cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
judgehukum@gmail.com
Phone
+6285359150140
Journal Mail Official
judgehukum@gmail.com
Editorial Address
Cattleya Darmaya Fortuna (CDF) Marindal 1, Pasar IV Jl. Karya Gg. Anugerah Kecamatan. Patumbak, Medan - Sumatera Utara
Location
Kab. deli serdang,
Sumatera utara
INDONESIA
JUDGE: Jurnal Hukum
Published by Cattleya Darmaya Fortuna
ISSN : -     EISSN : 27754170     DOI : https://doi.org/10.54209/judge.v2i02.122
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Judge : Journal of Law on Cattleya Darmaya Fortuna is accepts related writings: Prinsip Dasar Yurisprudensi Hukum Pribadi Hukum Kriminal Hukum Acara hukum Ekonomi Dan Bisnis Hukum Tata Negara Hukum Administratif Hukum dan Masyarakat Ilmu Pemerintahan Judge : Journal of Law also accepts all writings in various disciplines in accordance with the above rules
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 757 Documents
 47   48   49   50   51 
Efektivitas Sistem Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Perdagangan Dan Kekerasan: Tantangan Dan Strategi Lucas Medianov Grand; Ismaidar; Lidya Rahmadhani Hasibuan
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 12 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i12.2536

Abstract

Anak merupakan bagian penting dalam keberlangsungan suatu bangsa dan memerlukan perlindungan baik secara fisik, psikis, sosial, maupun hukum. Namun realitanya masih banyak anak di Indonesia yang menjadi korban perdagangan orang dan kekerasan. Penelitian ini bertujuan untuk membahas secara mendalam pengaturan dan efektivitas penegakan hukum terhadap kasus perdagangan dan kekerasan anak di Indonesia, serta mengkaji secara komprehensif tentang kebijakan dalam melindungi anak dan memperkuat sistem perlindungan hukum anak di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, membahas gejala dan permasalahan hukum yang ada serta mengujinya berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun norma hukum yang berlaku. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi anak korban perdagangan dan kekerasan di Indonesia belum sepenuhnya berjalan dengan baik, karena meski substansi dan struktur hukum kuat, namun budaya hukumnya rendah kesadaran sehingga menyebabkan hak korban seperti rehabilitasi dan reintegrasi sering terabaikan. Kebijakan untuk melindungi anak dan memperkuat sistem perlindungan hukum anak di Indonesia dilakukan dalam bentuk kebijakan penal yaitu menggunakan instrumen hukum pidana dalam menindak kejahatan, serta kebijakan non-penal sebagai bentuk antisipasi atau mencegah terjadinya perdagangan dan kekerasan terhadap anak.
Dinamika Pengawasan dalam Proses Pembinaan Narapidana Studi pada Lapas Pemuda Langkat Kenal Purba; Fitri Rafianti; Mhd. Azhali Siregar
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 12 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i12.2537

Abstract

Sistem pemasyarakatan di Indonesia mengalami perubahan paradigma melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menempatkan pembinaan narapidana sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Keberhasilan proses pembinaan sangat dipengaruhi oleh efektivitas pengawasan yang dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan. Namun, pelaksanaan pengawasan masih menghadapi berbagai kendala, seperti overcapacity, keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang belum memadai, serta koordinasi antarlembaga yang belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika pengawasan dalam proses pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Langkat serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pengawasan dalam mencapai tujuan sistem pemasyarakatan. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan berupa wawancara serta observasi terhadap petugas pemasyarakatan dan pihak-pihak yang terkait dengan proses pembinaan narapidana. Data dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan administratif dan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan program pembinaan. Meskipun demikian, efektivitas pengawasan belum optimal karena dipengaruhi oleh kondisi overcapacity, keterbatasan jumlah dan kompetensi petugas, kurangnya fasilitas pembinaan, serta lemahnya koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Kondisi tersebut berdampak pada belum maksimalnya pencapaian tujuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas petugas pemasyarakatan, peningkatan kualitas sarana dan prasarana pembinaan, serta optimalisasi kerja sama lintas sektor untuk mendukung efektivitas pengawasan dalam mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan.
Law Enforcement Against the Criminal Act of Theft With Violence Based on Law Number 1 Of 2023 Concerning The Criminal Code Jessica Oktari Marbun; Mhd. Azhali Siregar; Aulia Rahman Hakim Hasibuan
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 12 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i12.2538

Abstract

Violent theft remains one of the most serious conventional crimes in Indonesia because it not only causes material losses but also threatens public safety and social order. Although Indonesia has enacted Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (National Criminal Code) as part of a comprehensive criminal law reform, studies examining the implications of Article 479 concerning violent theft remain limited. Existing research generally focuses on the application of Article 365 of the former Criminal Code without critically analyzing the legal transformation introduced by the National Criminal Code and its implications for law enforcement effectiveness.This study aims to analyze the legal regulation of violent theft under the previous Criminal Code and the National Criminal Code, compare Article 365 of the former Criminal Code with Article 479 of Law Number 1 of 2023, and evaluate the effectiveness of law enforcement in achieving legal certainty. This research employs normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal materials collected through library research, supported by Decision Number 2615/Pid.B/2018/PN Mdn.The findings indicate that Article 479 of the National Criminal Code maintains the essential elements of violent theft while introducing a more systematic formulation that reflects contemporary criminal law principles emphasizing legal certainty, proportionality, and social protection. However, the effectiveness of law enforcement remains dependent on the quality of legal institutions, the professionalism of law enforcement officers, supporting facilities, and public legal awareness. This study contributes to the development of Indonesian criminal law by providing a comprehensive legal analysis of the transition from the former Criminal Code to the National Criminal Code concerning violent theft and its implications for future law enforcement practices.
Analisis Konsep Pemidanaan Residivisme (Studi Pebandingan UU No 1 Tahun 2023 Dan KUHP Lama) Ibrahim; Mhd Azhali Siregar; Rahmayanti
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 11 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i11.2539

Abstract

Hukum pidana memiliki peranan penting dalam menjaga ketertiban dan menegakkan keadilan di masyarakat. Salah satu aspek yang menarik untuk dikaji adalah konsep pemidanaan residivisme, yaitu keadaan ketika seseorang melakukan tindak pidana berulang setelah dijatuhi hukuman. Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan mengenai residivisme mengalami perkembangan dari KUHP lama (Wetboek van Strafrecht) menuju KUHP baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) yang membawa perubahan paradigma dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih proporsional dan rehabilitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pemidanaan residivisme dalam KUHP lama dan KUHP baru. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan Hukum. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam pembaruan konsep residivisme yang selaras dengan prinsip kepastian hukum, keadilan substantif, dan proporsionalitas..
Pengaturan dan Implementasi Layanan Kunjungan Terbatas Keluarga Narapidana (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Langkat) Hendrianto Sitorus; Mhd. Azhali Siregar; Fitri Rafianti
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 11 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i11.2540

Abstract

Layanan kunjungan keluarga merupakan salah satu bentuk pemenuhan hak narapidana yang berperan penting dalam mendukung proses pembinaan dan reintegrasi sosial. Namun, pelaksanaan layanan kunjungan terbatas di lembaga pemasyarakatan masih menghadapi berbagai kendala, seperti jarak tempuh pengunjung, persyaratan administrasi identitas, serta keterbatasan waktu kunjungan yang berpotensi menghambat pemenuhan hak narapidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan implementasi layanan kunjungan terbatas keluarga narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Langkat serta mengkaji efektivitasnya dalam menjamin perlindungan hak narapidana dan menjaga keamanan lembaga pemasyarakatan. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis dan bersifat deskriptif analitis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan layanan kunjungan terbatas pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi hambatan administratif, geografis, dan keterbatasan waktu yang memengaruhi kualitas interaksi narapidana dengan keluarganya. Selain itu, efektivitas layanan belum optimal karena pelaksanaannya masih lebih berorientasi pada aspek keamanan dibandingkan pendekatan yang berorientasi pada perlindungan hak narapidana. Oleh karena itu, diperlukan penyederhanaan prosedur administrasi, penjadwalan kunjungan yang lebih fleksibel, serta penguatan pelayanan berbasis hak asasi manusia guna mewujudkan keseimbangan antara keamanan lembaga pemasyarakatan dan pemenuhan hak sosial narapidana.
Tinjauan Yuridis Batasan Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Fiorella Amanda Berliana; Bambang Fitrianto; siti Nurhayati
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 11 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i11.2541

Abstract

Perjanjian perkawinan merupakan instrumen hukum yang berfungsi memberikan kepastian hukum mengenai pengaturan harta, hak, dan kewajiban suami istri selama perkawinan. Perkembangan kebutuhan masyarakat serta adanya dinamika pengaturan hukum setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 menimbulkan kebutuhan untuk mengkaji kembali batasan hukum perjanjian perkawinan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian ini bertujuan menganalisis batasan yuridis perjanjian perkawinan menurut KUH Perdata serta membandingkan penerapannya dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang relevan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keabsahan perjanjian perkawinan harus memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan tidak boleh bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, maupun ketertiban umum. Selain itu, terdapat perbedaan mendasar antara KUH Perdata dan Undang-Undang Perkawinan mengenai waktu pembuatan, mekanisme pengesahan, serta akibat hukum perjanjian terhadap harta bersama, terutama setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang memperluas kemungkinan pembuatan perjanjian selama perkawinan berlangsung. Penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi pengaturan hukum guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak para pihak dalam penyusunan perjanjian perkawinan.
Juridical Review on the Differences in the Imposition of Criminal Sanctions in Narcotics Crimes Between Adult Offenders and Juvenile Offenders (Study of Decision Number 186/Pid.Sus/2019/PN Dgl and Number 15/Pid.Sus.Anak/2019/PN Dgl) Fazru Muwazir Siregar; Syahranuddin
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 11 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i11.2542

Abstract

Tindak pidana narkotika yang melibatkan pelaku dewasa dan pelaku anak dalam satu rangkaian peristiwa menimbulkan kompleksitas yuridis dalam penjatuhan sanksi pidana karena masing-masing tunduk pada rezim hukum yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku dewasa dan pelaku anak berdasarkan Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2019/PN Dgl dan Putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2019/PN Dgl, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan pemidanaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku dewasa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan pelaku anak dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dengan penerapan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Meskipun putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku pada saat dijatuhkan, apabila dikaji berdasarkan rezim hukum pidana yang berlaku saat ini, penjatuhan sanksi belum sepenuhnya mencerminkan prinsip proporsionalitas, kepentingan terbaik bagi anak, asas ultimum remedium, dan pendekatan keadilan restoratif. Penghapusan pidana minimum khusus melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 memberikan ruang diskresi yang lebih luas kepada hakim untuk menjatuhkan pidana yang lebih proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan dan kondisi masing-masing pelaku.
The Role of the Directorate General of Sea Transportation in Supervision and Law Enforcement of Narcotics Trafficking in the Kuala Tanjung Port Area Fajriansyah Marpaung; Fitri Rafianti; Mhd Azhali Siregar
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 11 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i11.2543

Abstract

The increasing use of maritime transportation as a route for transnational narcotics trafficking has created significant challenges for Indonesia's maritime security and law enforcement system, particularly in strategic port areas such as Kuala Tanjung. While previous studies have primarily focused on the roles of criminal law enforcement agencies, limited attention has been given to the preventive function of the Directorate General of Sea Transportation as the authority responsible for shipping supervision. This study aims to analyze the legal authority of the Directorate General of Sea Transportation in supervising small vessels within the Kuala Tanjung Port area, examine the implementation of its supervisory function in supporting narcotics law enforcement, and identify the obstacles to optimizing its preventive role. This research employs a normative juridical method using statutory and case approaches. Legal materials were obtained through the analysis of legislation, legal doctrines, scientific literature, and relevant narcotics trafficking cases. The findings reveal that the Directorate General of Sea Transportation, through the harbormaster (syahbandar), possesses comprehensive legal authority to supervise vessel operations, verify shipping documents, conduct seaworthiness inspections, and regulate vessel departures. However, these authorities have not been fully optimized as preventive instruments against illicit narcotics trafficking due to institutional fragmentation, limited maritime surveillance facilities, insufficient inter-agency coordination, and the predominance of sectoral approaches in maritime governance. The novelty of this research lies in positioning shipping administrative supervision as an integral component of narcotics prevention rather than merely a shipping safety function. The study concludes that strengthening the preventive role of the Directorate General of Sea Transportation through integrated maritime surveillance, institutional collaboration, technological enhancement, and coordinated law enforcement policies is essential for improving the effectiveness of combating transnational narcotics trafficking in Indonesian port areas.
Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Kasus Eksploitasi Anak di Era Reformasi Literalisasi Digital Erick Sianturi; Muhammad Arif Sahlepi; Chairuni Nasution
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 11 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i11.2544

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola interaksi sosial anak dan membuka peluang terjadinya berbagai bentuk eksploitasi melalui ruang digital. Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lainnya, implementasi perlindungan hukum terhadap anak di ruang digital masih menghadapi berbagai tantangan akibat perkembangan modus kejahatan berbasis teknologi yang semakin kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena eksploitasi anak di ruang digital, mengidentifikasi bentuk-bentuk eksploitasi yang berkembang pada era reformasi digital, serta mengkaji model perlindungan hukum yang ideal dalam memberikan perlindungan kepada anak. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksploitasi anak di ruang digital telah berkembang dalam berbagai bentuk, meliputi eksploitasi seksual daring, eksploitasi ekonomi, eksploitasi data pribadi, serta berbagai bentuk kekerasan digital lainnya. Walaupun kerangka hukum nasional telah tersedia, masih terdapat kesenjangan antara pengaturan normatif dan implementasi penegakan hukum, terutama terkait tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik, perlindungan data pribadi anak, serta kapasitas aparat dalam menangani kejahatan digital. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan yang mengintegrasikan pembaruan regulasi, penerapan prinsip safety by design, penguatan koordinasi antar lembaga, serta peningkatan literasi digital bagi anak, keluarga, dan masyarakat sebagai upaya mewujudkan perlindungan hukum yang efektif terhadap anak di era digital.
Analisis Yuridis Terhadap Peningkatan Kasus Cerai Gugat pada Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang Dhira Ahzara Permata; Nana Kartika; Fitri Rafianti
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 11 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i11.2545

Abstract

Fenomena meningkatnya perkara cerai gugat di Indonesia menunjukkan adanya perubahan pola relasi dalam rumah tangga serta meningkatnya kesadaran hukum perempuan dalam memperjuangkan hak-haknya melalui jalur peradilan. Kabupaten Deli Serdang, khususnya wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam, menjadi salah satu daerah dengan jumlah perkara cerai gugat yang terus mengalami peningkatan sehingga memerlukan kajian hukum yang lebih komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab meningkatnya kasus cerai gugat, mengidentifikasi dampak sosial dan hukum yang ditimbulkan terhadap keluarga dan masyarakat, serta memberikan rekomendasi dalam upaya pencegahan perceraian. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan pendekatan empiris melalui studi kepustakaan, observasi, wawancara dengan hakim, panitera, advokat, serta pihak penggugat. Data dianalisis secara kualitatif dengan mengintegrasikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan fakta empiris di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus-menerus merupakan faktor dominan penyebab cerai gugat, diikuti oleh kekerasan dalam rumah tangga, faktor ekonomi, dan perselingkuhan. Tingginya angka cerai gugat juga menunjukkan adanya perubahan paradigma perempuan dalam memperoleh perlindungan hukum melalui lembaga peradilan. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya memengaruhi pasangan suami istri, tetapi juga perkembangan psikologis anak, ketahanan keluarga, serta meningkatnya beban perkara di Pengadilan Agama. Penelitian ini memberikan kontribusi berupa analisis yuridis mengenai hubungan antara faktor sosial dan implementasi hukum keluarga Islam sebagai dasar penyusunan kebijakan preventif melalui penguatan mediasi, edukasi pranikah, dan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak.

Page 49 of 76 | Total Record : 757

 47   48   49   50   51 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 12 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 11 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 10 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 09 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 08 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 07 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 06 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 05 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 04 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 4 No. 02 (2023): Judge Vol. 4 No. 01 (2023): Judge : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 02 (2022): Judge : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 01 (2022): Judge : Jurnal Hukum Vol. 2 No. 02 (2021): Judge : Jurnal Hukum More Issue