cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Paulus Parnyoto
Contact Email
realpaul@ugm.ac.id
Phone
+628994796772
Journal Mail Official
abis-maksi.feb@ugm.ac.id
Editorial Address
Jl. Sosio Humaniora No. 1 Bulaksumur Yogyakarta 55281 » Tel / fax : 0274-513109 / 0274-548516
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal
Published by Universitas Gadjah Mada
ISSN : 23021500     EISSN : 23021500     DOI : 10.22146/abis
Core Subject : Economy,
Economics, Econometrics & Finance
ABIS : Accounting and Bussiness Information Systems Journal, terbitan ini berisi artikel bidang ilmu Akuntansi dan Sistem Informasi yang diterbitkan secara berkala satu tahun 4 kali yaitu pada bulan Februari, Mei, Agustus dan November.
Arjuna Subject : Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (semua kategori) - Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (Lain-Lain)
Articles 366 Documents
 10   11   12   13   14 
EVALUASI SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (STUDI KASUS PADA PT ASELI DAGADU DJOKDJA) Meylia Candrawati
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 6, No 2 (2018): May
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/abis.v6i2.59100

Abstract

Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis mekanisme supply chainmanagement PT Aseli Dagadu Djokdja yang masih terjadi handicapped. Selain itu, penelitianini dilakukan untuk mengidentifikasi penyebab handicapped supply chain management PTAseli Dagadu Djokdja. Penelitian ini menggunakan enam dimensi dalam social networktheory untuk mengoptimalkan supply chain management. Enam dimensi tersebut yaitudissemination information dan sharing, communication, collaboration dan innovation,knowledge management, training dan learning, serta management activities dan problemsolving. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakoptimalan supply chain managementdi PT ADD terjadi karena adanya asimetri informasi. Asimetri informasi menyebabkanpersebaran informasi yang tidak merata antarbagian di perusahaan serta persebaran informasikepada internal maupun ekternal. Informasi yang tidak tersebar dengan baik mengakibatkanlemahnya komunikasi serta kolaborasi antarbagian dalam perusahaan sehingga perusahaansusah melakukan inovasi. Selain itu, pengembangan sumber daya manusia traning di PTADD saat ini masih belum optimal. Hal ini harus menjadi perhatian PT ADD untuk bisamengambangkan perusahaan.
ANALISIS KEBERMANFAATAN KARAKTERISTIK INOVASI PROSES E-PROCUREMENT (STUDI PADA RUMAH SAKIT JIWA GHRASIA) Monika Innercentia Ken Sukatno
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 6, No 2 (2018): May
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/abis.v6i2.59116

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik inovasi difusi pada pengoperasian eprocurement di rumah sakit jiwa Grhasia Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan domainpengetahuan yang terdapat teori inovasi difusi. Domain tersebut meliputi keuntungan relatif,kompleksitas, kompatibel, dan keandalan pencermatan. Aktivitas terkait domain tersebut diantaranya pengoperasionalan e-procuremen melalui e-catalog kemudian dilanjutkanmenggunakan e-purchasing. Hasil penelitian ini menunjukkan Keuntungan relatif padapengoperasionalan e-procurement yaitu efisien yang diwujudkan dalam kemudahan dalampengadaan obat. Harga lebih murah dibandingkan yang tidak melalui e-procurement.Kesesuaian merupakan tingkat keserasian dari inovasi. Kompelsitas menjelaskan mengenaitingkat kerumitan inovasi untuk diadopsi. Kekuatan pencermatan menjelaskan tingkatpenggunaan inovasi, dapat dilihat oleh orang lain. Penggunaan e-procurement merasa lebihmurah, informasi sudah tersedia dan diunggah oleh ULP. Bagi pihak yang melakukanperencanaan obat, sistem e-procurement sudah cukup menyajikan informasi yang lengkap.Pihak pengguna juga meyakini kebermanfaatan dari sistem e-purchasing. Selain itu,kebermanfaatan dari e-purchasing untuk memonitor posisi paket serta sebagai acuan melihatkinerja dari rekanan. Namun demikian, masih ada beberapa kendala dalam sistem epurchasing.
DESAIN SISTEM MANAJEMEN RISIKO PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM STUDI KASUS PADA UNIVERSITAS GADJAH MADA Mukhlis Mukhlis
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 6, No 2 (2018): May
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/abis.v6i2.59117

Abstract

Penelitian ini membahas desain sistem manajemen risiko yang dapat diterapkanpada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) dengan studi kasus padaUniversitas Gadjah Mada (UGM). Penelitian ini menggunakan metode kualitatifdeskriptif dengan studi kasus pada UGM. Penelitian mendeskripsikan danmenganalisis desain sistem manajemen risiko yang sebaiknya dijalankan oleh UGMdengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi dalam pengumpulandata. Data dianalisis menggunakan interactive model, meliputi pengumpulan data,reduksi data, penyajian data, dan simpulan atau verifikasi. Penelitianmenyimpulkan bahwa manajemen risiko telah berjalan di UGM, meskipun belumterstruktur dan sistematis. Oleh karena itu, UGM perlu membentuk struktur, proses,dan prosedur manejemen risiko. Struktur manajemen risiko dapat menggunakanmodel tiga tingkatan pengendalian; tingkat kebijakan dijalankan oleh KomiteAudit, tingkat operasional dijalankan oleh rektor dibantu oleh Kantor Audit Internaldan Kantor Jaminan Mutu sebagai koordinator proses manajemen risiko yangdilakukan oleh unit kerja; tingkat pengawasan dilakukan oleh Komite Audit. Prosesmanajemen risiko dapat menggunakan standar proses manajemen risiko AS/NZS31000:2009 yang terdiri atas proses penetapan konteks, identifikasi risiko, analisisrisiko, evaluasi risiko, penanganan risiko, pemantauan dan review, dan komunikasiserta konsultasi. Prosedur manajemen risiko dapat disusun berdasarkan periodetujuan UGM yang terdiri dari periode lima tahunan, satu tahunan, dan periodewaktu tertentu.
RESPONS AUDITOR TERHADAP PENGGUNAAN SISTEM PENDUKUNG AUDIT (STUDI PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI DIY DAN PROVINSI JAWA TENGAH) Nafis El - Fariq
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 6, No 2 (2018): May
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/abis.v6i2.59118

Abstract

Salah satu upaya untuk menjaga dan memperbaiki kualitas audit BPK adalah denganmenerapkan sistem pendukung audit. Namun, penerapan sistem pendukung audit ini akanmenghadapi risiko operasional karena auditor dapat merespons positif atau negatif terhadapsistem. Penelitan ini bertujuan untuk menganalisis respons auditor terhadap penggunaan sistempendukung audit serta mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor penyebab responstersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data berupaanalisis dokumen dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa respons auditorterhadap penggunaan sistem pendukung audit di BPK RI masih cenderung negatif.Sementara itu, faktor-faktor penyebab respons yang teridentifikasi diantaranya: (1) auditorlangsung bertanya ke Biro TI ketika menghadapi isu kontingensi, (2) fitur belum mendukungrepair, (3) auditor cenderung membaca manual book ketika menghadapi isu kontigensi, dan (4)tampilan muka sistem yang rumit.
ANALISIS ATAS PEMBIAYAAN UTANG PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (STUDI KASUS TAHUN ANGGARAN 2016) Totoh Tholhah
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 6, No 2 (2018): May
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/abis.v6i2.59119

Abstract

Defisit APBN tahun 2016 sebesar Rp308 triliun dari yang direncanakan sebesarRp296 triliun menyebabkan meningkatnya pembiayaan utang dari rencana awalRp296 triliun rupiah menjadi sebesar Rp334 triliun. Selisih lebih pembiayaananggaran (SiLPA) sebesar Rp26 triliun yang terjadi pada tahun 2016 merupakansuatu hal yang menarik untuk diteliti lebih lanjut dalam rangka mencari solusi ataspermasalahan yang terjadi agar kedepan tidak terdapat lagi pembiayaan yangtersisa dan pengelolaan pembiayaan utang menjadi lebih baik. Pengelolaanpembiayaan utang yang baik merupakan kewajiban dari pemerintah karena setiaprupiah yang masuk dari pembiayaan utang juga melekat kewajiban yang harusdilaksanakan.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kasus dan dilakukan di Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR)sebagai unit pengelola utang pemerintah. Data primer berasal dari wawancarakepada pejabat dan pegawai di DJPPR serta unit yang terkait langsung dalamproses pengelolaan pembiayaan utang khususnya pada proses perencanaan sepertiDirektorat Jenderal Anggaran (DJA) dan Badan Kebijakan Fiskal (BKF). Datasekunder dalam penelitian ini berupa data pembiayaan utang pemerintah tahun2016 dan data Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Analisis data yangdilakukan oleh peneliti menggunakan metode Miles-Huberman yaitu data yangtelah dikumpulkan kemudian direduksi serta disajikan, untuk selanjutnya ditariksuatu kesimpulan dari data tersebut.Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pengelolaan pembiayaanutang yang dilakukan oleh pemerintah dan melakukan identifikasi permasalahanpermasalahan dalam pengelolaan pembiayaan utang. Harapan dari penelitian iniialah dapat mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi dalam tataranpraktis di lapangan terkait pengelolaan pembiayaan utang. Penelitian inidiharapkan dapat menjadi landasan dalam meningkatkan pengelolaan pembiayaanutang menjadi lebih baik di masa yang akan datang.Berdasarkan analisis peneliti, hasil penelitan menunjukan bahwa prosesperencanaan dan penyusunan strategi utang merupakan tahapan yang krusialdalam pengelolaan pembiayaan utang. Perencanaan yang matang dalammenentukan besaran utang yang akan diadakan, bagaimana memperolehnya sertakemana akan dialokasikan menjadi pondasi yang tidak dapat diabaikan.Koordinasi dari pihak-pihak terkait serta komitmen yang tinggi menjadi katakunci terwujudnya pengelolaan pembiayaan utang yang optimal.
EVALUASI ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN DAN LEMBAGA YANG MEMPEROLEH OPINI TIDAK MENYATAKAN PENDAPAT PADA TAHUN 2016 Yuda Pamnungkas
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 6, No 2 (2018): May
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/abis.v6i2.59120

Abstract

Evaluasi Atas Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga yangMemperoleh Opini Tidak Menyatakan Pendapat pada Tahun 2016. LKPPtahun 2016 akhirnya memperoleh opini WTP setelah 12 tahun terakhir selaluberopini TMP dan WDP. Namun demikian, masih terdapat LKKL tahun 2016sebagai bagian dari konsolidasian LKPP yang memperoleh opini TMP. Hasildari penelitian terdahulu menunjukkan bahwa secara umum penyebab opiniTMP pada LKPD maupun LKKL yaitu lemahnya SPI atau SPI yang tidakberjalan dengan efektif. Upaya untuk meningkatkan kualitas LKKL telahdilakukan yang salah satunya dengan membentuk tim pembina keuangan KL.Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan memperoleh persepsi darisudut pandang tim pembina keuangan KL mengenai penyebab keenam KLtersebut memperoleh opini TMP di tahun 2016. Penelitian ini bersifatkualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melaluiteknik dokumentasi dengan dokumen utama yaitu LHP keenam LKKLberopini TMP di tahun 2016 dan wawancara dengan narasumber yang berasaldari tim pembina keuangan KL. Analisis data dilakukan dengan proses patternmatching, pembuatan logic models untuk mencari penyebab utama TMP, dancross case synthesis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa opini TMPmuncul akibat lemahnya SPI dalam proses pengelolaan danpertanggungjawaban keenam KL tersebut. Kelemahan ini dalam persepsi timpembina keuangan terutama terjadi pada aspek lingkungan pengendaliansebagai bagian terpenting di dalam SPI.
EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM PENGUKURAN KINERJA PADA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA Ferica Christinawati Putri
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 6, No 1 (2018): February
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/abis.v6i1.59122

Abstract

Penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel akan mendapat dukungan dari publik. Di pihakpenyelenggara, akuntabilitas mencerminkan komitmen pemerintah dalam melayani publik.Sistem pengukuran kinerja sektor publik bertujuan untuk membantu manajer publik dalammenilai pencapaian suatu strategi untuk melayani masyarakat. Pengukuran kinerja didasarkanatas capaian indikator kinerja pada dokumen perencanaan dan diharapkan berorientasi pada hasil.Penelitian ini menggunakan Performance Blueprint untuk mengevaluasi kesesuaianinformasi dari dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja sebagai bagian dari sistempengukuran kinerja dan menilai orientasi indikator kinerja. Analisis dilakukan terhadap dokumendan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian informasi antaradokumen perencanaan dan pelaporan kinerja serta indikator kinerja berorientasi pada penyediaanlayanan kepada masyarakat. Faktor-faktor yang berperan dalam implementasi sistem pengukurankinerja pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara secara teknis terdiri dari regulasi, kualitasSDM, dan kelengkapan dokumen. Dalam penelitian ini terbukti faktor motivasi yang terdiri dariisomorfisma mimetik, koersif, dan normatif terjadi dalam sistem pengukuran kinerja PemerintahProvinsi Kalimantan Utara.
Analisis Penatausahaan Aset Tetap Kendaraan Dinas Melalui Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (Studi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Jayapura) Maria Paula Wambrauw
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 6, No 1 (2018): February
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/abis.v6i1.59123

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk untuk menganalisis penatausahaan aset tetapkendaraan dinas melalui sistem informasi manajemen barang milik daerah danpenyebab permasalahan aset tetap kendaraan dinas pada Badan PengelolaKeuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Jayapura berdasarkan PeraturanMentri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007. Penelitian ini dilakukan menggunakanpendekatan kualitatif dengan metode studi kasus (case study) deskriptif. Teknikpengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Datadianalisis menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikankesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesesuaianpenatausahaan aset tetap kendaraan dinas meliputi pembukuan, inventarisasi danpelaporan melalui sistem informasi manajemen barang milik daerah sebesar 70%sehingga termasuk dalam kriteria “sesuai”. Penyebab permasalahanpenatausahaan aset tetap kendaraan dinas melalui sistem informasi manajemenbarang milik daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset DaerahPemerintah Kota Jayapura ditinjau dari 5 (lima) sisi, yaitu sisi administrasi,keuangan, birokrasi, sumber daya manusia, dan sistem informasi. Penyebab sisiadministrasi yaitu ketidaklengkapan dokumen dan ketidakjelasan temuan dalampenghapusan, penyebab sisi keuangan, yaitu keterbatasan anggaran, pelimpahandan penyelewengan anggaran biaya pemeliharan, penyebab sisi birokrasi, yaituketiadaan payung hukum, keterbatasan tanggung jawab BPKAD, pengadaankendaraan dinas yang tidak terpusat, penyebab sisi sumber daya manusia yaitutingkat mutasi pegawai dan keterbatasan sumber daya manusia, dan penyebab sisisistem informasi, yaitu sistem “SIMDA BMD” yang digunakan masih bersifat offline dan belum terintegrasi dengan bagian keuangan BPKAD
ANALISIS DAMPAK PENUNDAAN DANA ALOKASI UMUM DAN PENGURANGAN MANDIRI DANA ALOKASI KHUSUS PADA KINERJA PEMERINTAH DAERAH (STUDI PADA PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL) Nugroho Purbo Pambudi
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 6, No 1 (2018): February
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/abis.v6i1.59124

Abstract

Problematika keuangan merupakan permasalahan mendasar yang dihadapi setiaporganisasi. Pada tahun 2016, Pemkab Gunungkidul menghadapi permasalahan keuangansaat menghadapi kebijakan penundaan penyaluran DAU dan pengurangan mandiri DAK.Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan respons Pemkab Gunungkidul saatmenghadapi permasalahan keuangan tersebut dan menganalisis lebih jauh konsekuensinyaterhadap kinerja dan rencana pembangunan pemda. Hasil penelitian diharapkan dapatmenjadi referensi peneliti lain dan referensi bagi pemda saat menghadapi kondisi sejenis.Penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif. Hasil penelitian menghasilkanbeberapa poin utama. Pengurangan pendapatan Dana Perimbangan, yaitu DAU dan DAK,menjadi permasalahan keuangan bagi Pemkab Gunungkidul. Penanganan pengurangananggaran pada Pemkab Gunungkidul berupa sumber dana alternatif dan efisiensi anggaran.Efisiensi dicapai dengan cara perencanaan prioritas dan melepaskan kewenangan. PemkabGunungkidul lebih efisien mencapai kinerjanya. Dari 16 indikator kinerja sasaran strategis,realisasi kinerja 15 sasaran strategis dikategorikan sangat berhasil dan realisasi 1 sasaranstrategis dikategorikan cukup berhasil. Realisasi keuangan dan realisasi fisik PemkabGunungkidul tahun 2016 merupakan realisasi tertinggi sepanjang 4 tahunterakhir.Realisasi keuangan Pemkab Gunungkidul tahun 2016 sebesar 93,85% darianggarannya. Realisasi fisik Pemkab Gunungkidul tahun 2016 sebesar 96,74% dari target
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB GAGAL LELANG DAN PUTUS KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA Sandhy Hapsari
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 6, No 1 (2018): February
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/abis.v6i1.59125

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab gagal lelang danputus kontrak serta menganalisis langkah-langkah yang perlu dilakukan untukmengatasi kedua permasalahan tersebut.Hasil penelitian menunjukan faktor-faktor penyebab gagal lelang antara lain:keterlambatan jadwal pelelangan yang disebabkan adanya perubahan dalam dokumenperencanaan, penyedia barang/jasa yang memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU)tertentu jumlahnya sangat terbatas, terbatasnya penyedia barang/jasa yang memilikidukungan bahan dan peralatan dari distributor, terbatasnya waktu pelaksanaanpekerjaan, paket pekerjaan pernah mengalami gagal lelang, dan paket pengadaanbarang/jasa kurang diminati. Faktor-faktor penyebab putus kontrak antara lain:penambahan volume pekerjaan yang tidak diimbangi dengan penambahan waktu,waktu pelaksanaan pekerjaan terbatas, paket pengadaan barang/jasa pernah mengalamigagal lelang, dan penyedia barang/jasa tidak profesional.Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengatasi gagal lelang yaitu: (1)membuat dokumen perencanaan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, jelas,detail, dan terperinci, (2) dukungan pemerintah dalam mendapatkan Sertifikat BadanUsaha (SBU), Surat Keterangan Keahlian (SKA), dan Surat Keterangan keterampilan(SKT), (3) pelimpahan paket pengadaan barang/jasa lebih awal dan (4) membuat paketpengadaan barang/jasa yang diminati/menarik. Langkah-langkah yang perlu dilakukanuntuk mengatasi putus kontrak yaitu: (1) klarifikasi dan pembuktian terhadap penyediabarang/jasa, (2) pengoptimalan kinerja konsultan pengawas, (3) koordinasi dengantenaga yang berkompeten/ahli, (4) pelimpahan paket pengadaan barang/jasa lebih awal,dan (5) membuat paket pekerjaan yang diminati/menarik.

Page 12 of 37 | Total Record : 366

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 4 (2025): November Vol 13, No 3 (2025): August Vol 13, No 2 (2025): May Vol 13, No 1 (2025): February Vol 12, No 4 (2024): November Vol 12, No 3 (2024): August Vol 12, No 2 (2024): May Vol 12, No 1 (2024): February Vol 11, No 4 (2023): November Vol 11, No 3 (2023): August Vol 11, No 2 (2023): May Vol 11, No 1 (2023): February Vol 10, No 4 (2022): November Vol 10, No 3 (2022): August Vol 10, No 2 (2022): May Vol 10, No 1 (2022): February Vol 9, No 4 (2021): November Vol 9, No 3 (2021): August Vol 9, No 2 (2021): May Vol 9, No 1 (2021): February Vol 8, No 4 (2020): November Vol 8, No 3 (2020): August Vol 8, No 2 (2020): May Vol 8, No 1 (2020): February Vol 7, No 4 (2019): November Vol 7, No 3 (2019): August Vol 7, No 2 (2019): May Vol 7, No 1 (2019): February Vol 6, No 4 (2018): November Vol 6, No 3 (2018): August Vol 6, No 2 (2018): May Vol 6, No 1 (2018): February Vol 5, No 4 (2017): November Vol 5, No 3 (2017): August Vol 5, No 2 (2017): May Vol 5, No 1 (2017): February Vol 4, No 4 (2016): November Vol 4, No 3 (2016): August Vol 4, No 2 (2016): May Vol 4, No 1 (2016): February Vol 3, No 4 (2015): November Vol 3, No 3 (2015): August Vol 3, No 2 (2015): May Vol 3, No 1 (2015): February Vol 2, No 4 (2014): November Vol 2, No 3 (2014): August Vol 2, No 2 (2014): May Vol 2, No 1 (2014): February Vol 1, No 4 (2013): November Vol 1, No 3 (2013): August Vol 1, No 2 (2013): May Vol 1, No 1 (2013): February More Issue