cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
judgehukum@gmail.com
Phone
+6285359150140
Journal Mail Official
judgehukum@gmail.com
Editorial Address
Cattleya Darmaya Fortuna (CDF) Marindal 1, Pasar IV Jl. Karya Gg. Anugerah Kecamatan. Patumbak, Medan - Sumatera Utara
Location
Kab. deli serdang,
Sumatera utara
INDONESIA
JUDGE: Jurnal Hukum
Published by Cattleya Darmaya Fortuna
ISSN : -     EISSN : 27754170     DOI : https://doi.org/10.54209/judge.v2i02.122
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Judge : Journal of Law on Cattleya Darmaya Fortuna is accepts related writings: Prinsip Dasar Yurisprudensi Hukum Pribadi Hukum Kriminal Hukum Acara hukum Ekonomi Dan Bisnis Hukum Tata Negara Hukum Administratif Hukum dan Masyarakat Ilmu Pemerintahan Judge : Journal of Law also accepts all writings in various disciplines in accordance with the above rules
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 757 Documents
 50   51   52   53   54 
Perlindungan Hukum Terhadap Tari Tradisional Sebagai Warisan Budaya Indonesia (Perspektif Hukum Internasional) Lilik Prihatin; Ferry Fauzi; Anisa Lestari
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i03.1508

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap tari tradisional dalam perspektif hukum internasional dan menganalisis upaya penyelesaian sengketa internasional terkait klaim tari tradisional sebagai bagian dari warisan budaya Indonesia oleh negara lain. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum tari tradisional diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Secara internasional, perlindungan ini mencakup soft law seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948 dan hard law seperti Konvensi UNESCO 2003. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur non-litigasi (negosiasi dan mediasi) maupun litigasi. Penelitian ini menegaskan pentingnya perlindungan hukum untuk menjaga identitas budaya Indonesia di tengah tantangan globalisasi.
ANALISIS YURIDIS GUGATAN REKONVENSI DALAM SENGKETA WANPRESTASI TERHADAP PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 923 K/PDT/2020 Sulastri T. P purba; Dina Andiza; Bambang Fitrianto
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i03.1512

Abstract

Sengketa wanprestasi dalam pengalihan hak atas tanah dan bangunan merupakan persoalan hukum perdata yang kerap kali menimbulkan kompleksitas dalam praktik, terutama ketika disertai dengan gugatan rekonvensi dari pihak tergugat. Permasalahan ini tidak hanya mencerminkan kelalaian dalam pelaksanaan kewajiban kontraktual, tetapi juga menunjukkan lemahnya pemahaman para pihak terhadap hak dan kewajiban yang tercantum dalam perjanjian. Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup bagaimana ketentuan umum mengenai wanprestasi dalam hukum perdata Indonesia, kemudian apa saja faktor-faktor penyebab timbulnya sengketa wanprestasi dalam pengalihan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 923 K/Pdt/2020. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Sumber data diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan. Analisis dilakukan secara yuridis kualitatfif untuk menilai kesesuaian norma hukum terhadap fakta-fakta yang ada dalam perkara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi terjadi karena debitur gagal memenuhi kewajiban memnbayar angsuran kredit sebagaimana diatur dalam perjanjian yang mengakibatkan kerugian bagi pihak kreditur. Faktor penyebab sengketa antara lain kondisi keungan debitur, kurangnya itikad baik, dan pengabaian terhadap isi perjanjian. Kesimpulannya gugatan rekonvensi dapat menjadi mekanisme hukum yang sah dan relevan dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi sepanjang dilakukan sesuai ketentuan hukum acara. Oleh karena itu, disarankan agar masyarakat meningkatkan pemahaman terhadap isi kontrak, bank memperkuat transparasi dan komunikasi dalam perjanjian, serta pemerintah dan lembaga peradilan terus menyempurnakan regulasi guna melindungi keseimbangan hak dan kewajiban para pihak.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK ADOPSI ATAS PEMBAGIAN HARTA WARISAN ORANG TUA ANGKAT MENURUT HUKUM PERDATA (Studi Putusan Nomor : 555/Pdt/2017/PT Smg) Bulan Rizka Angela; Dina Andiza; Beby Sendy
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i03.1513

Abstract

Perlindungan Hukum terhadap anak angkat dalam hal pewarisan merupakan isu penting dalam sistem Hukum Indonesia, mengingat adanya perbedaan antara Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Adat. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana ketentuan umum tentang Anak Adopsi menurut Hukum Perdata, Apa hambatan bagi Anak Adopsi untuk memperoleh Harta Warisan dari Orang Tua Angkatnya, serta Bagaimana Perlindungan Hukum bagi Anak Adopsi atas Pembagian Harta Warisan dari Orang Tua Angkatnya berdasarkan Hukum Perdata menurut Putusan Nomor : 555/Pdt/2017/PT Smg. Penelitian ini menggunakan pendekatan Hukum normatif dengan metode deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap Bahan Hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis dilakukan secara kualitatif berdasarkan peraturan perundang-undangan, doktrin Hukum, serta putusan pengadilan yang relevan dengan kasus pewarisan oleh anak angkat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak angkat yang diangkat secara sah melalui penetapan pengadilan memiliki kedudukan Hukum yang setara dengan anak kandung, termasuk dalam hak atas warisan. Namun, hambatan utama yang dihadapi anak angkat dalam memperoleh warisan adalah ketidaksesuaian prosedur pengangkatan anak dengan ketentuan Hukum, serta tidak adanya bukti Hukum formal seperti penetapan pengadilan. Dalam kasus Sri Hartini, gugatan ditolak karena tidak dapat membuktikan status anak angkat secara sah, meskipun secara sosial ia telah diasuh sejak kecil. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan pentingnya prosedur formal dalam proses adopsi agar anak angkat memperoleh kepastian Hukum dan Perlindungan atas hak haknya, termasuk hak waris. Disarankan agar masyarakat mengikuti prosedur Hukum yang berlaku dalam pengangkatan anak, dan pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi Hukum agar tidak terjadi ketidakpastian Hukum di kemudian hari.
Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003: Implikasi Terhadap Peran MK  sebagai Negative atau Positive Legislator dalam Sektor Ketenagalistrikan Immanuel Wurangian; Leslie Glori Julio Mandibondibo
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 06 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i06.1516

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 merupakan tonggak penting dalam sejarah hukum ketenagalistrikan di Indonesia. Putusan ini menguji konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara rinci pertimbangan hukum dan amar putusan MK tersebut, serta mengkaji implikasinya terhadap peran Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislator atau positive legislator. Hasil analisis menunjukkan bahwa putusan ini secara dominan mencerminkan peran negative legislator dengan membatalkan keseluruhan UU Ketenagalistrikan Tahun 2002, namun juga mengandung elemen positive legislator melalui penafsiran konstitusional yang memberikan arahan bagi pembentuk undang-undang di masa mendatang.
Problems with Mortgage Rights on Inherited Property Frida Nurrahma Masturi; Asep Herlan; Al Fiani Nenden Iryatin
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i03.1517

Abstract

The increasing economic activity, particularly in the banking sector, has led to land being frequently used as the primary guarantee in credit agreements through mortgage rights (hak tanggungan). However, problems arise when the debtor passes away and the mortgaged land becomes part of the inheritance. Since mortgage rights are characterized by the droit de suite principle, the right remains attached to the land regardless of changes in proprietary rights. This legal characteristic often leads to conflicts between creditors and heirs, especially when the heirs were not involved in or unaware of the original credit agreement. Meanwhile, banking institutions require legal certainty over guarantee to exercise their execution rights effectively. This research aims to identify the legal convergence between inheritance rights and mortgage rights in order to uphold justice and legal certainty for all parties involved. The study adopts a normative juridical approach, using secondary data derived from statutory regulations and legal literature. The findings reveal that the lack of synchronization between inheritance law and security law creates legal uncertainty and practical problems, which can only be resolved through regulatory harmonization and procedural clarity in guarantee execution involving inherited land
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHINAAN YANG DILAKUKAN MELALUI MEDIA SOSIAL Bayu Anggara
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i03.1522

Abstract

The main purpose of law is to create an orderly, safe, and structured life. However, the development of community needs in Indonesia has triggered challenges in the form of a moral crisis that affects social behavior, including acts of insult or defamation. This insult involves attacks on a person's honor and reputation through various means, both verbally and through social media. Law enforcement against this criminal act of insult is regulated in Article 310 paragraph (1) of the Criminal Code, which is universal without distinguishing between certain legal subjects. In addition, Article 27A of Law Number 1 of 2024, as the second revision of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, specifically regulates insults through electronic media. This rule provides a basis for legal certainty for positive law enforcement in dealing with violations involving communication and information technology. This study examines the importance of a positive legal approach in encouraging the effectiveness of handling insults that occur in the realm of social media.
PENERAPAN ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM HUKUM AGRARIA TERHADAP PEMBATALAN SERTIFIKAT CACAT ADMINISTRATIF (Studi Putusan No 81/G/2023/PTUN.SBY) Fibri Amilio
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i03.1550

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana asas kepastian hukum dalam hukum agrarian diterapkan dalam kasus sertifikat hak milik yang dinyatakan cacat administrasi dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomoer 81/G/2023/PTUN.SBY yang menunjukan waris atas tanah yang telah diberikan sertifikat hak milik (SHM) atas nama pihak lain melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tanpa persetujuan ahli waris sah. Fokus penelitian ini untuk mengetahui bagaimana hukum agrarian melindungi dan menjamin hak atas tanah dalam konteks penerbitan sertifikat yang menyimpang dari proses administrative. Lalu di dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, menggunakan pendekatan perundang undangan dan pendekatan kasus, data dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan terhadap undang undang, doktrin hukum, dan Keputusan pengadilan. Analisis ini dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan tujuan untuk menjelaskan bagaimana asas kepastian hukum diterapkan dalam kasus ini, serta bagaimana hakim mempertimbangkan hukum saat membuat keputusan. Hasil penelitian ini telah menunjukan bahwa dalam kasus ini, penerbitan sertifikat hak milik melanggar prinsip-prinsip dasar administrasi pertanahan, terutama prinsip transparasi, kehati-hatian, dan perlindungan hak atas tanah. Sertifikat yang diterbitkan tanpa mempertimbangkan pakah ahli waris Adalah pemilik hak sebelumnya dapat dibatalkan sebagai pelanggaran administrative. Putusan PTUN Surabaya dalam kasus ini memperkuat posisi hukum warga negara yang dirugikan oleh Tindakan administratif yang tidak sesuai prosedur serta, melaksanakan prinsip keabsahan hukum dalam pembatalan Keputusan tata usaha negara. Sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 19 UUPA, penelitian ini juga menegaskan bahwa sistem pendaftaran tanah harus dijalankan secara tertib, transparan, dan akuntable untuk mewujudkan kepastian hukum.
Tinjauan Hukum Terhadap Penerapan Konsep Zero Waste Dalam Mengatasi Pencemaran Lingkungan Akibat Sampah Dikabupaten Pinrang Herlina Patmawati W; Asram A.T Jadda; Hartono Hamzah; Asrul Hidayat
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i03.1551

Abstract

This research aims to determine the Zero Waste concept in overcoming environmental pollution due to waste in Pinrang Regency and the effectiveness of existing regulations in supporting the implementation of the Zero Waste concept in overcoming environmental pollution due to waste in Pinrang Regency. This research was carried out in Pinrang Regency, interviews with relevant officials at the Pinrang Regency Environmental Service Office, namely agency leaders, staff in the environmental sector, community leaders, and from the results of analysis and study and interpretation of legal materials which resulted in a discussion and then conclusions were drawn in the form of arguments. Data analysis was carried out using Qualitative Descriptive. The findings obtained from the research include: (1) The Zero Waste concept in overcoming environmental pollution due to waste in Pinrang Regency is based on the 3R principle: Reduce, Reuse and Recycle. This concept has great potential to reduce the impact of environmental pollution, save natural resources, and encourage more responsible consumption paterns in line with existing laws, such as Law Number 18 of 2008 concerning Waste Management, Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, and Pinrang Regency Regional Regulation Number 7 of 2013 concerning Waste Management. (2) the effectiveness of existing regulations in supporting the implementation of the Zero Waste concept in overcoming environmental pollution due to waste in Pinrang Regency will be more effective if existing regulations are supported by awareness and active participation from all levels of society, as well as government involvement in providing adequate infrastructure.
PERLINDUNGAN LINGKUNGAN KAWASAN INDUSTRI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA Hikmal Rizky; Anra Yoparisa Nasution; Nanda Erwin; Dahlia Zaitun Tanjung
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 05 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i05.1552

Abstract

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja membawa perubahan besar dalam sistem perizinan lingkungan, khususnya melalui pendekatan perizinan berbasis risiko yang berdampak langsung terhadap kawasan industri. Deregulasi ini menimbulkan kekhawatiran akan melemahnya perlindungan lingkungan, terutama di wilayah yang padat aktivitas produksi. Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis bentuk perlindungan lingkungan di kawasan industri sebagaimana diatur dalam klaster lingkungan hidup UU Cipta Kerja, dan (2) mengevaluasi efektivitas implementasinya pasca diterapkannya sistem risk-based licensing. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, instrumen seperti persetujuan lingkungan, AMDAL, dan UKL-UPL tetap dijalankan, namun efektivitasnya di lapangan masih lemah akibat rendahnya kapasitas pengawasan daerah dan kurangnya partisipasi publik. Banyak pelaku industri menjalankan kewajiban secara administratif tanpa implementasi substantif terhadap pengelolaan lingkungan. Oleh karena itu, perlindungan lingkungan di kawasan industri memerlukan penguatan institusi, harmonisasi regulasi, serta integrasi pengawasan yang lebih responsif terhadap risiko ekologis.
ANALISIS TANGGUNG JAWAB KORPORASI DALAM KASUS PENCEMARAN LINGKUNGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 Ahmad Sultoni Johar Hasibuan; Kholilullah Tambak; Dedi Kurniawan
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 05 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i05.1553

Abstract

Pencemaran lingkungan oleh korporasi merupakan permasalahan penting yang membutuhkan penanganan hukum yang efektif dan tegas. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mengatur bentuk tanggung jawab korporasi melalui sanksi administratif, perdata, dan pidana sebagai upaya perlindungan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab korporasi serta mengevaluasi efektivitas penerapan sanksi hukum tersebut dalam kasus pencemaran lingkungan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan fokus kajian pada ketentuan perundang-undangan dan praktik implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab korporasi diatur secara komprehensif dalam undang-undang tersebut, mencakup kewajiban pencegahan, pemulihan, dan pelaporan lingkungan. Namun, efektivitas penerapan sanksi administratif, perdata, dan pidana masih terbatas akibat kendala birokrasi, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta eksploitasi celah hukum oleh korporasi. Oleh karena itu, penguatan penegakan hukum dan peningkatan partisipasi masyarakat sangat diperlukan agar prinsip corporate accountability dan environmental justice dapat terwujud secara optimal di Indonesia

Page 52 of 76 | Total Record : 757

 50   51   52   53   54 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 12 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 11 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 10 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 09 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 08 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 07 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 06 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 05 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 04 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 4 No. 02 (2023): Judge Vol. 4 No. 01 (2023): Judge : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 02 (2022): Judge : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 01 (2022): Judge : Jurnal Hukum Vol. 2 No. 02 (2021): Judge : Jurnal Hukum More Issue