cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
judgehukum@gmail.com
Phone
+6285359150140
Journal Mail Official
judgehukum@gmail.com
Editorial Address
Cattleya Darmaya Fortuna (CDF) Marindal 1, Pasar IV Jl. Karya Gg. Anugerah Kecamatan. Patumbak, Medan - Sumatera Utara
Location
Kab. deli serdang,
Sumatera utara
INDONESIA
JUDGE: Jurnal Hukum
Published by Cattleya Darmaya Fortuna
ISSN : -     EISSN : 27754170     DOI : https://doi.org/10.54209/judge.v2i02.122
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Judge : Journal of Law on Cattleya Darmaya Fortuna is accepts related writings: Prinsip Dasar Yurisprudensi Hukum Pribadi Hukum Kriminal Hukum Acara hukum Ekonomi Dan Bisnis Hukum Tata Negara Hukum Administratif Hukum dan Masyarakat Ilmu Pemerintahan Judge : Journal of Law also accepts all writings in various disciplines in accordance with the above rules
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 757 Documents
 49   50   51   52   53 
Reaksi Pasar Keuangan Indonesia Terhadap Kebijakan Ekonomi Donald Trump Ilham Fachri; Fauzan Wahyu Utomo; Bintang Nugraha Putra; Gita Mutiara Suhartono
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i03.1458

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan tarif Donald Trump, khususnya mengumumkan kebijakan tarif impor baru yang mempengaruhi banyak negara, termasuk Indonesia, dengan tarif resiprokal sebesar 32%. Keputusan ini memberikan reaksi pasar,terutama dalam aspek ekonomi. Namun, kebijakan ini bertujuan mengurangi ketergantungan ekonomi AS pada impor, tetapi membawa dampak signifikan bagi perekonomian Indonesia, terutama dalam sektor perdagangan dan industri. Dampak yang muncul termasuk penurunan ekspor, gangguan rantai pasokan, inflasi, dan potensi hilangnya fasilitas Generalized System of Preferences (GSP). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa keputusan Trump memberikan dampak ekonomi, khususnya dalam reaksi pasar keuangan Indonesia. Dengan hal ini penting untuk pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis, seperti diplomasi ekonomi, diversifikasi pasar ekspor, dan peningkatan daya saing industri domestic. Dengan demikian, mitigasi dampak negatif kebijakan Trump adalah hal yang harus diperhatikan, salah satunya membuka peluang pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN OLEH KEPOLISIAN DI WILAYAH POLRESTA BENGKULU Fisca Prisillya Caprita; Alauddin; Fitri Anita
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i03.1483

Abstract

Pencurian yang disertai dengan kekerasan, seperti ancaman atau tindakan fisik terhadap korban-misalnya dengan memukul, mengikat, atau menodong korban agar tidak melawan-merupakan bentuk kejahatan yang semakin marak terjadi di masyarakat. Dalam situasi sosial ekonomi yang sulit, banyak orang yang tergoda untuk melakukan pencurian, bahkan dengan menggunakan kekerasan. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan, serta untuk mengetahui prosedur dan mekanisme yang diterapkan oleh aparat penegak hukum dalam menangani kasus tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (socio-legal) dan objek penelitiannya adalah hukum dan Masyarakat serta merujuk pada penelitian deskriptif, dalam penelitian terdapat dua jenis data, yaitu data primer (field research) dan data sekunder (library research). Subjek penelitian adalah 1 (satu) orang Katim Pidum 3, 1 (satu) orang Ajudan kaurmintu, 1 (satu) orang Penyidik pembantu Satreskrim Polresta Bengkulu dan 1 (satu) orang korban pencurian dengan kekerasan, 1 (satu) orang pelaku pencurian dengan kekerasan. Hasil penelitian yang diperoleh dari ke 3 (tiga) orang bagian Satreskrim Polresta Bengkulu diketahui bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Faktor prnghambat penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polresta Bengkulu yaitu kendala penegak hukum/ sumber daya manusia, kendala sarana dan prasarana, sulitnya menemukan saksi dan bukti fisik saat kejadian, serta kurangnya kepedulian dan kesadaran dari Masyarakat
Menakar Supremasi Hukum dalam Menjamin Hak Asasi Manusia: Antara Prinsip Ideal dan Realitas Implementasi di Indonesia Selvin Mayulu
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i03.1484

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menakar sejauh mana prinsip Rule of Law (supremasi hukum) mampu menjamin perlindungan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia, dengan membandingkan antara konsep ideal yang termuat dalam teori hukum dan instrumen hak asasi, serta realitas implementasinya di tingkat praktis. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kajian pustaka (library research), penelitian ini menganalisis berbagai sumber literatur hukum, peraturan perundang-undangan, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip fundamental Rule of Law, seperti kesetaraan di hadapan hukum, keadilan, akuntabilitas, transparansi, dan independensi peradilan, secara normatif telah menjadi bagian dari sistem hukum Indonesia. Namun dalam implementasinya, supremasi hukum masih dihadapkan pada berbagai tantangan, antara lain ketimpangan akses terhadap keadilan, praktik korupsi di institusi hukum, intervensi politik dalam proses peradilan, rendahnya literasi hukum masyarakat, serta pelanggaran HAM oleh aparat negara. Simpulannya, Rule of Law di Indonesia masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya menjamin perlindungan HAM secara efektif. Diperlukan reformasi hukum yang menyeluruh, penguatan institusi penegak hukum yang independen, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat agar supremasi hukum tidak hanya menjadi ideal normatif, tetapi juga realitas yang dirasakan oleh seluruh warga negara.
Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Negara Hukum: Dilema Implementasi dan Reformasi Hukum di Indonesia Muzakir Syah S. Mohamad
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i03.1485

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika implementasi hak dan kewajiban warga negara dalam konteks negara hukum Indonesia, serta menelaah berbagai dilema dan tantangan yang dihadapi dalam upaya reformasi hukum. Secara normatif, konstitusi Indonesia telah mengatur hak dan kewajiban warga negara secara seimbang, namun dalam realitasnya masih terdapat ketimpangan yang signifikan antara prinsip ideal dan pelaksanaan konkret di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur, yang mengkaji berbagai sumber hukum primer dan sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, jurnal akademik, dan dokumen institusional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan hak-hak warga negara, seperti hak atas pendidikan, pekerjaan, dan perlindungan hukum, masih belum merata, terutama di wilayah terpencil dan kelompok rentan. Di sisi lain, kesadaran masyarakat terhadap kewajiban hukum juga masih rendah, diperburuk oleh lemahnya penegakan hukum, ketimpangan sosial-ekonomi, dan budaya birokrasi yang belum reformis. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa implementasi hak dan kewajiban warga negara dalam negara hukum Indonesia memerlukan reformasi hukum yang sistematis, peningkatan kesadaran hukum publik, serta konsistensi penegakan hukum yang menjunjung prinsip keadilan dan kesetaraan.
Urgensi Ketahanan Nasional dan Bela Negara dalam Menanggapi Ancaman Kedaulatan: Analisis Strategi Hukum dan Kebijakan di Indonesia Mohamad Nurul Haji Dhuhakusuma Harun
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i03.1486

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi ketahanan nasional dan bela negara dalam merespons berbagai bentuk ancaman terhadap kedaulatan Indonesia, dengan menitikberatkan pada strategi hukum dan kebijakan yang telah dan sedang dijalankan pemerintah. Ancaman terhadap kedaulatan negara tidak lagi bersifat konvensional semata, melainkan juga mencakup bentuk-bentuk non-militer seperti radikalisme ideologis, konflik sosial, krisis ekonomi, bencana alam, hingga serangan siber yang semakin kompleks. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur, yang melibatkan penelusuran dokumen hukum, kebijakan pemerintah, serta kajian teoritik dan empiris terkait bela negara dan ketahanan nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketahanan nasional dan bela negara memiliki hubungan yang erat dan saling mendukung dalam menjaga keutuhan dan stabilitas negara. Strategi hukum dan kebijakan yang diterapkan mencakup pendidikan kewarganegaraan, pelatihan bela negara berbasis komunitas, penguatan literasi digital, serta pemberdayaan masyarakat sipil. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala seperti lemahnya koordinasi antarlembaga, keterbatasan anggaran, dan minimnya partisipasi publik. Oleh karena itu, diperlukan sistem hukum dan kebijakan yang lebih inklusif, partisipatif, dan adaptif terhadap dinamika ancaman modern. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan bela negara dalam konteks ketahanan nasional sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Dengan pendekatan hukum yang komprehensif dan implementasi kebijakan yang efektif, Indonesia dapat memperkuat ketahanan nasional dan menjaga kedaulatannya di tengah tantangan global.
Analisis Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Penyedia Pinjol Ilegal dan Fenomena Debitur Nakal Marvelina Hasan
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i03.1487

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis yuridis terhadap tanggung jawab hukum penyedia pinjaman online (pinjol) ilegal dan fenomena debitur nakal yang memanfaatkan sistem pinjaman digital untuk keuntungan pribadi tanpa itikad baik. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan (library research), yang mengkaji literatur, peraturan perundang-undangan, dan dokumen hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan dua temuan utama. Pertama, penyelenggara pinjol ilegal dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata, pidana, dan administratif. Dalam ranah perdata, mereka diwajibkan mengganti kerugian berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Dalam ranah pidana, pelaku dapat dijerat dengan pasal-pasal terkait pemerasan, penyalahgunaan data pribadi, dan penipuan. Sedangkan secara administratif, OJK memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi seperti pencabutan izin dan pemblokiran akses berdasarkan POJK No. 77/POJK.01/2016. Kedua, debitur nakal yang memanfaatkan pinjol ilegal untuk melakukan penipuan, seperti pemalsuan identitas atau pinjaman fiktif, dapat dijerat dengan Pasal 378 KUHP jika terbukti ada unsur niat jahat. Kesimpulannya, baik penyelenggara maupun debitur dapat dikenakan sanksi hukum sesuai tingkat pelanggaran dan niat pelaku. Rekomendasi penelitian ini mencakup perlunya reformasi regulasi fintech, peningkatan kapasitas pengawasan, edukasi hukum bagi masyarakat, serta penerapan sanksi yang adil dan tegas bagi kedua pihak demi menciptakan ekosistem pinjaman online yang adil, legal, dan akuntabel.
Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Nur Tasya Ekananda Rivai
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i03.1488

Abstract

Penelitian Ini Bertujuan Untuk Menganalisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Bubea, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Gorontalo, Dengan Merujuk Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pendekatan Yang Digunakan Adalah Kualitatif Melalui Metode Kajian Kepustakaan (Library Research), Dengan Menelaah Data Sekunder Berupa Dokumen, Peraturan, Dan Laporan Yang Relevan. Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa Pengelolaan Add Di Desa Bubea Difokuskan Pada Program-Program Yang Menyentuh Kebutuhan Dasar Masyarakat, Seperti Bantuan Langsung Tunai (Blt), Bantuan Bahan Rumah (Bbr), Dan Pembangunan Jamban. Blt Menjadi Alokasi Terbesar Karena Merespons Kebutuhan Masyarakat Yang Terdampak Kondisi Ekonomi, Sementara Bbr Dan Jamban Menunjukkan Perhatian Terhadap Kualitas Hidup Dan Kesehatan Masyarakat. Pengelolaan Dilakukan Dengan Prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Aktif Masyarakat. Meskipun Secara Umum Berjalan Lancar, Pengelolaan Dana Desa Masih Menghadapi Tantangan, Seperti Kurangnya Sumber Daya Manusia, Keterbatasan Infrastruktur, Serta Ketergantungan Pada Regulasi Pusat. Strategi Yang Diterapkan Meliputi Penguatan Regulasi, Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, Dan Pengawasan Yang Lebih Intensif. Penelitian Ini Menyimpulkan Bahwa Dengan Pendekatan Yang Partisipatif Dan Berbasis Hasil, Desa Bubea Menunjukkan Praktik Pengelolaan Dana Desa Yang Relatif Baik, Meskipun Tetap Perlu Penguatan Dalam Aspek Kelembagaan Dan Pengawasan Demi Menjamin Efektivitas Dan Keberlanjutan Pembangunan Desa.
Kesenjangan Desentralisasi dan Perlindungan Petani: Studi Implementasi UU No. 19 Tahun 2013 di Desa Tulo’a Shalasya Rahmadani Amana Fathia
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i03.1489

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesenjangan antara konsep desentralisasi dengan implementasi Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di tingkat desa, khususnya di Desa Tulo’a. Menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam terhadap dinamika kebijakan lokal dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program perlindungan petani. Metode ini dipilih untuk menggali realitas sosial dan hukum yang tidak dapat diukur secara kuantitatif, tetapi membutuhkan penelusuran atas konteks dan makna yang tersembunyi di balik praktik kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi perlindungan petani di Desa Tulo’a masih jauh dari ideal. Meskipun secara normatif desa memiliki kewenangan otonom dalam pemberdayaan masyarakat, implementasi di lapangan mengalami hambatan seperti lemahnya kapasitas pemerintah desa, ketergantungan petani terhadap bantuan jangka pendek, rendahnya adopsi teknologi pertanian modern, dan dampak pembangunan proyek nasional yang mengurangi lahan produktif. Selain itu, belum tersedianya sistem perlindungan harga dan akses pasar yang adil juga memperlemah posisi tawar petani secara ekonomi. Penelitian ini menegaskan bahwa semangat desentralisasi belum sepenuhnya diwujudkan dalam praktik perlindungan petani. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan kelembagaan di tingkat desa, peningkatan literasi teknologi bagi petani, serta sinergi antara kebijakan pusat dan pelaksanaannya di daerah. Dengan demikian, pelaksanaan UU No. 19 Tahun 2013 dapat berjalan secara efektif dan selaras dengan amanat konstitusi dalam mewujudkan kesejahteraan petani secara berkelanjutan.
Analisis Sosiologi Hukum Atas Tindak Pidana ITE: Studi Kasus Pemerasan Dan Pengancaman Yang Merugikan Hak Orang Lain Rafid Herfindo
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i03.1491

Abstract

Legal protection of the rights of victims of extortion and threats in the digital age has become an increasingly pressing issue. Criminal acts related to the Electronic Information and Transactions Law (ITE) demonstrate that perpetrators often exploit technology to record and threaten victims. This study analyzes the application of ITE law in the context of extortion and threats, as well as the challenges faced by the judicial system in addressing cybercrime. Through the case study of Decision Number xxx/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM, this research highlights the importance of restoring victims' rights, which includes financial compensation, psychological rehabilitation, and protection from further threats. Sociology of law provides an important perspective in understanding the interaction between law and society, as well as how social norms influence law enforcement. Recommendations for improving the legal system include enhancing training for law enforcement officials and fostering collaboration among various parties to create a safer environment. This research is expected to contribute to the development of legal sociology theory and law enforcement practices in Indonesia.
Wacana Kritis Wawasan Nusantara sebagai Landasan Geopolitik Bangsa: Tinjauan Historis dan Urgensinya dalam Kebijakan Pertahanan, Pembangunan Ekonomi, dan Sosial Budaya di Indonesia Ainnur R. Tamu
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i03.1492

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis peran strategis Wawasan Nusantara sebagai landasan geopolitik bangsa dalam perspektif hukum, dengan fokus pada urgensinya dalam kebijakan pertahanan, pembangunan ekonomi, dan sosial budaya di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang menelaah dokumen hukum, kebijakan publik, serta pendekatan historis terhadap konsep Wawasan Nusantara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Wawasan Nusantara memiliki kedudukan penting sebagai paradigma normatif yang tidak hanya mencerminkan identitas geografis, tetapi juga nilai-nilai dasar yang membentuk sistem hukum dan kebijakan negara. Dalam konteks pertahanan dan keamanan, Wawasan Nusantara menjadi pijakan dalam merumuskan strategi pertahanan yang terintegrasi, menekankan partisipasi masyarakat dalam menjaga kedaulatan, serta memperkuat prinsip kesatuan wilayah sebagai norma hukum yang tidak dapat dinegosiasikan. Sementara itu, dalam aspek pembangunan ekonomi, wawasan ini menjadi dasar hukum dalam mendorong pemerataan pembangunan, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, dan keadilan antarwilayah. Pada dimensi sosial budaya, Wawasan Nusantara memperkuat identitas nasional melalui pendekatan multikultural yang menjamin hak-hak masyarakat adat dan nilai-nilai lokal sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Dengan demikian, Wawasan Nusantara bukan sekadar doktrin kebangsaan, melainkan telah menjadi konstruksi hukum dan politik yang membentuk arah kebijakan nasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa revitalisasi pemahaman terhadap Wawasan Nusantara sangat diperlukan dalam pembangunan sistem hukum nasional yang adaptif, adil, dan menjamin keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia di tengah dinamika global.

Page 51 of 76 | Total Record : 757

 49   50   51   52   53 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 12 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 11 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 10 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 09 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 08 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 07 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 06 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 05 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 04 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 4 No. 02 (2023): Judge Vol. 4 No. 01 (2023): Judge : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 02 (2022): Judge : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 01 (2022): Judge : Jurnal Hukum Vol. 2 No. 02 (2021): Judge : Jurnal Hukum More Issue