam penyelidikan secara absolut dan relatif, pangsa pasar domestik yang dikuasai oleh barang impor yang meningkat tersebut, perubahan dalam tingkat penjualan, produksi, produktivitas, pemanfaatan kapasitas, keuntungan dan kerugian, dan kesempatan kerja
PEMBERIAN INSENTIF PELESTARIAN MANGROVE DI PESISIR PANTAI KABUPATEN SERANG (Analisis di Pulau Panjang) SURYA ANOM
Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan Vol. 8 No. 1 (2021): Hukum Dan Keadilan
Publisher : STIH Painan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (810.699 KB) | DOI: 10.59635/jihk.v8i1.147

Abstract

Kondisi Hutan Mangrove di Pulau Panjang Kabupaten Serang saat ini dalam kondisi yang memprihatinkan, banyak diantaranya telah mati dan dalam kondisi yang buruk, keadaan tersebut mengakibatkan Pulau Panjang sering terkena abrasi dan banjir rob yang masuk pada wilayah pemukiman masyarakat. Penyebab kondisi tersebut oleh aktifitas penebangan mangrove oleh masyarakat sekitar. Bahwa kurangnya rasa memiliki masyarakat terhadap hutan mangrove yang ada pada wilayahnya karena faktor kebutuhan terhadap kayu mangrove dan pola fikir tentang keuntungan dari mangrove tersebut. Penulis melihat bahwa permasalahan itu perlu adanya terobosan pada masyarakat agar memiliki rasa memiliki terhadap mangrove dan berkeinginan untuk terus melestarikan keberadaan mangrove di lingkungannya. Terobosan berupa pemberian insentif bagi masyarakat yang melestarikan mangrove. Ketentuan pelestarian mangrove telah banyak diatur oleh hukum positif, termasuk dalam Peraturan Daerah di Kabupaten Serang, namun Kabupaten Serang belum menerapkan peraturan atau regulasi tentang pemberian insentif pelestarian mangrove sehingga masyarakat cenderung melihat secara umum mangrove tidak memberikan keuntungan pada mereka. Dalam penulisan ini dilakukan dengan metode yuridis normatif, yaitu mengkaji faktor-faktor peraturan yang mengatur objek penulisan yang kemudian pengumpulan data melihat keadaan faktual yang kemudian menyimpulkan permasalahan tersebut
PERLINDUNGAN HUKUM WANITA KORBAN KEJAHATAN KESUSILAAN MENURUT LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN Fitri Ida Laela; Frits Marsel Adu
Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan Vol. 8 No. 2 (2021): Hukum Dan Keadilan
Publisher : STIH Painan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59635/jihk.v8i2.155

Abstract

Dalam era globalisasi yang semakin tinggi, kemampuan manusia dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi bukan hanya menimbulkan dampak positif tetapi juga dampak negatif. Teknologi yang semakin canggih, khususnya di Indonesia juga mengakibatkan banyaknya Peristiwa Kejahatan yang terjadi. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam memberikan Perlindungan Hukum bagi wanita korban kejahatan kesusilaan apakah sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada yaitu berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan sudah memberikan efek jera. Dalam Pembahasan ini, ternyata Hukuman 4 (empat) tahun Penjara belum memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan kesusilaan. Pemerintah seharusnya memberikan hukuman yang lebih berat lagi bagi pelaku kejahatan kesusilaan
KEDUDUKAN HUKUM ANAK ANGKAT MENURUT HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM KEWARISAN Mahmurodhi Mahmurodhi
Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan Vol. 8 No. 2 (2021): Hukum Dan Keadilan
Publisher : STIH Painan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (737.581 KB) | DOI: 10.59635/jihk.v8i2.156

Abstract

Mengangkat anak merupakan suatu perbuatan hukum, oleh kerena itu perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum. Salah satu akibat hukum dari peristiwa pengangkatan anak adalah mengenai status anak angkat tersebut sebagai ahli waris orang tua angkatnya. Status demikian inilah yang sering menimbulkan permasalahan di dalam keluarga. Persoalan yang sering muncul dalam peristiwa gugat menggugat itu biasanya mengenai sah atau tidaknya pengangkatan anak tersebut, serta kedudukan anak angkat itu sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya. Menurut hukum perdata dalam Staatsblad 1917 No. 129, adanya pengangkatan anak mengakibatkan status anak tersebut seolah-olah dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat. Jadi status anak angkat itu sama dengan anak sah dan di dalam hukum waris ia disebut juga sebagai ahli waris. Dalam hal kewarisan anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam adalah tidak melepas nasab (kerabat) dari orang tua kandungnya, maka anak angkat tidak mewaris dari orang tua angkatnya dan sebaliknya, tetapi anak angkat mendapatkan wasiat wajibah yaitu wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak si yang meninggal dunia. Besarnya tidak boleh lebih dari 1/3 bagian dari harta warisan orang tua angkatnya sesuai dengan Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
TINJAUAN YURIDIS MEKANISME PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (STUDI TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2003 TENTANG PERATURAN DISIPLIN ANGGOTA POLRI) Satibi Satibi
Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan Vol. 8 No. 2 (2021): Hukum Dan Keadilan
Publisher : STIH Painan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (686.844 KB) | DOI: 10.59635/jihk.v8i2.157

Abstract

Disiplin merupakan ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh terhadap peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas dan wewenang yang diberikan kepada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan tugas di bidang penegakan hukum pada hakikatnya diperoleh secara atributif, yakni diatur dalam peraturan perundang-undangan, tidak dapat dihindari dari situasi dan kondisi pesatnya perkembangan informasi dan teknologi saat ini, masih ditemukan adanya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang sebenarnya mereka adalah pengayom bagi masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui secara yuridis tentang peraturan yang mengatur disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan memahami mekanisme penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitik melalui data primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) peraturan yang mengatur disiplin anggota Polri yaitu Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri dan Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2016 tentang penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; (2) mekanisme penyelesaian pelanggaran disiplin anggota polri diselenggarakan melalui tahap laporan atau pengaduan, pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan di depan sidang disiplin, penjatuhan hukuman, dan pencatatan dalam data personil perorangan. Dalam penjatuhan hukuman disiplin atasan yang berhak menghukum perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi ketika pelanggaran itu terjadi, pengulangan dan perilaku sehari-hari pelanggar disiplin, terwujudnya keadilan dan mampu menimbulkan efek jera, serta tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia
KUALITAS PELAYANAN PERIZINAN PADA LEMBAGA ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SERANG BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA EL Rila Kusumaningsih; Fatimah Azzahra
Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan Vol. 8 No. 2 (2021): Hukum Dan Keadilan
Publisher : STIH Painan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (737.883 KB) | DOI: 10.59635/jihk.v8i2.158

Abstract

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Serang, sudah menerapkan perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. Sistem Perizinan OSS diberlakukan untuk mempercepat proses perizinan. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Bagaimana kualitas pelayanan perizinan pada lembaga Online Single Submission (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Serang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Bagaimana Upaya Dalam Menghadapi Hambatan-hambatan Pelaksanaan Pelayanan Perizinan pada Lembaga Online Single Submission (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Serang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Metode yang digunakan adalah metode yuridis empiris atau yuridis sosiologis dengan jenis penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data yang diperoleh dari data sekunder yang merupakan sumber data pokok dalam data penelitian dan data primer sebagai data penunjang berupa wawancara dengan Kepala Seksi Kerjasama dan Investasi Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Serang dan dianalitis secara kualitatif normatif
PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Kasus : Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN.Spn) Tedy Subrata; Ahmad Syahrul
Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan Vol. 8 No. 2 (2021): Hukum Dan Keadilan
Publisher : STIH Painan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59635/jihk.v8i2.159

Abstract

Metode yang digunakan spesifikasi penelitian deskripsi analis, yaitu penelitian yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya di lapangan di kaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Hasil penelitian ini diketahui bahwa penerapan dan pertimbangan unsur - unsur tindak pidana bagi penerapan dan pertimbangan Hakim dalam. Kasus Putusan Nomor: 29/Pid.Sus/2018/PN.Spn, Pengadilan Negeri Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, telah memenuhi unsur - unsur yang disesuai dengan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika., unsur - unsurnya adalah setiap orang dan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi diri Sendiri, Penerapan dan Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana dalam perkara nomor: 29/Pid.Sus/2018/PN.Spn, Pengadilan Negeri Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Tentang Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri kepada terdakwa ELDIAN DARISKA alias DIAN bin SUHARDIMAN, dengan adanya SEMA Nomor 4 Tahun 2010, dikenakan pidana Penjara 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, dimaksudkan pembinaan bagi terdakwa agar setelah selesai menjalankan pidananya dapat menjadi orang yang lebih baik lagi, dan, hal - hal yang memberatkan dan meringankan itulah yang dijadikan bahan Penerapan dan Pertimbangan Hakim untuk menjatuhkan Pidana bagi terdakwa tersebut diatas

Page 9 of 18 | Total Record : 171

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2016 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 2 (2025): Hukum dan Keadilan Vol. 12 No. 1 (2025): Hukum dan Keadilan Vol. 11 No. 2 (2024): Hukum dan Keadilan Vol. 11 No. 1 (2024): Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 2 (2023): JURNAL ILMIAH HUKUM DAN KEADILAN Vol. 10 No. 2 (2023): Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 1 (2023): Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 2 (2022): Hukum Dan Keadilan Vol. 9 No. 1 (2022): Hukum Dan Keadilan Vol. 8 No. 2 (2021): Hukum Dan Keadilan Vol. 8 No. 1 (2021): Hukum Dan Keadilan Vol. 7 No. 2 (2020): Hukum Dan Keadilan Vol. 7 No. 1 (2020): Hukum dan Keadilan Vol. 6 No. 2 (2019): Hukum dan keadilan Vol. 6 No. 1 (2019): Hukum dan Keadilan Vol. 5 No. 2 (2018): Hukum dan Keadilan Vol. 5 No. 1 (2018): Hukum dan Keadilan Vol. 4 No. 2 (2017): Hukum dan Keadilan Vol. 4 No. 1 (2017): Hukum dan Keadilan Vol. 3 No. 2 (2016): Hukum dan Keadilan Vol. 3 No. 1 (2016): Hukum dan Keadilan More Issue