cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
BASYARUDIN
Contact Email
lp3mpainan22@gmail.com
Phone
+6281808362356
Journal Mail Official
lp3mpainan@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota tangerang,
Banten
INDONESIA
JURNAL ILMIAH HUKUM DAN KEADILAN
Published by SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM PAINAN
ISSN : 24071250     EISSN : 27470628     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
FOCUS AND SCOPE JURNAL ILMIAH HUKUM DAN KEADILAN merupakan jurnal ilmiah yang berisikan gagasan dan pengetahuan hukum yang berasal dari akademisi, peneliti dan praktisi dibidang hukum, atas fenomena hukum yang jamak terjadi di masyarakat. JURNAL ILMIAH HUKUM DAN KEADILAN akan Diterbitkan oleh Lembaga Penjaminan Mutu, Penelitian dan Pengbdian Masyarakt sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu (Maret dan September). Ruang lingkup Jurnal Hukum dan Keadilan adalah: A. Hukum: 1. hukum perdata, 2. hukum pidana, 3. hukum administrasi, 4. hukum militer, 5. hukum konstitusional, 6. hukum internasional. B. Yudikatif: 1. manajemen kasus pengadilan 2. manajemen peradilan. C. Kriminologi dan Hukum: D. Victimology dan Hukum E. Forensik dan Hukum
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 171 Documents
 8   9   10   11   12 
KEDUDUKAN MIRANDA RULES DAN PENEGAKAN HUKUMNYA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA Dwi Seno Wijanarko
Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan Vol. 8 No. 2 (2021): Hukum Dan Keadilan
Publisher : STIH Painan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (700.084 KB) | DOI: 10.59635/jihk.v8i2.160

Abstract

Miranda Rules merupakan salah satu instrument penting dalam peradilan pidana yang mengatur tentang hak-hak tersangka selama proses pemeriksaan (penyelidikan dan penyidikan). Hak-hak tersebut berupa hak untuk diam dalam pemeriksaan dan hak untuk didampingi penasihat hukum selama proses pemeriksaan dan persidangan, apabila ia tidak dapat mendatangkan kuasa hukum, maka menjadi kewajiban bagi instansi terkait untuk mendatangkannya. Tulisan ini berusaha untuk menjawab dua pertanyaan besar terkait Miranda Rule, yakni bagaimana konsepi Miranda Rules dalam mewujudkan proses peradilan yang tetap memberikan perlindungan hak bagi tersangka? serta bagaimana Miranda Rules diimplementasikan dalam tataran praktis?. Tulisan ini menghasilkan dua pembahasa utama : Pertama, Miranda Rule merupakan poin penting dalam peradilan pidana karena menyangkut hak-hak yang dimiliki oleh tersangka selama proses pemeriksaan. Sebagai salah satu negara hukum di dunia, Indonesia secara konsekuen menegakkan Miranda Rule ditandai dengan diadopsinya konsep Miranda Rule kedalam berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan peradilan. Kedua, meskipun Miranda Rule memberi peran besar dalam penegakan hukum, namun pada praktinya masih banyak dijumpai kasus-kasus pelanggaran terhadap Miranda Rule. Pelanggaran terhadap penegakan Miranda Rule membawa akibat hukum berupa tidak absahnya dakwaan yang ditujukan kepada tersangka, karena dakwaan tersebut didasarkan pada penyidikan dan pernyataan yang tidak sah sehingga batal demi hukum. Melihat urgensi Miranda Rule dalam sistem peradilan, maka kedepan diperlukan upaya wajib patuh terhadap penegakan hukum yang ditujukan tidak hanya kepada masyarakat, melainkan juga kepada struktur hukum sebagai anak panah dalam penegakan hukum
POLA KOORDINASI GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DENGAN BUPATI / WALIKOTA DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945 Hery Yulianto
Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan Vol. 8 No. 2 (2021): Hukum Dan Keadilan
Publisher : STIH Painan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (881.408 KB) | DOI: 10.59635/jihk.v8i2.161

Abstract

Pasca Amandemen terhadap Pasal 18 UUD 1945, terjadilah konsepsi baru terhadap pemerintahan daerah. Sebagai konsekuensinya memunculkan implikasi terhadap pola koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah, termasuk antara Gubernur dengan Bupati/Walikota. Hal-hal tersebut di atas, menjadi dasar untuk melakukan penelitian yang berfokus pada identifikasi masalah yakni: bagaimana pola hubungan koordinasi Gubernur dengan Bupati dan Walikota dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Pemerintah menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah? Serta bagaimana konsep koordinasi Gubernur dengan Bupati dan Walikota yang dapat membentuk sinergitas penyelenggaraan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945? Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Bahan-bahan dan data hukum primer, sekunder dan tersier dikumpulkan dengan cara studi pustaka dan studi lapangan, untuk selanjutnya dianalisis dengan metode analisis yuridis kualitatif. Adapun kesimpulan yang didapatkan adalah: (1) Pola hubungan koodinasi Gubernur dengan Bupati/Walikota menurut UUNo. 23 Tahun 2014 adalah pola koordinasi desentralisasi, pola koordinasi dekonsentrasi dan pola koordinasi tugas pembantuan. Ketiganya dilakukan dalam kerangka negara kesatuan, semangat sinergi dan kerjasama, penggunaan kewenangan dilakukan secara arif serta kejelasan sanksi administrasi. (2) Sedangkan konsep koordinasi Gubernur dengan Bupati dan Walikota yang dapat membentuk sinergitas menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen adalah pola koordinasi desentralisasi, pola koordinas idekonsentrasi, pola koordinasi medebewind, serta pola koordinasi kultural. Keempat pola dijalankan dengan memperhatikan hal-hal: 1)memenuhi tiga prinsip utama; 2) pembagian daerah menjadi dua tingkat daerah dengan hierarki-vertikal yang jelas, serta kewenangan ditentukan secara tegas; 3) hubungan antara Pusat dan Provinsi serta antara provinsi dan kabupaten/kota bersifat hierarkis-vertikal namun dijiwai semangat kerjasama dan kemitraan
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WANITA KORBAN KEJAHATAN KESUSILAAN MENURUT LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (Studi Kasus No:1205/PID.B/2012/PN.TNG). Ayu Larasati
Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan Vol. 8 No. 2 (2021): Hukum Dan Keadilan
Publisher : STIH Painan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (741.297 KB) | DOI: 10.59635/jihk.v8i2.162

Abstract

Saat ini tindak pidana perkosaan merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Sering di koran atau media lainnya diberitakan terjadi tindak pidana perkosaan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi Bagaimanakah perlindungan hukum bagi wanita korban kejahatan kesusilaan menurut “Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban” dan Apakah Putusan Nomor 1205/PID.B/2012/PN.TNG sudah memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan kesusilaan. Maka, tujuan penelitian ini Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam memberikan perlindungan hukum terhadap wanita korban kejahatan kesusilaan dan Untuk mengetahui apakah putusan tersebut sudah memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan kesusilaan. Manfaat Penelitian ini bersifat Teoritis yakni Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan gambaran mengenai peranan lembaga perlindungan saksi dan korban dalam memberikan perlindungan hukum bagi wanita korban kejahatan kesusilaan serta dapat menambah keilmuan hukum pidana khususnya tentang kejahatan seksual. Upaya yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam hal memberikan perlindungan, yakni: Memberikan layanan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban dalam setiap tahap proses peradilan pidana, Memfasilitasi langkah-langkah pemulihan bagi korban tindak pidana, khususnya dalam pengajuan kompensasi atau restitusi, Melakukan kerjasama dengan instansi yang terkait dan berwenang dalam pelaksanaan perlindungan dan bantuan bagi saksi dan korban. Dalam Putusan Nomor 1205/Pid.B/2012/PN.TNG, belum memberikan efek jera terhadap pelaku, hukuman bagi pelaku kejahatan kesusilaan di Indonesia bilamana kejahatan tindak pidana pemerkosaaan dilakukan, maka pelaku di hukum 4 tahun, harusnya hukuman bagi pelaku kejahatan kesusilaan itu diperberat bahkan kalau bisa diberlakukannya hukuman seumur hidup atau hukuman mati untuk hukuman pidana maksimal, Harusnya di Indonesia, pelaku tindak pidana perkosaan dihukum seberat –beratnya kalau bisa hukuman mati supaya perbuatan biadab tersebut tidak merajalela di Indonesia
PENANGANAN SENGKETA PERKARA BIDANG PERTANAHAN DI TINJAU DARI PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA NOMOR 3 TAHUN 1999 (Studi Kasus Putusan Nomor 74/Pdt.g/2019/PN.Tng) Bahori Bahori; Abdullah Abdullah; Joko Sutrisno
Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan Vol. 8 No. 2 (2021): Hukum Dan Keadilan
Publisher : STIH Painan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (532.598 KB) | DOI: 10.59635/jihk.v8i2.163

Abstract

Sering ditemukan di lingkungan masyarakat dimana masyarakat tidak mau melakukan laporan terkait masalah hukum yang sedang menimpa dirinya. Salah satu masalah yang sering ditemukan pada masyarakat adalah permasalahan sertifikat ganda. Masalah ini merupakan permasalahan pertanahan yang kompleks. Dapat disimpulkan bahwa sertifikat ganda merupakan adanya dua sertifikat atau lebih yang tumpang tindih pada sebidang tanah. Masih banyak ditemui kasus-kasus persengketaan tanah terkait sertifikat ganda ini, contoh sengketa tanah yang sering terjadi salah satunya adalah masalah sertifikat overlapping. Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis normatif dan empiris. Data penelitian ini merupakan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan, pembeli yang sertifikatnya overlapping berhak untuk menerima perlindungan hukum dalam bentuk definitif dan represif, hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menyelesaikan sengketa yang sudah terjadi. Ketentuan dalam upaya hukum dalam sengketa pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Semarang terhadap konsumen oleh pengembangan yang sertifikatnya overlaping tidaklah mudah untuk proses penyelesaiannya. Agar diharapkan memperoleh kepastian hukum pada perlindungan hukum represif dilakukan upaya untuk menyelesaikan sengketa yang sudah terjadi
PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI Fitriyanti Fitriyanti
Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan Vol. 8 No. 2 (2021): Hukum Dan Keadilan
Publisher : STIH Painan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (617.976 KB) | DOI: 10.59635/jihk.v8i2.165

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang “Penyertaan Tindak Pidana” menurut Hukum Pidana di Indonesia, dan juga untuk membuka wacana yang lebih dalam tentang “unsur penyertaan” dalam perkara Tindak Pidana Korupsi bagi pelajar, Penegak Hukum atau masyarakat biasa
PERLINDUNGAN HUKUM WANITA KORBAN KEJAHATAN KESUSILAAN MENURUT LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN Fitri Ida Laela; Riki Perdana Raya Waruwu; Frits Marsel Adu
Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan Vol. 8 No. 2 (2021): Hukum Dan Keadilan
Publisher : LP3M STIH Painan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (530.032 KB)

Abstract

Dalam era globalisasi yang semakin tinggi, kemampuan manusia dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi bukan hanya menimbulkan dampak positif tetapi juga dampak negatif. Teknologi yang semakin canggih, khususnya di Indonesia juga mengakibatkan banyaknya Peristiwa Kejahatan yang terjadi. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam memberikan Perlindungan Hukum bagi wanita korban kejahatan kesusilaan apakah sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada yaitu berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan sudah memberikan efek jera. Dalam Pembahasan ini, ternyata Hukuman 4 (empat) tahun Penjara belum memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan kesusilaan. Pemerintah seharusnya memberikan hukuman yang lebih berat lagi bagi pelaku kejahatan kesusilaan
PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Kasus : Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN.Spn) Tedy Subrata; Aldo Joe; Ahmad Syahrul
Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan Vol. 8 No. 2 (2021): Hukum Dan Keadilan
Publisher : LP3M STIH Painan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (557.339 KB)

Abstract

Metode yang digunakan spesifikasi penelitian deskripsi analis, yaitu penelitian yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya di lapangan di kaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Hasil penelitian ini diketahui bahwa penerapan dan pertimbangan unsur - unsur tindak pidana bagi penerapan dan pertimbangan Hakim dalam. Kasus Putusan Nomor: 29/Pid.Sus/2018/PN.Spn, Pengadilan Negeri Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, telah memenuhi unsur - unsur yang disesuai dengan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika., unsur - unsurnya adalah setiap orang dan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi diri Sendiri, Penerapan dan Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana dalam perkara nomor: 29/Pid.Sus/2018/PN.Spn, Pengadilan Negeri Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Tentang Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri kepada terdakwa ELDIAN DARISKA alias DIAN bin SUHARDIMAN, dengan adanya SEMA Nomor 4 Tahun 2010, dikenakan pidana Penjara 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, dimaksudkan pembinaan bagi terdakwa agar setelah selesai menjalankan pidananya dapat menjadi orang yang lebih baik lagi, dan, hal - hal yang memberatkan dan meringankan itulah yang dijadikan bahan Penerapan dan Pertimbangan Hakim untuk menjatuhkan Pidana bagi terdakwa tersebut diatas
ANALISIS HUKUM TENTANG AKTA PENGAKUAN UTANG YANG DIIKUTI KUASA MENJUAL DENGAN JAMINAN HAK ATAS TANAH (Studi Kasus Putusan Kasasi Nomor: 1011/K/Pdt/2014) Aman, Chairul
Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 1 (2022): Hukum Dan Keadilan
Publisher : STIH Painan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (646.276 KB) | DOI: 10.59635/jihk.v9i1.176

Abstract

Ada hubungan yang mempunyai akibat hukum dan ada hubungan yang tidak mempunyai akibat hukum, hubungan yang mempunyai akibat hukum menimbulkan hak dan kewajiban, hal ini membuat hukum berkembang pesat begitu pula dengan hukum perjanjian. Pada perkembangannya, hukum yang ada ini dibarengi dengan kemajuan pembaruan dibidang hukum dan perundangan. Interaksi dari masyarakat yang semakin universal seringkali membawa benturan hukum dalam teori dan praktek pelaksanaannya, akibat lain dari interaksi ini adalah munculnya berbagai ragam bentuk perjanjian. Adapun uraian dalam jurnal ini mengangkat permasalahan yang masih belum terjawab menyangkut adanya Akta Perjanjian Hak Tanggungan (APHT) yang kemudian timbul atau diikuti dengan adanya Pengakuan Utang dengan jaminan hak atas tanah yang disertai kuasa menjual. Penelitian ini tergolong jenis penelitian normatif yaitu penelitian terhadap ketentuan yang berkaitan dengan kuasa menjual atas jaminan hak atas tanah yang berdasarkan pada Akta Pengakuan Utang melalui pendekatan deskriptis analitis yuridis. Hasil dari penelitian ini adalah Akta Pengakuan Utang dengan jaminan hak atas tanah yang diikuti dengan surat kuasa menjual pada dasarnya tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MARAKNYA PEKERJA ANAK DIBAWAH UMUR DITINJAU DARI UU NO 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK Sri Novita, Maya
Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 1 (2022): Hukum Dan Keadilan
Publisher : STIH Painan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (536.346 KB) | DOI: 10.59635/jihk.v9i1.177

Abstract

Anak sebagai generasi muda yang potensial bagi kelanjutan hidup bangsa, dilindungi hak-haknya sesuai amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Anak harus dijamin untuk mendapatkan pendidikan dan kehidupan yang layak serta dilindungi dari bentuk diskriminasi maupun eksploitasi. Fenomena maraknya pekerja anak dibawah umur mengharusnya Indonesia sebagai negara hukum beradaptasi pada kondisi tersebut, sehingga dibutuhkan satuan perangkat kebijakan agar kondisi ini berjalan dengan efektif dan sesuai dengan undang-undangan, untuk tujuan adanya jaminan dan kepastian hukum. Penelitian ini merupakan penelitian normative yuridis, dengan sumber bahan hukumnya berasal dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Teknik penelurusan bahan hukumnya menggunakan teknik studi literatur dan internet. Teknik analisa bahan hukum melalui metode interpretasi dengan menafsirkan keseluruhan bahan hukum yang ada. Teknik penyajian datanya menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menyatakan bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 menjamin hak-hak anak sedemikian rupa dan menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang berada dalam usia dibawah 18 tahun. Dalam undang-undangan ketenagakerjaan disebutkan bahwa anak-anak yang diperbolehkan bekerja adalah pada usia 13-15 tahun dengan syarat-syarat tertentu. Tindakan eksploitasi anak dapat dipidana dengan hukuman penjara paling lama 10 tahun atau denda maksimal Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Adapun faktor-faktor penyebab pekerja anak dibawah umur adalah karena faktor ekonomi, sosial, budaya, politik, perubahan proses produksi, dan lemahnya pengawasan oleh Lembaga pemerintah bagi anak
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG DI PHK DALAM MASA PANDEMI COVID-19 Marchelina Butarbutar, Lizy
Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 1 (2022): Hukum Dan Keadilan
Publisher : STIH Painan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (262.068 KB) | DOI: 10.59635/jihk.v9i1.179

Abstract

Saat ini, sejak adanya pandemi yang dimulai dari awal tahun 2019 banyak sekali keadaan yang berubah termasuk dalam lingkungan pekerjaan. Situasi dan kondisi lingkungan pekerjaan tidak lagi sama. Perubahan ini membawa dampak yang tidak baik bagi pekerja di Indonesia. Banyak perusahaan yang merugi bahkan sampai tutup. Dampaknya adalah banyak pekerja yang kehilangan pekerjaannya akibat PHK. Para pekerja yang kehilangan pekerjaan dalam situasi kondisi yang sulit seperti ini, sangat perlu mendapatkan perlindungan hukum dari negara. Atas keadaan ini, bagaimana pemerintah mewujudkan perlindungannya bagi pekerja? Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penulis akan melakukan penelitian terhadap norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang -undangan, untuk melihat sejauh apa pemerintah melakukan perlindungan pada pakerja yang di PHK dalam masa pandemi saat ini.

Page 10 of 18 | Total Record : 171

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2016 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 2 (2025): Hukum dan Keadilan Vol. 12 No. 1 (2025): Hukum dan Keadilan Vol. 11 No. 2 (2024): Hukum dan Keadilan Vol. 11 No. 1 (2024): Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 2 (2023): JURNAL ILMIAH HUKUM DAN KEADILAN Vol. 10 No. 2 (2023): Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 1 (2023): Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 2 (2022): Hukum Dan Keadilan Vol. 9 No. 1 (2022): Hukum Dan Keadilan Vol. 8 No. 2 (2021): Hukum Dan Keadilan Vol. 8 No. 1 (2021): Hukum Dan Keadilan Vol. 7 No. 2 (2020): Hukum Dan Keadilan Vol. 7 No. 1 (2020): Hukum dan Keadilan Vol. 6 No. 2 (2019): Hukum dan keadilan Vol. 6 No. 1 (2019): Hukum dan Keadilan Vol. 5 No. 2 (2018): Hukum dan Keadilan Vol. 5 No. 1 (2018): Hukum dan Keadilan Vol. 4 No. 2 (2017): Hukum dan Keadilan Vol. 4 No. 1 (2017): Hukum dan Keadilan Vol. 3 No. 2 (2016): Hukum dan Keadilan Vol. 3 No. 1 (2016): Hukum dan Keadilan More Issue