JURNAL ILMIAH HUKUM DAN KEADILAN
FOCUS AND SCOPE JURNAL ILMIAH HUKUM DAN KEADILAN merupakan jurnal ilmiah yang berisikan gagasan dan pengetahuan hukum yang berasal dari akademisi, peneliti dan praktisi dibidang hukum, atas fenomena hukum yang jamak terjadi di masyarakat. JURNAL ILMIAH HUKUM DAN KEADILAN akan Diterbitkan oleh Lembaga Penjaminan Mutu, Penelitian dan Pengbdian Masyarakt sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu (Maret dan September). Ruang lingkup Jurnal Hukum dan Keadilan adalah: A. Hukum: 1. hukum perdata, 2. hukum pidana, 3. hukum administrasi, 4. hukum militer, 5. hukum konstitusional, 6. hukum internasional. B. Yudikatif: 1. manajemen kasus pengadilan 2. manajemen peradilan. C. Kriminologi dan Hukum: D. Victimology dan Hukum E. Forensik dan Hukum
Articles
171 Documents
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS KESEPAKATAN ANJAK PIUTANG (FACTORING) DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA ]]>
<![CDATA[Herlina, Herlina]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 1 (2022): Hukum Dan Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[STIH Painan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (450.467 KB)
|
DOI: 10.59635/jihk.v9i1.180
<![CDATA[Indonesia tengah memasuki situasi perkembangan sektor ekonomi yang cukup pesar, dan hal ini berpengaruh juga pada berkembangnya model pembiayaan atau permodalan bagi para penggiat ekonomi. Lembaya pembiayaan turut berkembang dan bermunculan seiring dengan kebutuhan pelaku usaha yang membutuhkan permodalan usaha dengan persyaratan yang lebih mudah. Kini, perusahaan permodalan mulai didominasi oleh Perusahaan Anjak Piutang (Factoring), yakni sektor perusahaan bidang permodalan dengan fokusnya pada permasalahan pengelolaan atau pengambilalihan utang-piutang. Perusahaan Anjak Piutang membantu masalah perusahaan yang mengalami kendala dalam utang-piutang dengan cara diambil alih piutangnya dalam jangka waktu tertentu. Namun dalam perjalanannya, belum ada undang-undang khusus yang mengatur perusahaan pada bidang ini. Dan dimungkinkan ada dalam beberapa undang-undang yang berkaitan. Tidak jauh berbeda dengan sistem perekonomian lain, kegiatan Anjak Piutang nyatanya juga rentan terhadap pelanggaran atau wanpretasi. Wanpretasi disebabkan oleh salah satu pihak yang melanggar perjanjian atau tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik sesuai denga nisi perjanjian. Apabila tengah menghadapi kondisi ini, maka para pihak dapat melaporkan kejadian tersebut melalui Pengadilan Negeri. Akan tetapi, sebelum diajukan perkaranya ke Pengadilan Negeri, pihak-pihak dalam perjanjian anjak piutang dapat melakukan alternatif penyelesaian sengketa melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau pendapat ahli (arbitrase).]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DIREKSI PERUSAHAAN PAILIT YANG PENGELOLAANNYA DIJALANKAN DENGAN ITIKAD BAIK MENURUT UNDANG-UNDANG RI NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS ]]>
<![CDATA[Habeahan, Rasman]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 1 (2022): Hukum Dan Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[STIH Painan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (518.853 KB)
|
DOI: 10.59635/jihk.v9i1.183
<![CDATA[Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjadi pijakan hukum utama bagi para pelaku perseroan dalam menjalankan operasional bisnisnya. Direksi sebagai organ penting dalam roda perekonomian dan operasional perseroan. Dalam operasionalnya, Perseroan juga dapat mengalami pailit karena faktor-faktor tertentu penyebab pailit, dan Undang-Undang dengan tegas mengatur mengenai perlindungan hukum bagi direksi apabila perusahaan pailit dengan tujuan direksi sebagai penggerak perseroan mendapatkan jaminan hukum yang seadil-adilnya atas kelalaian atau kesalahan yang terjadi sehingga perseroan mengalami kepailitan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum bagi direksi perusahaan pailit perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif. Sumber bahan hukum primer menggunakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sumber bahan hukum sekunder sebagai penunjang analisa penelitian menggunakan sumber-sumber berupa jurnal, artikel, buku, dan literatur-literatur lain yang relevan. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan studi literatur. Analisanya menggunakan metode interpretasi serta penyajian datanya menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwasannya perlindungan hukum bagi direksi perusahaan pailit tercantum dalam Pasal 97 UUPT menyatakan bahwasannya direksi yang telah melaksanakan tanggungjawabnya dengan itikad baik, maka tidak dapat dikenakan tanggungjawab penggantian kerugian kepada kreditur. Majelis Hakim Pengadilan yang berwenang menyatakan pailitnya sebuah perseroan harus dapat memeriksa dengan baik direksi yang terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian sehingga menyebabkan kepailitan perusahaan, kemudian dihukum sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dan tidak membebankan tanggungjawab penggantian kerugian kepada direksi yang tidak turut melakukan kesalahan atau kelalaian, dan telah terbukti melaksanakan tanggungjawab direksi dengan itikad baik]]>
<![CDATA[PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT (STUDI KASUS WABAH COVID-19 DI KABUPATEN SEMARANG) ]]>
<![CDATA[Rizky Hutomo, Irfan]]>;
<![CDATA[Fitriyani, Tina]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 1 (2022): Hukum Dan Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[STIH Painan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (542.399 KB)
|
DOI: 10.59635/jihk.v9i1.184
<![CDATA[Dalam lingkup fungsi Satpol PP dan sebagai tugas wewenangnya untuk pemelihara ketentraman masyarakat dan ketertiban umum pada dasarnya memiliki cukup yang luas, apalagi dalam menjalankan penegakan peraturan pelanggaran disiplin protokol kesehatan Covid-19 ini, sehingga Satpol Pamong Praja dituntut melaksanakan tugas- tugasnya yang sebagai lembaga dalam pemerintahan untuk menjalankan kebijakan penegakkan disiplin protokol kesehatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang penanggulangan penyakit di Kabupaten Semarang, untuk mengetahui hambatan dan solusi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil penelitian ini adalah Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang penanggulangan penyakit di Kabupaten Semarang yaitu menyelenggarakan dalam mengantisipasi penularan virus Covid-19 di tengah-tengah masyarakat yang mana kami melakuakan tindakan- tindakan pada masyarakat yang dengan cara kegiatan antara lain : Deteksi Dini patuh disiplin protokol kesehatan, Patroli Yustisi, Pengamanan dan pengawalan dan Sosialisasi Protokol Kesehatan Covid-19. Hambatannya adalah : faktor internal diantaranya kekurangan jumlah personil Satpol PP di Kabupaten Semarang, dan faktor External adalah kurangnya pengetahuan kesadaran masyarakat dan tidak patuh dengan dampak dari virus Covid-19 dan ancaman sanksi para pelanggaram disiplin protokol kesehatan. Solusinya adalah diberlakukannya sanksi denda administrasi bagi pelanggar yang tidak taat Protokol kesehatan yaitu sanksi administratif berupa sanksi sosial sesuai dengan kearifan lokal sepanjang tidak berpotensi untuk menimbulkan penularan; dan/atau denda administrative berupa teguran lisan dan/atau tertulis, penghentian sementara kegiatan, penutupan kegiatan dan/atau denda administratif.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI ATAS PENJUALAN OBJEK HARTA BERSAMA OLEH SUAMI DENGAN PENGGUNAAN DOKUMEN PALSU ]]>
<![CDATA[Tambunan, Melpa]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 1 (2022): Hukum Dan Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[STIH Painan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (620.011 KB)
|
DOI: 10.59635/jihk.v9i1.185
<![CDATA[Harta bersama adalah harta yang diperoleh suami dan istri selama dalam perkawinan, sehingga semua harta yang diperoleh tersebut akan menjadi milik bersama suami dan istri. Harta bersama apabila mau dialihkan atau dijual oleh suami maka harus mendapatkan persetujuan dari istri dan begitu pula sebaliknya. Harta yang diperoleh sebelum pernikahan disebut harta bawaan yang sifatnya melakat pada masing-masing yang membawanya. Penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat normatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Rumusan masalah adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap istri atas penjualan objek harta bersama oleh suami dengan penggunaan dokumen palsu dan bagaimana akibat hukum terhadap penjualan objek harta bersama oleh suami tanpa persetujuan istri dengan mempergunakan dokumen palsu. Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum terhadap istri untuk mencegah terjadinya penjualan objek harta bersama oleh suami berupa sita marital dan perjanjian harta dan perlindungan hukum represif berupa tindakan yang dilakukan untuk memulihkan hak-hak istri apabila objek harta bersama tersebut sudah dijual, berupa letigas dan non litigasi. Akibat hukum atas penjualan objek harta bersama tanpa persetujuan istri dengan penggunaan dokumen palsu berimplikasi terhadap penjualan tersebut dapat dibatalkan atau dimintakan pembatalan dan batal demi hukum.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS PENANGANAN KASUS PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING) BERKEDOK “PERNIKAHAN BONEKA” ]]>
<![CDATA[Fitriyanti, Fitriyanti]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 1 (2022): Hukum Dan Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[STIH Painan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (954.354 KB)
|
DOI: 10.59635/jihk.v9i1.186
<![CDATA[Pernikahan adalah perilaku mahluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang baik. Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tanaman tumbuhan dan hewan. Dalam kehidupan manusia di dunia manapun, pernikahan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Pernikahan bukan semata-mata legalisasi, dari kehidupan bersama antara seorang laki-laki dan perempuan tetapi lebih dari itu pernikahan merupakan ikatan lahir batin dalam membina kehidupan keluarga. Sejatinya, pernikahan terjadi atas dasar saling cinta antara laki-laki dan perempuan. Namun, bagaimana ternyata pernikahan tersebut hanyalah sebuah “pernikahan boneka”, yang bertujuan komersial? Dimana pernikahan tersebut ditujukan untuk semata mata untuk mendapatkan keuntungan dengan cara perdagangan atau dikenal dengan istilah”trafficking”. Fenomena semacam ini, membuat penulis merasa tertarik, karena itulah Penulis membuat makalah dalam jurnal ini dengan judul Tinjauan Yuridis Penanganan Kasus Perdagangan Orang (Human Trafficking) berkedok “pernikahan boneka.”]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR ASING MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL ]]>
<![CDATA[Ali rahman, Iman]]>;
<![CDATA[Sukma Kelana, Dewa]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 1 (2022): Hukum Dan Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[STIH Painan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (639.282 KB)
|
DOI: 10.59635/jihk.v9i1.187
<![CDATA[Untuk kepentingan meningkatkan pembangungan nasional dan ekonomi, Indonesia membutuhkan berbagai macam dukungan dari segala aspek. Salah satunya adalah keberadaan investor asing. Namun sejauh ini, Indonesia dinilai belum mendukung secara penuh keberadaan investor asing sehingga banyak terjadi kendala investasi yang belum dibenahi secara komperehensif. Untuk memenuhi kepentingan tersebut, maka pemerintah Indonesia merumuskan kebijakan mengenai penanaman modal dan perlindungan hukum yang diberikan kepada investor asing melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum serta implikasi adanya kegiatan investasi asing di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative. Sumber bahan hukum primernya adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Sumber bahan hukum sekundernya menggunakan literatur yang relevan. Teknik pengumpulan data menggunakan metode studi Pustaka. Teknik analisa data menggunakan teknik analisa deduktif. Teknik penyajian datanya menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwasannya perlindungan hukum bagi penanaman modal asing (PMA) di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah pemberlakukan asas persamaan bagi investor asing maupun luar negri. Perlindungan hukum juga diberikan untuk tindakan nasionalisasi, pengambilalihan kepemilikan, pengalihan asset, transfer, dan repatriasi. Investasi asing memiliki peranan penting bagi Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pembangunan nasional. Investasi asing juga turut mendukung Indonesia dalam menghadapi persaingan perdagangan yang ketat dalam perdagangan internasional, mentransfer pengetahuan serta teknologi industri dan pembangunan, serta meningkatkan devisa negara. Maka untuk menunjang hal itu, investor asing membutuhkan adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum untuk menjamin kegiatan investasi asing di Indonesia.]]>
<![CDATA[TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP TRANSPORTASI LAUT ]]>
<![CDATA[Subrata, Tedy]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 1 (2022): Hukum Dan Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[STIH Painan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (469.062 KB)
|
DOI: 10.59635/jihk.v9i1.188
<![CDATA[Transportasi Laut menjadi salah satu pilihan transportasi masyarakat Indonesia, khususnya pada kebutuhan transportasi antar pulau, sebab angkutan laut banyak tersedia di pelabuhan-pelabuhan Indonesia, harga ekonomis, serta fasilitas yang cukup memadai. Namun, kondisi ini oleh oknum pengusaha angkutan laut tertentu justru dijadikan sebagai salah satu cara mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya tanpa mempertimbangkan keamanan dan keselamatan kapal dan penumpang. Pada beberapa kasus kecelakaan kapal, investigasi KNKT menemukan pelanggaran yang disebabkan oleh human error, seperti perawatan kapal yang buruk, fasilitas keselamatan yang kurang memadai, dan kapal beroperasi tanpa adanya Surat Perijinan Berlayar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh pejabat Negara dalam sektor Perhubungan Laut dengan meloloskan pelayaran kapal tanpa perijinan dan tanpa pengecekan ketat pada kondisi kapal, mesin, muatan, dan manifes penumpang, sehingga banyak pelanggaran angkutan kapal lolos dari pengawasan sehingga menyebabkan kecelakaan kapal. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya terdapat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat Perhubungan Laut dengan melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 dan Pasal 3 tentang Merugikan Keuangan Negara dan Penyalahgunaan Kewenangan serta Pasal 5 tentang Suap Menyuap. Dalam perkara terpisah, syahbandar atau pengusaha angkutan laut juga dapat dikenakan pemidanaan apabila terbukti melakukan kelalaian atau kesalahan berupa kurangnya tindakan pada perawatan kapal, penyediaan fasilitas keselamatan kapal, dan kondisi kelaikan kapal sebelum berlayar menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Namun sayangnya, angkutan laut di Indonesia sangat kurang mendapatkan perhatian dan pengawasan sehingga banyak terjadi pelanggaran yang lepas dari kendali pemerintah pusat menyebabkan pelanggaran oleh syahbandar atau nahkoda atau pengusaha angkutan laut lepas dari bentuk tindakan pemidanaan.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BURUH DALAM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK (TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN) ]]>
<![CDATA[Sukma Kelana, Dewa]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 2 (2022): Hukum Dan Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[STIH Painan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (986.231 KB)
|
DOI: 10.59635/jihk.v9i2.207
<![CDATA[Pemutusan hubungan kerja menjadi hak yang diberikan oleh pemerintah kepada pengusaha/majikan, namun tetap dalam batasan dan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perlindungan hukum juga diberikan dan diatur dalam UU Ketenagakerjaan tersebut untuk melindungan pekerja/buruh dari kesewenangan perusahaan dalam proses pemutusan hubungan kerja. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang terhadap pekerja/buruh. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Bahan hukum yang digunakan berasal dari analisa Undang-Undang Ketenagakerjaan dan literatur lain yang mendukung penelitian. Teknik penelusuran menggunakan studi kepustakaan. Teknik analisa menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwasannya perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah melalui perundang-undangan dan pengusaha dilakukan melalui pemberian perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif dilakukan melalui pencegahan atas adanya pelanggaran hak pekerja/buruh dalam pemutusan hubungan kerja. Perlindungan hukum represif dilakukan apabila telah terjadi kesewenangan atas hak pekerja/buruh dan pemutusan hubungan kerja sepihak oleh pengusaha. Pertanggungjawaban ganti rugi wajib dipenuhi oleh pengusaha apabila telah melakukan PHK terhadap pekerja/buruhnya yakni berupa pemberian uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan penggantian hak-hak pekerja/buruh]]>
<![CDATA[PERANAN PANCASILA TERHADAP NILAI-NILAI YANG TERKANDUNG DI DALAMNYA UNTUK MEMPERSIAPKAN GENERASI MUDA DI DUNIA KERJA ]]>
<![CDATA[Helpin Satria, Bima]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 2 (2022): Hukum Dan Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[STIH Painan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (545.293 KB)
|
DOI: 10.59635/jihk.v9i2.208
<![CDATA[Pancasila merupakan rangkaian nilai (norma) atau sistem nilai dasar yang bersifat menyeluruh dan mendalam yang dimiliki dan dipegang oleh bangsa Indonesia sebagai wawasan atau pandangan hidup. Nilai ini bersumber dari budaya dan pengalaman sejarah bangsa Indonesia, dirumuskan dan diaplikasikan dalam kehidupan bernegara dan direalisasikan secara harmonis antara pemerintah, pengusaha dan pekerja. Pancasila sebagai pedoman hidup dengan dinamika, essensi dan urgensinya menggambarkan cita-cita bangsa Indonesia yang sejalan dengan pembangunan nasional agar seluruh elemen masyarakat merasakan kesejahteraan, sebagaimana yang di cita-citakan Bangsa Indonesia tertuang di dalam Pembukaan UUD 45 alenia 4. Generasi muda yang nantinya berperan sebagai aset bangsa merupakan faktor yang paling kritis dalam sektor pembangunan nasional, yaitu sebagai pemegang kebijakan, akademisi dan peran essensial lainnya diharapkan mampu menghilangkan degradasi nilai kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Bangsa Indonesia mempunyai tantangan dari waktu kewaktu agar nilai Pancasila sebagai ideologi dan perannya dalam mempersiapkan generasi muda benar-benar tidak bergeser. Tantangan ideologi Pancasila semakin kompleks, dimana tantangan tidak hanya datang dari ideologi liberalisme, komunisme, individualisme, atheisme, kapitalisme. Tantangan dikehidupan sosial seperti adanya narkoba, terorisme, dan korupsi serta kebudayaan global. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat dijadikan acuan para pemangku kebijakan untuk terwujud kesejahteraan bangsa. Hasil dari kajian ini menyatakan bahwa peran nilai-nilai Pancasila menjadi konsep bagi generasi muda dalam memasuki dunia kerja di Indonesia dapat berjalan dengan lancar, adil, dan atas dasar musyawarah untuk mufakat untuk membangun Indonesia yang lebih baik di mata dunia internasional]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK MEREK TERDAFTAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK ]]>
<![CDATA[Dewi, Sari]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 2 (2022): Hukum Dan Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[STIH Painan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59635/jihk.v9i2.219
<![CDATA[Salah satu bidang hak kekayaan intelektual yang berhubungan langsung dengan masalah perdagangan adalah merek. Merek memegang peranan yang penting dalam meningkatkan perekonomian untuk itu diperlukan perlindungan hukum dan pengaturan yang memadai sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Perlindungan merek sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Merek No.15 Tahun 2001, namun faktanya belum sepenuhnya merek terdaftar dapat terlindungi, seperti merek BIORE. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Apakah merek Biorf dianggap memiliki persamaan pada pokoknya terhadap merek terkenal Biore berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Untuk mengetahui apakah putusan Mahkamah Agung Nomor 127 PK/Pdt.Sus-HKI/2013 sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menggambarkan aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum pemilik merek terdaftar, kemudian dianalisis menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Merek Biorf dianggap memiliki persamaan pada pokoknya terhadap merek terkenal Biore, karena hakim Pengadilan Niaga dan hakim Peninjauan Kembali dalam pertimbangan hukumnya menggunakan Penafsiran Interpretasi bahasa yaitu dengan menjelaskan Kata BIO telah merupakan kata milik umum (public domain) yang berarti hidup dan kenyataannya kata BIO tidak terbukti sebagai milik umum untuk jenis barang kelas 3 sedangkan hakim dalam tingkat kasasi menggunakan penafsiran komparatif dengan cara membandingkan antara Merek BIORF dengan merek BIORE memiliki persamaan bentuk, cara penempatan, cara penulisan dan sangat kecil perbedaannya yaitu satu garis kecil pada huruf E dan F sehingga BIORF secara fonetik diucapkan BI-YO-REF dan BIORE secara fonetik diucapkan BI-YO-RE yang dapat membuktikan adanya kesan yang sama dalam pengucapan sehingga seharusnya yang dibandingkan adalah nama BIORE dan BIORF secara keseluruhan bukan dengan dipenggal menjadi BIO R-E dan BIO R-F. Putusan Mahkamah Agung Nomor 127 PK/Pdt.Sus-HKI/2013 belum sesuai dengan tujuan dari Undang-Undang Merek karena seharusnya selain memperhatikan bukti baru tetapi juga harus memperhatikan keikutsertaan Indonesia dalam Perjanjian TRIPs sehingga mempunyai kewajiban untuk melindungi merek yang sudah terdaftar lebih dahulu dan lebih khusus memperhatikan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Merek No.15 Tahun 2001.]]>
