JURNAL ILMIAH HUKUM DAN KEADILAN
FOCUS AND SCOPE JURNAL ILMIAH HUKUM DAN KEADILAN merupakan jurnal ilmiah yang berisikan gagasan dan pengetahuan hukum yang berasal dari akademisi, peneliti dan praktisi dibidang hukum, atas fenomena hukum yang jamak terjadi di masyarakat. JURNAL ILMIAH HUKUM DAN KEADILAN akan Diterbitkan oleh Lembaga Penjaminan Mutu, Penelitian dan Pengbdian Masyarakt sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu (Maret dan September). Ruang lingkup Jurnal Hukum dan Keadilan adalah: A. Hukum: 1. hukum perdata, 2. hukum pidana, 3. hukum administrasi, 4. hukum militer, 5. hukum konstitusional, 6. hukum internasional. B. Yudikatif: 1. manajemen kasus pengadilan 2. manajemen peradilan. C. Kriminologi dan Hukum: D. Victimology dan Hukum E. Forensik dan Hukum
Articles
171 Documents
<![CDATA[ASPEK HUKUM PENYELESAIAN KREDIT MACET DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH ]]>
<![CDATA[Sumarmi Alam]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan Vol. 5 No. 2 (2018): Hukum dan Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[LP3M STIH Painan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (218.077 KB)
<![CDATA[Penulisan "Penyelesaian Kredit Macet Dalam Penyelesaian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Atas Tanahâ ini merupakan suatu masalahan yang sering timbul dalam perjanjian kredit antara lain masalah ingkar janji yang berupa keterlambatan pembayaran kredit sebagaimana yang diperjanjikan antara para pihak terkaitPermasalahan yang dikaji dan dibahas dalam penulisan ini adalah bagaimanakaheksekusi dalam penyelesaian kredit macet dalam perjanji an kredit dengan jaminan hak tanggungan atas tanah melalui penjualan bawah tangan dan bagaimana perlindungan bagi kreditor dan debitor dalam hal penjualan asset hak tanggungan atas tanah yang dijadikan jaminan dalam perjanjian kredit.Penulisan ini menunjukkan fungsi jaminan secara yuridis materiil adalah pelunasan hutang atau pengembalian kredit, sehingga apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dan terjadi kemacetan dalam pengembalian kredit di kemudian hari, maka secara hukum seharusnya jaminan akan dapat berperan untuk melunasi hutang debitur melalui eksekusi benda jaminan atau pembayaran pihak ketiga. Dalam penyelesaiarnya, bahwa pihak kreditor telah melakukan prosedur eksekusi obyek hak tanggungan secara benar dan ideal dengan juga memperhatikan kemampuan debitur dengan memberikan kesempatan dalam restrukturisasi perjanjian dan opsi-opsi lainnya seperti buy bach option dan jaminan yang paling baik adalah tanah, sebagai perlindungan bagi kreditor dalam penjualan yang dibebani hak tanggungan, adapun upaya yang dapat dilakukan oleh kreditor adalah dengan melakukan upaya hukum biasa dengan melakukan penuntutan ganti rugi yang diikuti pula dengan pembatalan penjualan obyek hak tanggungan.]]>
<![CDATA[PENOLAKAN KLAIM ASURANSI TERHADAP TERTANGGUNG (Suatu Analisis Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) ]]>
<![CDATA[A. Somad]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan Vol. 5 No. 2 (2018): Hukum dan Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[LP3M STIH Painan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (255.599 KB)
<![CDATA[Abstrak: Dalam penyelesaian sengketa melalui Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) terdiri dari 2 (dua) cara yaitu Mediasi dan Ajudikasi. Mediasi merupakan solusi alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan dimana bentuk penyelesaian sengketanya adalah para pihak membuat kesepakatan secara sukarela dan menentukan jalannya mediasi dimana kesepakatan penye lesaian sengketa yang diharapkan adalah win-win solution artinya penyelesaian yang disepakati dapat diterima sebagai solusi atas penyelesaian sengketa yang dihadapi. sedangkan ajudikasi meru-pakan tingkat lanjutan apabila para pihak tidak dapat menerima keputusan dari mediasi dimana dalam tahap ini akan diputuskan oleh oleh mediator yang ditunjuk oleh Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI). Tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga sehubungan dengan kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh tertanggung, upaya yang dilakukan oleh Penanggung memberikan ganti kerugian kepada pihak Tertanggung yang diselesaikan dengan jalan negosiasi atau perundingan]]>
<![CDATA[EKSISTENSI DAN KEDUDUKAN KREDITUR HAK TANGGUNGAN DALAM KEPAILITAN ]]>
<![CDATA[Andhyka Muchtar]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan Vol. 5 No. 2 (2018): Hukum dan Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[LP3M STIH Painan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (216.6 KB)
<![CDATA[Dalam Undang-undang Hak Tanggungan menentukan jaminan hak tanggungan bagi kreditur untuk mengekseskusi secara langsung jaminan hak tanggungan yang dijadikan jaminan pelunasan terhadap utang dalam hal apabila debitur tidak dapat membayar utang-utangnya ataukah debitur sedang dalam peroses difailitkan. Akan tetapi dalam kenyataannya terjadi ketidak singkrongan dengan eksistensi UU PKPU, dimana Kreditur memegang hak tanggungan tidak dapat langsung mengeksekusi jaminan hak tanggungan atas hutang debitur yang dipailitkan, tetapi diambil alih oleh curator, bahkan dapat memperlakukan objek hak tanggungan seolah-olah tidak tidak terjadi kepailitan terhadap debitur dikarenakan UU KPKPU mengambil dengan sewenang-wenang hak dari kreditur. Hal ini sangat bertentangan dengan aturan yang ada dalam UHT dimana setiap hak tanggungan dapat langsung dieksekusi dengan adanya Irah-irah eksekutorial terhadap setiap jaminan utang Hak Tanggungan.]]>
<![CDATA[PROBLEMATIKA ITSBAT NIKAH ISTERI POLIGAMI DALAM PENYELESAIAN DI PENGADILAN AGAMA ]]>
<![CDATA[Arif Bijaksana]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan Vol. 5 No. 2 (2018): Hukum dan Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[LP3M STIH Painan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (357.787 KB)
<![CDATA[Penelitian dalam jurnal ini pokok permasalahannya adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pengesahan nikah No. 61/Pdt.G/2010/PA KBR dan apakah prosedur yang diterapkan di Pengadilan Agama Koto Baru sudah sesuai dengan hukum acara Peradilan Agama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Koto Baru terhadap perkara No 61/Pdt. G/2010/PA KBR dan untuk mengungkapkan prosedur beracara yang diterapkan oleh Pengadilan Agama Koto Baru. Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Pengadilan Agama Koto Baru, sebagai bahan pertimbangan bagi pihak pihak terkait dan sebagai proses penelitian ilmiah yang dapat meningkatkan wawasan bagi penulis sesuai dengan program studi yang penulis tekuni. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah penelitian lapangan (Field Research), yang penulis lakukan di Pengadilan Agama Koto Baru. Pendekatan yang di lakukan dalam penelitian ini adalah telaah berkas. Sumber data yaitu data primer berupa salinan putusan wawancara Majelis Hakim Pengadilan Agama Koto Baru dan data sekunder yang terdiri dari buku-buku yang berhubungan dengan pembahasan. Teknis pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan wawancara.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN ]]>
<![CDATA[IMMANUEL A. WIDJAJA]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan Vol. 5 No. 2 (2018): Hukum dan Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[LP3M STIH Painan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (351.449 KB)
<![CDATA[Abstrak : Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur mengenai Pemutusan Hubungan Kerja karena Pekerja melakukan Kesalahan Berat. Seiring berjalannya waktu, Pasal 158 Undangundang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 012 / PUU-1/2003 mengenai Penerapan Sanksi Kesalahan Berat dianggap tidak pernah ada dan tidak dapat dipergunakan lagi sebagai dasar atau penyelesaian Hubungan Industrial acuan dalam]]>
<![CDATA[Eksistensi Pemberlakuan Hukum Kekeluargaan Islam di Indonesia ]]>
<![CDATA[Moh Shohib]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan Vol. 5 No. 2 (2018): Hukum dan Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[LP3M STIH Painan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (261.547 KB)
<![CDATA[Dasar pertimbangan kemanusiaan dan penyesuaian terhadap fitrah manusia sekaligus perwujudan rasa keadilan bagi manusia pelaku kehidupan berkeluarga adalah nilai filosofis yang tidak dapat dilepaskan dari konteks hukum keluarga Islam.Hukum Islam bidang keluarga di Indonesia memiliki daya tarik tersendiri, sebab, dalam hukum keluarga itulah yang paling mendapatkan prioritas di kalangan umat Islam di Indonesia.Sehingga keluarga yang dipandang sebagai unit yang paling dasar dalam pembentukan dan perwujudan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman dan sentosa dirasakan perlu diatur dalam sebuah kerangka hukum yang menjadi pedoman dalam menjalankan aktivitas hidup berkeluarga. Tulisan ini akan melakukan analisis terhadapeksistensi dari pemberlakuan hukum kekeluargaan Islam di Indonesia selama ini. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menganalisa hukum yang tertulis, sehingga pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan filsafat (philosophical approach).]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS ATAS TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PRAKTEK DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Sumarni Alam]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan Vol. 6 No. 1 (2019): Hukum dan Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[LP3M STIH Painan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (539.985 KB)
<![CDATA[Kerusakan yang timbul akibat korupsi itu sudah sangat parah, sudah sangat keterlaluan. Korupsi tidak saja merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merusak moral bangsa ini, menimbulkan kebodohan bangsa ini. Budaya korupsi telah menjadi seperti darah daging dalam kehidupan masyarakat negeri ini. Dalam setiap tindakan, dalam setiap perbuatan masyarakat yang berhubungan dengan instansi pemerintah, atau sebaliknya, tanpa terkecuali, terjadi praktek korupsi. Korupsi benar-benar telah menjadi kejahatan yang sangat luar biasa, karena pebuatan korupsi itu terbukti telah mengakibatkan kesengsaraan terhadap rakyat Indonesia, telah menghapus kesejahteraan yang harusnya dinikmati oleh mereka, telah merampas hak-hak sosial mereka, bahkan dalam kasus kasus tertentu telah merampas pula nyawa manusia Permasalahan yang dibaha dan dikaji dalam tulisan ini adalah bagaimana penyebab yang mendorong orang untuk melakukan perbuatan korupsi. Bagaimana upaya baik dari pemerintah maupun dari masyarakat dalam mengambil langkah langkah dalam pemberantasan korupsi dan bagaimana bentuk pembaharuan kebijakan yang harus dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan sumbangan pemikiran atau bahan pengembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum pidana. Penulisan ini menunjukkan bahwa korupsi merupakan penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan) dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain serta selalu mengandung unsur "penyelewengan" atau ketidakjujuran. Dan korupsi akan berdampak pada masyarakat luas serta akan merugikan masyarakat umum dan negara. Di Indonesia, korupsi identik dengan tindakan buruk yang dilakukan oleh aparatur birokrasi serta orang -orang yang berkompeten dengan birokrasi. Korupsi dapat bersumber dari kelemahan-kelemahan yang terdapat pada sistem politik dan sistem administrasi negara dengan birokrasi sebagai perangkat pokoknya.Penerapan hukum juga merupakan penyebab lain meluasnya korupsi. Seperti halnya delik-delik hukum yang lain, delik hukum yang menyangkut korupsi di Indonesia masih begitu rentan terhadap terhadap upaya pejabat pejabat tertentu untuk membelokkan hukum menurut kepentingannya.]]>
<![CDATA[INTERVENTION OF STATE SOVEREIGNTY THROUGH RELEASING STATE SECRECY BY WIKILEAKS ]]>
<![CDATA[Engla Puspita Haria]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan Vol. 6 No. 1 (2019): Hukum dan Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[LP3M STIH Painan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (219.058 KB)
<![CDATA[The increasing number of disclosure of state secrecy in this age create by Wikileaks make the impact for state sovereignty such as stability of state, disturb the relationship between the state, dysfunction of government and political and economic instance. This number happened because of some factors:1) insufficiency of sophisticated technological support provided by related state, advancement and introducing new technology, collision between staff members. corruptions, and international criminal syndicated:2)the inconstancy law regulated the criminal act about secrecy state;3)technological advances while the human resources that are not reliable. But in other hand, people have right to know and it remarkable in Declaration of Human Right article 19 But there is no regulation at national and international level for Wikileaks. In this research, the study will investigate two problems: 1) what the impact for state sovereignty because of disclosure st ate secrecy; and 2) what is the legal action to protect state secrecy and study will find the problem of this research and create some offered solution and use the ultimate value in of all part the research with use the existence of legal theory, legal pra ctice, norm or regulations, legal fact and indicated the conflict either. So this research will use normative type of research. In fact, in this research, study has analyze the case of Wikileaks and found that wikileaks already disclosure the data that ver y important for state sovereignty. Most of their documents are from the people who steal from diplomatic cable of state. This act teaches the people to not appreciate with state secrecy which has related with state sovereignty So, from this fact study has some conclusion that for some documents, they already do state secrecy intervention and should be banned for this site and gives punishment as international law or national law and at national level they should raise the protection their state secrecy by c reate new regulation]]>
<![CDATA[PROBLEMATIKA ITSBAT NIKAH ISTERI POLIGAMI DALAM PENYELESAIAN DI PENGADILAN II ]]>
<![CDATA[Arif Bijaksana]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan Vol. 6 No. 1 (2019): Hukum dan Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[LP3M STIH Painan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (773.309 KB)
<![CDATA[Poligami adalah suami yang melakukan perkawinan dengan jumlah lebih dari satu orang isteri. Prinsip dasar poligami adalah dapat berlaku adil terhadap isteri-isteri baik secara lahiriyah maupun batin. Pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat banyak di temui kasus-kasus, diantaranya seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Koto Baru perkara No. 61/Pdt.G/2010/PA KBR seorang suami yang menikah di bawah tangan dengan seorang wanita yang mana status dari suami masih terikat perkawinan dengan wanita lain sedangkan si isteri masih gadis. Berdasarkan hal tersebut maka penulis mengidentifikasi masalah Bagaimanakah Pengadilan Agama menyelesaikan perkara Itsbat nikah isteri poligami tersebut? Bagaimana hakim bersikap dalam memberikan suatu pertimbangan hukum dalam mengambil putusan disatu sisi untuk menghindari penyelundupan hukum, tetapi disisi lain sebagai jalan keluar demi kepastian hukum dan keadilan dimasyarakat dan bagaimanakah pendapat pakar hukum di Indonesia? Apakah persetujuan isteri terdahulu merupakan hal yang harus, bagaimana jika isteri terdahulu ada yang setuju? Berdasarkan hasil penelitian di dapat simpulan bahwa Pengadilan Agama dalam menerima perkara Itsbat Nikah Poligami harus mempertimbangkan secara seksama, dan hati-hati guna menghindari penyelundupan hukum, dengan memasukkan permohonan itsbat nikah untuk menghindari prosedur poligami, serta selalu memperhatikan hukum yang berkembang di masyarakat, demi kemaslahatan umat. Untuk mewujudkan ketertiban administrasi dalam perkawinan di Indonesia, setiap perkawinan harus dicatatkan, oleh karena itu setiap perkawinan yang terlanj ur tidak dicatatkan dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama. Persetujuan istri terdahulu dalam hal itsbat Nikah pada isteri poligami, bukanlah suatu keharusan, jika persetujuan tidak mungkin didapatkan, hakim dengan pertimbangan tertentu dapat mengabulkan perkara itsbat Nikah isteri poligami.]]>
<![CDATA[Student Centered Learning Solusi Atau Masalah di Era Revolusi Industri 4 ]]>
<![CDATA[Moh Shohib]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan Vol. 6 No. 1 (2019): Hukum dan Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[LP3M STIH Painan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (153.117 KB)
<![CDATA[Perubahan dunia kini tengah memasuki era revolusi industri 4.0 atau revolusi industri dunia keempat di mana teknologi informasi telah menjadi basis dalam kehidupan manusia. Perubahan ini membawa pergeseran substansi metode pembelajaran yang membawa dampak pada perubahan secara signifikan pada proses pembelajaran yang sekarang ini telah menggunakan teknologi informasi. Oleh karena itu, strategi, metode dan desain pembelajaran diupayakan dapat mengikuti perkembangan zaman sehingga dunia pendidikan dituntut harus mampu berevolusi dalam menghadapi era industri 4.0. Penulisan ini memaparkan cara meningkatan Kualitas Belajar Mengajar pada Era Industri 4.0 dengan keterkaitan Akreditasi Program Studi melalui sebuah pendekatan kurikulum menggunakan metode SCL (Student Centered Learning) dengan sarana pendukung pembelajaran berbasiskan teknologi informasi atau digital. Data yang digunakan dalam penelitian ini sepenuhnya bersumber dari bahan bahan kepustakaan]]>
