cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
judgehukum@gmail.com
Phone
+6285359150140
Journal Mail Official
judgehukum@gmail.com
Editorial Address
Cattleya Darmaya Fortuna (CDF) Marindal 1, Pasar IV Jl. Karya Gg. Anugerah Kecamatan. Patumbak, Medan - Sumatera Utara
Location
Kab. deli serdang,
Sumatera utara
INDONESIA
JUDGE: Jurnal Hukum
Published by Cattleya Darmaya Fortuna
ISSN : -     EISSN : 27754170     DOI : https://doi.org/10.54209/judge.v2i02.122
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Judge : Journal of Law on Cattleya Darmaya Fortuna is accepts related writings: Prinsip Dasar Yurisprudensi Hukum Pribadi Hukum Kriminal Hukum Acara hukum Ekonomi Dan Bisnis Hukum Tata Negara Hukum Administratif Hukum dan Masyarakat Ilmu Pemerintahan Judge : Journal of Law also accepts all writings in various disciplines in accordance with the above rules
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 800 Documents
 74   75   76   77   78 
Efektivitas Implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi terhadap Perlindungan Konsumen pada Platform Financial Technology di Indonesia Ayumi Kartika Sari; Merry Roseline Pasaribu
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 12 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i12.2616

Abstract

The rapid growth of Financial Technology (Fintech) has transformed the delivery of digital financial services by providing greater accessibility, efficiency, and convenience for consumers. However, this advancement has also increased the risk of personal data breaches, unauthorized data processing, and cyber threats that may undermine consumer trust. The enactment of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (PDP Law) represents a significant milestone in strengthening Indonesia's legal framework for safeguarding personal data and enhancing consumer protection in the digital financial ecosystem. This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of the PDP Law in protecting consumers using fintech platforms and to identify the challenges encountered in its enforcement. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The data were collected through a comprehensive literature review of laws and regulations, academic publications, scientific journals, and official documents related to personal data protection and fintech regulation. The findings indicate that the implementation of the PDP Law has improved legal certainty by clearly defining the rights of data subjects, the obligations of personal data controllers, and legal accountability mechanisms in cases of personal data breaches. Nevertheless, its effectiveness remains constrained by several factors, including the limited compliance of some fintech providers, inadequate regulatory supervision, insufficient public awareness of personal data rights, and difficulties in enforcing legal sanctions against cross-border violations. Therefore, stronger inter-agency coordination, enhanced regulatory oversight, stricter administrative and criminal sanctions, and continuous public education are essential to ensure effective implementation of the PDP Law. This study is expected to contribute to the development of legal policies on personal data protection and support the establishment of a secure, trustworthy, and consumer-oriented fintech ecosystem in Indonesia.
Pengaruh Pendidikan Pancasila Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang pada Mahasiswa Universitas Budi Darma Sumiaty Adelina Hutabarat; Norenta Sitohang
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 12 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i12.2625

Abstract

Penelitian ini menjelaskan permasalahan pengaruh Pendidikan Pancasila terhadap   tindak pidana pencucian uang  pada mahasiswa di Universitas Budi Darma Medan. Penyelesaian masalah menggunakan metode penelitian  kualitatif yang berusaha mendapatkan informasi tentang objek yang diteliti sesuai realitas  mahasiswa di kampus dengan mengunakan metode wawancara, yakni pengumpulan data dengan cara mewawancarai langsung. Penelitian dilakukan di Universitas Budi Darma Medan  yaitu dikelurahan  Siti Rejo I Kecamatan Medan Kota, jalan Sisingamangaraja Nomor 338 Sumatera Utara 20219. Pencapaian dari tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan penjelasan kepada mahasiswa dan lembaga pendidikan sebagai sumbangan pemikiran dalam menumbuhkan nilai-nilai pendidikan Pancasila dan untuk mengetahui metode penanaman pemahaman dan kesadaran mahasiswa terhadap tindak pidana  pencucian uang. Mampu memberikan motivasi untuk mengembangkan kualitas mahasiswa dalam meningkatkan sumber daya manusia sebagai generasi penerus bangsa.
Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen dalam Penggunaan Kosmetik Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Windari Lubis; Adwiyah Nasution
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 12 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i12.2631

Abstract

Produk kosmetik ilegal merupakan ancaman serius bagi konsumen, khususnya pengguna produk perawatan kulit. Maraknya peredaran kosmetik ilegal di Indonesia dipicu oleh perkembangan teknologi digital dan media sosial yang memudahkan pemasaran produk secara ilegal, diperparah oleh rendahnya literasi hukum konsumen dan kuatnya pengaruh promosi influencer. Meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) telah memberikan jaminan perlindungan hak konsumen, pelanggaran masih kerap terjadi, menunjukkan kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan UUPK dalam melindungi konsumen yang dirugikan akibat kosmetik ilegal, serta pertanggungjawaban hukum pelaku usaha kosmetik ilegal ditinjau dari UUPK. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan UUPK terhadap peredaran kosmetik ilegal belum efektif secara menyeluruh. Pertanggungjawaban hukum pelaku usaha mencakup tiga aspek: perdata dengan prinsip strict liability, administratif melalui sanksi BPOM, dan pidana sesuai ketentuan UUPK. Diperlukan penguatan penegakan hukum, pembaruan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan digital, peningkatan literasi hukum konsumen, serta penerapan sanksi yang lebih tegas dan konsisten.
Implikasi Yuridis Pasal 37 Ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 terhadap Kepastian Hukum Jual Beli Tanah di Bawah Tangan I Komang Agung Sri Brahmanda; Lesly Anye
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 12 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i12.2646

Abstract

Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 memberikan pengecualian terhadap kewajiban penggunaan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pendaftaran peralihan hak atas tanah apabila kadar kebenaran alat bukti dianggap cukup. Ketentuan tersebut belum memberikan parameter yang jelas sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dan ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum mengenai perjanjian jual beli tanah di bawah tangan berdasarkan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 serta implikasi yuridisnya terhadap kepastian hukum dan keadilan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus yang didukung studi kepustakaan serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa frasa "kadar kebenarannya dianggap cukup" merupakan norma yang belum memiliki parameter objektif sehingga membuka ruang diskresi dalam penilaian alat bukti. Oleh karena itu, diperlukan pedoman yang lebih jelas mengenai standar pembuktian dan batasan penggunaan diskresi agar tercipta kepastian hukum, perlindungan hukum, dan keadilan dalam pendaftaran peralihan hak atas tanah.
Analisis Proses Hukum Administrasi dalam Permohonan Pembaruan Hak Guna Usaha di Atas Tanah yang Dikuasai Masyarakat Tanpa Hak Gabriel Ramyuli Nababan; Debora
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 12 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i12.2595

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis proses administratif pembaruan HGU di Kantor Wilayah BPN Sumatera Utara serta upaya dan kebijakan yang dilakukan dalam menyelesaikan konflik penguasaan tanah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empisris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen untuk menilai bagaimana hukum agraria bekerja dalam praktik. Penelitian menunjukkan bahwa pembaruan HGU tidak hanya bergantung pada kelengkapan administrasi, tetapi juga pada pemenuhan ketentuan UUPA. Penguasaan tanah HGU oleh masyarakat menjadi indikator bahwa pemegang hak tidak menjalankan kewajibannya sehingga pembaruan dapat ditunda atau ditolak.
Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Cryptocurrency Sebagai Modus Baru dalam Kejahatan Korupsi di Indonesia Turnip Mega Marta; Indah Ratnanun; Khairunnisa Zain Dzakiyah; Zahra Khan; Muhammad Nurcholis Alhadi
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 12 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i12.2599

Abstract

Penelitian ini berangkat dari perkembangan teknologi digital yang telah memicu perubahan mendalam pada sistem keuangan global melalui munculnya mata uang kripto (cryptocurrency) sebagai instrumen keuangan yang didasarkan pada teknologi blockchain. Cryptocurrency menyediakan efisiensi, fleksibilitas, dan kemudahan dalam bertransaksi lintas yurisdiksi tanpa melibatkan lembaga keuangan pusat. Namun, sifat desentralisasi, anonimitas relatif, serta karakter lintas batas dari cryptocurrency juga memunculkan beragam isu hukum, terutama berkaitan dengan kejahatan pencucian uang yang berasal dari kejahatan korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sifat cryptocurrency yang berpotensi digunakan sebagai alat kejahatan  pencucian uang serta menelaah efektivitas pengaturan hukum di Indonesia dalam menangani praktik tersebut. Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian mengindikasi bahwa cryptocurrency memiliki sifat yang menyulitkan identifikasi pelaku, pelacakan aliran dana, dan pembuktian dana sehingga berpotensi dimanfaatkan dalam pencucian uang. Selain itu, regulasi hukum di Indonesia masih bersifat terfragmentasi dan belum sepenuhnya menyesuaikan dengan kemajuan teknologi keuangan digital terutama dalam hal pengawasan, pertanggungjawaban pidana, serta penggabungan mekanisme pencegahan kejahatan pencucian uang berbasis cryptocurrency. Keterbatasan tersebut menimbulkan celah normatif dan potensi kelemahan koordinasi antarlembaga penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang adaptif, menyeluruh, dan terpadu untuk memperkuat mekanisme pengawasan serta efektiviras pencegahan dan penindakan kejahatan pencucian uang di era digital
Gerakan Sadar Pencatatan Nikah Sebagai Strategi Preventif Terhadap Perkawinan Tidak Tercatat di Kabupaten Bone Try Canthika; Hamzah; Jumriani Nawawi; Andi Sugirman
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 12 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i12.2628

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan Gerakan Sadar Pencatatan Nikah sebagai strategi preventif terhadap perkawinan tidak tercatat di Kabupaten Bone, meliputi pelaksanaan gerakan, strategi Kantor Urusan Agama (KUA), serta tinjauannya dalam perspektif Maqāṣid al-Syarī‘ah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris dan teologis normatif. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi yang melibatkan Kepala KUA, penghulu, penyuluh agama, Kementerian Agama Kabupaten Bone, pengurus APRI, serta dokumen terkait. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Gerakan Sadar Pencatatan Nikah dilaksanakan melalui sosialisasi, penyuluhan hukum, pendampingan administrasi, pendataan perkawinan tidak tercatat, dan fasilitasi isbat nikah. Pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa rendahnya kesadaran hukum, perkawinan usia dini, ketidaklengkapan dokumen, perkawinan di perantauan, serta pengaruh budaya. KUA merespons kendala tersebut melalui penguatan edukasi hukum, optimalisasi penyuluh agama, koordinasi lintas sektoral, dan sinergi dengan pemerintah serta tokoh masyarakat. Dalam perspektif Maqāṣid al-Syarī‘ah, gerakan ini tidak hanya mewujudkan tertib administrasi, tetapi juga menjadi instrumen preventif untuk melindungi hak-hak keperdataan, status hukum perkawinan, nasab, dan kemaslahatan keluarga melalui pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
Eksploitasi Dalam Ilegalitas: Dilema Penegakan Hukum dan Ham Terhadap Korban TPPO Non-Prosedural di Kamboja Fransisca Elia Merry Paskah Mangunsong; Nita Oktaviana Rahmadani; Gischa Adelia Fitri; Najwa Putri Gunawan; Shafa Salsabila; Antika Gestia; Luthy Yustika
Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v7i01.2596

Abstract

Eksploitasi pekerja migran Indonesia yang masuk secara non-prosedural di Kamboja telah menjadi fenomena yang memprihatinkan, terutama dalam bentuk penipuan daring, perjudian daring, dan perdagangan organ tubuh. Makalah ini menganalisis penegakan hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia bagi korban Perdagangan Orang non-prosedural di Kamboja berdasarkan hukum nasional Indonesia dan hukum internasional. Penelitian ini menggunakan metodologi hukum normatif dengan pendekatan yurisprudensi dan peraturan perundang-undangan. Analisis menunjukkan bahwa kerangka hukum Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan Protokol Palermo memberikan landasan normatif yang komprehensif. Namun, implementasinya menghadapi hambatan signifikan, termasuk perbedaan interpretasi unsur-unsur Trafficking in Persons (TIP) di berbagai yurisdiksi, koordinasi penegakan hukum lintas batas yang lemah melalui Bantuan Hukum Timbal Balik, kapasitas kelembagaan yang terbatas, serta tidak adanya ketentuan eksplisit mengenai pembebasan dari hukuman dalam hukum positif Indonesia. Akibatnya, perlindungan korban sering kali terbatas pada repatriasi tanpa diikuti dengan penuntutan terhadap dalang kejahatan atau pemulihan hak-hak korban secara menyeluruh. Penguatan kerja sama bilateral, harmonisasi regulasi, serta peningkatan kapasitas penegakan hukum dalam identifikasi korban dan penyelidikan kejahatan siber sangatlah mendesak.
Penyalahgunaan Rumah Dinas Tentara Nasional Indonesia (TNI) Kodam IX/Udayana ditinjau dari Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pembinaan Rumah Negara Roberto Valdino; Ni Putu Sawitri Nandari
Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v7i01.2637

Abstract

Penyalahgunaan rumah dinas TNI oleh prajurit yang tidak lagi berdinas merupakan permasalahan hukum administrasi yang berdampak pada pengelolaan aset negara dan pemenuhan hak prajurit aktif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai penggunaan dan penghunian rumah dinas TNI berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 13 Tahun 2018 serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebab penyalahgunaan rumah dinas di lingkungan Kodam IX/Udayana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan fakta. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan rumah dinas TNI telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, serta Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 13 Tahun 2018. Namun, regulasi tersebut belum mengatur secara rinci mekanisme pengosongan rumah dinas terhadap penghuni yang tetap menempati rumah dinas setelah hak penghunian berakhir. Penyalahgunaan rumah dinas dipengaruhi oleh lemahnya pengawasan administrasi, budaya senioritas, kondisi sosial ekonomi penghuni, rendahnya kesadaran hukum, kurangnya koordinasi antarunit, serta keterbatasan rumah dinas. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan regulasi dan penguatan sistem pengelolaan rumah dinas untuk mewujudkan kepastian hukum dan optimalisasi pengelolaan aset negara.
Analisis Yuridis Terhadap Wewenang Polri dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi pada Polda Sumatera Utara) Yemima Br Ginting; Henry Aspan; T. Riza Zarzani
Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v7i01.2643

Abstract

Pengaturan kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi di Indonesia bersifat multi-institusional karena turut melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi, namun pembagian peran tersebut belum disertai delimitasi yang tegas sehingga rawan menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan ketidakpastian hukum dalam praktik penegakan hukum, terlebih ketika Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara secara aktif menangani puluhan perkara korupsi setiap tahun. Artikel ini bertujuan menganalisis pengaturan yuridis kewenangan penyidik POLRI dalam penyidikan tindak pidana korupsi sekaligus mengkaji pelaksanaannya pada tingkat Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Penelitian disusun dengan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, didukung data empiris terbatas yang dihimpun lewat studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan penyidik POLRI memiliki landasan atributif yang kuat dan telah berjalan aktif serta prosedural di lapangan dalam beberapa tahun terakhir, tetapi tiga kesenjangan mendasar tetap ditemukan, yaitu gap normatif akibat absennya parameter pembagian kewenangan, gap struktural pada lemahnya mekanisme koordinasi antar-lembaga, dan ketergantungan pada interpretasi serta kehati-hatian penyidik akibat kompleksitas pembuktian. Sebagai kesimpulan, diperlukan reformulasi regulasi yang menegaskan delimitasi kewenangan berdasarkan parameter objektif, pembentukan mekanisme koordinasi yang mengikat dan terstandarisasi, serta penguatan kapasitas kelembagaan Polda Sumatera Utara guna mewujudkan kepastian hukum dan efektivitas pemberantasan korupsi yang lebih optimal.

Page 76 of 80 | Total Record : 800

 74   75   76   77   78 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 01 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 12 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 11 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 10 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 09 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 08 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 07 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 06 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 05 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 04 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 4 No. 02 (2023): Judge Vol. 4 No. 01 (2023): Judge : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 02 (2022): Judge : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 01 (2022): Judge : Jurnal Hukum Vol. 2 No. 02 (2021): Judge : Jurnal Hukum More Issue