cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
judgehukum@gmail.com
Phone
+6285359150140
Journal Mail Official
judgehukum@gmail.com
Editorial Address
Cattleya Darmaya Fortuna (CDF) Marindal 1, Pasar IV Jl. Karya Gg. Anugerah Kecamatan. Patumbak, Medan - Sumatera Utara
Location
Kab. deli serdang,
Sumatera utara
INDONESIA
JUDGE: Jurnal Hukum
Published by Cattleya Darmaya Fortuna
ISSN : -     EISSN : 27754170     DOI : https://doi.org/10.54209/judge.v2i02.122
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Judge : Journal of Law on Cattleya Darmaya Fortuna is accepts related writings: Prinsip Dasar Yurisprudensi Hukum Pribadi Hukum Kriminal Hukum Acara hukum Ekonomi Dan Bisnis Hukum Tata Negara Hukum Administratif Hukum dan Masyarakat Ilmu Pemerintahan Judge : Journal of Law also accepts all writings in various disciplines in accordance with the above rules
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 757 Documents
 51   52   53   54   55 
ANALISIS NORMATIF PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEJAHATAN SIBER DALAM MODUS PHISHING REKENING BANK DI INDONESIA Nuraini Wahyningtias
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 06 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i06.1564

Abstract

Perkembangan digitalisasi di sektor keuangan Indonesia telah mendorong kenyamanan masyarakat dalam bertransaksi secara daring, namun juga memicu peningkatan kejahatan siber, khususnya phishing. Phishing merupakan modus penipuan berbasis rekayasa sosial untuk mencuri data sensitif nasabah, yang kian berkembang kompleks dari tahun ke tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme perlindungan hukum terhadap korban phishing di sektor perbankan digital Indonesia serta menganalisis faktor penyebab maraknya kejahatan ini berdasarkan perspektif hukum progresif. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, yang dianalisis secara preskriptif melalui studi pustaka terhadap regulasi seperti UU ITE, UU PDP, KUHP, POJK, dan UU Perlindungan Konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi formal tersedia, perlindungan substantif bagi korban masih lemah, terutama dalam akses keadilan, penggantian kerugian, dan penegakan hukum. Lima faktor utama penyebab phishing diidentifikasi, yaitu rendahnya literasi digital masyarakat, lemahnya sistem keamanan perbankan, kekosongan dan ketertinggalan regulasi, lemahnya penegakan hukum, serta motif ekonomi. Studi ini menegaskan bahwa perlindungan hukum harus bersifat progresif dan adaptif terhadap perubahan sosial-teknologi. Oleh karena itu, diperlukan reformasi sistemik berupa peningkatan literasi digital, penguatan regulasi dan standar keamanan bank, serta koordinasi antarlembaga yang lebih efektif demi melindungi nasabah dari ancaman phishing
Rekonstruksi Pemidanaan Korporasi Dalam Kejahatan Lingkungan Hidup Sebagai Langkah Strategis Pembaharuan Hukum Nasional Dicki Agri Kurniawan; Zainal Arifin Hoesein
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i03.1566

Abstract

Artikel ini membahas urgensi rekonstruksi sistem pemidanaan korporasi dalam kejahatan lingkungan hidup sebagai bagian dari pembaharuan hukum pidana nasional yang lebih adil dan responsif. Fenomena meningkatnya kerusakan lingkungan yang sebagian besar disebabkan oleh aktivitas korporasi menunjukkan kelemahan dalam sistem hukum saat ini, khususnya pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analitis, serta mengkaji teori pertanggungjawaban pidana korporasi dan efektivitas pemidanaan menurut Herbert L. Packer. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam UU PPLH masih bersifat lemah, baik dari segi norma, struktur penegakan hukum, maupun implementasinya. Oleh karena itu, perlu dilakukan rekonstruksi model pemidanaan korporasi yang mencakup integrasi pendekatan penal dan restoratif, serta penguatan kelembagaan dan kapasitas aparat penegak hukum. Rekonstruksi ini diharapkan mampu membentuk sistem hukum pidana nasional yang menjamin keadilan ekologis, memberikan efek jera, serta berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan hidup.
Urgensi Pengakuan Notaris Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Terhadap Praktik Perbankan Syariah di Indonesia Ridwan Anthony Taufan; Zainal Arifin Hoesein
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i03.1567

Abstract

Penelitian ini membahas urgensi pengakuan formal terhadap notaris syariah dalam sistem hukum nasional Indonesia sebagai bentuk pembaharuan hukum di bidang ekonomi syariah, khususnya dalam praktik perbankan syariah. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada kenyataan bahwa pertumbuhan lembaga keuangan syariah dan kompleksitas produk-produknya memerlukan peran notaris yang memahami prinsip-prinsip syariah dalam pembuatan akad. Namun demikian, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan perubahannya belum mengatur secara eksplisit mengenai notaris syariah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan serta observasi dan wawancara dengan pemangku kepentingan, termasuk Bank Syariah Indonesia, DSN-MUI, notaris, dan akademisi. Hasil penelitian menunjukkan adanya kekosongan hukum yang menyebabkan ketidaksiapan sistem dalam menjamin kepastian hukum, perlindungan bagi para pihak, dan profesionalisme notaris. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang mengakui notaris syariah secara formal melalui revisi undang-undang atau peraturan turunan lainnya, termasuk penguatan melalui pelatihan dan sertifikasi berbasis syariah guna mendukung integrasi antara hukum positif dan hukum Islam dalam praktik ekonomi nasional.
Penataan Ulang Sistem Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Terorisme Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Nasional Yang Berkeadilan dan Humanis Andin Wisnu Sudibyo; Zainal Arifin Hoesein
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i03.1568

Abstract

Penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia hingga saat ini masih didominasi oleh pendekatan represif yang mengedepankan aspek keamanan nasional, namun sering kali mengabaikan perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana terorisme. Padahal, sebagai bagian dari negara hukum, perlakuan terhadap setiap individu—termasuk pelaku kejahatan luar biasa seperti terorisme—harus tetap didasarkan pada prinsip keadilan, penghormatan hak asasi manusia, dan perlakuan yang manusiawi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk dan kelemahan perlindungan hukum terhadap pelaku terorisme dalam sistem hukum positif Indonesia serta merumuskan bentuk penataan ulang sistem perlindungan hukum yang lebih adil dan humanis. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini menemukan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 belum sepenuhnya menjamin hak-hak hukum pelaku terorisme, terutama terkait bantuan hukum dan perlakuan selama proses hukum. Ketidaksesuaian dengan KUHAP dan instrumen HAM internasional menimbulkan praktik pelanggaran HAM dan melemahkan proses deradikalisasi. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi hukum yang menyeluruh guna menciptakan keseimbangan antara keamanan nasional dan keadilan hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.
Pembaruan Hukum di Era Digital: Aspek Hukum terhadap Validitas Hasil Analisis Artificial Intelligence Sebagai Alat Bukti Dalam Penegakan Hukum Pidana Pertambangan Safriansyah Yanwar Rosyadi; Zainal Arifin Hoesein
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i03.1569

Abstract

Pemanfaatan artificial intelligence untuk membuktikan kejahatan pertambangan yang kompleks menghadapi tantangan yuridis fundamental. Penelitian hukum normatif ini menganalisis konflik antara potensi AI dengan sistem pembuktian limitatif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Fenomena "kotak hitam" AI secara inheren bertentangan dengan prinsip keyakinan hakim yang rasional. Penelitian ini mengidentifikasi adanya kekosongan hukum (rechtsvacuüm) mengenai prosedur validasi. Dengan pendekatan perbandingan, dirumuskan konstruksi hukum baru mengenai kriteria admisibilitas dan validitas substansial bukti AI untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan prosedural.
Implementasi Sosiologi Hukum di Masyarakat Dalam Pengguna Media Sosial Adillah Yuswanti; Zainal Arifin Hoesein
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i03.1570

Abstract

Media sosial, sebagai ruang interaksi sosial virtual, memberikan kemudahan dalam penyebaran informasi serta sarana ekspresi individual, namun juga membuka ruang bagi penyalahgunaan yang berimplikasi hukum, seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan pencemaran nama baik. Dalam kerangka sosiologi hukum, hukum tidak hanya dipandang sebagai norma tertulis, melainkan sebagai produk sosial yang harus responsif terhadap perubahan sosial. Penelitian ini menyoroti peran Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai revisi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam menata perilaku digital masyarakat. Analisis menunjukkan bahwa meskipun UU ITE berperan penting dalam menjaga ketertiban digital, beberapa pasal di dalamnya bersifat multitafsir dan berpotensi membatasi kebebasan berekspresi. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang proporsional serta peningkatan literasi digital masyarakat agar tercipta ruang digital yang sehat dan bertanggung jawab.
Menakar Konsistensi Asas Audi et Alteram Partem dalam Putusan Verstek perdata Elektronik: Tantangan dan Solusi Hukum Progresif Nur Faliza Pulumoduyo
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i03.1571

Abstract

This study aims to analyze the consistency of the application of the audi et alteram partem principle in default judgments in electronic civil court proceedings (e-Court) in Indonesia in 2025. A normative legal research method was applied using a legislative and case-based approach, utilizing primary legal materials (PERMA No. 1/2019 jo. PERMA No. 7/2022, HIR/RBg, and final court decisions), secondary materials (legal doctrine, progressive legal theory), and tertiary materials (legal dictionaries, encyclopedias). The research findings revealed three main challenges: the unreliability of electronic notification mechanisms, gaps in digital literacy and technological infrastructure, and inconsistencies in default judgment practices across courts, which create uncertainty in the process and erode public trust. Through the concept of progressive law, normative reforms are proposed, including double verification procedures and clarification periods, the implementation of a hybrid hearing model, the development of an AI-based integrated notification system, technical and digital ethics training for judicial officials, digital legal literacy education for the public, and online legal assistance for vulnerable groups. These recommendations are directed at the Supreme Court, policymakers, and legal practitioners to establish an inclusive, accountable, and humane electronic judicial system, ensuring that the right to be heard and due process of law remain safeguarded.
Analisis Hukum Terhadap Penyitaan dan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Studi Kasus Ditresnarkoba Polda Sumut Kesia Greti Rimporok; Abdul Razak Nasutioan; Rahul Ardian
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i03.1574

Abstract

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika merupakan salah satu prioritas dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, mengingat tingginya angka peredaran dan penyalahgunaan narkotika yang mengancam stabilitas sosial dan keamanan nasional. Salah satu aspek penting dalam penegakan hukum tersebut adalah proses penyitaan dan pemusnahan barang bukti narkotika yang diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penyitaan dan pemusnahan barang bukti narkotika di lingkungan Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Ditresnarkoba Polda Sumut), serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan hukum positif yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara langsung dengan aparat penegak hukum di Ditresnarkoba Polda Sumut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum, pelaksanaan penyitaan dan pemusnahan barang bukti narkotika telah dilakukan sesuai prosedur hukum, namun masih terdapat kendala di lapangan seperti keterlambatan administrasi, minimnya sarana laboratorium uji narkotika, serta risiko penyalahgunaan barang bukti sebelum dimusnahkan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa meskipun telah ada payung hukum yang kuat, efektivitas pelaksanaan penyitaan dan pemusnahan barang bukti narkotika masih memerlukan pengawasan ketat dan perbaikan dalam aspek koordinasi antar lembaga. Penulis merekomendasikan peningkatan transparansi, digitalisasi sistem pelaporan, serta penegakan sanksi bagi pelanggaran prosedural untuk memastikan integritas proses hukum dalam penanganan perkara narkotika
Penguatan Penegakan Hukum Bisnis di Indonesia: Analisis Kritis Kapasitas Kelembagaan dan Konsistensi Regulasi dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Arsyad Aldyan; Kartika Asmanda Putri; Rizal Akbar Aldyan
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i03.1575

Abstract

Artikel ini menganalisis secara kritis efektivitas penegakan hukum bisnis di Indonesia dengan menitikberatkan pada kapasitas kelembagaan dan konsistensi regulasi dalam penyelesaian sengketa. Berdasarkan pendekatan normatif-sosiolegal, studi ini mengidentifikasi bahwa kelemahan institusional, tumpang tindih yurisdiksi, serta ambiguitas prosedural secara signifikan menghambat kepastian hukum dan mereduksi kepercayaan investor. Melalui pemetaan regulasi, analisis indikator kelembagaan, serta studi kasus pasca-implementasi Omnibus Law, ditemukan bahwa inkonsistensi antar rezim hukum (perdata, komersial, investasi) memperburuk fragmentasi kebijakan dan memperbesar risiko forum shopping. Studi ini merekomendasikan pembentukan kamar pengadilan niaga yang terintegrasi dengan mekanisme ADR, kodifikasi terpadu atas prosedur penyelesaian sengketa, dan penguatan kapasitas hakim serta arbiter melalui pelatihan dan teknologi. Temuan ini menjadi dasar untuk reformasi hukum komersial yang lebih adaptif, prediktabel, dan selaras dengan praktik internasional dalam menjamin iklim investasi yang kondusif.
Efektivitas Sistem Pemidanaan Terhadap Residivis Tindak Pidana Narkotika di Kota Gorontalo Putra Krisna Suryantoro
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i03.1579

Abstract

This study examines the challenges of the effectiveness of the criminal justice system in reducing drug-related recidivism in Gorontalo City using a juridical-sociological approach. The main focus of the research is to identify social, economic, and stigma factors that serve as root causes of high recidivism rates, as well as to evaluate the implementation of rehabilitation and social reintegration for former drug offenders. The methods used include in-depth interviews with inmates, correctional officers, family members, and law enforcement officials, complemented by a literature review on criminal policy and relevant legal theories. The results of the study show that the criminal justice system in Gorontalo is still dominated by a repressive approach, which emphasizes physical punishment and technical training without adequate psychological support, making it ineffective in breaking the cycle of recidivism. Approximately 40% of former prisoners experience mental health issues, but the counseling services provided are general and not personalized. Social and economic factors, including the stigma attached to former inmates and discrimination, limit their access to employment and business opportunities, forcing them to return to old environments that are prone to crime. This study underscores the urgency of reforming the criminal justice system by integrating psychosocial rehabilitation programs, economic empowerment, and stigma reduction through public education. Collaboration between legal instruments, government, society, and families is essential to create inclusive and sustainable social reintegration. With this paradigm shift, the criminal justice system is expected to play a more optimal role as a tool for rehabilitation and social protection that can significantly reduce drug recidivism rates in Gorontalo City.

Page 53 of 76 | Total Record : 757

 51   52   53   54   55 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 12 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 11 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 10 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 09 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 08 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 07 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 06 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 05 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 04 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 4 No. 02 (2023): Judge Vol. 4 No. 01 (2023): Judge : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 02 (2022): Judge : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 01 (2022): Judge : Jurnal Hukum Vol. 2 No. 02 (2021): Judge : Jurnal Hukum More Issue